340 likes | 884 Views
SOSIALISASI RENCANA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. Putu Eka Andayani Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM. Daftar Isi. Pengantar: Masalah di Lembaga Pelayanan Kesehatan Bagaimana BLUD menjawab Masalah Pelayanan Kesehatan Implikasi Penerapan PPK-BLUD bagi RSUD
E N D
SOSIALISASI RENCANA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Putu Eka Andayani Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Daftar Isi • Pengantar: Masalah di Lembaga Pelayanan Kesehatan • Bagaimana BLUD menjawab Masalah Pelayanan Kesehatan • Implikasi Penerapan PPK-BLUD bagi RSUD • Implikasi Penerapan PPK-BLUD bagi Pemerintah Daerah • Kesimpulan dan Saran
1. PENGANTAR: MASALAH DI LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN • Citra pelayanankesehatan • Golonganmenengahdanataslebihmemilihpelayanankesehatanswasta • Sikapdanperilakukaryawan yang belummenghargaikonsumen. • Prosedurpengadaanalat, peralatansertabahanhabispakai yang berbelit-belit (keterlambatan, tidaktersediaketikadibutuhkan, tidakmendukungprosedur/standar pelayanan) • Alkesterkenapajakbarangmewah, biayaproduksilayanankesehatanjadimahal • Koordinasiburukantarberbagaiinstansi yang mengurusipelayanankesehatan. • Pengembangan SDM yang tidakterencana • Aturan yang mengharuskanpendapatanoperasionalharusdisetorkepada kas daerah (ICW). Slide Prof. Laksono
KegagalanLembaga Usaha di PelayananKesehatanPemerintah RS Swasta MasyarakatKelasAtas MasyarakatKelasMenengah MasyarakatKelasBawah RS Pemerintah Subsidi kecil Slide Prof. Laksono
Yang terjadiadalah: Pelayananberkualitasburukuntukmasyarakatkelasbawah Slide Prof. Laksono
Yang diharapkan: Kualitaspelayanankesehatanterbaikuntukmasyarakat yang kaya maupun yang miskin
Apa akar masalah ? Tidaktersedianyadana yang siappakai Tidakadanyafleksibilitasdalampenggunaandana
2. BAGAIMANA BLUD BISA MENJAWAB BERBAGAI MASALAH TERSEBUT? Antara lain dengan: • Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat melalui SPM dan target kinerja pelayanan • Efisiensi anggaran Pemda melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan • Menghindari “salah subsidi” sehingga anggaran Pemda akan terfokus pada pelayanan “public goods” • Meningkatkan citra Pemda di mata Publik (dunia usaha) dengantransparansi dan akuntabilitas pengelolaan RS
BLUD BEDA DENGAN BENTUK PENGELOLAAN KEUANGAN LAINNYA RS UPT Dinkes RS Swadana BLUD Kutub Lembaga Usaha Kutub Lembaga Birokratis Contoh: Dinas Kesehatan BKKBN Dsb. Contoh: BUMN/BUMD PT Dsb.
BLUD = Lembaga UsahaNot-For-Profit Korporatisasi, bukanPrivatisasi
Sumber Pendapatan BLUD PendapatanOperasional, hasilkerjasama, hibah, lain2 ygsah APBN, APBD
Peruntukkan Pendapatan BLUD Jasapelayanan, operasionallayanan non subsidi Investasi, gaji PNS, operasional (subsidiutkpasienmiskin)
BLUD sebagai lembaga usaha not-for-profit • Sebagian biaya produksi • Subsidi & pajak • Unit cost • Tarif Komponen Tarif pada RS Swasta yang mencari keuntungan: Komponen Tarif pada BLUD: tarif ≥ UC
Subsidi: biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
BLUDdan Good Governance Berbagai pelaku utama kegiatan di masyarakat madani dalam konsep good governance
3. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI RSUD • Siklus perencanaan + penganggaran – implementasi – kontrol – evaluasi • Sesuai kebutuhan masyarakat/pasien • Berbagai aspek manajemen operasional RSUD diatur dengan peraturan teknis (Peraturan Kepala Daerah) tentang: • Keuangan (pendapatan & biaya, kas, investasi, utang, piutang, penganggaran, surplus & defisit, pendapatan dari pelayanan langsung) • Pengadaan barang dan jasa • Pengelolaan barang • Tarif • Kerjasama dengan pihak lain • Pegawai PNS dan Non PNS • Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
3. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI RSUD • Lebihefisien • Dayasaingmeningkat • Tidakterjebakpadarutinitassehinggameningkatkankreativitas SDM dalammengelolasumberdaya RS agardapatberkembang • Ada hubunganyangjelasantaraalokasianggarandenganpencapaianmutudankinerjapelayanan
Kaitanantarapenganggarandengankinerjamutulayanan RencanaStrategisBisnis Rencana Bisnis Anggaran (RencanaPelaksanaan) Rencana Program 5-Tahunan di RSB Standar Pelayanan Minimal Rencana Pencapaian SPM
Ilustrasi Level SPM 1 2 3 4 5 • Contoh SPM Level 1: Response time di IGD: 45 menit • Kondisi: • Dokter jaga on call dan tidak terlatih ATLS • Perawat jaga 24 jam, tdk terlatih PPGD • SOP ada, namun belum tentu dijalankan • Ada sistem komunikasi namun sering tidak dapat digunakan • Unit Cost: 25.000 • Tarif: 10.000 • Subsidi: 15.000 • Proyeksi kasus IGD per tahun: 1.000 • Kebutuhan subsidi APBD/N: 1.000 x 15.000 = 15.000.000 • Contoh SPM Level 4: Response time di IGD 15 menit • Kondisi: • Dokter jaga 2 shift dan terlatih ATLS, ACLS, selebihnya on call • Perawat jaga 24 jam dan terlatih PPGD • SOP lengkap dan dijalankan • Ada infrastruktur untuk sistem komunikasi • Punya Disaster Plan tapi belum pernah simulasi • Unit Cost: 300.000 • Tarif: 50.000 • Subsidi: 250.000 • Proyeksi kasus IGD per tahun: 1.000 • Kebutuhan subsidi APBD/N: 1.000 x 250.000 = 250.000.000
Untukmencapai SPM level yang lebihtinggibutuhbiaya yang harusdimasukkandalamRencanaAnggaran (RSB dan RBA)
Ilustrasi Kondisi Ideal untuk SPM level 4 Ilustrasi Kondisi Tidak Ideal (Kondisi Saat ini) untuk SPM Level 4
Hubunganantarapenganggarandengankinerjapelayanan Evaluasisesuaiindikatorkeberhasilanygtelahditetapkan Target Kinerja 5 Tahun Target KinerjaTahun 1 Target KinerjaTahun 2 Target KinerjaTahun 3 Target KinerjaTahun 4 Target KinerjaTahun 5 Program Kerja 5 Tahun Anggaran 5 Tahun AnggaranTahun 1 AnggaranTahun 2 AnggaranTahun 3 AnggaranTahun 4 AnggaranTahun 5
4. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI PEMERINTAH DAERAH • Menghemat APBD: memotongprosedurbrokrasiyg high-cost • Subsiditidaksalahsasaran: sisteminformasikeuangan yang baikmenjaminperhitungan unit cost ygbenarsbgdasarpenetapantarifdanpenetapansubsidi • Pemerintahdapatfokuspadaaspekregulasidanpengawasan • Meningkatkankepercayaanpublik: RSUD menjadi SKPD yang akuntabel, transparandanprofesional • Menerapkanprinsipkeadilandanpemerataanpelayanan: masyarakatmiskinmendapatpelayanankesehatan yang berkualitassamadenganmasyarakat yang lebih kaya
5. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN SARAN Semua pihak bekerja sama bahu membahu untuk menerapkan PPK BLUD di RSUD Tanjungpinang karena ini untuk kepentingan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau • BLUD – jika diterapkan dengan benar – akan membawa manfaat bagi masyarakat/publik • BLUD = lembaga usaha yang menggunakan prinsip-prinsip perusahaan. • BLUD tidak boleh mengutamakan keuntungan. • Sementara itu berbagai kegiatan di dalam lembaga sama dengan perusahaan, termasuk indikator kinerja.
Terima kasih atas perhatian anda Silahkan akses website kami untuk menemukan sumber-sumber pembelajaran terkait dengan BLUD: http://manajemenrumahsakit.net