50 likes | 206 Views
BAB 13 CIVIL SOCIETY. Civil Society populer di Indonesia sejak tahun 90-an. Civil society sering disebut sebagai masyarakat madani atau masyarakat sipil . Konsep masyarakat sipil bersumber dari tradisi pemikiran barat dimana konsep ini lahir pertama kali di zaman Yunani Kuno .
E N D
Civil Society populerdi Indonesia sejaktahun 90-an. Civil society seringdisebutsebagaimasyarakatmadaniataumasyarakatsipil. Konsepmasyarakatsipilbersumberdaritradisipemikiranbaratdimanakonsepinilahirpertama kali dizamanYunaniKuno. Gambaranmengenai civil society olehbeberapapakar: 1. Masyarakatmadanidigambarkansebagaimasyarakat yang selalumemeliharaperilakudanperadaban, sopansantun, berbudayatinggi, berakhlakbaikdalampergaulansehari-hari. (Hasyim) 2. Civil society adalahkondisitatananmasyarakatdimananegaramengakuihak-hakrakyatsertamemberiruangkebebasansesuaidenganhak-hakdasar yang merekamilikitanpaadaintervensiataucampurtangannegara. (Budiman) • Untukmemperkuatkeberadaanmasyarakatmadani, makadiperlukankemajuanekonomi, perwujudannegarahukum, demokratisasi, aman, makmur, beradab, sejahtera, terbuka, berbudayadanmerdeka.
Padamasasekarangini civil Society ditandaidengan: 1. Semakindiakuinyakebebasanintelektualdan media massa. Media massatidakterlaludikontrololehnegara. 2. Masyarakatrelatifbebasdaricampurtanganpemerintah, sehinggamenciptakanmasyarakat yang mandiridalambidangekonomi, sosialdanpolitik. 3. Peransektorswastadan LSM selainmampumeningkatkanaspirasirakyatjugamampumeningkatkanpartisipasipolitik. 3. BerkurangnyapelanggaranterhadapHakAsasiManusia (HAM), prostitusi, penyalahgunaanobatterlarang, danmasalahsosiallainnya.
Manusiadiberkatidenganhak-hak yang kekaldantakdapatdicabutolehsiapapun, yang takterlepaskanketikamanusia ‘terkontrak’ untukmemasukimasyarakatdarisuatunegara yang primitif. Hak-hakituadalahhakhidup, hakkemerdekaan, danhakmilik (life, liberty, and property) • Menurut John Locke, saatmemasukikondisimasyarakatsipil, berdasarkanteorikontraksosial, yang dilepaskanmanusiakepadanegarahanyalahhakuntukmenegakkanhak-haktertentu, danbukannyahak-hakalamiatauhak-hakasasimanusia. Kegagalannegarauntukmengamankanhak-hakalamiini, dapatmemberikansuatuhakbagirakyatuntukmemintapertanggungjawabandalambentukrevolusirakyat.