SISTEM HUKUM SINGAPURA

1. SISTEM HUKUM SINGAPURA

2. SEJARAH NEGARA SINGAPURA • Tahun 1819 * Inggristiba di Singapuradipimpinoleh Sir Thomas Raffles. * Sejaksaatitulah, yaituabad 19 hingga 20, SingapuramerupakanjajahanInggris. • Tahun 1942 – 1945 * Padatahun 1942 – 1945 Singapuraberada di bawahpenjajahanJepang. * SingapuradikembalikankepadakerajaanInggris, ketikaJepangkalahperangpadaPerangDunia II tahun 1945. • Tahun 1959 * SingapuradiberikanhakuntukmenjalankanpemerintahansendiriolehInggris.

3. Tahun 1963 - 1965 * Singapura berbentuk kesatuan dengan Persekutuan Malaysia, tetapi persekutuan itu terpecah dan Singapura dikeluarkan pada 7 Agustus 1965. * Penyebabnya, konflik antara UMNO (partai berkuasa di Malaysia) dan Partai Aksi Rakyat Singapura (PAP) pimpinan Lee Kuan Yew. • Tahun 1965 * Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura merdeka dan berdiri sebagai negara republik. * Malaysia menjadi negara pertama yang mengakui Singapura sebagai negara merdeka.

4. SISTEM HUKUM SINGAPURA Sebagaimana telah dijelaskan melalui sejarah negara Singapura, bahwa singapura merupakan jajahan Inggris. Dengan itu dapat diketahui bahwa Singapura mempunyai system hukum, yaitu Common Law System atau Anglo Saxon. Dalam system hukum common law, maka Doktrin Preseden Yudisial (Judicial Precedent) menjadi inti dalam hukum Singapura. Namun meskipun demikian detil penerapan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan negara. Bahkan saat ini terdapat pengakuan yang lebih besar pada yurisprudensi lokal di dalam perkembangan common law di Singapura. Jadi lebih menitikberatkan situasi dan kondisi yang ada dalam negara Singapura.

5. HUKUM ISLAM Pengadilan Syariah (Syariah Court) telah menerapkan/menjalankan hukum Islam untuk menangani masalah-masalah hukum tertentu mengenai perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan dan perpisahan yudisial di bawah Undang-undang Administrasi Hukum Islam (the Admintration of Muslim Law Act – AMLA, Cap 3, 1999 Rev Ed) yang berlaku untuk penduduk muslim atau para pihak yang menikah berdasarkan hukum Islam. Untuk bidang waris/inheritance dan suksesi/succession, AMLA secara tegas menerima teks-teks Islami tertentu sebagai bukti dalam hukum Islam.

6. KONSTITUSI Konstitusi Singapura berdasarkan sistem Westminster karana Singapura merupakan bekas jajahan Inggris. Posisi Presiden adalah simbolis dan kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang merupakan ketua partai politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen. Undang-undang Tertinggi (SupremeLaw) Konstitusi (Constitution, 1999 Rev Ed) adalah undang-undang tertinggi diSingapura. Diamanatkan bahwa setiap peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi adalah batal.Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan 2/3 suara dari jumlah total Anggota Parlemen terpilih. Sehubungan dengan perubahan-perubahan konstitusional tertentu untuk mengubah wewenang-wewenang memutuskan dari Presiden Terpilih dan ketentuan-ketentuan tentang kemerdekaan fundamental, bagaimanapun, disyaratkan juga persetujuan dari sedikitnya 2/3 dari jumlah total suara yang diambil oleh para pemilih (electorate) dalam suatu referendum nasional.

7. lanjutan Konstitusi menetapkan hak-hak fundamental tertentu, seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan berbicara (freedom of speech) dan persamaan hak (equal rights). Hak-hak individual ini tidaklah bersifat absolut melainkan dibatasi oleh kepentingan umum, seperti pemeliharaan ketertiban umum, moralitas dan keamanan nasional. Di samping perlindungan umum ras dan agama golongan minoritas, kedudukan kaum Melayu, sebagai masyarakat asli/pribumi Singapura, juga secara konstitusional diamanatkan.

8. Wewenang dan Fungsi Organ-organ Negara • Konstitusi mengandung ketentuan-ketentuan yang secara tegas menentukan wewenang dan tugas/fungsi berbagai organ negara, antara lain : 1. badan legislatif 2. badan eksekutif 3. badan yudikatif

9. 1. BADAN LEGISLATIF TugasTugas utama Parlemen Singapura adalah mengundangkan undang-undang yang mengatur Negara. Proses Pembuatan Undang-undang Pejabat hukum pemerintah › RUU › Diskusi parlemen dg pemerintah › Parlemen menyerahkan RUU ke komite khusus (optional) › Diubah/disetujui/ditolak Susunan Parlemen Singapura1. Para anggota yang dipilih * memenangi pemilu (diadakan setiap 4 – 5 tahun) * mayoritas : PAP (Lee Kuan Yew) * minoritas : GRCs (partai oposisi) › menjalankan multirasialisme dlm dunia politik Singapura 2. Para anggota yang tidak dipilih * tidak memiliki hak suara dalam pengambilan suara/voting di parlemen 2.1. NCMP (Non Constituency Members of Parliament) * suara tertinggi di antara yg kalah dalam Pemilu 2.2. NMP (Nominated Members of Parliament) * tokoh masyarakat non politikus

10. BADAN EKSEKUTIF A. PRESIDEN Pemimpin badan eksekutif : Presiden Persyaratan untuk jabatan kepresidenan sangat ketat, antara lain : 1. berkarakter baik 2. tidak kurang dari 3 th menduduki jabatan tinggi Tugas 1. menjaga cadangan devisa 2. mempertahankan hak veto atas pengangkatan PNS yang memegang posisi kunci B. PERDANA MENTERI - Dipilih oleh Presiden - Membawahi kabinet Selanjutnya, para Menteri dan badan-badan pemerintah yang terkait bertanggung jawab membuat peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah sebagai pelaksanaan dari peraturan induk yang telah diundangkan oleh Parlemen. Penasihat Hukum Pemerintah Untuk segi hukum, Penasihat Pemerintah diwakili oleh Jaksa Agung (Attorney General) dan Pengacara Umum Negara (Solicitor-General) baik untuk masalah-masalah perdata maupun pidana. Juga ada bagian-bagian khusus dalam Kejaksaan Agung (Attorney General’s Chambers) yang menangani pembuatan rancangan/konsep peraturan, reformasi hukum dan urusan-urusan internasional.

11. BADAN YUDIKATIF * Singapura merupakan suatu negara yang memiliki reputasi internasional yang baik di bidang hukum. * Tingkat efisiensi dan kekuasaan Badan Yudikatif Singapura yang sangat tinggi, telah memenangi penghargaan-penghargaan internasional dan reputasi internasional yang kuat (contoh: sistem-sistem hukum dunia yang dibuat oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) dan Institute for Management Development (IMD)). * Pelaksanaan secara ketat manajemen kasus dan metode-metode Alternatif Penyelesaian Sengketa telah secara drastis mengurangi timbunan kasus yang telah lama bertumpuk di Mahkamah Agung (Supreme Court) dan Pengadilan-pengadilan Yang Lebih Rendah (Subordinate Courts).

12. PENGADILAN – PENGADILAN DI SINGAPURA MAHKAMAH AGUNG / MA (SUPREME COURT) - a. Pengadilan Banding (PB) a.1. Pengadilan Tinggi (PT) - a.1.1. Pengadilan Maritim (PMaritim) - a.1.2. Pengadilan HAKI (PHAKI) a.2. Pengadilan yang lebih rendah (Subordinate Courts) - a.2.1. Pengadilan Negeri (PN) - a.2.2. Pengadilan Magistrat (PM) - a.2.3. Tribunal u/ Gugtn Kcl/Small Claim Tribunal (SCT) - a.2.4. Pengadilan Keluarga (PK) - a.2.5. Pengadilan Teknologi Informasi (PTI) - b. Tribunal Konstitusional (TK)

13. PENJELASAN 1. PENGADILAN BANDING * Pengadilan Banding permanen/permanent Court of Appeal, yang menangani kasus-kasus banding baik perdata maupun pidana, yang berasal dari Pengadilan Tinggi/High Court dan Pengadilan-pengadilan Yang Lebih Rendah/Subordinate Courts. * Sebagai tonggak sejarah hukum yang penting di Singapura, pada tahun 1994, pengajuan-pengajuan banding ke Privy Council di Inggris dihapuskan. Pada tanggal 11 Juli 1994, suatu Pernyataan tentang Preseden Yudisial (Practice Statement on Judicial Precedent) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Singapura memberikan penjelasan bahwa Pengadilan Banding Singapura/Singapore Court of Appeal tidak terikat pada keputusan-keputusannya sendiri maupun pada keputusan-keputusan terdahulu Privy Council. * Namun, Pengadilan Banding Singapura/Singapore Court of Appeal akan tetap menganggap keputusan-keputusan tersebut mengikat secara normal, meskipun pengadilan tersebut dapat menyimpang dari preseden terdahulu jika dianggap benar untuk melakukannya.

14. 2. PENGADILAN TINGGI * Wewenang yudisial mereka meliputi yurisdiksi tingkat awal (original) maupun tingkat banding (appellate) baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pengadilan – pengadilan di bawah Pengadilan Tinggi : 2.1.Pengadilan Maritim 2.2. Pengadilan HAKI / Intellectual Property Court. 3. TRIBUNAL KONSTITUSIONAL * Suatu Tribunal Konstitusional/Constitutional Tribunal khusus juga telah dibentuk yang berada di bawah yurisiksi Mahkamah Agung/Supreme Court, untuk menangani pertanyaan-pertanyaan yang berdampak pada ketentuan-ketentuan konstitusional yang diserahkan oleh Presiden Terpilih.

15. 4. PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MAGISTRAT * Pengadilan Negeri dan Pengadilan Magistrat mempunyai wewenang yang sama dalam penanganan masalah-masalah tertentu seperti gugatan-gugatan yang mengandung unsur kontraktual dan perbuatan melawan hukum atas utang, tagihan atau kerugian dan tindakan-tindakan untuk pengembalian uang. Namun, yurisdiksi mereka dibatasi oleh besarnya nilai perkara, yaitu untuk kasus-kasus perdata senilai $ 60.000 Dolar Singapura untuk Pengadilan Magistrat dan $ 250.000 Dolar Singapura untuk Pengadilan Negeri. Pengadilan-pengadilan itu juga mempunyai perbedaan dari segi wewenang menghukum secara pidana. Batasan masa kurungan yang ditetapkan Pengadilan Magistrat adalah 2 tahun, sedangkan batasan masa kurungan yang ditetapkan Pengadilan Negeri adalah 7 tahun.

16. 5. Tribunal untuk Gugatan Kecil (Small Claims Tribunals) * Di lain pihak, Tribunal untuk Gugatan Kecil/Small Claims Tribunals, dapat menangani kasus secara lebih cepat, hemat dan dengan proses yang tidak terlalu formal untuk memutuskan kasus-kasus gugatan kecil dengan batasan sebesar $20.000 Dolar Singapura (asalkan para pihak yang bersengketa sama-sama menyetujui secara tertulis). 6. Pengadilan Keluarga (Family Courts) * Di samping pengadilan-pengadilan yang disebutkan di atas, Pengadilan Keluarga/Family Courts menangani masalah-masalah perceraian, pemeliharaan, perwalian dan adopsi.

17. Pengadilan dan Teknologi Informasi * Badan Yudikatif juga telah mengambil langkah-langkah penting dalam memanfaatkan teknologi informasi di pengadilan, yang telah meningkatkan tingkat efisiensi, setidaknya untuk sebagian hal. * Pengadilan Berteknologi, misalnya, telah didirikan untuk memungkinkan adanya information sharing di antara para pengacara dan hakim dan pengajuan bukti-bukti oleh para saksi melalui konferensi video. Upaya-upaya hukum yang melibatkan suatu perusahaan atau seseorang individu dapat dimonitor melalui suatu fasilitas yang disebut Casewatch. * Sistem Pengarsipan Elektronik/Electronic Filing System (EFS), suatu proyek gabungan antara Badan Yudikatif, Singapore Network Services dan Singapore Academy of Law untuk memungkinkan pengarsipan, ekstraksi dan penyampaian dokumen-dokumen pengadilan serta pelacakan kasus secara elektronik, sekarang juga telah mencapai tahap penyempurnaan kembali untuk meningkatkan pelayanan pada para pemakai jasa. * Berbagai inovasi teknologi informasi telah pula dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan menyederhanakan berbagai proses pidana, yaitu pendaftaran dan pengelolaan kasus-kasus pidana, pemrosesan biaya-biaya lalu lintas antara Polisi dan Pengadilan dan pembayaran denda-denda pelanggaran lalu lintas yang kecil.