1 / 25

FAKTUR PAJAK

FAKTUR PAJAK. Objek PPN Yang Harus Dibuatkan Faktur Pajak. penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

magnar
Download Presentation

FAKTUR PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FAKTUR PAJAK

  2. Objek PPN Yang Harus Dibuatkan Faktur Pajak • penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukanolehPengusaha • penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukanolehPengusaha • ekspor BKP BerwujudolehPengusahaKenaPajak • ekspor BKP TidakBerwujudolehPengusahaKenaPajak • ekspor JKP olehPengusahaKenaPajak • penyerahanaktivaPasal 16D Pasal 13 Ayat (1) UU PPN

  3. Saat Faktur Pajak Harus Dibuat • saatpenyerahan BKP dan/ataupenyerahan JKP • saatpenerimaanpembayarandalamhalpenerimaanpembayaranterjadisebelumpenyerahan BKP dan/atausebelumpenyerahan JKP • saatpenerimaanpembayarantermindalamhalpenyerahansebagiantahappekerjaan, atau • saat lain yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan Pasal 13 Ayat (1a) UU PPN

  4. Faktur Pajak Gabungan • PengusahaKenaPajakdapatmembuat 1 FakturPajakmeliputiseluruhpenyerahan yang dilakukan • kepadapembeliBarangKenaPajakataupenerimaJasaKenaPajak yang sama • selama 1 bulankalender • FakturPajakGabunganharusdibuat paling lama padaakhirbulanpenyerahan Pasal 13 Ayat (2) & (2a) UU PPN

  5. Persyaratan Faktur Pajak • Memenuhipersyaratan formal • Memenuhipersyaratan material Pasal 13 Ayat (9) UU PPN

  6. Persyaratan Formal Faktur Pajak • Paling sedikitharusmemuat : • nama, alamat, dan NPWP penjual BKP/JKP • nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP • jenisbarangataujasa, jumlahHargaJualatauPenggantian, danpotonganharga • PPN yang dipungut • PPnBM yang dipungut; • kode, nomorseri, dantanggalpembuatanFakturPajak, dan • namadantandatangan yang berhakmenandatanganiFakturPajak Pasal 13 Ayat (5) UU PPN

  7. Persyaratan MaterialFaktur Pajak • FakturPajakataudokumentertentu yang kedudukannyadipersamakandenganFakturPajakmemenuhipersyaratan material apabilaberisiketerangan yang sebenarnyaatausesungguhnyamengenai • penyerahan BKP/JKP • ekspor BKP Berwujud, • ekspor BKP TidakBerwujud, • ekspor JKP, • impor BKP, • ataupemanfaatan JKP danpemanfaatan BKP TidakBerwujuddariluar Daerah Pabeandidalam Daerah Pabean Pasal 13 Ayat (9) UU PPN

  8. Dokumen Tertentu • Dirjen Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak • Alasan : • dokumen sudah dikenal luas • penjual BKP/JKP berada di luar daerah pabean • terdapat dokumen tertentu dalam hal impor dan ekspor BKP Berwujud • Ketentuan Pelaksanaan : Per Dirjen No. 10/PJ/2010 Pasal 13 Ayat (6) UU PPN

  9. Jenis Dokumen Tertentu • PemberitahuanEksporBarang (PEB) yang telahdiberikanpersetujuaneksporolehpejabat yang berwenangdariDitjen Bea danCukaidandilampiridengan invoice yang merupakansatukesatuan yang tidakterpisahkandengan PEB tersebut; • SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkanolehBulog/DOLOG untukpenyalurantepungterigu; • Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/ dikeluarkanoleh PERTAMINA untukpenyerahan BBM/Non BBM • Tandapembayaranataukuitansiuntukpenyerahanjasatelekomunikasi; • Tiket, tagihanSuratMuatanUdara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkanuntukpenyerahanjasaangkutanudaradalamnegeri; Per Dirjen 10/PJ/2010

  10. JenisDokumenTertentu • Nota PenjualanJasa yang dibuat/dikeluarkanuntukpenyerahanjasakepelabuhanan, • Tandapembayaranataukuitansilistrik, • PemberitahuanEkspor JKP/BKP TidakBerwujud yang dilampiridengan invoice yang merupakansatukesatuan yang tidakterpisahkandenganPemberitahuanEkspor JKP/BKP TidakBerwujud, untukekspor JKP/BKP PajakTidakBerwujud, • PemberitahuanImporBarang (PIB) dandilampiridengan SSP, SSPCP, dan/ataubuktipungutanpajakolehDitjen Bea danCukai yang merupakansatukesatuan yang tidakterpisahkandengan PIB tersebut, untukimpor BKP, dan • SSP untukpembayaran PPN ataspemanfaatan BKP tidakberwujudatau JKP dariluardaerahPabean Per Dirjen 10/PJ/2010

  11. Peraturan Pelaksanaan • KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapembuatanFakturPajakdantatacarapembetulanataupenggantianFakturPajakdiaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan • PeraturanMenteriKeuanganNomor 38/PMK.03/2010 Pasal 13 Ayat (8) UU PPN

  12. Bentuk, Ukuran dan Pengadaan Faktur Pajak • BentukdanukuranformulirFakturPajakdisesuaikandengankepentingan PKP dandalamhaldiperlukandapatditambahkanketerangan lain • PengadaanformulirFakturPajakdilakukanolehPengusahaKenaPajak • FakturPenjualan yang memuatketerangansesuaiPasal 13 Ayat (5) UU PPN, danpengisiannyasesuaiketentuan, dipersamakandenganFakturPajak • Per Menkeu 38/PMK.03/2010

  13. Faktur Pajak Pengganti, Hilang dan Pembatalan Faktur Pajak • AtasFakturPajak yang cacat, rusak, salahdalampengisian, atausalahdalampenulisan, PKP dapatmenerbitkanFakturPajakpengganti • AtasFakturPajak yang hilang, PKP dapatmembuat copy dariFakturPajakdandibubuhistempeldari KPP • Dalamhalterdapatpembatalantransaksipenyerahan BKP dan/atau JKP yang FakturPajak-nyatelahditerbitkan, PKP penerbitharusmelakukanpembatalanFakturPajak • Per Menkeu 38/PMK.03/2010

  14. Ketentuan Lebih Lanjut • DiaturolehPeraturanDirjenPajak : • bentukdanukuranformulirFakturPajak • tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak • prosedurpemberitahuandalamrangkapembuatanFakturPajak • tatacarapembetulanataupenggantianFakturPajak, dan • tatacarapembatalanFakturPajak • PeraturanDirjenPajakNomor 13/PJ/2010 • Per Menkeu 38/PMK.03/2010

  15. Peruntukan Faktur Pajak • Paling sedikitdibuat 2 rangkap : • Lembar 1 untukpembeli BKP/JKP • Lembar 2 untukpenjual BKP/JKP • DalamhalFakturPajakdibuatlebihdari yang ditetapkanmakaharusdinyatakansecarajelasperuntukannyadalamlembarFakturPajak yang bersangkutan • Per Dirjen No. 13/PJ/2010

  16. Pengisian Faktur Pajak • FakturPajakharusdiisisecaralengkap, jelasdanbenarsesuaiPasal 13 ayat (5) UU PPN, sertaditandatanganiolehpejabat/kuasa yang ditunjuk • PKP dapatmenambahkanketerangan lain • FakturPajak yang tidakdiisisecaralengkap, jelas, benar, dan/atautidakditandatanganimerupakanFakturPajakcacat • FakturPajakcacattidakdapatdikreditkan • Tata carapengisianketeranganpadaFakturPajakditetapkandalamLampiran II Per DirjenPajak No. 13/PJ/2010 • Per Dirjen No. 13/PJ/2010

  17. Contoh Faktur Pajak • Per Dirjen No. 13/PJ/2010

  18. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak • Per Dirjen No. 13/PJ/2010

  19. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 • Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Kode Transaksi Kode Cabang Nomor Urut Tahun Penerbitan Kode Status KodeFP Standar Nomor SeriFP Standar

  20. Kode Transaksi • Per Dirjen No. 13/PJ/2010

  21. Kode Status • 0 (nol) untuk status normal • 1 (satu) untuk status penggantian • Per Dirjen No. 13/PJ/2010

  22. Nomor Urut • Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak, Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan identitas pembeli BKP/JKP, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi • Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut 00000001 pada setiap awal tahun takwim, yaitu mulai Masa Pajak Januari dan secara berurutan, kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan • Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Blog Pajak Indonesia

  23. Dianggap Tidak Menerbitkan Faktur Pajak • PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak • PKP yang menerima Faktur Pajak tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya • Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Blog Pajak Indonesia

  24. Sanksi Administrasi • PKP dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP dalam hal : • menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau tidak ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya, dan/atau • menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan batas waktu • Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Blog Pajak Indonesia

  25. Tidak Dikenakan Sanksi Administrasi • Dalam hal Faktur Pajak tidak memuat keterangan mengenai : • Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP, atau • Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP dan nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran • Per Dirjen No. 13/PJ/2010 Blog Pajak Indonesia

More Related