1 / 23

Ruang Lingkup dan Dasar PPh Pasal Orang Pribadi

Ruang Lingkup dan Dasar PPh Pasal Orang Pribadi. (UU No. 36 tahun 2008. Obyek Pajak. Objek Pajak.

lynnea
Download Presentation

Ruang Lingkup dan Dasar PPh Pasal Orang Pribadi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Ruang Lingkup dan Dasar PPh Pasal Orang Pribadi (UU No. 36 tahun 2008

  2. Obyek Pajak

  3. ObjekPajak • penggantianatauimbalanberkenaandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehtermasukgaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uangpensiun, atauimbalandalambentuklainnya, kecualiditentukan lain dalamUndang-undang • hadiahdariundianataupekerjaanataukegiatan, danpenghargaan • labausaha • keuntungankarenapenjualanataukarenapengalihanharta • penerimaankembalipembayaranpajak yang telahdibebankansebagaibiayadanpembayarantambahanpengembalianpajak

  4. ObjekPajak (lanj.) • bungatermasuk premium, diskonto, danimbalankarenajaminanpengembalianutang • dividen, dengannamadandalambentukapapun, termasukdividendariperusahaanasuransikepadapemegang polis, danpembagiansisahasilusahakoperasi • royalti • sewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta • penerimaanatauperolehanpembayaranberkala • keuntungankarenapembebasanutang, kecualisampaidenganjumlahtertentu yang ditetapkandenganPeraturanPemerintah

  5. ObjekPajak (lanj.) • keuntungankarenaselisihkursmatauangasing • selisihlebihkarenapenilaiankembaliaktiva; • premiasuransi • iuran yang diterimaataudiperolehperkumpulandarianggotanya yang terdiridariWajibPajak yang menjalankanusahaataupekerjaanbebas • tambahankekayaanneto yang berasaldaripenghasilan yang belumdikenakanpajak • penghasilandariusahaberbasissyariah; • imbalanbungasebagaimanadimaksuddalam UU yang mengaturmengenai KUP • surplus Bank Indonesia

  6. 4KELOMPOK PENGHASILAN • PekerjaanGaji, Upah, Honor dll • UsahaLaba Usaha • Modal/InvBunga, Deviden, Royalti, Sewadll • Lain lainPembebasanUtang, Hadiah, UndianKeuntungankarenalikuidasidsb.

  7. Tidak termasuk Obyek pajak • Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan • Warisan • Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan • Penggantian atau imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura • Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi • Dividen atau bagian laba yang diperoleh

  8. Iuran yang diperoleh dana pensiun • Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun • Bagian laba yang diterima oleh anggota CV • Penghasilan yang diterima berupa bagian laba dari perusahaan mikro, kecil dan menengah • Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu • Sisa lebih yang diterima oleh organisasi nirlaba • Bantuan yang dibayarkan oleh BPJS

  9. Pajak Penghasilan Final

  10. Karakteristik • Penghasilan yang dikenakanPPh final tidakperludigabungkandenganpenghasilan lain (yang non final) dalampenghitunganPajakPenghasilanpada SPT Tahunan • JumlahPPh Final yang telahdipotongpihak lain ataupundibayarsendiritidakdapatdikreditkan • Biaya-biaya yang digunakanuntukmenghasilkan, menagihdanmemeliharapenghasilan yang pengenaanPPh-nyabersifat final tidakdapatdikurangkan

  11. Penghasilan yang DikenakanPajakSecara Final (PPhPasal 4 Ayat 2) • BungaDeposito/Tabungan, obligasi dan SUN serta bunga simpanan koperasi • Hadiahatasundian • PenghasilanTransaksisahamdan sekuritas lainnya di bursa efek • PenghasilandariPengalihanHakatas Tanah dan/ataubangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate dan Persewaan Tanah dan/ataubangunan. • PenghasilanLainnya yang diaturdalamPeraturanPemerintah (deviden, jasa pelayaran DN, penghasilan perwakilan dagang LN, pola bagi hasil dan revaluasi atas aset tetap)

  12. BungaDeposito/Tabungan, Oblig, SUN dan Bunga Koperasi • bunga deposito dan tabungan Tarifnya: 20% dari jumlah bruto  WPDN atau BUT • Bunga Obligasi dan SUN  15% dari jumlah bruto bagi WPDN dan BUT, 20% bagi WPLN atau sesuai dengan P3B • Bunga koperasi  10% bila bunga per bulannya lebih dari Rp 240.000 • Dikecualikan bila jumlah deposito dan tabungan serta SBI tidak melebihi Rp 7.500.000,-

  13. Hadiahatasundian • Termasuk hadiah atau penghargaan dari perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi tertentu dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dll. • Pengecualian: hadiah langsung. • Tarif: 25% dari jumlah penghasilan bruto • Pemungutnya adalah penyelenggara undian.

  14. PenghasilanTransaksisahamdan sekuritas lainnya di bursa efek • Tarifnya: 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali bagi pemilik saham pendiri dikenakan pph tambahan sebesar 0,5%

  15. PenghasilandariPengalihanHakatas Tanah dan/ataubangunan • Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, dll yang disepakati selain dengan Pemerintah. • Dikecualikan jika jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, untuk pembangunan kepentingan umum, hibah sedarah, badan keagamaan, pendidikan dll • Tarifnya: 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

  16. PenghasilandariPersewaan Tanah dan/ataubangunan • PP no. 5 / 2002 jo PP no. 29 / 1996; no. 120/KMK.03/2002; Kep. 227/PJ/2002. • Sejak 1 Mei 2002 = 10% x jumlahbruto

  17. Jasa konstruksi • PP no. 140 / 2002 • syarat: • Sertifikatlembaga yang berwenang; • Nilaipengadaansampaidengan 1 Milyar. • TarifPPh: • Jasapelaksanaan = 2% x imbalanbruto; • Jasaperencanaan = 4% x imbalanbruto; • Jasapengawasan = 4% x imbalanbruto.

  18. BungaatauDiskontoObligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek • PP no. 6 / 2002 jo PP no. 139 / 2000 jo no. 121/KMK/2002 • 20% x jumlahbruto

  19. SelisihLebihrevaluasiAktivaTetap • No. 384/KMK.04/1998 jo SE. 29/PJ.42/1998 • 10% x (nilaipasar - sisabukufiskal – kompensasikerugian) • Jikauntukrestrukturisasiperusahaanbisadicicilselama 5 tahun, minimal 20% per tahun. • Selama 5 tahunAktivatetaptidakbolehdijual, jikadijualdikenakantambahanPPhsebesar 15% x selisihrevaluasi.

  20. Lain2nya: • PelayaranDalamNegeri • No. 416/KMK.04/1996 jo SE. 29/PJ.4/1996 • 1,2% x peredaranbruto. • PelayarandanPenerbanganLuarNegeri • No. 417/KMK.04/1996 jo SE. 32/PJ.4/1996 • 2,64% x peredaranbruto. • Penghasilan BUT PerwakilanDagangAsing di Indonesia • No. 634/KMK.04/1994 • 0,44% x nilaieksporbruto

  21. PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI dari APBN/APBD 15 % x Penghasilan Bruto bersifat FINAL kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah, dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah

  22. s.d 25.000.000,- >25 jts.d 50 jt >50 jts.d 100 jt > 100 jts.d 200 jt > 200 jtkeatas 0 % 5 % 10 % 15 % 25 % PPh 21 Final atasPesangon, THT, JHT ygdibayarkansekaligus.(PP No. 149 / 2000)

  23. Terima Kasih

More Related