1 / 22

FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT. LIES ARIANY, SH.,MH http://liesahukum.edublogs.org. Fungsi Perwakilan menurut Ivor Jennings. Mempertanyakan dan mempersoalkan kebijaksanaan pemerintah. Fungsi LPR menurut George S Blair . Fungsi yang bersifat mewakili ( Representative function)

osric
Download Presentation

FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT LIES ARIANY, SH.,MH http://liesahukum.edublogs.org

  2. FungsiPerwakilanmenurutIvor Jennings Mempertanyakandanmempersoalkankebijaksanaanpemerintah

  3. Fungsi LPR menurut George S Blair Fungsi yang bersifatmewakili (Representative function) Fungsiperundang-undangan(legislative function) Fungsimemperdebatkanataumemperbincangkan(deliberative function) Fungsiadministratif(administrative function) Fungsipenyelidikan(investigative function) Fungsiperadilan(judicial function)

  4. Fungsi LPR menurut Miriam Budiardjo • FungsiLegislatif • FungsiPengawasan

  5. Fungsi LPR BintanSaragih FungsiPerundang-undangan Fungsipengawasan Fungsipendidikanpolitik

  6. Fungsiperundang-undanganmencakuppembentukanundang-undangtermasuk UU dibidanganggarannegaradanratifikasiperjanjiandengannegara lain. Fungsipengawasandijalankanuntukmengawasitindakandankebijaksanaaneksekutif Fungsipendidikanpolitikdilakukanmelaluipembahasan-pembahasanterhadapkebijaksanaanpemerintah yang kemudiandiulasoleh media massasehinggarakyatdapatmengikutinyadansecaratidaklangsungrakyatdididikkearahwarganegara yang sadarakanhakdankewajibannya.

  7. Fungsi LPR Di Indonesia menurutJimlyAsshiddiqie Fungsilegislasi (legislatif) FungsiPengawasan (control) FungsiAnggaran(Budget)

  8. Fungsi LPR secaralebihluassebenarnyadibedakandalam 3 macam : Fungsipengaturan (Legislasi) FungsiPengawasan(control) FungsiPerwakilanatauRepresentatif

  9. FungsiPengaturan (Legislasi) --- Cabanglegislatifadalahcabangkekuasaanpertama yang mencerminkanasaskedaulatanrakyat. Kegiatanpertama-tama adalahuntukmengaturkehidupanbersama. Karenaitu, kewenanganuntukmenetapkanperaturanitupertama-tama harusdiberikankepada LPR 3 halpentingdariFungsiPengaturan (legislasi) 1. PengaturanuntukmengurangihakdankebebasanWarga Negara 2. Pengaturan yang dapatmembebanihartakekayaan WN 3. Pengaturanmengenaipengeluaran-pengeluaranolehpenyelenggaranegara

  10. Pengaturanketigahaltersebuthanyadapatdilakukanataspersetujuandari WN sendiri, yaitumelaluiperantaraanwakil-wakilmerekadi LPR

  11. FungsiPengaturan (legislasi) berkenaandengankewenanganuntukmenentukanperaturan yang mengikat WN dengannorma-normahukum yang mengikatdanmembatasi. Karenaitukewenanganiniutamanyahanyadapatdilakukansepanjangrakyatsendirimenyetujuiuntukdiikatatauolehnormahukumtersebut

  12. FungsiLegislasi : Pasal 20 ayat (1) UUUD 1945 “DPR memegangkekuasaanmembentukUndang-Undang” Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 “Setiapundang-undangdibahasbersamaoleh DPR danPresidenuntukmendapatpersetujuanbersama”

  13. Padapokoknya, fungsilegislatifitumenyangkutempatbentukkegiatansbb: Prakarsa pembuatanundang-undang(Legislative initation); Pembahasanrancanganundang-undang(law making process); Persetujuanataspengesahanrancanganundang-undang Pemberianpersetujuanpengikatanatauratifikasiatasperjanjianataupersetujuaninternasionaldandokumen-dokumenhukum yang mengikatlainnya(binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents)

  14. FungsiLegislasidewasainidi LPR telahbanyakmengalamikemundurandalammonopoliinisiatifpembuatanataupunpenyusunanundang-undang. Pembuatanundang-undangsekaranginisudahmenjadisuatupekerjaanbersamaantarapara legislator denganpihakeksekutif (pemerintah). Dalamhampirsemuasistem yang adasekarang, pihakeksekutiftelahmenjadicabangkekuasaan yang lebihdominanpengaruhdanperannyasebagaisumberinisiatifpembuatanundang-undang, padahalpadasaat yang samamerekajugatetapmemegangkendaliutamadalamrangkapelaksanaan UU

  15. FungsiPengawasan(Control) --- Kegiatanlegislasiolehnegaradapatmengurangihakdankebebasan WN, membebanihartaataukekayaan WN danmengaturpendapatandanpengeluaranolehpenyelenggaranegara Ketiganyaperludikontroldengansebaik-baiknyaolehrakyatsendiri. Jikapengaturanketigahaltersebuttidakdikontrolsendiriolehrakyatmelaluiwakil-wakilnyadi LPR, makakekuasaanditanganpemerintahdapatterjerumusdalamkecenderunganalamiahnyauntukmenjadisewenang-wenangan

  16. LPR diberikankewenanganuntukmelakukankontroldalamtigahal, yaitu : Kontrolataspemerintahan(control of executive) Kontrolataspengeluaran(control of expenditure) Kontrolataspemungutanpajak(control of taxation)

  17. Secararincifungsi LPR menurutJimlyAsshiddiqie, dibedakansbb: Pengawasanterhadappenentuankebijajan Pengawasanterhadappelaksanaankebijakan Pengawasanterhadappenganggarandanbelanjanegara Pengawasanterhadappelaksanaananggarandanbelanjanegara Pengawasanterhadapkinerjapemerintahan Pengawasanterhadappengangkatanpejabatpublik

  18. LPR pertama-tama harusterlibatdalammengawasiprosesperumusandanpenentuankebijakanpemerintahan, agar tidakbertentangandengan UU. Padapokoknya, UUD dan UU sertaperaturanperundang-undanganpelaksanalainnyamencerminkannormahukum yang berisikebijakan yang dituangkandalambentukhukum yang lebihtinggi. Setiapkebijakanbaikbentukmaupunpenuangannya, isinyamaupunmaupunpelaksanaannyaharusdikontrololeh LPR.

  19. Demikian pula kegiatanpenganggarandanpelaksanaan APBN, yang terkaitdengankinerjapemerintahan, jugaharusdikontroldengansebaik-baiknyaoleh LPR Dayaserapanggarandanpelaksanaananggaranmenurutperaturanperuuan yang berlakuberhubunganeratdengankinerjapemerintahan. Pengawasanoleh LPR jugaberkaitandenganpengangkatandanpemberhentianpejabat-pejabatpubliktertentu yang membutuhkansentuhanpertimbangan yang bersifatpolitik

  20. Dalamprakteksebenarnyafungsipengawasaninilah yang harusdiutamakan . Apalagiasalmulamunculnyakonsep LPR dalamsejarahberkaitaneratdengandengankata“le parle” yang berarti “to speak” atauBerbicara. ARTINYA Wakilrakyatituadalahjurubicararakyat, yaituuntukmenyuarakanaspirasi, kepentingandanpendapatrakyat. Parlemensebagai LPR takubahnyamerupakanwadahdimanakepentingandanaspirasirakyatdiperdengarkandandiperjuangkanuntukmenjadimaterikebijakandan agar kebijakanitudilaksanakandengantepatutkkepentinganseluruhrakyat yang aspirasinyadiwakili

  21. FungsiPerwakilan (Representasi) --- LPR tanparepresentasitentulahtidakbermaknasamasekali Representation in presence (Bersifat formal) Representation in ideas (BersifatSubstantif,) dibedakan

  22. Secara Formal---keterwakilanyang dipandangdarisegikehadiranfisik, keterwakilanitusudahdianggapadaapabilasecarafisikdanresmi, wakilrakyat yang terpilihsudahdudukdi LPR Secarasubstansial--- keterwakilanrakyatitusendiribarudapatdikatakantersalurapabilakepentingannilai, aspirasidanpendapatrakyat yang diwakilibenar-benartelahdiperjuangkandanberhasilmenjadibagiandarikebijakan yang ditetapkanoleh LPR ybs, atausetidaknyaaspirasimerekasudahbenar-benardiperjuangkansehinggamempengaruhiperumusankebijakan yang ditetapkandalam LPR

More Related