570 likes | 1.59k Views
III DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSPOL. DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSIAL POLITIK. Membahas mengenai struktur dan dinamika proses KP dalam dimensi sosial politik : Dinamika L ingkungan K ebijakan P ublik; A genda S etting;
E N D
DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DIMENSI SOSIAL POLITIK Membahas mengenai struktur dan dinamika proses KP dalam dimensi sosial politik : • Dinamika Lingkungan Kebijakan Publik; • Agenda Setting; • Faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kebijakan.
HASIL PEMBELAJARAN Setelahmengikutipembelajaraniniparapesertamampumengeksplorasistrukturdalamdinamikaproseskebijakanpublikdalamdimensisosialpolitik yang akandigunakanuntukmenjelaskanfaktorsosialekonomipolitikdalamdinamikaproseskebijakan. Selanjutnyapesertamenuangkankompetensipengetahuannyakedalamdiskusi isu terpilih maupun studi kasus.
INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah pembelajaran diharapkan peserta mampu : • Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor sosial ekonomi politik yangberpengaruh dalam proses kebijakan; • Menjelaskan dinamika perkembangan dan interaksi faktor-faktor sosial ekonomi politik; • Merumuskan agenda kebijakan dan mengaplikasikannya dalam penyelenggaraan pemerintahan; • Memperhitungkan pengbaruh faktor-faktor lingkungan dalam penyusunan kebijakan.
DINAMIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN • Apa yang akandikerjakanolehpemerintahdanmasyarakat; • Apa konsekwensiterhadapmasyarakatdanlingkungan; • Apa yang senyatanyadilaksanakan; • Apa dampaknyaterhadapseluruhmasyarakatbangsa.
DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK • DinamikaKebijakanPublikdapatdipahamidengantheoriGunung Es (Iceberg Theory) yang sangatseringdigunakandalamberpikirsistem. • Bertolakdaripemikiransistem, model David Easton dapatterjadipada intra dan extra societal environment. • BertolakdaripemikiranKees Van derHeijden, makaperubahandapatdiamatimelalui : 1. Peristiwa (Events) 2. Kecenderungan (trends) danpolaperilaku (pattern of behavior). 3. Struktur (structures). Contoh yang dapatkitaamatipadaperubahanlingkunganstrategispada Era GlobalisasidanModernisasi.
Dinamika KP Lingkungan Kebijakan The iceberg theory TINDAKAN Reactive, cepat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Peristiwa Responsif, bertindak dengan melihat pola tingkah laku kejadian yang berulang. Pola Generatif, bertindak setelah melihat struktur permasalahan dan diselesaikan secara terstruktur pula. Struktur Fundamental, dari tingkat pemikiran yang paling dalam, ditemukan sistemik permasalahan dan model mental indivudu. Model Mental
STUDI KASUS(PemahamanLingkungan KP dengan The Iceberg Theory) • EVENTS : Lalin JR didepanpabrikcenderungMacet. • PATTERN OF BEHAVIOR : - Didepanpabrikbanyak PKL; - Kebutuhanburuhberbelanja u/ RT; - Kebutuhantransportasiparaburuh; - Terminal bayangandidepanpabrik. CONTOH
SYSTEMIC STRUCTURE : - Penertiban PKL & Angkotbelumintensif; - PartisipasiManajemenPabrikkurang; - Kurangefektifnyaperanpetugas. • MENTAL MODEL : - KepatuhanNormatifsemuapihaklemah.
PERUBAHANLINGKUNGAN STRATEGIS • RelevansiuntukmelakukankembaliperananAdminsitrasiPublikadalahadanyaperubahansignifikanlingkunganstrategis; • Sebagaicontohadanyaglobalisasimenunjukkan trend baruadanyainterdependensiberbagainegaradanmasyarakat/ bangsa.
Perubahan yang bergejolakdankondisiketidakpastianmendorongakademisi, birokratuntukberpacumengembangkanstrategiperubahandankebijaksanaan. Denganmaksudmengantisipasiuntukselalumenyesuaikandiridenganberbagairagamtuntutanmasyarakatdanlingkunganstrategis; • KonichiOhmae (1991) mengingatkan, bahwasaatinikitasedangdanakanmemasuki era tanpabatas, ditandaidengan 5 C (customer, company, competetion, currency, dan country).
PERUBAHAN………. • Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis maka arah perkembangan Administrasi Publik (khusus kebijakan publik) berubah pendekatan. Dari pendekatan pertumbuhan ekonomi kearah konsep pembangunan sumberdaya manusia; 6. UNDP dengan konsep Human Development Index memperluas pilihan masyarakat.
Di negara yang sedangberkembang (seperti Indonesia) dalammerencanakandanmembiayaipembangunanharusmemeperhatikan 4 hal : a. Perlumemperluas basis komoditiekonomiuntukpertumbuhan. b. Memprioritaskanpelayanansosialbagimasyarakat. c. Mampumenciptakaniklimuntukmemacupotensikemampuansetiapindividu. d. Kebebasanindividumerupakankomponenpembangunanmanusiaygsangat vital.
LINGKUNGAN STRATEJIK KP CIRI GLOBALISASI. Konichi Ohmae : 5C - Customer, Company, Competation, Currency Dan Country Rosabeth Moss Kanter : 3C -Concept, Competence Dan Connection. Marquads & Reynold : The Global learning Organization (Fifth Disciplines) : 1.System thinking; 2.Personal Mastery; 3.Mental Model; 4.Share Visions; 5.Team Learning.
POLICY PROCESS • Policy Agenda sebagai tahap awal dalam “Policy Process” terdiri dari (Anderson) : 1. Agenda setting (Agenda Formation) 2. Policy formation. 3. Policy adoption. 4. Policy implementation. 5. Policy assessment / evaluation.
AGENDA SETTING PEMILIHAN ISSU / AGENDA : • Isyu sudah sangat kritis • Dampak sudah dirasakan • Sudah menjadi buah bibir • Dampak luas • Menyangkut masalah kewenangan • Terasakan dimana-mana
AGENDA SETTING • Proses pembuatan “Policy Agenda” secara runtut sbb (Anderson) : 1. Private problem. 2. Public problem. 3. Issue 4. Systematic agenda 5. Institutional agenda. • Agenda setting merupakan “core business” para pejabat Eselon I dan II – (Prof Mustopadidjaya).
(THE AGENDA FORMATION PROCESS) • Anderson mengemukakan proses pembuatan kebijakan sbb: PUBLIC PROBLEM PRIVATE PROBLEM DIKONVERSIKAN ISSUE SYSTEMIC AGENDA INSTITUTIONAL AGENDA
AGENDA SETTING • Private Problemsadalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. • Public Problems adalah masalah-masalahyang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat; • Issuesadalah perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah (policy action);
Agenda Setting ….. • Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan issue tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah; • Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif.
Agenda Setting Private Problemsadalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. Private Problems Public Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat. Public Problems Political Issues Pol.Issuesadalah perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah (policy action). Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan issue tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah. Sistemic Agenda Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif. Institutional Agenda
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN TERDIRI DARI: • Lingkungan Kebijakan, Pengelola Kebijakan, Kebijakan Publik dan Kelompok Sasaran yang disebut sebagai Policy System; • Keterkaitan antar unsur tersebut sangat erat dalam pengelolaan kebijakan publik yang merupakan dasar dalam setiap evaluasi dan pengembilan keputusan.
ELEMENT SISTEM KEBIJAKAN PK : Stakholders KBJKN Analist kebijakan Kel. Warga Negara Serikat pekerja Partai Instansi LK : Kelompok Kepentingan Mass Media Partai Politik Instansi Pemerintah dll LK :Masalah-Masalah Kriminalitas Inflasi Pengangguran Diskriminasi Gelandangan Globalisasi Demokratisasi KP : Penegakan hukum Ekonomi Kesejahteraan Personil Perkotaan Pengurangan subsidi Kenaikan harga BBM Pemberantasan korupsi Impor beras, Pinjaman LN KS : Target group Pengusaha PetaniPedagang Masyarakat, Pegawai Pejabat
Dinamika KP FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK 1. Political culture (budaya politik) 2. Socio-economic conditions (kon- disi sosial ekonomi). • LINGKUNGAN KEBIJAKAN
Dinamika KP FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK • POLITIC CULTURE 1. Budaya politik adalah nilai, kepercayaan, sikap yg diterima secara luas oleh masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana seharusnya pemerintah bekerja dan hubungannya dengan warganya. 2. Tiga jenis political culture : a. Individual political culture. b. Moralistic political culture. c. Traditionalistic political culture.
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK • SOCIO - ECONOMIC CONDITIONS Bentuk intervensi pemerintah untuk mempengaruhi mekanisme pasar agar perekonomian dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan
FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK SOCIO ECONOMICS CONDITIONS 1. Kebijakan publik disatu sisi dapat dipandang sebagai produk konflik mengenai aktivitas ekonomi. Misal konflik bisnis besar dengan bisnis kecil, tenaga kerja dengan manajemen, debitor dengan kreditor, petani dengan pembeli komoditas pertanian dsb. 2. Kelompok masyarakat yang tak puas dalam hubungannya dgn kelompok lain akan minta bantuan pemerintah. 3. Hubungan dapat berubah antar kelompok bila terjadi perubahan ekonomi. Kelompok yang dirugikan dapat mengajukan demands, claims kepada pemerintah agar menciptakan keseimbangan baru.
Dinamika KP FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK SOCIO ECONOMICS CONDITIONS 4. Satu hal yang perlu diamati, seberapa jauh variabel politik dan ekonomi mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini masih menimbulkan kontroversi diantara pakar politik. 5. Berdasar penelitian Thomas Dye, di AS variabel ekonomi banyak mempengaruhi kebijakan publik. Terlihat dalam kebijakan pendidikan, kesejahteraan, jalan raya, pajak, dll.
FORMAT IDENTIFIKASIFAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN • FAKTOR SOSIAL EKONOMI(Socio Economic Condions) : 1) 2) 3) dst. • FAKTOR POLITIK (Political Culture) : 1) 2) 3) dst.
Masalah Dalam Lingkungan Kebijakan Di Negara Berkembang • SDM Policy elites dan social interest tidak cukup syarat untuk mengambil bagian dalam proses kebijakan; • Pembuatan kebijakan publik lebih untuk kepentingan elites sendiri, bukan masyarakat; • Budaya masyarakat yang kurang mendukung dalam memberi penghargaan kepada kebebasan berpendapat, kerja keras, waktu dsb.
Masalah…….. • Komunikasi sosial yang tidak lancar, karena hambatan budaya, sikap elites politik maupun hambatan struktural; • Kelembagaan tidak berfungsi dengan benar karena keterbatasan sumber daya; • Pemusatan kewenangan dan tanggung jawab; • Rendahnya kualitas Informasi menyebabkan rendahnya kualitas dan effektivitas kebijakan; • Perkembangan teknologi menciptakan variable kebijakan makin luas dan rumit.