130 likes | 872 Views
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Subyek Hukum Perusahaan Domisili Hukum. HUKUM PERUSAHAAN. 1. Pengertian Perusahaan a. Menurut pemerintah Belanda:
E N D
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAMSISTEM HUKUM INDONESIA Subyek Hukum PerusahaanDomisili Hukum
HUKUM PERUSAHAAN 1. Pengertian Perusahaan a. Menurut pemerintah Belanda: Yaitu sekelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mendapat laba. b. Menurut Molen Graaff Adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan/memperoleh barang-barang atau dengan mengadakan perjanjian dagang.
2. Pengertian Menjalankan Perusahaan • Menurut Menteri Kehakiman Belanda Dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkempentingan bertindak secara tidak terputus–putus dan terang-terangan, serta didalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba-rugi bagi dirinya sendiri. • Menurut Molen Graaff Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur: 1. Terus-menerus atau tidak terputus-putus 2. Secara terang-terangan (karena hubungannya dengan pihak ketiga) 3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan) 4. Menyerahkan barang-barang 5. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan 6. Harus bermaksud memperoleh laba.
3. PengertianHukum Perusahaan Kompleksperaturanbaik yang tertulismaupuntidaktertulis, yant\g bersifatmemaksa, yang mengaturperbuatan-perbuatan yang dilakukansecaraterusmenerusdalamkedudukantertentudilingkunganperniagaandengantujuanmendapatkankeuntungan.
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAMSISTEM HUKUM DI INDONESIA A. Jika dilihat dari subyeknya, maka Subyek Hukum : • Pribadi kodrati • Pribadi hukum B. Jika dilihat dari obyeknya, maka: Dapat berupa benda baik berwujud atau immaterial C. Jika dilihat dari hubungan hukumnya, maka Berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang –undang
Dari ketigahaltersebutdapardisimpulkanbahwaletakataukedudukanhukumperusahaanadadihukumperdata, tepatnyadiaturdalamhukumpribadidanhukumhartakekayaan. Hukum Perusahaan dalampraktekdiatur dalam : • KUH Perdata • KUH Dagang • Peraturan lain diluar KUH Perdatadan KUHD mis: • UU No. 40/ 2007Tentang PT; • UU Pasar Modal; • Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku
HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN DENGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA • Bila hukum perusahaan diartikan sebagai komlek hukum yang mengatur organisasi dan kegiatan perusahaan untuk mencari keuntungan, maka secara paradigma dapat digambarkan sbb: - Hubungan hukum perusahaan dengan hukum dagang adalah : Lex Specialis Derogat Lex Generalis - Hubungan hukum dagang terhadap hukum perdata adalah : Lex Specialis Derobat Lex Generalis
Sebagai bahan bukti dapat dilihat • Pasal 1 KUHD : Ketentuan-ketentuan KUH Perdata berlaku pula bagi KUHD, kecuali jika KUHD sendiri mengaturnya secara khusus. • Pasal 1319 KUH Perdata Semua Perjanjian yang bernama atau tidak bernama tunduk pada titel 1 dan 2 Buku III KUH Perdata.