1 / 29

TATAP MUKA 4

TATAP MUKA 4. HUKUM PAJAK. Dj.Gade & M.Gade ( Hukum Pajak ) LPFE UI, Edisi Revisi 2002. Kedudukan Hukum Pajak. HUKUM. HUKUM Perdata ( privat ). HUKUM PUBLIK( umum ). Hak hak benda hub antar orang di suatu negara. hub antar orang dengan negara. HUKUM PIDANA. HUKUM PERDATA.

garran
Download Presentation

TATAP MUKA 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TATAP MUKA 4 HUKUM PAJAK

  2. Dj.Gade & M.Gade (HukumPajak) LPFE UI, EdisiRevisi 2002 KedudukanHukumPajak HUKUM HUKUM Perdata (privat) HUKUM PUBLIK(umum) • Hak • hakbenda • hub antarorangdisuatunegara • hub antarorangdengannegara HUKUM PIDANA HUKUM PERDATA tatanegara adm.negara, TUN pidana pajak umum khusus=dagang Kejahatan & kriminal(incl.saknsi) • Objek, • Wajibpajak • Hutangpajak • penagihan • Keberatan& banding • dll Negara, pemerintah, PerUUan Tugas & kewajibanpejabatnegara/pemerintah

  3. HukumPajak Prof. DR. RochmatSoemtro, SH Kumpulan peraturanygmengaturhubungan antaraPemerintahsbg. pemungutpajak) dan Rakyat sbg. pembayarpajak • Objekpajak • Wajibpajak • Hutangpajak • penagihan • Keberatan& banding • dll R. SantosoBrotodhardjo, SH Keseluruhanperaturanygmeliputiwewenang Pemerintahuntukmengambilkekayaanseseorang Dan menyerahkannyakembalikpdmasyarakat melaluikasnegara---(bagianhuk.publik)

  4. DASAR HUKUM PAJAK SILA KE EMPAT PANCASILA Pasal 23A Amandemenketiga UUD 1945 “No Taxation Without Representation” (FalsafahpajakdiInggris) “Taxation Without Representation is Roberry” (FalsafahpajakdiAmerikaSerikat)

  5. DASAR HUKUM PAJAK KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN (SILA KE EMPAT PANCASILA) “Segalapajakuntukkeperluannegaraberdasarkanundang-undang” (Pasal 23 ayat 2 UUD 1945) “Betapacaranyarakyatsebagaibangsaakanhidupdandarimanadidapatnyabelanjabuathidup, harusditetapkanolehrakyatsendiri, denganperantaraanDewanPerwakilannya. Rakyat menentukannasibnyasendiri, karenaitujugacarahidupnya…Olehkarenapenetapanbelanjamengenaihak Rakyat untukmenentukannasibnyasendiri, makasegalatindakan yang menempatkanbebankepada Rakyat, sebagaipajakdan lain-lainnya, harusditetapkandenganundang-undang, yaitudenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat.” ”Pajakdanpungutan lain yang bersifatmemaksauntukkeperluannegaradiaturdenganundang-undang.” (Pasal 23A Amandemenketiga UUD 1945)

  6. HukumMateriil ObjekPajak Keadaan Perbuatan Peristiwa SubjekPajak TarifPajak TimbuldanHapusnyaUtangPajak HubunganHukumAntaraPemerintahdanWajibPajak Hukum Formal Bentukdan Tata Cara MewujudkanHukumMateriilmenjadiKenyataan, seperti: Tata Cara MendaftarSebagaiWajibPajak Tata Cara MembayarPajakdanMelaporkan SPT Tata Cara PenetapanUtangPajak Hak-hakFiskus Hak-hakWajibPajak HUKUM DALAM UU PAJAK

  7. UU PPN /PPnBM Hukum Materiil UU PPh

  8. UU KUP UU PPSP Hukum Formal UU PP

  9. HukumMateriil & Hukum Formal Dlmsatunaskah UU Bea Materai UU BPHTB UU PBB

  10. P B B B P H T B PPN & PPnBM Bea Materai P P h P P S P K U P B P S P P P UndangUndangPerpajakan Indonesia

  11. UndangUndangPerpajakan Indonesia

  12. UndangUndangPerpajakan Indonesia

  13. UndangUndangPerpajakan Indonesia

  14. UndangUndangPerpajakan Indonesia

  15. UndangUndangPerpajakan Indonesia

  16. UndangUndangPerpajakan Indonesia

  17. UndangUndangPerpajakan Indonesia

  18. UndangUndangPerpajakan Indonesia

  19. UndangUndangPerpajakan Indonesia

  20. UNDANG-UNDANG PAJAK V SENGKETA PAJAK TAFSIR UU BUKTI V V Diputusoleh HAKIM Pengetahuantentangperistiwa-peristiwahukum Pengetahuantentangkaidah-kaidahhukum

  21. PENAFSIRAN DALAM HUKUM PAJAK Penafsiransecaraotentik Penafsiransecarasistematis Penafsiranmenurutsejarahterjadinyahukum Penafsiranmenurutsejarahterjadinyaundang-undang Penafsiransecarasosiologis Penafsiranmenurutanalogi PenafsiranmenurutIlmu Tata Bahasa (PengantarIlmuHukumPajak – R. SantosoBrotodihardjo, SH) (AsasdanDasarPerpajakan – Prof. Dr. RohmatSoemitro, SH)

  22. Penafsiransecaraotentik Penafsiraninidilakukanolehpembuatundang-undangsendiridalamundang-undangybs, yaituPasal 1 yang memuatartidanistilah-istilahsecaraumum, ataudiberikandalampasal-pasalkhususybs. Penjelasan yang diberikandalammemoripenjelasanadalahtidakmengikat, sebabpenjelasanbukanmerupakanketentuanundang-undangsehinggamasihdapatdipersoalkandimukapengadilan.

  23. Penafsiransecarasistematis Penafsiraninidilakukanmenurutsistem yang terdapatdalamhukum Kata-katadalamsuatuperaturanharuslahditafsirkandalamhubungannyadengankalimat yang bersangkutan; makakalimat-kalimatiniharus pula ditafsirkandalamhubungannyadenganperaturan-peraturandalamundang-undang, dan yang terakhirdalamhubungannyadenganhukumsecarakeseluruhan.

  24. Penafsiranmenurutsejarahterjadinyahukum Penafsiraninidilakukandenganmenyelidikiasalmulasuatuperaturandarisuatusistemhukum yang dulupernahberlaku.

  25. Penafsiranmenurutsejarahterjadinyaundang-undang Penafsiraninidilakukandenganmenyelidikiasalmulaterjadinyaundang-undang. Di negarakita, yang pembuatundang-undangnyaterdiridaripemerintahdanparlemen, makausahauntukmencariitudicobadenganmembahasmemori-memoripenjelasan, laporan-laporanmengenaiperdebatan-perdebatan yang dilakukandalamparlemen, jawaban-jawabanpemerintah, surat-menyuratantaramenteridengankomisiybs, mosi-mosidsb.

  26. Penafsiransecarasosiologis Penafsiraninididasarkansyarat-syaratdalamkehidupanmasyarakat. Karenaperistiwa-peristiwadankenyataan-kenyataanturutsertadalammenentukanhukum; sebaliknyahukumpunmempunyaifungsidalammasyarakat.

  27. PenafsiranmenurutIlmu Tata Bahasa Penafsiraninidilakukanberdasarkanbunyikata-katadalamkaidah-kaidahhukum yang berupaperumusan-perumusan. Sebabdalamkata-kataitutersimpullahkehendakpembuatundang-undang, yang seyogyanyaselalumenyatakanmaksudnyadenganjelas, dengankata-kata yang singkattetapitepat. Penafsiranmenurutartiperkataan

  28. Penafsiranmenurutanalogi Cara penafsiraninimenyatakanberlakunyasuatukaidahhukumatassuatuperkara, yang sebetulnyatidakdiliputiolehkaidahitu, danberadadiluarnya (penafsiransecaraekstensif/luas). Adapunjalannyadimulaidenganmemasukkansuatuaturankedalamaturanumum (yang tidakditulissecaranyata-nyatadalamundang-undang), dandaripengaturanumumitukemudianditariklagikesimpulannya, hinggasampailagiakhirnyapadaperkara yang khususitu.

  29. Penafsirandilakukanuntukmenghindarikeragu-raguanatauartigandademikepastianhukum.Penafsirandilakukanuntukmenghindarikeragu-raguanatauartigandademikepastianhukum. Tafsiran yang mengikatadalahtafsiranotentik, disampingitujugatafsiran yang diberikanoleh hakim dalamsuatupengadilan. Tafsirandalampengadilanlazimnyahanyaberlakubagipihak-pihak yang berperkara, danakanmenjadiyurisprudensidanmengikatumum, bilaterjadibeberapa kali atauberulang-ulang. (AsasdanDasarPerpajakan – Prof. Dr. RohmatSoemitro, SH)

More Related