1 / 49

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS. PUSAT PEMBIAYAAN & JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN. SISTEMATIKA. KEMENKES. LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN. IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF. PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH.

sugar
Download Presentation

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS PUSAT PEMBIAYAAN & JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

  2. SISTEMATIKA KEMENKES LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH KESIAPAN PUSAT DALAM IMPLEMENTASI JKN PERAN KEMENKES & DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JAMKESDA DALAM ERA JKN PENUTUP

  3. KEMENKES LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JAMINAN KESEHATAN NAS

  4. LANDASAN HUKUM KEMENKES

  5. DESAIN JAMINAN KES NASIONAL KEMENKES Pemerintah BPJS Kesehatan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Kendali Biaya & kualitas Yankes Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulator Bayar iuran Perjanjian Kerjasama Pembayaran Klaim Ajukan klaim Penanganan keluhan Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan Peserta Jaminan Kes Memberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Mencari Pelayanan Sistem Rujukan

  6. PENGERTIAN DAN PRINSIP JKN KEMENKES • Jaminan Kesehatan adalahjaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. PRINSIP ASURANSI SOSIAL MELIPUTI: kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; kepesertaan yang bersifat wajib ; akuntabilitas; portabilitas; danaamanat Hasilpengelolaandanajaminansosialdipergunakanseluruhnyauntukpengembangan program danuntuksebesarbesarkepentinganpeserta

  7. KEMENKES KEPESERTAAN JKN

  8. PESERTA JAMINAN KES KEMENKES PesertaJaminanKesadalahsetiaporangyang telahmembayariuranatauuntuknyatelahdibayarkaniuranmenjadipesertaJaminanKesehatan PESERTA MELIPUTI*): Penerima Bantuan Iuran (PBI)JaminanKesehatan BukanPenerima Bantuan Iuran (PBI)JaminanKesehatan PesertaPBIJaminanKesehatanmeliputiorang yang tergolong fakir miskindanorangtidakmampu PenetapanPeserta PBI JaminanKesehatandilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan Pekerjapenerimaupahdananggotakeluarganya Pekerjabukanpenerimaupahdananggotakeluarganya Bukanpekerjadananggotakeluarganya *) PERPRES No. 12/2013, Ps. 2, 3 dan 4 ay 1

  9. PESERTA JAMINAN KES KEMENKES PEKERJA PENERIMA UPAH PEKERJA BUKANPENERIMA UPAH Pegawai Negeri Sipil; Anggota TNI; Anggota Polri; Pejabat Negara; Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; pegawai swasta; dan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah • Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; b. Pekerja yg tdk termasuk huruf a yg bukan penerima Upah *) PERPRES No. 12/2013, Ps. 4 ay 2 & 3

  10. PESERTA JAMINAN KES KEMENKES BUKAN PEKERJA WNI DI LUAR NEGERI Investor; Pemberi Kerja; Penerima pensiun; Veteran; Perintis Kemerdekaan; dan bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran Jaminan kesehatan bagi Pekerja Warga Negara Indonesia yg bekerja di luar negeri diatur dgn ketentuan peraturan perundang- undangan tersendiri. Warganegaraasing yang bekerjadiIndoensia paling singkat 6 (enam) bulan) *) PERPRES No. 12/2013, Ps. 4 ay 2, 3 , 6 & 7

  11. PESERTA JAMINAN KES KEMENKES Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain

  12. PESERTA JAMINAN KES KEMENKES KEPESERTAN JAMKES BERSIFAT WAJIB DAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP 1 JAN 2014 BPJS KES PLG LMBT 2019

  13. KEMENKES PELAYANAN KESEHATAN

  14. PAKET MANFAAT JKN KEMENKES ManfaatJamkes Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan mencakup pelayananpromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. ManfaatMedis Manfaat Non Medis Akomodasi & Ambulan Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu *) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2

  15. PAKET MANFAAT JKN KEMENKES Manfaatpelayananpromotif & preventifmeliputi; PenyuluhanKesperorangan ImunisasiDasar KeluargaBerencana (KB) SkriningKesehatan • Penyuluhanmengenaipengelolaanfaktorrisikopenyakit • Perilakuhidupbersihdansehat • BCG • DPT dan Hepatitis-B (DPT-HB) • Polio • Campak • Konseling • Kontrasepsidasar • Vasektomi • Tubektomi Diberikansecaraselektif yang bertujuanuntukmendeteksirisikopenyakitdanmencegahdampaklanjutan Vaksin & Alat KB  Pemerintah & atauPemerintah Daerah *) Perpres No. 12 Pasal 21

  16. PAKET MANFAAT JKN KEMENKES YANKES DIJAMIN TIDAK DIJAMIN Tidaksesuaiprosedur Di Faskesygtidakbekerjasamadengan BPJS (kecualiutkkasusgawatdarurat) Yankes yang telahdijaminoleh program jaminankecelakaankerjaterhadappenyakitataucederaakibatkecelakaankerjaatauhubungankerja Yankes yang dilakukandiLuarNegeri Yankesuntuktujuanestetik Pelayananuntukmengatasiinfertilitas Meratakangigi (ortodonsi) Ganggauankes/penyakitakibatketergantunganobatdan/ataualkohol Gangguankesakibatsengajamenyakitidirisendiri Pengobatankomplementer, alternatifdantradisional Pengobatan yang dikatagorikansebagaipercobaan Alatkontrasepsi, kosmetik, makanbayidansusu Perbekalanrumahtangga Yankesakibatbencana pd masatanggapdarurat, KLB Biayapelayananlainnyaygtidakada hub denganmanfaatJaminankesygdiberikan YankesTkPertama YankesRujukanTkLanjutan RawatJalan RawatInap *) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25

  17. PAKET MANFAAT JKN KEMENKES RUANG PERAWATAN KELAS III • PBI • PesertaPekerjaBukanPenerimaUpahdanPesertabukanpekerjadngniuranuntukmanfaatdiklas III RUANG PERAWATAN KELAS II • PNS & Pensiun PNS Gol I , II besertaanggotakeluarga • Anggota TNI & Pensiunan TNI setaradengan PNS Gol I & II • AnggotaPolri & PensiunanPolrisetara dg PNS Gol I & I • PegawaiPemerintah Non PegawaiPemerintahygdisetarakan PNS Gol I & II MANFAAT NON MEDIS  AKOMODASI RUANG PERAWATAN KELAS I • Pejabat Negara & anggotakeluarga • PNS & PenerimaPensiunGol III & IV + AnggotaKel • TNI & Penerimapensiun + Keluargaygsetara PNS Gol III & IV • Polri & Penerimapensiun + Keluargaygsetara PNS Gol III & IV • Pegawaipemerintah Non PNS ygsetara PNS Gol III & IV • Veteran & PerintisKemerdekaan + anggotakeluarga • Pekerjapenerimaupahbulananlebihdari 2 kali PTKP *) Perpres No. 12 Pasal 21

  18. FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN KEMENKES FASKES TK I FASKES TK LANJUTAN PKS DENGAN BPJS

  19. KEMENKES IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF

  20. SUMBER DANA JKN KEMENKES PBI BAYAR IURAN PNS BPJS KES TNI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PEMERINTAH POLRI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI)

  21. BESARAN IURAN PBI KEMENKES

  22. Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013) KEMENKES

  23. PEMBAYARAN FASKES DALAM JKN KEMENKES FASKES TK. PERTAMA KAPITASI Mekanisme lain yglebihberhasilguna (FFS) PEMBAYARAN FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN) BPJS BID KES INA CBG’s

  24. TARIF FASKES PRIMER KEMENKES TARIF KAPITASI

  25. TARIF FASKES PRIMER KEMENKES TARIF NON KAPITASI (RAWAT INAP)

  26. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN & NEONATUS KEMENKES TARIF NON KAPITASI

  27. TARIF FASKES LANJUTAN KEMENKES KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S RS kelas A RS kelas B RS kelas C RS kelas D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah

  28. TARIF FASKES LANJUTAN KEMENKES TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKNPerawatankelas 1, 2 dan 3Kenaikankelas 3 ke 2: 20%Kenaikankelas 3 ke 1: 40 %

  29. KEMENKES PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH

  30. Tata KelolaKeuangan Daerah REGULASI KEU PPNo 58 /2005 KEMENKES • PASAL 17 • Semuapenerimaandanpengeluarandaerahbaikdalambentukuang, barangdan/ataujasadianggarkandalam APBD • Seluruhpendapatandaerah, belanjadaerah, danpembiayaandaerahdianggarkansecarabrutodalam APBD • PASAL 59 • Penerimaan SKPD yang merupakanpenerimaandaerahtidakdapatdipergunakanlangsunguntukpengeluaran • Semuapenerimaandaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) apabilaberbentukuangharussegeradisetorkekasumumdaerahdanberbentukbarangmenjadimilik/asetdaerah yang dicatatsebagaiinventarisdaerah

  31. PedomanPengelolaanKeuangan Daerah PERMENDAGRI No 13/2006 REGULASI KEU PERMENDAGRI No 27/2013 • PedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Tahun 2014 KEMENKES • PASAL 122 • Semuapenerimaandaerahdanpengeluarandaerahdalamrangkapelaksanaanurusanpemerintahandaerahdikeloladalam APBD • Penerimaan SKPD dilarangdigunakanlangsunguntukmembiayaipengeluaran, kecualiditentukan lain olehperaturanperundang-undangan • Penerimaan SKPD berupauangataucekharusdisetorkerekeningkasumumdaerah paling lama 1 (satu) harikerja PENERIMAAN DAERAH Penerimaanatasjasalayanankesehatanmasyarakat yang dananyabersumberdarihasilklaimkepadaBadanPenyelenggaraJaminanSosial (BPJS) yang diterimaoleh SKPD atau Unit Kerjapada SKPD yang belummenerapkanPPK-BLUD, dianggarkanpadaakunpendapatan,kelompokpendapatan PAD, jenispendapatanRetribusi Daerah, obyekpendapatanRetribusiJasaUmum, rincianobyekpendapatanRetribusiPelayananKesehatan

  32. IURAN/PREMI ALUR PENDANAAN JKN KEMENKES PEMERINTAH (KEMENKES)  PBI PEMERINTAH  PNS TNI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PENSIUNAN VETERAN PEKERJA TDK MENERIMA UPAH UU No. 17/2003 UU APBN UU No. 40/2004 UU No. 24/2012 BPJS KES PEMANFAATAN  STATUS FASKES KAPITASI/CARA LAIN INA CBG’s FASKES LANJUTAN FASKES DASAR PP No. 58/2005 PERMENDAGRI No. 13/2005

  33. KEU NEGARA  APBD KEMENKES APBD UU No, 17/2003 KEU NEGARA PERMENDAGRI PENYUSUNAN APBD PENGELUARAN/ BELANJA DAERAH PENDAPATAN DAERAH PEMBIAYAAN JENIS PENDAPATAN: RETRIBUSI DAERAH OBJEK PENDAPATAN: RETRIBUSI JASA UMUM RINCIAN OBJK PENDPTN: RETRIBUSI PELAY KES URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RKA/RBA-DPA)

  34. ALUR PERENC ANGGARAN KEMENKES PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD SESUAIKAN DI P-APBD 3 2 APBD PERUBAHAN LAP PERTGJWBN APBD APBD INDUK 4 1 PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD • No. 1 & 2 dalam kondisi normal • No. 3 & 4 dalam kondisi khusus SESUAIKAN DI LRA

  35. PENGATURAN SESUAI APBD KEMENKES PERMENDAGRI No. 27 TH 2013 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD PENDAPATAN DAERAH Penerimaanatasjasalayanankesehatanmasyarakat yang dananyabersumberdarihasilklaimkepadaBadanPenyelenggaraJaminanSosial (BPJS) yang diterimaoleh SKPDatauUnit Kerjapada SKPD yang belummenerapkan PPK-BLUD, dianggarkanpadaakunpendapatan, kelompokpendapatan PAD, jenispendapatanRetribusi Daerah, obyekpendapatanRetribusiJasaUmum, rincianobyekpendapatanRetribusiPelayananKesehatan

  36. PENGATURAN SESUAI APBD KEMENKES BELANJA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN PRIORITAS: untukmelindungidanmeningkatkankualitaskehidupanmasyarakatdalamupayamemenuhikewajibandaerah Peningkatanpelayanandasar, pendidikan, kesehatan,fasilitassosialdanfasilitasumum yang layaksertamengembangkansistemjaminansosial PROGRAM DAN KEGIATAN

  37. KEMENKES PERAN KEMENKES & DAERAH DALAM PELAKSANAAN JKN

  38. PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENKES PERPRES No.12/2013 Ps. 43 • Dalamrangkamenjaminkendalimutudanbiaya, Menteribertanggungjawabuntuk: • a. penilaianteknologikesehatan (health technology assessment); • b. pertimbanganklinis (clinical advisory) danManfaatJaminanKes; • c. perhitunganstandartarif; dan • d. monitoring & evaluasipenyelenggaraanpelayananJaminanKes. • (2) Dalammelaksanakan monitoring danevaluasipenyelenggaraan • pelayananJaminanKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) • huruf d, MenteriberkoordinasidenganDewanJaminanSosialNasional. DIBENTUK TIM KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 38

  39. PERAN PEMERINTAH KEMENKES REGULATOR REGULASI STANDARISASI KUALITAS YANKES, NAKES, ALKES TARIF YANKES PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES CAPACITY BUILDING MONEV PERPRES No. 12/2013, Ps. 41 s/d 44 39 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 39

  40. PERAN DAERAH DLM PELAKSANAAN JKN KEMENKES PENATAAN JAMKESDA (Regulasi, Kepesertaan, Pembiayaan)  Integrasike JKN MAPPING KEPESERTAAN JAMKES MAPPING FASYANKES PENYIAPAN INFRASTRUKTUR MAPPING, PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES MEMBUAT PERENC PENGEMBALIAN DANA DARI PELAKSANAAN JKN YG TELAH DISETOR KE KASDA MONEV PELAKSANAAN JKN 40 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 40

  41. DALAM PELAKSANAAN JKN  TIM KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 41

  42. TIM KOORDINASI JKN  LINTAS SEKTOR KEMENKES OPERASIONAL TIM  APBN OPERASIONAL TIM  APBD KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 42

  43. KEMENKES JAMKESDA DALAM ERA JKN

  44. JAMKESDA DALAM ERA JKN KEMENKES JAMKESDA BPJS INTEGRASI 2019 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 44

  45. JAMKESDA DALAM ERA JKN KEMENKES • Fokusmenjaminmasyarakatmiskindantidakmampu yang belumtercoveroleh JKN • Penyelenggarandiarahkandidalamsistem JKN melaluipengelolanyaadalah BPJS Kesehatan • Besaraniuranmengikutiketentuaniuran PBI JKN  Rp 19.225,- / jiwa/bulan • Bagidaerah yang tidakmampumembayarRp 19.225,-: • menyeleksisasaran yang benar2 miskindantidakmampu yang dibiayaiPemda • Masyarakakat yang mampudimotivasiuntukmendaftarkanmenjadipesertake BPJS Kesehatandanmembayariuran KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 45

  46. KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN KEMENKES • PerpresperubahanatasPerpres No 12 tahun 2013 ttg JaminanKesehatanpasal 6A diaturbahwa: “Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”. • Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 “Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda” KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 46

  47. PENGANGGARAN JAMKESDA KEMENKES PERMENDAGRI No. 27 TH 2013 HAL KHUSUS LAINNYA Dalamrangkapeningkatanbidangkesehatan, pemerintahdaerahsecarakonsistendanberkesinambunganharusmengalokasikananggaranurusankesehatan minimal 10% (sepuluhpersen) dari total belanja APBD diluargaji, sesuaiamanatPasal 171 ayat (2) Undang­Undang 36 Tahun 2009 tentangKesehatan Pemberianpelayanankesehatankepadafakir miskindanorangtidakmampusesuaidenganUndang-UndangNomor 40 Tahun 2004 tentangSistemJaminanSosialNasionaldanPeraturanPemerintahNomor 101 Tahun 2012 tentangPenerimaBantuanIuranJaminanKesehatandanPeraturanPresidenNomor 12 Tahun 2013 tentangJaminanKesehatan, yang tidakmenjadicakupanpelayananpemerintahmelalui BPJS yang bersumberdari APBN, pemerintahdaerahdapatmenganggarkannyadalambentukprogram dankegiatanpada SKPD yang menanganiurusankesehatanpemberipelayanankesehatanataupemberianiurankepada BPJS, yang dianggarkanpada PPKD, jenisbelanjabantuansosial. PENGANGGARAN JAMKESDA KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 47

  48. PENUTUP KEMENKES • UU No 40/2004 ttg SJSN, UU No. 24/2011 ttg BPJS, PP No. 101/2012 tentang PBI dan PERPRES No. 12/2013 tentangJaminanKesehatantelahmemberiarahkonkritimplementasi JK SJSN yang dimulai1 Januari 2014 • JK SJSN bertujuanmemberiperlindunganterhadapkesulitanaksespelayanankesehatanbagisemuapendudukdenganmanfaat yang sama • Pemerintahberperanmelakukanmonevdansebagai regulator dalampelaksanaan JKN • Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta)

  49. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Untuk Indonesia yang lebih sehat

More Related