1 / 23

PERKEMBANGAN MEDIASI DI PENGADILAN INDONESIA

PERKEMBANGAN MEDIASI DI PENGADILAN INDONESIA. Oleh : Prof. Dr. Takdir Rahmadi , S.H., LLM. Cibinong, 21 Agustus 2013. LATAR BELAKANG. DASAR HUKUM MEDIASI DI INDONESIA.

macey-wise
Download Presentation

PERKEMBANGAN MEDIASI DI PENGADILAN INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERKEMBANGAN MEDIASI DI PENGADILAN INDONESIA Oleh: Prof. Dr. TakdirRahmadi, S.H., LLM. Cibinong, 21 Agustus 2013

  2. LATAR BELAKANG DASAR HUKUM MEDIASI DI INDONESIA • HIR pasal 130 danRbgpasal 154 telahmengaturlembagaperdamaian. Hakim wajibterlebihdahulumendamaikanparapihak yang berperkarasebelumperkaranyadiperiksa. • SEMA No 1 tahun 2002 tentangpemberdayaanlembagaperdamaiandalampasal 130 HIR/154 Rbg. • PERMA No 02 tahun 2003 tentangprosedurmediasi di Pengadilan. • PERMA No 01 tahun 2008 tentangprosedurmediasi di Pengadilan. • Mediasiatau APS di luarPengadilandiaturdalampasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentangArbitrasedanAlternatifPenyelesaianSengketa.

  3. LANJUTAN • Setelah 4 (empat) tahun PERMA No. 2 Tahun 2003 tidakberjalansecaramaksimal; • Muncul saran-saran agar PERMA No. 2 Tahun 2003 di revisi; • MahkamahAgung RI membentukkelompokkerja (awal 2007) yang difasilitasioleh JICA untukmerevisi PERMA No. 2 Tahun 2003; • Melakukanstudi banding ke Tokyo/Osaka Jepang; • Melakukan seminar-seminar, sosialisasimakalahirlah PERMA 1 Tahun 2008;

  4. RUANG LINGKUP PERMA 1 TAHUN 2008 BADAN PERADILAN UMUM BADAN PERADILAN AGAMA

  5. PERMA 1 Thn. 2008 MEDIASI BERSIFAT WAJIB • Semuaperkaraperdatawajibmediasi KECUALI: PerkaraNiaga, Pengadilan Hub Industrial, Keberatanatasputusan BPSK danKPPU. • Mediasidiwajibkanpadaharisidangpertama yang dihadiriparapihak.

  6. PERMA 1 Thn. 2008 BATAL DEMI HUKUM : Tidakditempuhnya proses mediasimengakibatkanputusanbatal demi hukum. Hakim dalampertimbanganputusannya wajibmenyebutkannama mediator.

  7. PERMA 1 Thn. 2008 DAFTAR MEDIATOR • KetuaPengadilanmenyediakandaftar mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator bersertifikat, terdiridari mediator Hakim dan mediator non Hakim. • KetuaPengadilansetiaptahunmengevaluasidanmemperbaharuidaftar mediator.

  8. PERMA 1 Thn. 2008 MENCAPAI KESEPAKATAN • Kesepakatanperdamaiantertulis , ditandatanganiparapihakdan mediator. • Jika proses mediasidiwakilikuasahukum, wajibpersetujuantertulisdariprinsipal. • Dapatdikuatkandenganaktaperdamaian

  9. PERMA 1 Thn. 2008 MEDIASI LANJUTAN (WAKAI) • PadasetiaptahapanlitigasiMajelis Hakim berkewajibanuntukmengupayakanperdamaianhinggasebelumucapanputusan. • Apabilaparapihaksepakatuntukmemasuki proses mediasidalamlitigasidansepakatmemilihsalahsatu Hakim Majelismenjadi Mediator, makaKetuamajelismemberikesempatankepadaparapihakselama 14 hariuntukmemasuki proses mediasidalamlitigasi.

  10. PERMA 1 Thn. 2008 PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK • Apabilaparapihaksepakatmenempuh proses mediasi (perdamaian) di tingkat Banding /Kasasi/ PK, parapihakdapatmengajukanpermohonankepadaketuaPengadilanNegerisetempat.

  11. PERMA 1 Thn. 2008 KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN Dapatdikuatkandenganaktaperdamaiandenganpengajuangugatandisertaidengandokumen-dokumenterkait. Hakim wajibmemastikankesepakatanitumemenuhisyarat-syarat : - Sesuaikehendakparapihak; - Tidakbertentangandenganhukum; - Tidakmerugikanpihakketiga; - Dapatdieksekusi; - Denganitikadbaik.

  12. KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG • KetuaMahkamahAgungmembentuk Working Group Mediasi yang membantu POKJA PerdatadalamImplementasi PERMA No. 1 Tahun 2008; • MahkamahagungMengeluarkanSuratEdaran MA RI No. 054/5/2009, tanggal 1 Mei 2009, kepadaSemuaPengadilanNegeri/Pengadilan Agama, untukmenataruangankhususmediasidanmelaporkan data-data keberhasilanmediasisetiap 3 (tiga) bulan;

  13. LANJUTAN • MateriMediasiwajibdiberikanpadasetiappelatihan: • DiklatCalon Hakim; • Diklat Hakim Berkelanjutan • MengirimkanDelegasidariMahkamahAgunguntukmelakukan study banding Mediasikebeberapanegara, antara lain: • a. Eropa: PrancisdanBelanda; • b. Asia: Singapura, Malaysia, RRC dan • Thailand; • Menunjuk Pilot Court Mediasi: • a. 24 PengadilanNegeri; • b. 17 Pengadilan Agama.

  14. MatriksKeberhasilanMediasi di BeberapaPengadilan Pilot Court PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

  15. LANJUTAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

  16. LANJUTAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

  17. LANJUTAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG

  18. LANJUTAN PENGADILAN NEGERI DEPOK

  19. LANJUTAN PENGADILAN NEGERI BEKASI

  20. LANJUTAN PENGADILAN NEGERI BOGOR

  21. MASA DEPAN MEDIASI DI PENGADILAN INDONESIA KetuaMahkamahAgungtelahmenandatanganiMoUdengan Federal Court Australia dan Family Court Australia untukmberbagiinformasitentangkeberhasilandanpembelajaranpelaksanaanmediasi di masing-masingPengadilan; Akan dibentuk Unit PengelolaMediasipadaMahkamahAgung RI; KetuaMahkamahAgungtelahmembentuk Working Group ADR;

  22. LANJUTAN Working Group ADR akanmelakukanpenelitiandesk reviewke Pilot Court; Working Group ADR akanmelakukansosialisasiMediasibaik di dalamPengadilanmaupun di luarPengadilan; Working Group ADR akanmengadakansurveiefektifitasMediasikePengadilan

  23. Damai itu indah Terima kasih Arigato Gozaimasu

More Related