260 likes | 889 Views
PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU. PERTEMUAN 3. 1. Gejolak Situasi Politik. Sejarah Perekonomian Indonesia: Periode 1945 – 1950 Perode Demokrasi Parlementer (1950 – 1959) Periode Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965). Periode Demokrasi Parlementer. Dikenal sebagai Periode Demokrasi Liberal.
E N D
PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU PERTEMUAN 3
1. GejolakSituasiPolitik SejarahPerekonomian Indonesia: • Periode 1945 – 1950 • PerodeDemokrasiParlementer (1950 – 1959) • PeriodeDemokrasiTerpimpin (1959 – 1965)
PeriodeDemokrasiParlementer • DikenalsebagaiPeriodeDemokrasi Liberal. • Berakhir 5 Juli 1959, ketikaPresiden Sukarno menerbitkansebuahdekritkembalike UUD 1945. • PolitikbersifatDemokrasiTerpimpin. • Konsepkenegaraanbersifat federal, pemerintahanbersifatparlemen.
KabinetHatta, Desember 1949 – September 1950 • Dipimpinoleh M. Hatta. • Konsentrasiutamadarikabinetinipenyatuanpolitiswilayah Indonesia kedalam Negara Republik Indonesia Serikat. • Revormasimonetermelaluidevaluasimatauangsecaraserempakdanpemotonganmatauang yang beredarpadabulanMaret 1950. • Pemotonganuangmenjadiseparuhatassemuauangkertaskeluaran De JavacsheBank yang bernilai nominal lebihdari 2,50 gulden Indonesia (sampai 22 Mei 1951), saat De Javashe Bank dinasionalisasimenjadi Bank indonesia, matauangkitabernama gulden). • Penguranganseluruhdeposito bank yang bernilai 400 gulden menjadiseparuhnya. • Sebagaipenggantipemegangdepositodiberikanobligasijangkapanjang.
KabinetNatsirSeptember 1950 – Maret 1951 • Kabinetpertamadalam Negara Kesatuan RI. • SjafruddinPrawiranegarasebagaiMenteriKeuangandanSumitroDjojohadikusumosebagaiMenteriPerdagangandanIndustri. • Ekspormeningkatkarenaadaperang Korea danmampumengatasikesulitanneracapembayaran. • Impordiliberalisasikansebagaiupayamenekantingkatharga-hargaumumdalamnegeri. • Kreditbagiperusahaan-perusahaanasing yang mendominasiperekonomiandiperketat, sementaraperusahaanpribunidiperlunak. • Terjadi surplus anggarantahun 1951, karenakombinasikebijakanfiskal yang ketatdanpenerimaan yang tinggi. • RUP (RencanaUrgensi Pembangunan).
KabinetSukimanApri 1951 – Februari 1952 • Nasionalisasi De Javacshe Bank menjadi Bank Indonesia (22 Mei 1951) danmemburuknyasituasifiskal. • Ekspormenurunkarenatelahberlalunya Boom Korea. • SistemKursBerganda (Multiple exchange rate system) yang telahmenjebaksistemperekonomiansejaktahun 1950, dihapuskanatas saran penasehatekonomiHjalmar Schacht. • Terjadidevisitanggaran. • Februari 1952 penandatangananPersetujuanKeamananBersamadenganAmerikaSerikat.
KabinetWilopoApri 1952 - Juni 1953 • Konsepanggaranberimbang (balanced budget) dalam APBN. • Impordiperketatdanharusmembayardimuka. • Rasionalisasiangkatanbersenjatamelaluimodernisasidanpenguranganpersonil. • Menekanpengeluaranpemerintah, lebihdari 25% pertahun. • Cadangandevisamerosottajam. • Program Benteng, membentukkelasmenengahnasionaldenganjalanmembatasialokasiimporhanyakepadapengusaha-pengusahanasionaldanbersifatdiskriminatifrasial. • Efekmerugikandirasakanolehpengusaha (terutamaimportir) nonprobumisejakpertengahantahun 1953).
Kabinet Ali 1Agustus 1953 Juli 1955 • Defisitbaikanggaranbelanjamaupunneracapembayaran. • Melindungiimportirpribumi. • ImportirBentengnaikdari 700 importer menjadi 4300 importer. • November 1954 restabilisasipadapembatasanimpor. • Pengendalianlajuuangberedarkurangsukses.
KabinetBurhanuddinAgustus 1955 – Maret 1956 • SumitromenjabatsebagaiMenteriKeuangan. • Liberalisasiimpor (rasialismeterhadapimpordihapuskan). • Pembayarandimukaatasimporditingkatkan. Lajuuangberedarberhasilditekan. • Hargabarangeksimpormerosothingga 15%. • Nilai rupiah naiksekitar 8% terhadapemas. • DewanAlat-alatPembayaranLuarNegeri, modal asingtetapdiizinkan, pemberianbantuan yang besarkepadapengusahapribumi. • Membatalkanpersetujuan KMB yang berusahamengekalkansistemekonomikolonial.
Kabinet Ali IIApril 1956 – Maret 1957 • Penyelundupanmerosotkancadangandevisa. • Defisitdalamanggarannegara. • Sertifikatpendorongekspordicairkankembali. • UtangpadaBelandadihapuskan. • Pemerintahmenerimabantuandari Dana MoneterInternasional (IMF). • Undang-undangpenanaman modal asing. • Undang-undang anti pemogokandanundang-undang anti pemilikantanahsecaratidaksah. • Rencana Lima Tahun 1956 -1960. • Bersifatlebihrinci, bertujuanuntukmendorongindustridasar, jasa-jasapelayananumumdansektorpublik, hinggamerangsangpenanaman modal olehkalanganswasta.
KabinetDjuandaMaret 1957 – Agustus 1959 • Perekonomianbersifatterpimpin. • Instrumeneksporberupasertifikatpendorongekspor (SPE) diganti/disederhanakanmenjadiBuktiEkspor (BE). • Desember 1957 nasionalisasiperusahaanBelanda. • Defisitanggaran 5,5 miliaratauhampir 22 persendaripengeluaran total pemerintah. • AdanyaupayapengembalianwilayahIrian Barat (Irian Jaya). • Pendapatannasionalriilmerosot 13 persen. • Presiden Sukarno mengangkatdrinyasebagaiPerdanaMenteri, danmelakukansosialisme ala Indonesia.
2.Produksi danPendapatan • Satusetengahdasawarsa (1952 – 1966), perekonomiantumbuhlamban.
Tabel 2.2. PendapatanNasionaldanPendapatan per Kapita Indonesia 1958 - 1962 Menurutharga yang berlaku, dalammiliar rupiah. Menuruthargakonstantahun 1960, dalammiliar rupiah. Menurutharga yang berlaku, dalammiliar rupiah. Menuruthargakonstantahun 1960, dalammiliar rupiah. Taksiranpadapertengahantahun, dalamjutajiwa.
Tabel 2.3 PersentaseDistribusiProdukNsaionalMenurutLapangan Usaha, 1958 – 1962, MenurutHargaKonstanTahun 1960.
2.3. AngkatanKerja, PekerjaandanUpahTabel 2.4 JumlahdanPersentasePenyerapanTenagakerjamenurutSektordanJenisKelaminpadaTahun 1961
Tabel 2.5 GerakupahNyataJangkaPanjangdi Indonesia PertengahanTahun 1950 – PertengahanTahun 1960 (DalamPersen)
2.4. UangBeredardanHarga-hargaTabel 2.6 PeredaranUangpadaTahun 1947 – 1966, dalamJutaan Rupiah
Tabel 2.7 IndeksHarga, UangBeredardanKredit Bank, padaTahun 1949 – 1966 (UangdanKreditdalamJutaan Rupiah “baru”)
2.5 Neraca-neracaEkonomiNasionalTabel 2.8 PendapatandanBelanjaPemerintah, padaTahun 1955 -1965, dalamJutaan Rupiah Baru (Emisi 1966)
Tabel 2.9 NeracaPerdagangandanNeracaPembayaranpadaTahun 1960 – 1965 dalamJuta US$
Tabel 2.10 UtangLuarNegeri Indonesia Juta US$) sampaiDesember 1965