390 likes | 1.29k Views
Optimalisasi. Pengelolaan Data. SDMK. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN. Disajikan Pada Pertemuan Pengelolaan Data SDM Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hery Hermawanto, SKM.MKes.. SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN BANDUNG, 30 SEPTEMBER 2014. Regulasi.
E N D
Optimalisasi Pengelolaan Data SDMK SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Disajikan Pada Pertemuan Pengelolaan Data SDM Kesehatan Provinsi Jawa Barat Hery Hermawanto, SKM.MKes.. SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN BANDUNG, 30 SEPTEMBER 2014
Regulasi • UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN • PERATURAN PRESIDEN NO 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL • PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2012 TTG SISTEM KESEHATAN NASIONAL) 118. SKN memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatankualitassumber daya manusia kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaankebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan.
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2012 TTG SISTEM KESEHATAN NASIONAL) • 285. Penyelenggaraan subsistem sumber daya manusia kesehatan terdiri dari : • Perencanaan sumber daya manusia kesehatan • Pengadaan sumber daya manusia kesehatan • Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan • Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan 288. Perencanaan sumber daya manusia kesehatan dilakukan dengan mendasarkan pada fakta (berbasis bukti) melalui peningkatan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan
MODEL SI SDMK Admin Admin SET BPPSDMK PUSRENGUN PUSTANSERDIK SI PUSRENGUN SI PUSTANSERDIK BANK DATA SDMK (DATA WAREHOUSE) Admin Admin PUSDIKLAT NAKES PUSDIKLAT APARATUR Admin SI PUSDIKLAT NAKES SI PUSDIKLAT APARATUR APLIKASI SI SDMK Admin DINKES KAB/KOTA DINKES PROVINSI Admin STAKEHOLDER (LINPROG-LINSEK) PUBLIK BANK DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN PUSDATIN
SISDMK STRUKTUR INPUT DATA PUSAT SUBBAG DATIN PUSDATIN DINKES PROVINSI PROVINSI DINKES KABUPATEN KABUPATEN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (SWASTA)
MODEL PEMUTAKHIRAN DATA SDM KESEHATAN INPUT PROSES OUTPUT PENGELOLA DATA SET BPPSDMK PROSES KOMPILASI DATA SDMK YANG TERKAIT PENYAJIAN GAMBARAN KEADAAN SDMK PENDAMPINGAN/VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA NASIONAL PENGELOLA DATA DINKES PROV PEMUTAKHIRAN BANK DATA SDMK PEMUTAKHIRAN DATA PROVINSI PENDAMPINGAN/VERIFIKASI PENYAJIAN PETA RASIO SDMK & PENDUDUK PENGELOLA DATA DINKES KAB/KOTA PENGOLAHAN DATA SDMK DENGAN DATA PENDUDUK PELAPORAN/ REGISTRASI PENDAMPINGAN/VERIFIKASI PENGELOLA DATA DI FASYANKES PENYAJIAN GAMBARAN KEBUTUHAN BERDASARKAN STANDAR FASYANKES PENGOLAHAN DATA SDMK DENGAN STANDAR SDMK FASYANKES PUSDATIN & UNIT UTAMA LAINNYA
TUNTUTAN & KEBUTUHAN DAPAT MENGGAMBARKAN: LULUSAN DOKTER/DOKTER GIGI/NAKES DOKTER/ DOKTER GIGI/NAKES YG BEKERJA DI FASYANKES PEMERINTAH DOKTER/ DOKTER GIGI /NAKES YG BEKERJA DI FASYANKES SWASTA/ MASYARAKAT • DOKTER/DOKTER GIGI /NAKES YG : • BEKERJA TIDAK DI FASYANKES • BEKERJA TIDAK SESUAI PROFESI • TIDAK BEKERJA DAPAT DIPILAH PER FASYANKES, PER KAB/KOTA, PER PROVINSI
TAHAPAN PENGEMBANGAN SI SDMK 2013 -2014 EXISTING SI SDMK Replikasi SI SDMK secara nasional 1. Peningkatan Kemampuan Pengelola Datin SDMK AIPHSS - AUSAID 6. Monitoring & Evaluasi Implementasi SI SDMK 2. Peningkatan Kemampuan Pengelola Datin SDMK 3. Pengayaan Model Sistem Informasi SDMK 5. Workshop Tindak Lanjut Implementasi SI SDMK 4. Pelaksanaan Implementasi SI SDMK
Terima Kasih hery_hermawanto@yahoo.com datinbppsdmk@gmail.com
SUMBER DAYA PENDUKUNG • JARINGAN KOMPUTER SETIAP LANTAI (8 LANTAI) • WEBSITE : www.bppsdmk.kemkes.go.id • SDM PENGELOLA: 1 orang MKes., 2 orang MKom. 2 orang SKom, 2 orang DIII Kom., DAN 1 orang STAF ADMINISTRASI • SUMBER DAYA ANGGARAN
MASALAH & HAMBATAN • ASPEK REGULASI • REGULASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SDMK MASIH KURANG • REGULASI YANG TELAH ADA BELUM DIOPTIMALKAN PENGGUNAANNYA • ASPEK SUMBER DAYA • SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA DI DAERAH (KURANG & ROTASI) • SUMBER DAYA ANGGARAN : BERBEDA-BEDA SETIAP PROVINSI
MASALAH & HAMBATAN • ASPEK SISTEM • BELUM TERINTEGRASINYA KOMPONEN PPSDMK BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH
PERLU DUKUNGAN PUSDATIN • JARINGAN INTERNET • INTERGRASI SISTEM INFORMASI DENGAN ESELON 1 DAN ESELON 2 LAIN LINTAS PROGRAM & LINTAS SEKTOR • PENGELOLAAN WEBSITE YANG AMAN • PENGEMBANGAN REGULASI PENGELOLAAN DATA & INFORMASI
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 1, UU No. 36 Th 2009 • Puskesmas • Rumah Sakit • Dinas Kesehatan • Apotik • Klinik • Rumah Bersalin • Laboratorium Kesehatan • Instalasi Farmasi • Balai Pengobatan • Praktek Bersama • Praktek Mandiri • dll
BADAN PPSDMK BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN PERMENKES NO 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 756 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugasmelaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
Sektretariat BADAN PPSDMK Pasal 760 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: • koordinasi dan penyusunanrencana, program, dan anggaran; • pengelolaan data dan informasi; • penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat; • pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan; • pelaksanaan urusan kepegawaian, jabatan fungsional: • pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji; dan • pemantauan, evaluasi, dan penyusunanlaporan.
BAGIAN PROGRAM & INFORMASI Pasal 765 • Subbagian Program danAnggaranmempunyaitugasmelakukanpenyusunanrencana, program, dananggaran. • Subbagian Data danInformasimempunyaitugasmelakukanpengumpulan, pengolahan, danpenyajian data daninformasipengembangandanpemberdayaansumberdayamanusiakesehatan. • SubbagianEvaluasidanPelaporanmempunyaitugasmelakukanpemantauan, evaluasi, danpelaporanpelaksanaan program.