70 likes | 434 Views
Peran Serta Dalam Penegakan HAM Di Indonesia 1. proses pemajuan , penghormatan , dan penegakan HAM. Masa Orde Baru : Didirikan lembaga Komisi Nasional HAM Masa Reformasi : Demokrasi Keterbukaan dan H ak A sasi Manusia Jaminan akan perlindungan HAM bagi rakyat makin diperjuangkan
E N D
Peran Serta DalamPenegakan HAM Di Indonesia1. prosespemajuan, penghormatan, danpenegakan HAM MasaOrdeBaru: DidirikanlembagaKomisiNasional HAM MasaReformasi: Demokrasi KeterbukaandanHakAsasiManusia Jaminanakanperlindungan HAM bagirakyatmakindiperjuangkan Terdapatpiagam-piagampenting, yaitu: ditetapkannyaketetapan MPR No. XVII/MPR/1998/Tentamgpiagam-piagamHakAsasiManusia, Tanggal 13 November 1998. disahkannyaUndang-Undang No. 39 Tahun 1999 TentangHakAsasiManusia, Tanggal 23 September 2013 rumusanbarumengenaihakasasimanusiadalampasal 28A sampaidenganpasal 28J UUD 1945 AmandemenPertama. Penjabaranmengenaihakasasimanusia: Hakataskeamanandalamhukumdanpemerintahan(pasal 27 ayat 1) Hakataspekerjaandanpenghidupan yang layak(pasal 27 ayat 2) Hakuntukmembelanegara(pasal 27 ayat 3) Kemerdeaanberserikat, berkumpul, danmengeluarkanpendapat(pasal 28) Hakasasimanusia(28A sampai 28J)
Kemerdekaanberagamadanberibadah(pasal 29) Hakatasuasahapertahanandankeamanan agama(pasal 30) Hakmendapatkanpendidikan(pasal 31) Hakmegembangandanmemeliharabudaya(pasal 32) Hakataskehidupanekonomi(pasal 33) Hakatasjaminansosialdankesehatan(pasal 34) Berikutpasaldalam UUD 1945 yang menjelaskankewajibandasarmanusia: Pasal 28J yat 1 UUD 1945 “setiaporangwajibmenghormatihakasasimanusiaorang lain dalammtertibkehidupanbermasyarakat, berbangsa,danbernegara.” Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 “dalammenjalankanhakdankebebasannya, setiaporangwajibtundukkepadapembatasan yang ditetapkandenganundang-undangdenganmaksudsemata-matauntukmenjaminpengakuan, sertapenghormatanatashakdankebebasanorang lain danuntukmemenuhituntutanyyangadilsesuaidenganpertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, danketertibandanumumdalamsuatumasyarakatdemokratis.”
2. Pelanggaran HAM danpenanganankasusPelanggaran HAM Kasuspelanggaran HAM diMasaOrdeBaru
Kasuspelanggaran HAM PdaMasaReformasi KasusSemanggi II KasuspembunuhanMunir, tahun 2005 Peristiwakemerdekaandi Timor-Timur Kasus Ambon di Maluku KasusPosodi Sulawesi Tenggara Kasussampitdi Kalimantan Tengah Kasuskonflikdi Aceh Penanganankasuspelanggran HAM masaOrdeBarudilakukanolehPengadilan ad hoc yaitukarenaberlakunya UU No. 26Tahun 2000 tentangPengadilan HAM. Penanganakasuspelanggaran HAM masaReformasi, sebelumatausesudahdiundangkannya UU No, 26 Tahun 2000, selainmelaluiPengadilan ad hoc. Melaluipengadilan HAM.
3. Perilakudalamupayapemajuan, penghormatan, danpenegakan HAM Yaitu: Negara RI mengakuidanmenjunjungtinggihakasasimanusiadankebebasabdasarmanusiasebagaihak yang secarakodratimelekatdantidakterpisahkanpadadirimanusia, yang harusdilindungi, dihormatidanditegaskandemipeninkatanmartabatkemanusiaan, kesejahteraandankecerdasan, sertakeadilan. setiaporangdilahirkanbebasdenganharkat yang samadansederajatsertadikaruniaiakaldanhatinuraniuntukhidupbermasyarakat, berbangsa, danbernegara. setiaporangberhakataspengakuan, jaminan, perlindungan, danperlakuanhukum yang adilsertamendapatkepastianhukumdanperlakuan yang samadidepanhukum setiaporangberhakatasperlindungan HAM dankebebasandasarmanusiatanpadiskriminasi. setiaporangdiakuisebagaimanusiapribadi yang berhakmenuntutdanmemperolehperlakuansertaperlidungan yang samasesuaidenganmartabatkemanusiaandidepanumum. setiaporangberhakmendapatbantuandanperlindungan yang adildaripengadilan yang objektifdantidakberpihak. setiaporangberhakuntukmenggunakansemuaupayahukumnasionaldalamforuinternasionalatassemuapelanggaran HAM yang dijaminolehhukum Indonesia danhukuminternasionalmengenai HAM yang telahditerimanegara RI
bangsa Indonesia sebagaianggota PBB mempunyaitanggungjawabuntukmenghormatiDeklarasi Universal HakAsasiManusiadanberbagaiinstrumenInternasionallainnyamengenaihakasasimanusia.