Download
1 / 13
170 likes | 668 Views
KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK. (I – PENDAHULUAN). DASAR FILOSOFIS SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK. “SETIAP KEPUTUSAN TIDAK SEMATA-MATA DIDASARKAN PADA KOMPETENSI LEGAL, TETAPI JUGA HARUS MEMENUHI NILAI-NILAI KEBENARAN ETIK DI DALAMNYA” (Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, 2010). KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK.
E N D
KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK (I – PENDAHULUAN)
DASAR FILOSOFIS SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK “SETIAP KEPUTUSAN TIDAK SEMATA-MATA DIDASARKAN PADA KOMPETENSI LEGAL, TETAPI JUGA HARUS MEMENUHI NILAI-NILAI KEBENARAN ETIK DI DALAMNYA” (Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, 2010)
KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK Analysis of the policy process POLICY STUDY Analysis in and for the policy process
SUBSTANSI LINGKUP KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK “POLICY STUDIES” : Knowledge Of Policy And The Policy Process” Dan “POLICY ANALYSIS” : Knowledge In The Policy Process”.
POLICY PROCESS BERKAITAN DENGAN BAGAIMANA : • MASALAH DIRUMUSKAN. • AGENDA KEBIJAKAN DITENTUKAN. • KEBIJAKAN DIRUMUSKAN. • KEPUTUSAN KEBIJAKAN DIAMBIL. • KEBIJAKAN DILAKSANAKAN. • KEBIJAKAN DIEVALUASI.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Analysis of the policy procces (Analisis thd Proses Kebijakan), yaitu bagaimana masalah kebijakan dirumuskan, diambil, dilaksanakan dan dievaluasi; Analysis in and for the policy procces (Analisis untuk Pembuatan Kebijakan), yaitu penggunaan teknik-teknik analitik, riset, advokasi dalam perumusan masalah kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.
POLICY ANALYSIS MENCAKUP PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK ANALITIK, RISET, ADVOKASI DALAM: • MERUMUSKAN MASALAH. • PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN. • PELAKSANAAN KEBIJAKAN. • EVALUASI KEBIJAKAN.
KEBIJAKAN PUBLIK Policy Process PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN ADALAH : LOKUS Wilayah Politik PUBLIC POLICY MAKING PROCESS Focus: Analisis pada setiap tahapan policy process dalam bentukpenyediaan relevant information untuk policy process Policy Analysis Wilayah Administratif
POINT PENTING STUDI KEBIJAKAN PUBLIK • “MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK” MUNCUL SEBAGAI “INPUT KEBIJAKAN” DARI DUA KUTUB, YAKNI : • DARI HAL-HAL YG SUDAH DIATUR, KARENA : • ADANYA PERGESERAN PARADIGMA • MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT • TIMBULNYA KONFLIK • TIMBULNYA MASALAH BARU KARENA KEBIJAKAN PUBLIK TSB. • DLL. • DAN DARI HAL-HAL YANG MEMANG BELUM/TIDAK DIATUR.
KEBIJAKAN PUBLIK YANG UNGGUL(RiantNugroho, 2009) CERDAS : Memecahkanmasalahpadaintipermasalahannya; BIJAKSANA : Tidakmenimbulkanmasalahbaru yang lebihbesardaripadamasalah yang dipecahkan; MEMBERIKAN HARAPAN : Memberiharapankepadaseluruhwargamemasukihariesok yang lebihbaikdaripadahariini; MEMBELA KEPENTINGAN PUBLIK; MEMOTIVASI : mendorongsemuapihakuntukmelaksanakankebijakantsbdaridalamdirisindiri; MENDORONG PRODUKTIVITAS : Tercapainyaefisiensidanefektivitas; RELEVAN DENGAN MASA DEPAN.
PRINSIP KEBIJAKAN PUBLIK DIDASARKAN ATAS KONSTITUSI; DIPUTUSKAN DENGAN PROSES DEMOKRASI; DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; PUNYA TUJUAN;
PRINSIP………… TIDAK BERDIRI SENDIRI; MERUPAKAN APA YANG AKAN DILAKUKAN PEMERINTAH; BISA POSITIF, BISA NEGATIF; BASIS HUKUM, MEMILIKI STRATIFIKASI.
