1 / 50

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) PROVINSI SUMATERA BARAT sumbarprov.go.id

PROSEDUR TETAP OPERASI PERINGATAN DINI & KEDARURATAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) PROVINSI SUMATERA BARAT sumbarprov.go.id bpbdsumbar@bnpb.go.id pusdalopspbsumbar@yahoo.com pusdalopspbsumbar.blogspot.com.

paige
Download Presentation

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) PROVINSI SUMATERA BARAT sumbarprov.go.id

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROSEDUR TETAP OPERASI PERINGATAN DINI & KEDARURATAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) PROVINSI SUMATERA BARAT sumbarprov.go.id bpbdsumbar@bnpb.go.id pusdalopspbsumbar@yahoo.com pusdalopspbsumbar.blogspot.com

  2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA TANGGAP DARURAT / Pasal 21 Penyelenggaraanpenanggulanganbencanapadasaattanggapdaruratmeliputi: a. pengkajian secara cepat dan tepat b. penentuan status keadaan darurat bencana; c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. pemenuhankebutuhandasar; e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f. pemulihandengansegeraprasaranadansarana vital. PERINGATAN DINI / Pasal 19 Peringatandinidilakukanuntukmengambiltindakancepatdantepatdalamrangkamengurangirisikoterkenabencanasertamempersiapkantindakantanggapdarurat MANAJEMEN LOGISTIK & PERALATAN / Pasal 18 Untukkesiapsiagaandalampenyediaan, penyimpanansertapenyaluranlogistikdanperalatankelokasibencana, BNPB dan BPBD membangunsistemmanajemenlogistikdanperalatan. RENCANA OPERASI REHABILITASI / Pasal 56 Rehabilitasidilakukanmelaluikegiatan: a. perbaikanlingkungandaerahbencana; b. perbaikanprasaranadansaranaumum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. pemulihansosialpsikologis; e. pelayanankesehatan; f. rekonsiliasidanresolusikonflik; g. pemulihansosial, ekonomi, danbudaya; h. pemulihan keamanan dan ketertiban; i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan j. pemulihanfungsipelayananpublik. RENCANA KONTINJENSI RENCANA KEDARURATAN / Pasal 17 Rencanapenanggulangankedaruratanbencanamerupakanacuanbagipelaksanaanpenanggulanganbencanadalamkeadaandarurat. disusunsecaraterkoordinasioleh BNPB dan/atau BPBD sertapemerintahdaerah • KESIAPSIAGAAN / Pasal 16 • Pemerintahmelaksanakankesiapsiagaanpenanggulanganbencanauntukmemastikanterlaksananyatindakan yang cepatdantepatpadasaatterjadibencana. REKONSTRUKSI / Pasal 75 Rekonstruksidilakukanmelaluikegiatan: pembangunankembaliprasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitankembalikehidupansosialbudayamasyarakat; penerapanrancangbangun yang tepatdanpenggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasidanperansertalembagadanorganisasikemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. MITIGASI / Pasal 20 Mitigasibencanadilakukanuntukmengurangirisikodandampak yang diakibatkanolehbencanaterhadapmasyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. POTENSI BENCANA / Pasal 15 Terdapat potensi terjadi bencana a. mitigasibencana b. kesiapsiagaan c. peringatandini

  3. PENGELOMPOKAN KEGIATAN SEJENIS PENENTUAN GUGUS TUGAS/SEKTOR PENENTUAN KEGIATAN KEDARURATAN ALUR PIKIR PERENCANAAN KONTINJENSI PENILAIAN RESIKO, PENENTUAN KEJADIAN, SKENARIO, KEBIJAKAN & STRATEGI PENENTUAN PELAKU KEGIATAN PROYEKSI KEBUTUHAN ANALISIS KESENJANGAN SUMBERDAYA KETERSEDIAAN SUMBERDAYA FORMALISASI KAJI ULANG AKTIVASI

  4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHPROVINSI SUMATERA BARAT(Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9/2009 ) BAGAN ORGANISASI ANGGOTA UNSUR PENGARAH KEPALA BPBD SEKDAPROV • INSTANSI PEMERINTAH DAERAH : • BADAN KESBANGPOL& LINMAS • DINAS PRASJA/TARKIM • DINAS KESEHATAN • DINAS SOSIAL • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS ESDM • MASYARAKAT PROFESIONAL : • AHLI GEOLOGI • AHLI GEOFISIKA • AHLI TKONSTRUKSI • TOKOH AGAMA • TOKOH MASYARAKAT KEPALA PELAKSANA SEKRETARIS SUBBAG UMUM SUBBAG KEUANGAN SUBBAG KEPEGAWAIAN BIDANG PENCEGAHAN DAN ESIAPSIAGAAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUBBID REKONSTRUKSI SUBBID KESIAPSIAGAAN SUBBID LOGISTIK SUBBID REHABILITASI SUBBID PENCEGAHAN SUBBID KEDARURATAN IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBARpusdalopspbsumbar@yahoo.com SATGAS PUSDALOPS PENANGGULANGAN BENCANA

  5. BAGAN ORGANISASI PUSDALOPS PB - BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT KEPALA BPBD SEKDAPROV KEPALA PELAKSANA BPBD TIM MANAJER KELOMPOK AHLI PERWIRA JAGA OPERATOR 4 OPERATOR 1 OPERATOR 2 OPERATOR 3 IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR/pusdalopspbsumbar@yahoo.com

  6. GRAFIK INTENSITAS PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA GEJALA AWAL BENCANA DAMPAK TERTANGANI • MONITORING & DETEKSI DINI • ANALISIS ANCAMAN • KEPUTUSAN PERINGATAN DINI • DISSEMINASI PERINGATAN DINI • PENYELAMATAN DARURAT PENILAIAN CEPAT PENCARIAN & PENYELAMATAN PERTOLONGAN/PENYEMBUHAN INTENSITAS PEMBANGUNAN BERJALAN REKONSTRUKSI REHABILITASI PENILAIAN RINCI/DaLa FASA SIAGA FASA SIAGA DARURAT FASA KRITIS FASAPENYEMBUHAN /PEMULIHAN DARURAT FASA REHABILITASI /REKONSTRUKSI FASA NORMAL 7 hari MASA TANGGAP DARURAT PENYELENGGARAAN KEDARURATAN IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR/pusdalopspbsumbar@yahoo.com W A K T U

  7. GRAFIK INTENSITAS PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA GEMPABUMI-TSUNAMI GEMPA TSUNAMI DAMPAK TERTANGANI • MONITORING & DETEKSI DINI • ANALISIS ANCAMAN • KEPUTUSAN PERINGATAN DINI • DISSEMINASI PERINGATAN DINI • PENYELAMATAN DARURAT PENILAIAN CEPAT PENCARIAN & PENYELAMATAN PERTOLONGAN/PENYEMBUHAN INTENSITAS PEMBANGUNAN BERJALAN REKONSTRUKSI REHABILITASI PENILAIAN RINCI/DaLa FASA SIAGA FASA SIAGA DARURAT FASA KRITIS FASAPENYEMBUHAN /PEMULIHAN DARURAT FASA REHABILITASI /REKONSTRUKSI FASA NORMAL 7 hari MASA TANGGAP DARURAT PENYELENGGARAAN KEDARURATAN IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR/pusdalopspbsumbar@yahoo.com W A K T U

  8. LINGKUP PENANGANAN KEDARURATAN ( PP NO.21 Tahun 2008 ) • pengamatan gejala bencana/deteksi dini • analisishasilpengamatangejalabencana • pengambilankeputusanolehpihak yang berwenang • penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana • pengambilan tindakan oleh masyarakat TAHAP SIAGA DARURAT PERINGATAN DINI KEJADIAN BENCANA CRISIS CENTER PUSDALOPS PB • cakupan lokasi bencana • jumlah korban • kerusakan prasarana dan sarana • gangguan fungsi pelayanan umum & pemerintahan • kemampuan sumber daya alam maupun buatan • PENGKAJIAN CEPAT TANGGAP BENCANA Penetapan status daruratbencanadan Penetapan Komando Tanggap Darurat dilaksanakanolehpemerintahsesuaidengan ukuran dampak bencana RAKOR TD GUBERNUR PENETAPAN STATUS BENCANA & PENATAPAN KTD • pencarian dan penyelamatankorban • pertolongandarurat • evakuasikorban. PENCARIAN-PENYELAMATAN- EVAKUASI POSKO TD TAHAP TANGGAP DARURAT • kebutuhan air bersih dan sanitasi • pangan • sandang • pelayanan kesehatan • pelayanan psikososial • Penampungan/tempat hunian sementara PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KOMANDO TANGGAP DARURAT • memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi,pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial kepada kelompok rentan : • bayi, balita, dan anak-anak • ibu yang sedang mengandung atau menyusui • penyandang cacat • orang lanjut usia PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana. PEMULIHAN DARURAT IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR /pusdalopspbsumbar@yahoo.com

  9. GEMPA TSUNAMI TSUNAMI BERAKHIR PENGAKHIRAN TANGGAP DARURAT O’ 35’ 240’ TANGGAP DARURAT TAHAP KRISIS BENCANA PROSES MANAJEMEN TANGGAP GEMPA-TSUNAMI PP 21/2008 SOP PERINGATAN DINI TSUNAMI SOP PUSDALOPS PB UU 24/2007 PP 21/2008 PERKA BNPB NO 9/2008 UU 24/2007 PP 21/2008 Ran Per Pres – Penetapan Status Darurat UU 24/2007 PP 21/2008 PERKA BNPB NO 10/2008 UU 24/2007 PP 21/2008 PERKA BNPB NO 6,7,8,9,10/2008 DASAR PELAKU CRISIS CENTER PUSDALOPS PB BASARNAS & EMERGENCY STANBY FORCE KA. BPBD Gub/Bup/Wako Gub/Bup/Wako Komando TD FASILITAS POSKO TANGGAP DARURAT Operasi Tanggap Darurat TINDAKAN • DETEKSI DINI • PERINGATAN DINI • EVAKUASI BERADA DITEMPAT AMAN RAKOR TD Penetapan Komando TD Penugasan TRC RAKOR TD Penetapan Status TD Rencana - Laporan Operasi TD Laporan Kaji Cepat Usulan Status TD dan KTD Surat Keputusan ttg Status TD Informasi KejadianAwal Surat Keputusan ttg Komando TD DOKUMEN OUT PUT Rencana Kontijensi IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR/pusdalopspbsumbar@yahoo.com

  10. SISTIM PERINGATAN DINI

  11. MEKANISME TANGGAP GEMPA - TSUNAMI GEMPA SISTIM PERINGATAN DINI TSUNAMI InaTEWS - WESTEWS SISTIM TANGGAP TSUNAMI Jaringan Info -Kom Jar. Infokom Hasil LAN / WAN • Deteksi : • Gempa • Surut Laut 1st WARNING/ Info Gempa Pengolahan Analisa Diseminasi EVAKUASI TSUNAMI Konfirmasi menit 5 0 3 4 10 35 240 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA BNPB – BPBD Prov/Kab/Ko PRA BENCANA PASCA BENCANA BPBD KABUPATEN/KOTA SAAT KRISIS CRISIS CENTER - PUSDALOPS PB IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBARpusdalopspbsumbar@yahoo.com

  12. 0’ DETEKSI DINI5’ E V A L U A S I-KEPUTUSAN10’ DISSEMINASI15’ • FASILITAS INFORMASI-KOMUNIKASI PB : • BNPB/BPBD KAB/KOTA • PUSDALOPS BNPB/BPBD KAB/KOTA • SKPD PROVINSI • TNI/POLRI PROVINSI SARNAS/SARDA • RAPI/ORARI/RADIO/TV/INTERNET BILA TERASA GEMPABUMI !! FASILITAS INFORMASI –KOMUNIKASI : BMKG/USGS/CSEM/GEE/NOAA CCTV PANTAI-TIDE GAUGE INFORMASI LAPANGAN KONDISI FAKTUAL ANALISIS PARAMETER TSUNAMI PROSEDUR TETAP POSKO SIAGA GEMPA-TSUNAMI 24 JAMPUSDALOPSP PB BPBD PROV. SUMBAR AMANKAN/LINDUNGI DIRI & PERALATAN DISSEMINASI PERINGATAN DINI (InaTEWS-WESTEWS) EVALUASI-KEPUTUSAN PERINGATAN DINI PERIKSA & PASTIKAN FUNGSI PERALATAN INFORMASIKAN : (Lokasi ,Kedalaman,Magnitudo) Gempa TIDAK BERBAHAYA Masyarakat & PetugasWaspada ALTERNATIF Getaran < IV MMI Tidak Terjadi Surut Laut (Parameter Tsunami tak terpenuhi) GEMPABUMI TIDAK BERBAHAYA INFORMASIKAN PADA PETUGAS BahwatelahterjadiGempabumi, Masyarakat agar Tenang ! Petugas agar SIAGA ! Getaran > IV MMI Tidak terjadi Surut Laut (Parameter Tsunami tak terpenuhi) GEMPABUMI BERBAHAYA TIDAK DISUSUL TSUNAMI INFORMASIKAN : GempaBERBAHAYA ! Tidakada Tsunami ! Masyarakat agar menyelamatkanDiridariGempa ! DETEKSI DINI LACAK DATA – INFORMASI : Lokasi, Kedalaman, Magnitudo, AkselerasiGempa, SurutLaut,RekomendasiKemungkinan Tsunami Getaran > IV MMI Terjadi Surut Laut (Parameter Tsunami terpenuhi) GEMPABUMI BERBAHAYA KEMUNGKINAN TSUNAMI INFORMASIKAN : GempaBERBAHAYA ! Mungkindisusul TSUNAMI ! Masyarakat agar menuju TEMPAT KETINGGIAN ! IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR/pusdalopspbsumbar@bnpb.go.id

  13. CABINET SECRETARIAT Call of an urgent gathering team "6 lower" or greater "5 upper" or greater in Tokyo metropolitan areas CABINET OFFICE Estimation of damages "4" or greater Defense Agency Investigation of damages "5 lower" or greater JAPAN COAST GUARD Investigation of damages. "5 lower" or greater METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT AND FIRE AND DISASER MANAGEMENT AGENCY Investigation of damages "4" or greater NHK, A BROADCASTING COMPANY "3" or greater Announcement by TV or Radio

  14. DETEKSI DINI TSUNAMI PUSDALOPS PB BPBD SUMATERA BARAT = Indikator Penentu dalam prediksi dan pengambilan keputusan akan terjadinya Tsunami

  15. TABEL INTENSITASMERCALLI MODIFIKASI (MMI) KlasifikasiGempa berdasarkanukurantingkatpengaruhgempabumiterhadapmanusia, bangunan danlingkungandisekitar tempat keberadaannya

  16. TABEL MAGNITUDE GEMPABUMI (SKALA RICHTER/SR) Ukuran Magnitudo Gempabumi berdasarkan besaran energi yang dilepaskan pada Episenter/Pusat gempabumi. Ukuran kekuatannya disetarakan dengan satuan kekuatan/energi ledakan satuan berat TNT (tri nitro toluen)

  17. 10’ 10’ 10’ 15’ 10’ 10’ 15’ 10’ IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR/pusdalopspbsumbar@bnpb.go.id

  18. MEKANISME OPERASI PERINGATAN DINI PUSDALOPS BPBD PROVINSI 0’ 5’ 10’ 15’ 35’

  19. MEKANISME OPERASI PERINGATAN DINI • PUSDALOPS BPBD KABUPATEN/KOTA 0’ 5’ 10’ 15’ 35’

  20. INTEGRASI SIRINE PERNGATAN DINI TSUNAMIInaTEWS– WESTEWS InaTEWS Indonesian Tsunami Early Warning System PUSDALOPS BNPB DSS BMKG JAKARTA WESTEWS (West-Sumatra Tsunami Early Warning System) PUSDALOPS PB BPBD Prov. Sumbar PUSDALOPS PB BPBD Kab/Kota Di Pesisir Pantai 878 UNIT SIRINE SIRINE PESISIR PANTAI SUMATERA BARAT (7 Kab/Kota, 43 Kec, 191 Nagari, 637 Jorong) SIRINE INATEWS 6 Lokasi Kabupaten/Kota Sumatera Barat AUTOMATIC RF CONTROL REPEATER LINK IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR/pusdalopspbsumbar@yahoo.com

  21. SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT ( S K T D )

  22. MEKANISME TANGGAP BENCANA KAJI CEPAT

  23. SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT SK PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA PUSDALOPS BNPB BNPB GUB/BUP/WAKO SKPD/TNI/POLRI/ INSTANSI SK PENETAPAN KOMANDO TANGGAP DARURAT DARURAT BPBD POS KOMANDO TANGGAP DARURAT UTAMA TIM REAKSI CEPAT KOMANDAN PENANGANAN DARURAT PERWAKILAN SKPD/TNI/POLRI/ INSTANSI/LEMBAGA PUSDALOPS (PUSAT PENGENDALIANOPERASI) RENCANA OPERASI TANGGAP DARURAT POS AJU BNPB POS KOMANDO TANGGAP DARURAT LAPANGAN POS PENDUKUNG LAPANGAN ( POSDUKLAP)

  24. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

  25. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT PROVINSI PENANGGUNGJAWAB GUBERNUR WAKIL GUBERNUR FORUM MUSPIDA KETUA DPRD /DANLANTAMAL/KAPOPLDA/D ANREM /KAJARI/ KETUA PENGADILAN NEGERI/ PENGADILAN AGAMA KOMANDAN TD ( KA.BPBD) WK. KOMANDAN TD ( KALAKSA BPDB) SEKRETARIAT POSKO TD (KABID KL - BPBD) PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA/SKPD HUMAS ( BAG. HUMAS ) KESELAMATAN/KEAMANAN ( POLRI) & ( POL PP) KOMANDAN OPERASI ( TNI) KOMANDAN ADM /KEU ( DPKD) KOMANDAN PERENCANAAN ( BAPPEDA ) KOMANDAN LOG & PAL ( DINSOS ) SAR (BASARNAS) Dapur Umum (DINSOS) Kesehan& Psikososial (DINKES) PengungsiI & Klp.Rentan (DINSOS) Pendidikan (DIKNAS) Kaji cepat (BPBD) Air Bersih & Sanitasi (PU/PDAM) PemulihanSarpras (PU)

  26. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT KABUPATEN/KOTA PENANGGUNGJAWAB BUPATI WAKIL BUPATI FORUM MUSPIDA KETUA DPRD /DANDIM /KAPOLRES /KAJARI/ KETUA PENGADILAN NEGERI/ PENGADILAN AGAMA KOMANDAN TD ( KA.BPBD) WK. KOMANDAN TD ( KALAKSA BPDB) SEKRETARIAT POSKO TD (KABID KL - BPBD) PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA/SKPD HUMAS ( BAG. HUMAS ) KESELAMATAN/KEAMANAN ( POLRI) & ( POL PP) KOMANDAN OPERASI ( TNI) KOMANDAN ADM /KEU ( DPKD) KOMANDAN PERENCANAAN ( BAPPEDA ) KOMANDAN LOG & PAL ( DINSOS ) SAR (BASARNAS) Dapur Umum (DINSOS) Kesehan& Psikososial (DINKES) PengungsiI & Klp.Rentan (DINSOS) Pendidikan (DIKNAS) Kaji cepat (BPBD) Air Bersih & Sanitasi (PU/PDAM) PemulihanSarpras (PU)

  27. TATA LETAK FASILITAS POSKO UTAMA TD GEMPABUMI 30 SEPTEMBER 2009 Keterangan : A = Komando TD B = Koordinasi National /Int’l C = Koordinasi Operasi TD D = Dukungan Layanan SD E = Ruang Makan & Toilet F = Layanan Jasa Publik AREA PARKIR TRUK & TOILET UMUM GUDANG MEDIA CENTER A E DAPUM B CAMPING GROUND C CAMPING GROUND H H

  28. DIAGRAM ALIR DATA INFORMASI & KOMUNIKASI UNIT OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA POSKO TANGGAP DARURAT UTAMA PUSDALOPS BNPB PUSDALOPS BPBD Ruang Krisis Ruang Rutin Ruang Rutin Ruang Krisis POS DUKLAP POSKO TD LAPANGAN POS TRC PB TRC PB

  29. FASILITAS POS KOMANDO DARURAT BENCANA

  30. ALOKASI FREKWENSI RADIO PENANGGULANGAN BENCANABNPB SuratKeputusanDirjen POSTEL No.1737/DJPT.4/KOMINFO/ 12/2009 tanggal 4 Desember 2009 tentangPenetapanFrekwensi BNPB SuratKepala BNPB B230/BNPB/III/10 tanggal 17 Maret 2010 tentangFrekwensiKhusus Radio PenggulanganBencana SuratKeputusanGubernur Sumatera Barat No.360-180-2010 ttgPenetapanPenyelenggaraanKomunikasi Radio KhususPenanggulanganBencanaProvinsi Sumatera Barat Kanalfrekwensisebagai “center freqwensi” untukpenyelenggaraantelekomunikasikhususbagikeperluanPenanggulanganBencana BNPB : Wilayah layanan : Nasional JenisLayanan Radio : Tetap & Bergerak High Freqwensi/HF : 11.4735 MHz Very High Freqwensi/VHF : 171.300 MHz

  31. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

  32. KEMENTERIAN BNPB TNI/POLRI 11.473,5 MHz 171.300 MHz NON RADIO 11.473,5 MHz NON RADIO BADAN PEMERI NTAH UNIT MOBILE BNPB 11.473,5 MHz NON RADIO POS AJU BNPB SRC-BNPB 11.473,5 MHz 171.300 MHz NON RADIO BPBD PROV 11.473,5 MHz 171.300 MHz NON RADIO BADAN/DINAS PROV KODAM/POLDA/ LANTAMAL/LANUD 11.473,5 MHz 171.300 MHz NON RADIO UPT BNPB 11.473,5 MHz 171.300 MHz NON RADIO 11.4735 MHz 171.300 MHz NON RADIO BPBD KAB/KOTA 11.473,5 MHz 171.300 MHz NON RADIO KOMUNITAS RADIO BENCANA FRQ.LOKAL NON RADIO JARING KOMUNIKASI PB BNPB – BPBD SUMBAR MASYARAKAT, STAKEHOLDER, RAPI ORARI, MITRA POLRI IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR/pusdalopspbsumbar@yahoo.com KODIM/POLRES BADAN/DINAS KAB/KOTA

  33. JARINGAN INFORMASI/KOMUNIKASI DARURAT BENCANASISTIM KOMUNIKASI MULTI MODA TERINTEGRASIBNPB - BPBD SUMATERA BARAT(PILOT PROJECT 2010) PUSDALOPS PB BNPB HIGH FREQ. HF-11.4735 MHz SATELITE INTERNET PUSDALOPS PB BPBD SUMBAR VHF REPEATER PUSDALOPS PB BPBD KAB/KOTA VERY HIGH FREQ. VHF-171.300 MHz POS SIAGA PB KECAMATAN Keterangan : POS SIAGA PB DESA Jaringan Nasional Jaringan Regional POS SIAGA PB DUSUN Jaringan Lokal IR. ADE EDWARD/BPBDSUMBAR/pusdalopspbsumbar@yahoo.com

  34. Mari Siaga Bencana IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR/pusdalopspbsumbar@yahoo.com PUSDALOPS PB BPBD Sumatera Barat Sumbarprov.go.id bpbdsumbar@bnpb.go.id pusdalopspbsumbar@yahoo.com

  35. PENANGANAN KEDARURATAN ( PP N0.21 Tahun 2008) • pengamatan gejala bencana/deteksi dini • analisishasilpengamatangejalabencana • pengambilankeputusanolehpihak yang berwenang • penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana • pengambilan tindakan oleh masyarakat TAHAP SIAGA DARURAT PERINGATAN DINI CRISIS CENTER PUSDALOPS PB • cakupan lokasi bencana • jumlah korban • kerusakan prasarana dan sarana • gangguan fungsi pelayanan umum & pemerintahan • kemampuan sumber daya alam maupun buatan • PENGKAJIAN CEPAT TANGGAP GEMPA-TSUNAMI Penetapan status daruratbencanadan Penetapan Komando Tanggap Darurat dilaksanakanolehpemerintahsesuaidengan ukuran dampak bencana RAKOR TD GUBERNUR PENETAPAN STATUS BENCANA & PENATAPAN KTD • pencarian dan penyelamatankorban • pertolongandarurat • evakuasikorban. PENCARIAN-PENYELAMATAN- EVAKUASI POSKO TD TAHAP TANGGAP DARURAT • kebutuhan air bersih dan sanitasi • pangan • sandang • pelayanan kesehatan • pelayanan psikososial • Penampungan/tempat hunian sementara PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KOMANDO TANGGAP DARURAT • memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi,pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial kepada kelompok rentan : • bayi, balita, dan anak-anak • ibu yang sedang mengandung atau menyusui • penyandang cacat • orang lanjut usia PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana. PEMULIHAN DARURAT IR. ADE EDWARD/BPBD SUMBAR /pusdalopspbsumbar@yahoo.com

  36. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 34 /PER/M.KOMINFO/ 8 /2009TENTANG PENYELENGGARAANKOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (RAPI) ( Pasal 17 ) Stasiun KRAP dilarang digunakan untuk: memancarkanberita yang bersifatpolitik, SARA, danataupembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanandanketertiban memancarkanpemberitaan/berita yang bersifatkomersialataumemperolehimbalanjasa; memancarkanberitasandi, kecuali kode-10 (ten-code); berkomunikasidenganstasiun KRAP yang tidakmemilikiizinataustasiun radio lain selainstasiun radio KRAP digunakanuntukjasatelekomunikasi; memancarkanberitamarabahayaatauberita yang tidakbenardan/atau signal yang menyesatkan memancarkaninformasi yang tidaksesuaiperuntukannyasebagaisaranakomunikasi radio antara lain memancarkanmusik-musik, menyanyi, pidato, dongeng, danpembicaraanasusila saranakomunikasidipesawatudaraataukapallaut Saranakomunikasibagikepentingandinas/instansipemerintahdan/atauswasta berkomunikasikeluarnegeri.

  37. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA • NOMOR: 33 /PER/M.KOMINFO/ OB/2009TENTANG • PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO (ORARI) • Pasal 42 • SetiapAmatir Radio wajibmemberikanprioritasuntukpengirimandanpenyampaianinformasipenting yang menyangkut : • keamanannegara • keselamatanjiwamanusiadanhartabenda • bencanaalam • Marabahaya • gawatdarurat; dan/atau • wabahpenyakit, • Stasiun Radio Amatirdilarangdigunakanuntuk : • berkomunikasidenganstasiun radio lain yang tidakmemilikiizindanstasiun lain yang bukanstasiun Radio Amatir • memancarkansiaranberita, nyanyian, musik, radio danatautelevisi • memancarkanataumenerimaberitamempergunakanbahasasandidanenkripsidengan • Menyelenggarakanjasatelekomunikasi • memancarkanberitaataupanggilanmarabahaya yang tidakbenar

  38. memancarkandanmenerimaberita yang bersifatkomersialdan ataumemperolehimbalan jasa • memancarkandanmenerimaberitabagipihakketiga (Third Party) kecualiberita-beritasebagaimanadimaksudpadaayat (1); • memancarkanberita yang bersifatmelanggarkesusilaan • memancarkanberita yang bersifatpolitik, mengganggukeamanannegaraatauketertibanumum. • stasiun amatir radio atau perangkat amatir radio dilarang digunakansebagaisaranakomunikasiuntukdinasinstansiPemerintah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, KoperasiatauBadan-badanlainnya. • Pasal 43 • Bahasa yang digunakandalamberkomunikasiadalahBahasalndonesiadan/atauBahasalnggrissesuaidenganetikadantatacara • berkomunikasi yang berlakubagiAmatir Radio baiknasionalmaupun • internasional.

  39. DIFFERENCE BETWEEN MAGNITUDE AND SEISMIC INTENSITY • It is a seismic intensity that showing the scale of the earthquake shows the level of the shake of the earth in the point by the magnitude. The seismic intensity doesn't have the figure below the decimal point though the magnitude has the figure below the decimal point though it is a numerical value that the magnitude and the seismic intensity look like. • The magnitude is a size of the energy of the earthquake. • The magnitude is what seismologist Richter in the United States designed it. This is the one (the conversion of the size of the energy of the earthquake into the figure and the expression). There is various kinds of computational methods of the magnitude, and the one that is called the Meteorological Agency magnitude is used in Japan. • Magnitude M of "Tohoku Great Kanto Earthquake" that had been generated on March 11, 2011 was M=9.0. The source region of this earthquake was about 500 km in length, and width reached about 200 km, and the destruction of the fault seems intermittently to have continued for five minutes or more. This was an earthquake of the maximum scale in Japan in the history of the observation. Moreover, it was the large one in fourth on world history. • The seismic intensity is a level of the shake of the earth. • The seismic intensity shows the level of the shake of the earth in the point. The magnitude is another completely one. The shake of the earth in the point is decided depending on the ground condition etc. the distance, the focal depth, the spread route, and the point from energy and the hypocenter of the earthquake to the point peripheral. • The seismic intensity subdivides between 0-7 to ten stages in all. • The value of the seismic intensity is obtained by automatically converting it from the record of the seismic intensity meter of the seismic intensity observation point in nationwide various places into the seismic intensity.

  40. Seismic Intensity

  41. Difference between magnitude and seismic intensity It is a seismic intensity that showing the scale of the earthquake shows the level of the shake of the earth in the point by the magnitude. The seismic intensity doesn't have the figure below the decimal point though the magnitude has the figure below the decimal point though it is a numerical value that the magnitude and the seismic intensity look like. The magnitude is a size of the energy of the earthquake. The magnitude is what seismologist Richter in the United States designed it. This is the one (the conversion of the size of the energy of the earthquake into the figure and the expression). There is various kinds of computational methods of the magnitude, and the one that is called the Meteorological Agency magnitude is used in Japan. Magnitude M of "Tohoku Great Kanto Earthquake" that had been generated on March 11, 2011 was M=9.0. The source region of this earthquake was about 500 km in length, and width reached about 200 km, and the destruction of the fault seems intermittently to have continued for five minutes or more. This was an earthquake of the maximum scale in Japan in the history of the observation. Moreover, it was the large one in fourth on world history. Size of the Meteorological Agency magnitude M and scale of earthquake • Less than 1---"Ultra micro-earthquake" • From 1 to less than 3---"Microearthquake" • From 3 to less than 5---"Moderate quake" • From 5 to less than 7---Earthquake during "" • 7 or more---"Large earthquake" Relation between value of magnitude and scale of earthquake The magnitude shows the gross energy of the earthquake. 0.1 increases by the magnitude and increases by a factor of 1.41 when growing the energy. 0.2 doubles by the magnitude and doubles when growing the energy. One increases by the magnitude and increases by a factor of 32 when growing the energy. Two increases by the magnitude and increases by a factor of about 1000 when growing the energy. The seismic intensity is a level of the shake of the earth. The seismic intensity shows the level of the shake of the earth in the point. The magnitude is another completely one. The shake of the earth in the point is decided depending on the ground condition etc. the distance, the focal depth, the spread route, and the point from energy and the hypocenter of the earthquake to the point peripheral. The seismic intensity subdivides between 0-7 to ten stages in all. The value of the seismic intensity is obtained by automatically converting it from the record of the seismic intensity meter of the seismic intensity observation point in nationwide various places into the seismic intensity. Relation between seismic intensity and instrumental seismic intensity • Seismic intensity 0 = measurement seismic intensity Less than 0.5 • Seismic intensity 1 = measurement seismic intensity 0.5- 1.5 • Seismic intensity 2 = measurement seismic intensity 2.5- 3.5 • Seismic intensity 3 = measurement seismic intensity 3.5- 4.5 • Seismic intensity 4 = measurement seismic intensity 4.5- 5.5 • Seismic intensity lower 5 = measurement seismic intensity 4.5- 5.0 • Seismic intensity upper 5 = measurement seismic intensity 5.0- 5.5 • Seismic intensity lower 6 = measurement seismic intensity 5.5- 6.0 • Seismic intensity upper 6 = measurement seismic intensity 6.0- 6.5 • Seismic intensity 7 = measurement seismic intensity More than 6.5 Past large earthquake of all parts of the world The largest earthquake up to now was magnitude 9.5 of "Chile earthquake" that had occurred in the Chile coast in South America in 1960. 1600 people or more were sacrificed in this earthquake, the tsunami surged to Japan, and 142 victims went out. A large-scale earthquake was "United States and Alaska earthquake" in 1964 and magnitudes 9.2 in second. The third was "Sumatran coast large earthquake" of Indonesia of 2004 and magnitude 9.1. It was "Tohoku Great Kanto Earthquake" in which the fourth was generated on 11 days March, 2011 and the magnitude was 9.0. The source region of this earthquake was about 500 km in length, and width reached about 200 km, and the destruction of the fault seems intermittently to have continued for five minutes or more. This was an earthquake of the maximum scale in Japan in the history of the observation.

  42. Relation between seismic intensity and instrumental seismic intensity • Seismic intensity 0 = measurement seismic intensity Less than 0.5 • Seismic intensity 1 = measurement seismic intensity 0.5- 1.5 • Seismic intensity 2 = measurement seismic intensity 2.5- 3.5 • Seismic intensity 3 = measurement seismic intensity 3.5- 4.5 • Seismic intensity 4 = measurement seismic intensity 4.5- 5.5 • Seismic intensity lower 5 = measurement seismic intensity 4.5- 5.0 • Seismic intensity upper 5 = measurement seismic intensity 5.0- 5.5 • Seismic intensity lower 6 = measurement seismic intensity 5.5- 6.0 • Seismic intensity upper 6 = measurement seismic intensity 6.0- 6.5 • Seismic intensity 7 = measurement seismic intensity More than 6.5

More Related