1 / 65

Political Economy of Aceh Reconstruction: Economy Performance and Outlook 2007

Political Economy of Aceh Reconstruction: Economy Performance and Outlook 2007. Prof DR Raja Masbar, MSc. UU No.11 Tahun 2006 PEMERINTAHAN ACEH. Ekonomi Politik. Ekonomi Politik dengan Politik pada dasarnya saling terkait.

odeda
Download Presentation

Political Economy of Aceh Reconstruction: Economy Performance and Outlook 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Political Economy of Aceh Reconstruction: Economy Performance and Outlook 2007 Prof DR Raja Masbar, MSc UU No.11 Tahun 2006 PEMERINTAHAN ACEH

  2. Ekonomi Politik • Ekonomi Politik dengan Politik pada dasarnya saling terkait. • Ekonomi politik menjadi dasar politik negara: US dgn politik menguasai sumberdaya ekonomi di Timur Tengah • Ekonomi Politik Rekonstruksi: Local people vs non-local, chunk of a cake, who is take in charge (kekuasaan) ? In allocation of budget ?

  3. Issue ekonomi politik • Gubernur sebagai Wakil Ketua BRR • Peranan local people dalam pengambilan keputusan penting tentang alokasi proyek • Ketidak mampuan local people dijadikan sebagai dalih-alasan ekonomi politik • Tender Lelang fair-play yang tidak fair play • Persyaratan nasional yg diterapkan utk lokal, dijadikan sebagai issue penolakan tender • Pekerja lokal vs non-lokal

  4. Evaluasi Kinerja Perekonomian 2005-2006

  5. Pertumbuhan Ekonomi • Pertumbuhan ekonomi Aceh (PDRB non migas) pada tahun 2005, berdasarkan harga konstan th 2000, mengalami penurunan menjadi 1,2 % dari 1,78 % pada tahun 2004. • Pertumbuhan ekonomi Aceh (PDRB termasuk migas) pada tahun 2005 anjlok menjadi sebesar -13,5 %.

  6. Perkembangan Inflasi • Inflasi kumulatif Aceh sampai dgn triwulan IV th 2005 sebesar 34,69 % (yoy), sedangkan laju inflasi nasional sebesar 17,11 % (yoy) • Laju inflasi di Kota Banda Aceh mencapai 41,11 % (yoy) pada triwulan IV th 2005, sedangkan di Kota Lhok Seumawe mencapai 17,58 %

  7. Perkembangan tingkat bunga BI (BI rate)

  8. Evaluasi kinerja Perbankan

  9. Masalah Pokok Pembangunan Ekonomi Aceh • Kemiskinan : Jumlah Penduduk yg berada dibawah garis kemiskinan semakin bertam bah (1,3 juta jiwa dari 4 juta penduduk Aceh pada tahun 2001) yg disebabkan oleh krisis ekonomi dan konflik. • Jumlah pemduduk miskin pd th 2005 sebesar 2 juta jiwa • Pengangguran : Jumlah penduduk yang me nganggur semakin bertambah (diperkirakan lebih kurang 250.000 orang pada th 2001)

  10. The Number of poor Population in Aceh (NAD) Source: CBS Acheh, 2000 Note: 1. Data in February 1996 from Susenas 1996. Data in June 1998 ( Temporary number) Data in December 1998 from Susenas-type 1998 Data in February 1999 from Susenas 1999 Data in August 1999 from Susenas Mini 1999 Data in February 2000 from Estimated number

  11. Pengangguran • Indeks Pembangunan Manusia rendah • Penduduk Aceh sebanyak 4,03 juta jiwa yg didominasi oleh kelompok penduduk usia 15-64 th, yaitu sebesar 62,73 % atau 2,53 juta jiwa • Penduduk Aceh yg memiliki pekerjaan hanya sebesar 56,13 % • Tingkat pengangguran mencapai 27,54 % pada th 2005

  12. Indikator Fiskal • Target APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) tahun 2006 sebesar 1,7 T • Realisasi Penerimaan APBA th 2006 sampai dgn September 2006 telah mencapai 4,4 T (Sumber: Serambi, 21-Nov-2006)

  13. Outlook Perekonomian 2007

  14. Pertumbuhan ekonomi Aceh • Diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 3-4 % pada tahun 2007 • Perkiraan ini didukung oleh meningkatnya berbagai dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dalam berbagai bentuk yg diharapkan menjadi investasi pemerintah yg efisien • Prasyaratnya adalah kondisi sosial politik stabil setelah Pilkda berlangsung • Investasi swasta diperkirakan mulai terealisir secara perlahan pada tahun 2007

  15. Laju inflasi • Diperkirakan laju inflasi masih berada pada dua digit atau diatas 10 % pada tahun 2007 • Hal ini disebabkan oleh tetap bertahannya harga-harga barang bangunan dan • Penurunan harga BBM dipasar dunia akan menekan inflasi yg cukup tinggi tersebut diatas

  16. Outlook Perbankan • Perkembangan jumlah kredit yg disalurkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan bisnis dalam bidang konstruksi dan perdagangan • Persaingan semakin ketat dengan bertambahnya pendatang baru yaitu Bank Permata • Tingkat bunga pinjaman akan semakin menurun secara perlahan dan seiring dengan itu tingkat bunga tabungan dan deposito akan ikut turun karena bank akan mempertahankan margin tertentu utk bisa survive.

  17. Pengangguran dan Kemiskinan • Pengangguran sulit untuk dikurangi mengingat tingkat keahlian masyarakat lokal yang masih rendah • Pembangunan industri kecil dan menengah dan agroindustri sangat diperlukan untuk menyerap tenaga kerja: industri karoseri dan perbengkelan, pabrik pengolahan kopi, minyak sawit, pala, dan karet, budidaya ikan laut, industri pengawetan udang, dan industri pengolahan karet dan kemiri.

  18. Pengangguran dan Kemiskinan • Pembukaan sawah baru untuk masyarakat miskin • Pembukaan lahan kebun baru untuk masyarakat miskin • Peningkatan kegiatan perdagangan barang dan jasa keluar negeri

  19. Ekonomi Politik • Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. • Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh. • Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja.

  20. Kebijakan ekonomi dalam UUPA-1 • Pasal 178 UUPA: Penyelanggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada pemerintah Aceh dan kabupaten/kota • Pasal 179 ayat 1 UUPA: Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan • Ayat 2 : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Dana Otonomi Khusus d. lain-lain pendapatan

  21. Kebijakan ekonomi dalam UUPA-2 • Pasal 180 UUPA : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: a. pajak daerah b. retribusi daerah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota d. zakat; dan e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah

  22. Kebijakan ekonomi dalam UUPA-3 • Pasal 181 UUPA : Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 179 ayat (2) huruf b terdiri atas : a. Dana Bagi Hasil Pajak b. Dana Bagi Hasil yg bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain c. Dana Alokasi Umum d. Dana Alokasi Khusus

  23. Kebijakan Ekonomi dalam UUPA-4 • Pasal 181 ayat (3) : Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pd ayat (1) huruf b, Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yg merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu: a. bagian dari pertambangan minyak sebesar 55%; dan b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40%

  24. Kebijakan Ekonomi dalam UUPA-5 • Pasal 183 UUPA ayat (1) : Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dlm Pasal 179 ayat (2) huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yg ditujukan utk membiayai pembangunan terutama • pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

  25. Kebijakan Ekonomi dalam UUPA-6 • Pasal 183 UUPA ayat (2) : Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku utk jangka waktu 20 tahun, dgn rincian utk th pertama sampai dgn th kelima belas yg besarnya setara dgn 2% plafon Dana Alokasi Umum Nasional • dan utk th keenam belas sampai dgn th kedua puluh yg besarnya setara dgn 1% plafon Dana Alokasi Umum Nasional

  26. Kebijakan Ekonomi dalam UUPA-7 • Pasal 186 UUPA ayat (1) : Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah yg dananya bersumber dari luar negeri atau bersumber selain pinjaman luar negeri dgn persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

  27. Analisis prospek ekonomi dan peluang bagi rakyat Aceh • Penyerapan tenaga kerja cukup tinggi dalam 2 tahun mendatang terutama di sektor konstruksi. Jika tenaga kerja lokal tidak terserap karena rendahnya tingkat ketrampilan tenaga kerja lokal maka tingkat pengangguran tetap tinggi. • Biaya hidup (COL) semakin tinggi karena adanya demand shock sebagai akibat kegiatan pembangunan prasarana (perumahan, jalan, jembatan, pelabuhan)

  28. Suksesnya Pilkada pada th 2006 sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, terutama faktor “country risk” • Investor asing akan masuk jika country risk tetap rendah, kepastian hukum terjamin, korupsi tereduksi, dan terdapat kemudahan investasi (free tax utk masa grace period, urusan perizinan yg jelas dan transparan)

  29. Komitmen NGO • Jika komitmen NGO dapat dipertahankan maka pembangunan perumahan akan berdampak besar bagi perekonomian daerah. • Dana utk pembangunan perumahan sebaiknya disalurkan kepada ybs dalam bentuk uang tunai secara bertahap dan dibangun sendiri oleh si pemilik tanah. • Hal ini akan menghindari beberapa hal: • A. Proses tender yg tdk fair • B. Tingkat Korupsi • C. Tingkat Keuntungan yg berlebihan bagi developer yg akan mengalir keluar Aceh

  30. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih

  31. Bagian Kedua • Arah Perekonomian • Pasal 155 • (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi • terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai • Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan • berkelanjutan. • (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan • memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan • nilai tambah yang sebesar-besarnya.

  32. (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan • untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan • ekonomi lain sesuai dengan kewenangan. • Bagian Ketiga • Pengelolaan Sumber Daya Alam • Pasal 156 • (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh • baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. • (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, • pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, • eksploitasi, dan budidaya. • (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan • yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, • pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip • transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

More Related