PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK

1. PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Biro Kepegawaian - Sekretariat Jenderal 2011

2. DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 • Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 • Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 • Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 • Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2011 • Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 09/SE/1975 • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 5072/A4.5/KP/2009 tanggal 5 Februari 2009

3. PENGERTIAN PNS yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya, yang gajinya dibebankan secara penuh pada instansi yang menerima perbantuan

4. Persyaratan perbantuan PNS dosen keluar Kemdiknas • Adanya permintaan resmi dari pimpinan instansi yang berkepentingan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui pimpinan unit kerja dimana PNS dosen tersebut ditugaskan; • Adanya Surat Pernyataan dari pimpinan instansi yang berkepentingan bahwa gaji dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan perbantuan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh instansi yang berkepentingan; • Adanya Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari pimpinan unit kerja PNS dosen bersangkutan terhadap perbantuan tersebut; • Adanya Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja PNS Dosen yang bersangkutan bahwa terhadap perbantuan tersebut tidak akan menimbulkan/mengganggu proses belajar mengajar diperguruan tinggi yang bersangkutan. Surat Pernyataan ini nantinya oleh pimpinan Kemdiknas akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan formasi baru PNS dosen pada unit kerja yang bersangkutan apabila mengajukan formasi PNS untuk bidang ilmu/keahlian yang sama dengantenaga dosen yang diperbantukan tersebut.

5. Kelengkapan Usul Perbantuan • Asli surat usul dari pimpinan unit kerja PNS dosen yang bersangkutan • Asli surat Pernyataan dari pimpinan instansi yang berkepentingan bahwa gaji dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan perbantuan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh instansi yang berkepentingan; • Asli surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari pimpinan unit kerja PNS dosen bersangkutan terhadap perbantuan tersebut; • Asli surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja PNS Dosen yang bersangkutan bahwa terhadap perbantuan tersebut tidak akan menimbulkan/mengganggu proses belajar mengajar diperguruan tinggi yang bersangkutan. • Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir. • Fotocopy sah SK jabatan fungsional dan penetapan angka kredit terakhir. • Fotocopy sah DP3 2 tahun terakhir. • Fotocopy sah NIP baru.

6. PEMBEBASAN SEMENTARA PNS yang diperbantukan di luar instansi induknya dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya terhitung mulai tanggal SK Perbantuan tersebut diterbitkan.

7. KONSEKUENSI PEMBEBASAN SEMENTARA PNS dosen yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya dihentikan untuk sementara : tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.

8. PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL PNS yang diperbantukan di luar instansi induknya dapat diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan penyetaraan/persamaan eselonnya apabila memiliki pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Perka BKN No.2 Th 2011).

9. KENAIKAN PANGKAT PNS yang diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan yang ditetapkan persamaan eselonnya dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila : • sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir • setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir Kenaikan pangkat tersebut hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

10. BUP PNS Dosen yang diperbantukan • PNS yang diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan penyetaraan/persamaan eselonnya (eselon I dan II), BUP nya dapat diperpanjang sampai 60 Tahun. • Perpanjangan BUP bagi PNS dosen yang diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya ditetapkan oleh PPK Instansi Induknya.

11. Tata Cara Perpanjangan BUP Bagi PNS Dosen Yang Diperbantukan • Pimpinaninstansitempat PNS dosendiperbantukan menyampaikanpermohonanperpanjangan BUP kepadapimpinaninstansiinduknya, disertaidenganalasan-alasannya. • BerdasarkanpermohonantersebutBaperjakatinstansiinduk PNS dosendiperbantukanmemberikanpertimbangandapat / tidaknyaperbantuan PNS dosentersebutdiperpanjang. • Pimpinaninstansiinduk PNS dosendiperbantukanmeneruskanpermohonantersebutkepada PPK instansiindukdenganmelampirkanpertimbanganBaperjakat.

12. (lanjutan) • PPK instansiinduknyamenetapkankeputusanmemperpanjangatautidakmemperpanjang BUP PNS yang bersangkutanberdasarkanpertimbangandariBaperjakatinstansiinduknya. • PPK instansiindukmenetapkankeputusanmemperpanjangatautidakmemperpanjang BUP PNS dosendiperbantukandanmenyampaikankeputusantersebutkepadapimpinaninstansitempat PNS dosendiperbantukan.

13. Pengaktifan Kembali ke Dalam Jabatan Fungsional Dosen • PNS dosen yang telah selesai diperbantukan di luar instansi induk dikembalikansecara resmi oleh pimpinan instansi yang menerima perbantuan • PNS dosen yang telah dikembalikan tersebut harus diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional semula • Terhitung mulai tanggal SK pengaktifan kembali, PNS dosen yang bersangkutan dapat dinilai kembali angka kreditnya

14. Persyaratan pengaktifan kembali setelah selesai diperbantukan • Adanya surat pengembalian resmi dari pimpinan instansi yang berkepentingan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui pimpinan unit kerja PNS dosen yang bersangkutan, yang dilampiri dengan : • Fotokopi sah SK Pemberhentian dengan hormat dari jabatan struktural; • Fotokopi sah Naskah Pelantikan/Serah Terima Jabatan; • Fotokopi sah DP3 terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada instansi PNS dosen tersebut diperbantukan; • Surat Pernyataan dari atasan langsung pada instansi penerima perbantuan, bahwa selama diperbantukan PNS dosen tersebut tidak pernah dikenakan/sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Adanya surat pernyataan dari Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Koordinator Kopertis bahwa unit kerja yang bersangkutan masih bersedia menerima kembali PNS dosen yang akan ditarik kembali dari perbantuan tersebut. Surat pernyataan ini merupakan konsekuensi logis dari surat pernyataan terdahulu pada saat PNS dosen tersebut diizinkan untuk diperbantukan.

15. Kelengkapan Usul Pengaktifan Kembali Setelah Selesai Diperbantukan • Aslisuratusulpengaktifankembalidaripimpinaninstansiinduknya • Fotocopysah SK perbantuan • Fotocopysah SK pembebasansementaradaritugas-tugasjabatanfungsional • Fotocopysah SK pengangkatandalamjabatanstrukturalpadainstansi yang menerimaperbantuan • Fotocopysahnaskahpelantikan/serahterimajabatan • Fotocopysah SK pemberhentiandarijabatanstrukturalpadainstansi yang menerimaperbantuan • Fotocopysah surat Pernyataan dari atasan langsung pada instansi penerima perbantuan, bahwa selama diperbantukan PNS dosen tersebut tidak pernah dikenakan/sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Fotocopysah SK pangkatterakhir • Fotocopysah SK Jabatanfungsionaldosen/PAK terakhir • Fotocopysah DP3 dalam 2 (dua) tahunterakhir • Fotocopysah NIP baru

16. PERPINDAHAN PNS DOSEN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Biro Kepegawaian - Sekretariat Jenderal 2011

17. DASAR HUKUM • Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 • Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 • Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 32376/A4. VI/KP/2007 Tanggal 26 Juli 2007 • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 4841/A4.5/KP/2009 Tanggal 30 Januari 2009

18. MACAM PERPINDAHAN PNS DOSEN • Pindahantar unit kerja (dosendosen) • Pindahantar instansi • PNS non dosenKemdiknasmenjadidosen • PNS non dosendiluarKemdiknasmenjadi dosen • PNS dosenmenjadi PNS non dosen

19. PINDAH ANTAR UNIT KERJA (DOSEN KE DOSEN) Persyaratan : • Memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang dituju atau pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja yang dituju; • Tidak sedang dalam proses perkara pidana karena diduga atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan; • Tidak sedang dalam proses upaya hukum “keberatan” atau “banding administratif” atas hukuman disiplin yang dikenakan pejabat yang berwenang menghukum; • Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin di unit kerja asal; • Tidak sedang dalam masa wajib kerja (ikatan dinas) dengan unit kerja asal; • Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar; • Telah berstatus PNS (tidak berstatus sebagai CPNS) • Memiliki masa kerja secara terus menerus (tidak terputus-putus) di instansi asal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

20. KELENGKAPAN USUL PINDAH ANTAR UNIT KERJA • Aslisuratusuldaripimpinan unit kerja yang dituju • Aslisuratpermohonanpindah PNS dosen yang bersangkutan • Aslisuratpernyataanpersetujuanmelepasdaripimpinan unit kerjaasal • Aslisuratpernyataandaripimpinan unit kerjaasalbahwakepindahan PNS dosen yang bersangkutantidakakanmengganggu PBM • Aslisuratpernyataanpersetujuanmenerimadaripimpinan unit kerja yang dituju • Aslirasiodosendanmahasiswapada program studi yang dituju • Fotocopysah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkatterakhir • Fotocopysah SK jabatanfungsionaldan PAK terakhir • Fotocopysahijazah yang dimiliki • Fotocopysah NIP baru • Fotocopysah DP3 (2 tahun) terakhir

21. PINDAH ANTAR INSTANSI (PNS DOSEN MENJADI NON DOSEN) A. Persyaratan : • Memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari pimpinan instansi yang dituju; • Tidak pernah dikenakan hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan selama bekerja sebagai dosen; • Tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan; • Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat selama bekerja di sebagai dosen; • Tidak sedang dalam proses upaya hukum “keberatan” atau “banding administratif” atas keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kemdiknas; • Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kemdiknas; • Tidak sedang menjalani wajib kerja atau ikatan dinas dengan Kemdiknas; • Tidak sedang melaksanakan tugas belajar; • Telah berstatus PNS (tidak berstatus sebagai CPNS) • Memiliki masa kerja di lingkungan Kemdiknas secara terus menerus (tidak terputus-putus) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

22. B. Kelengkapan Usul • Aslisuratusuldaripimpinan unit kerja yang dituju • Aslisuratpermohonanpindah PNS dosen yang bersangkutan • Aslisuratpernyataanpersetujuanmelepasdaripimpinan unit kerjaasal • Aslisuratpernyataandaripimpinan unit kerjaasalbahwakepindahan PNS dosen yang bersangkutantidakakanmengganggu PBM • Aslisuratpernyataanpersetujuanmenerimadaripimpinan unit kerja yang dituju • Asli Format Model D.IV • Fotocopysah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkatterakhir • Fotocopysah SK jabatanfungsionaldan PAK terakhir • Fotocopysahijazah yang dimiliki • Fotocopysah NIP baru • Fotocopysah DP3 (2 tahun) terakhir

23. PINDAH ANTAR INSTANSI (PNS NON DOSEN MENJADI DOSEN) I. Persyaratan : • Memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari Menteri atau pejabat yang berwenang di lingkungan Kemdiknas; • Tidak pernah dikenakan hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan selama bekerja di instansi asal; • Tidak sedang dalam proses perkara pidana karena diduga atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan; • Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama bekerja di instansi asal; • Tidak sedang dalam proses upaya hukum “keberatan” atau “banding administratif” atas keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum; • Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin di instansi asal; • Tidak sedang dalam masa wajib kerja (ikatan dinas) dengan instansi asal atau instansi lain; • Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar; • Telah berstatus PNS (tidak berstatus sebagai CPNS) • Memiliki masa kerja secara terus menerus (tidak terputus-putus) di instansi asal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

24. II. Batas usia maksimal • Setinggi-tingginya adalah 45 tahun, bagi PNS bukan dosen yang belum bertugas sama sekali sebagai dosen luar biasa dan/atau belum memiliki jabatan akademik dosen. • Setinggi-tingginya adalah 55 tahun, bagi PNS bukan dosen yang telah bertugas sebagai dosen luar biasa sekurang-kurangnya 10 tahun dan telah memiliki jabatan akademik sebagai Lektor (luar biasa) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

25. (Lanjutan) • Bidang ilmu yang dimiliki • Dibuktikan dengan kajian kebutuhan akan bidang ilmu tersebut dari perguruan tinggi yang bersangkutan, agar tidak merugikan pengembangan karier dosen yang telah ada dan memiliki bidang ilmu yang sama • Bidang ilmu/keahlian yang dimiliki tersebut harus linear antara sarjana (S1) dengan magister (S2), dan doktor (S3) • Bidang ilmu/keahlian yang dimiliki tersebut berasal dari perguruan tinggi terakreditasi sekurang-kurangnya B • Indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk transkrip ijazah sarjana (S1) sekurang-kurangnya adalah 2,70 (dua koma tujuh puluh), dan IPK untuk transkrip ijazah magister (S2) dan doktor (s3) sekurang-kurangnya adalah 3,20 (tiga koma dua puluh)

26. III. Kelengkapan Usul • Aslisuratusuldaripimpinan unit kerja yang dituju • Aslisuratpermohonanpindah PNS dosen yang bersangkutan • Aslisuratpernyataanpersetujuanmelepasdaripimpinan unit kerjaasal • Aslisuratpernyataanpersetujuanmenerimadaripimpinan unit kerja yang dituju • Aslirasiodosendanmahasiswapada program studi yang dituju • Fotocopysah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkatterakhir • Fotocopysah SK jabatanfungsionaldan PAK terakhir • Fotocopysahijazah yang dimiliki • Fotocopysah NIP baru • Fotocopysah DP3 (2 tahun) terakhir

27. Prosedur Perpindahan Antar Instansi • Pejabat Pembina KepegawaianInstansi yang membutuhkanmenghubungisecaratertulisPejabat Pembina KepegawaiandimanaPegawaiNegeriSipil yang bersangkutanbekerjauntukmemintapersetujuan. • ApabilaPejabat Pembina KepegawaianInstansiPegawaiNegeriSipil yang bersangkutanbekerjamenyetujui, makaPejabat Pembina Kepegawaiantersebutmembuatsuratpernyataanpersetujuan. • Suratpernyataanpersetujuantersebutdibuatrangkap 2 (dua) dandisampaikankepada : • Pejabat Pembina KepegawaianInstansi yang membutuhkan; dan • PegawaiNegeriSipil yang bersangkutan. • Berdasarkanpernyataanpersetujuantersebut, makapejabat Pembina Kepegawaian yang membutuhkan, menyampaikanusulpemindahanantarinstansikepadaKepalaBadanKepegawaian Negara untukmendapatpenetapanpemindahan. • Dalampengajuanusulsebagaimanadimaksuddalamangka 4, dilampirkan: • Suratpermintaanpersetujuan; • Suratpernyataanpersetujuanpindah; • Salinan/fotocopysahkeputusandalampangkaterakhir.

28. (lanjutan) • Berdasarkanusultersebut, KepalaBadanKepegawaian Negara menetapkansuratkeputusanpemindahannya. • Suratkeputusanpemindahantersebutdibuatsekurang-kurangnyadalamrangkap 5 (lima) disampaikankepada : • Pejabat Pembina KepegawaianInstansi yang membutuhkan; • Pejabat Pembina KepegawaianInstansiasal; • PegawaiNegeriSipil yang bersangkutan; • Kepala Kantor PerbendaharaandanKas Negara; dan • KepalaBadanKepegawaian Negara. • Berdasarkansuratkeputusanpemindahantersebut, maka : • Pejabat Pembina KepegawaianInstansi yang membutuhkanmenetapkansuratkeputusanpenempatan/pengangkatandalamjabatan. • Pejabat Pembina KepegawaianInstansiasalmenetapkansuratkeputusanpemberhentiandarijabatan/pekerjaan (bukansuratkeputusanpemberhentiansebagaiPegawaiNegeriSipil)

29. (lanjutan) • Keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal sebagaimana tersebut dalam angka 8, hendaknya jangan terlampau lama perbedaan waktunya. • Untuk tidak menimbulkan kekosongan atau keterlambatan dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka harus segera diselesaikan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), apabila pemindahan antar intansi tersebut mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran. Apabila perpindahan instansi tersebut tidak mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran, maka harus dilakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

30. SEKIAN & TERIMAKASIH