UU-Kesehatan-Disunat-Satu-Ayat-soal-Rokok-Hilang

1. UU KesehatanDisunat, SatuAyatsoalRokokHilangKorupsidinegarainiternyatatidakhanyamenjarahuangnegaradanwaktu, tetapijugaterkaitsebuahundang-undang. Terbuktidenganhilangnyasalahsatuayatdalam UU Kesehatan yang disahkanoleh DPR pada 14 September lalu.Ayat yang dimaksudadalahayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan, yang berkaitandengantembakau. Padawaktudisahkandiparipurna DPR, Pasal 113 ituterdiri 3 ayat. Namunpadawaktu UU itudikirimkePresidenuntukditandatangani, ternyatapasalituhanyaberisi 2 ayat, dimanaayat 2 yang ikutdisahkandiparipurnaternyatadihapus.Ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatanituberbunyi, “Zatadiktifsebagaimanadimaksudpadaayat 1 meliputitembakau, produk yang mengandungtembakau, padat, cairandan gas yang bersifatadiktif yang penggunaannyadapatmenimbulkankerugianbagidirinyadanataumasyarakatsekelilingnya.”Namun, didugakarenatergesa-gesadantidakcermatdalammenghapusayat 2 dalampasal 113 itu, ternyatapenjelasandariayattersebuttidakikutdihapus.“Pasal 113 yang sudahberisi 2 ayatternyatamasihtetapmemiliki 3 ayatpenjelasanpasal. Nah, gobloknyamemangdisini,” kataanggotapengurusharianYayasanLembagaKonsumen Indonesia (YLKI) TulusAbadi, dalamkonferensipersbersama Indonesia Corruption Watch (ICW), Tobacco Control Support Center (TCSC), danKomnasPerlindunganAnak, di Hotel SofyanBetawi, Jalan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/10).ICW, YLKI TCSC danKomnasAnakmenuntutpadaPresidenuntuktidakmenandatangani UU Kesehatandanmengembalikanayat yang dihilangkansebagaimanaaslinyaseperti yang disahkandiparipurna.“Kamiberencanaakanmengajukanupayalitigasikalaupermintaaninitidakadarespons. Yaitulaporanpidanakepolisi, gugatankepengadilanataumengajukan judicial review ke MK (MahkamahKonstitusi). KamijugamenuntutkepadaBadanKehormatan DPR untukmelakukanpengusutantuntaskasuskorupsipasalini,” tegasTulus.SementaramantanketuaIkatanDokter Indonesia (IDI) dr. KartonoMohamadmengatakanadadampak yang signifikanjikapasal yang merupakanintiPasal 113 itudihilangkan.“Kalauayat 2 masuk, akanadaturunannya yang mengaturzatadiktif. Yang kenadampaknyayaindustrirokok yang akanterkenapengaturan. Kalauinihilang, tidakbisadiaturperedaranrokok,” jelasKartono.ProtesMasyarakatAwalkisahkasuspenghilanganayat 2 Pasal 113 UU Kesehatanitudiungkapkanmantananggota DPR Komisi IX dariPartaiDemokrat (PD) dr. Hakim SorimudaPohan, SpOG.“Di alatkomunikasisayabanyak yang protes. Pak inisudahdikebiri, yang di FB berbedadengan yang sekarang, sudahdisunat’” kisah Hakim yang menerimaprotessaatkembalidariTasikmalayamemberikanadvokasikesehatanreproduksi.Hakim pun memeriksanaskah yang dimilikinyasaatdisahkandandiketahuiPasal 113 itulengkap. DialalumelacakkebagianSekretariat DPR danmenerimanaskah UU Kesehatan. KepalaBagianSekretariatKomisi IX pun menjelaskanbahwanaskahitusudahdikembalikandariSetneg.“Nah ini, kenapatinggal 2 ayat? MerekakatakankembalidariSetnegsudahsepertiini. Sayatakpercayabegitusaja, karenasampulluarnyasudahbahan final, sudahadakertasputihtebal hardcover mengkilapberlogo DPR RI warnaemas, ituartinyadraf final dari DPR. Mengapabisaberubah?” cerita Hakim saatjumpapersditempat yang sama.Dialalumembukaayatpenjelasandidraf final itu. Dan ternyataayatpenjelasnyamasihmensyaratkanpasal 113 itu 3 ayat. Personel yang adadibagiansekretariat pun tidakbisaberkataapa-apa.“Kalian hati-hatiya, mungkinsajadari kalian ada yang menerimadariindustrirokok. MungkinmenerimaRp 5 miliaratauberapa, hati-hati kalian!” ancam Hakim padaSekretariat DPR.Saatitu Hakim danpegiatantirokok pun rapatdiruangannya. Hakim memutuskanuntukmengirimkansuratkepimpinanpansus UU Kesehatan yang jugapimpinanKomisi IX, Ketua DPR, BadanKehormatandanPresidentertanggal 29 September 2009.Menurut Hakim, barusekaranginihaltentangrokokmasukdalam UU Kesehatan. UU Kesehatan yang lama UU 23/1992 pasal yang mengaturtentangtembakautakberhasilmasukkarenaadapermainandariindustrirokok. Yang bisamasukmenyangkutpsikotropika.“Sekarangalhamdulillahbisamasuk. Iniseperti take and give. RUU PerlindunganDampakTembakaujadidijegal, takdiapa-apakandiBadanLegislasi (Baleg) DPR,” kata dia.PadaSelasa (6/10) malam, anggota DPR Komisi IX, Sekretariat DPR Komisi IX bertemudalamacaraperpisahananggota DPR lama di Kantor BKKBN pusat. Hakim yang hadirpadaacaraitudiberitahupihakSekretariat DPR Komisi IX bahwaayat yang hilangitusudahmasukkembali.“Namunadatambahannya. Merekakatakan “Kita bicaradenganpihakDepkes, dantidakkeberatankalauayat 2 itumasuklagi”. Berartiinikongkalikong, bisajugapernyataanitu excuse darimereka (Sekretariat DPR). Sayakirakitamestiteruskan (diselidiki) ini,” kata Hakim.Sumber: medanbisnisonline.com