TeT

1. TeT Teori Hukum Rusdianto – FH Unnar

2. CRITICAL LEGAL STUDY Studi Hukum Kritis (SHK) melanjutkan tradisi Legal Realist yang melakukan kajian empris terhadap hukum. Secara radikal SHK menggugat teori, doktrin atau asas-asas seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik. (Gerry Spence, With justice for none; Pizzi, Trials Without Truth) CLS tetap berada dalam wilayah jurisprudence, tapi beralih dari alur berfikir normologikmenunju cara berpikir nomologik yg menekankan pada realitas ketimbang kepada teks

3. Lanjutan……. Karena tidak seperti dikonstruksikan oleh teorinya, proses-proses hukum bekerja bukan di ruang yang hampa melainkan bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada dibelakangnya adalah subyektif. Ide dasar SHK bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak tercipta dalam suatu ruang hampa yang bebas nilai. Hukum lahir melalui ‘pertempuran’ politik yang cenderung memihak dan subyektif untuk keuntungan golongan tertentu. Inilah yang kemudian memunculkan komentar bawa ‘hukum itu cacat sejak dilahirkan’.

4. ARUS PEMIKIRAN Roberto Unger: mengintegrasikan paradigma konflik dan konsensus. Arus pemikiran cenderung liberalisme radikal. (Law in modern society; the CLS movement) David Kairys : mewarisi kritik Marxis thd hukum liberal yang hanya dianggap melayani sistem kapitalisme. Arus pemikiran mempunyai kecenderungan sosialisme humanistik. (Politic of law)

5. ----------- Gavin Drewery: Produk hukum lahir dari suatu proses politik “Law is essensial part of politics...At a more practical level, when political decisions come to be translated into legal rules..”

6. D. KENNEDY We need to understand far more than we know about the content and internal structure of legal thought before we can hope to link it in any convincing way to other aspects of social, political or economic life.

7. SOCIOLOGY OF LAW Anzilotti (1882) Bermula dari lapangan sosiologi yang membahas hubungan antara gejala-gejala kehidupan suatu kelompok masyarakat dengan hukum (ruang lingkup: mempelajari dasar sosial dari hukum; efek hukum terhadap gejala2 sosial dlm masy; mengamati bekerjanya badan2 yg terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum) Sociological yurisprudence Berangkat dari ilmu hukum, ia mengarahkan refleksinya terhadap masalah2 praktis dari ketertiban hukum dg melakukan penelitian yg bertolak dari lapangan ilmu hukum

8. POSITIVIS VS SOSIOLOGIS Posistivis melihat hk sbg norma tertulis; sosiologis melihat hukum sbg kenyataan masyarakat. Pos. Melihat hk sbg suatu yg otonom; sosiologis melihat hukum sbg suatu yg tdkotonom, krn adanya faktor2 non-hukum Pos. Membicarakan hk ttg apa yg seharusnya; sosiologis mengkaji hk dlm kenyataan di masyarakat. Pos. Melihat keberadaan hukum adalah dogma yg wajib diikuti secara prosedur dan serba kaku; sosiologis senantiasa memandang hk sbg norma yg harus memenuhi rasa keadilanmasyarakat luas. Positivisme menggunakan metode preskreptif. Sosiologis menggunakan metode deskreptif.

9. Durkheim Hukum yg dipakai oleh masyarakat berpadanan dg tipe solidaritas masyarakat di situ. S. Mekanik: Ciri masyarakat dmn taraf pembagian kerjanya masih rendah dan sifat masy relatif masih utuh. Mensyaratkan ada suatu ikatan yg bersifat mekanis antara warga masy. Tipe Hukum yg sesuai adalah yg bersifat represif. Hk bekerja dg alat pidana S. Organik: ciri masyarakat kompleks dan taraf pembagian kerja yg tinggi. Memberikan kelonggaran kepada masing-masing anggota masyarakat untuk menjalin hubungan satu sama lain, tanpa ada campur tangan. Hukum baru bekerja apabila terjadi ketidakadilan dlm hub.tsb Verikasi thd teori ini dilakukan Schwartz dan Miller

10. NONET dan SELZNICK Tiga tipe hukum dalam masyarakat Hukum represif: hukum yg mengabdi dan pelayan pd kekuasaan dan tertib sosial yg represif Hukum otonom: hukum digunakan untuk mengawasi atau membatasi kekuasaan yg represif dan melindungi integritas dirinya. Didukung Pengadilan yang menjalankan tugasnya yg bebas dr kekuasaan politik dan ekonomi, dg menegakkan keadilan prosedural. Hukum responsif. Hukum yg melayani kebutuhan dan kepentingan sosial rakyat (sbg fasilitator), pembuat UU merefleksikan hal2 yg terjadi di masy, dan mengedepankan keadilan substansial. (Memadukan jurisprudence dan social science -->untuk mengatasi krisis hukum atau seperti yg dikatakan Trubek---> is law dead?

11. HUKUM REPRESIF Vs OTONOM Tujuan: Ketertiban >><< Legitimasi Legitimasi : Ketahanan Sos & Tujuan Ng >< Keadilan Prosedural Peraturan : Keras, rinci, lemah thd pembuat hk >><< Luas dan Rinci, mengikat penguasa maupun yang dikuasai Diskresi : Sangat luas; oportunistik >< Dibatasi peraturan, delegasi yg sempit Moralitas : Moralitas komunal >><< moralitas kelembagaan Politik : Hukum sub-ordinat politik kekuasaan >< Independen Harapan Ketaatan : Tanpa Syarat (dianggap pembangkang) >><< Penyimpangan peraturan yg dibenarkan, mis. Menguji validitas UU atau perintah Partisipasi : Pasif, kritik dianggap tdk setia >><< akses dibatasi prosedur baku; munculnya kritik atas hk.

12. HUKUM RESPONSIF Tujuan : Kompetensi Legitimasi : Keadilan Substantif Peraturan : Subordinat dr prinsip dan kebijakan Diskresi : Luas, tetapi sesuai dengan tujuan. Moralitas : Moralitas sipil Politik : Terintegrasi aspirasi hk dan politik. Keperpaduan kekuasaan Harapan Ketaatan : Pembangkangan dilihat dr aspek bahaya substantif; Dipandang sbg gugatan thd legitimasi Partisipasi : Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial