Pertemuan 9-10

1. Pertemuan 9-10 DASAR TEORETIK HUKUM TATA NEGARAINDONESIA

2. Dapatdiartikanbahwakonsepsi Negara hukummerupakanperwujudandariteorikedaulatanhukum (Suwarma : 1993). Pemaknaandari Negara hukumselaludikaitkansebagaikebalikandarikonsepsi Negara kekuasaan. OlehKarenaitu Negara hukummenunjukkepada system konstitusional. Artinyasistemkonstitusionalmerupakanciriutamadarikonsepsi Negara hukum. Pembukaan UUD 1945 merumuskanbahwa “…makadisusunlahkemerdekaankebangsaan Indonesia itudalamsuatuUndang-UndangDasar Indonesia….”. secarategasbahwa system konstitusionaldalamwujudUndang-UndangDasar yang dianut Negara Indonesia. Dalampenjelasan UUD 1945 dijelaskanlebih j elasbahwa Negara Indonesia berdasarkanatashukum. Dirumuskan “ 1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkanatashukum (rechstaats) tidakberdasarkanataskekuasaanbelaka (machstaat). Konsep Negara Hukum

3. SecaraYuridiskonstitusional dalam kerangkastudiHukum Tata Negara kitaakanmenemukankaidah-kaidah sebagai berikut : • Negara berdasarkanatashukum (rechstaat) tidakberdasarkankekuasaanbelaka (machstaat). • Pemerintahberdasarkanatas system konstitusional (hukumdasar) tidakbersifatabsolutisme (kekuasaan yang tidaktakterbatas). • KekuasaanPresiden “tidaktakterbatas” artinyadibatasiolehundang-undangdasar. • KekuasaankehakimanolehsebuahMahkamahAgungdan lain-lainbadankehakimanmenurutundang-undang. (pasal 24:1). • Susunandankekuasaanbadan-badankehakimanitudiaturdenganundang-undang. (pasal 24:2). • Syarat-syaratuntukmenjadidanuntukdiberhentikan sebagai hakim ditetapkandenganundang-undang.(pasal25). • Kekuasaankehakimanialahkekuasaan yang merdeka, artinyaterlepasdaripengaruhkekuasaanpemerintah (Penjelasan UUD 1945).

4. KonsepHirarkhis Hans Kelsen 1945 dalam bukunya yang berjudul “General Theory of law and state”mengemukakanteori yang terkenaldengansebutan “stufentheoy”. Pada esensinyateoriinimenyatakanhukumbersifathirarkhis, tersusun yang menunjukanbahwahukum yang kedudukannyaberadadibawahtidakbolehbertentangandenganhukum yang beradadiatasnyaatauderajatnya yang lebihtinggi. Teoriinikemudiandigambarkan dalam bentukpiramida. Di mana yang paling tinggiberada pada puncakpiramidatersebut yang disebutgroundnorm yang ditafsirkanuntuksusunanhukumdi Negara kitaadalahnormadasarseperti yang terkandung dalam dasardanfalsafah Negara pancasila

5. Kemudianteoriinidikemukakanlebihlanjutolehmuridnya Hans Nawiaskydenganteori “TheorivomstufenbauderRechsordemmg” Tujuannyaterutamauntukkepentinganaktualisasinyadengankondisi yang munculkemudian. • AplikasikonsepHirarkhis sebagai sifatdarihukumini, muncul pada saatmembicarakantentangmana yang paling tinggikedudukannyaantara UUD 1945 dengan Tap MPR. Hal iniberkenaandenganbeberapapasal 3 danpasal 37 UUD 1945 dimana MPR sebagai lembagapembentuk. • Bentuk-bentukPerundanganRepublik Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut : • Undang-UndangDasarRepublik Indonesia • Undang-Undang/PeraturanPemerintahPenggantiUndang-undang • Peraturanpemerintah • PeraturanPresiden • PeraturanDaerah: Provinsi, Kabupaten/Kota, Perdes

6. Gambar 1 Theorie von StufenbauderRechtsordnungdariNawiasky STAATSFUNDAMENTALNORM STAATSGRUNDGESETZE FORMELLE GESETZE & VERORDNUNGEN Dalam teoritersebut pada intinyadikemukakanadatigalapisannorma-normahukum, yaknilapisanpertamagrundnorm (Norma dasar), lapisankeduaGrundgesetze (Aturan-aturanDasar), lapisanketigadanformilleGesetze (peraturanperundang-undanganVerordnungensertaautomeSatzengen yang dapatdigolongka dalam peraturan-peraturanpelaksanaannya.

7. Gambar 2 Cerminannyadi Indonesia menurutHamid A. D. (PadmoWahyonodkk, 1984 ): 140) PANCASILA UUD 1945 TAP MPR HUKUM DASAR TAK TERTULIS UNDANG-UNDANG PERATURAN PELAKSANAAN HUKUM TAK TERTULIS

8. PrinsipHukumDasar konstitusimerupakanhukumdasarataudikatagori sebagai aturandasar. Norma fundamental initidakhanyabersifattertulisakantetapijugamencangkuphukum yang tidaktertulis. Hukum yang tidaktertulis dalam wujudkebiasaan yang dikemukakanpraktekketatanegaraandikatagorikan sebagai konvensi. Olehkarenakonvensikeberadaannyadiakuiolehhukumtata Negara. Bahkankonvensiinimerupakansalahsatuunsurdarisumberhukum yang pentingbagipembentukan HTN. Perhatikanlahbaganberikut yang didaptasidaripembagiankonstitusi. Perhatikanlahgambar pada halamanberikut:

9. Kedudukanpembagianhukumdasar: UUD HukumDasarTertulis HukumDasar HukumDasarTidakTertulis Konvensi

10. SovorninLogmanmengemukakantigaunsur dalam konstitusiantara lain: • Konstitusi sebagai perwujudandariperjanjian sosial (kontrak sosial) menurutpandanganinikonstitusimerupakanhasildarikesepakatanmasyarakatuntukmewujudkan Negara danpemerintahan. • Konstitusimerupakanpiagamjaminanhakasasimanusia, mejaminhak-hakdanmemuatpenentuanbatas-batashakdankewajibanwarga Negara. • Konstitusi sebagai formasregiminis, sebagai kerangkabangunanpemerintahanataustrukturpemerintahan. Intidarikonstitusimesti paling tidakmemuatketigakonseppokoknyayaitupertamaprosespembentukannyamerupakanwujuddariperjanjian sosial. Keduaisimemuatjaminantentanghakasasimanusiadanketigamengaturtentangkerangkabangunan Negara danpemerintahan. Sistem hukumdasarmerupakansumberHukum Tata Negara. Didalamnyamemuattentangnorma-normadasartentangstrukturpemerintahan Negara. Strukturpemerintahan Negara itu sebagai cerminannilaijaminanhakasasimanusiaberdasarkankesepakatanmasyarakat.

11. PrinsipKeputusanPolitik Dalam Pembukaan UUD 1945 Dan Proklamasi Keputusanpolitiktertinggidarisuatubangsamerupakansumberhukum. Pembukaan UUD 1945 danProklamasi yang merupakankeputusanpolitiktertinggidaribangsa Indonesia merupakansumberHukumbagi HTN. Intidarikeduanyasecarapolitikmerupakanpernyataankemerdekaan. Keduanyamemilikihubunganbaiksecarahistoris, spiritual dan material. SecarahistorisPembukaandirumuskandariPiagam Jakarta yang merupakan “GentelementAgrement” perjanjianluhurdaribangsa Indonesia . Memilikiwujudkekuatanrefleksidariteoriperjanjian sosial dalam wujudkehendakuntukmembangun Negara Indonesia Merdekadenganberdaulatadildanmakmur. Bahkanperjanjianinidilandasiolehkesadaranreligius yang tinggitidaksekedarperjanjianmanusiawi, yaituditandaikesadaran spiritual berkatrahmat Allah Yang MahaKuasa. NaskahProklamasidanPembukaan UUD 1945 memilikihubungan spiritual, sepertidikemukakanPadmoWahjono (1986 : 3) Bahwa “NaskahProklamasikemerdekaankita pada tanggal 17 Agustus 1945, yang memuatkeinginanbangsa Indonesia untukmelaksanakanidebernegaranya. “Hubungan spiritual terletakdaritujuanluhurnyamembangun Negara Indonesia yang merdeka”

12. DengandibentukterlebihdahuluStaatFundamentalnorm yang bersumber pada Pancasila dalam wujudrancangan UUD 1945, menunujukanbahwa Negara kitadibentukatasdasarkonsepsi Negara hukum. Inimerupakanciridari Negara modern. SedangkanProklamasi sebagai pernyataanpolitiksecararesmiuntukmewujudkankehendakitu. Keistimewaan dalam UUD 1945 adalahdenganadanyasemangat spiritual sepertitelahdikemukakandiatasmemperkuatposisikemerdekaan sebagai hakasasimanusia sebagai “…rahmat Allah Yang MahaKuasa” inimerupakanrefleksidariteorikedaulatanTuhan dalam konteksteorikenegraan modern. Dari uraiandiatasdapatdilihathubungan yang takterpisahkanantaraPembukaandanProklamasiterbuktibaiksecara histories, filosofis, maupunyuridis yang bermuara dalam bentukkeputusanpolitiktertinggi. Konsekuensinya dalam studiHukum Tata Negara, perlumengembangkanpendekatan yang menempatkanbahwakeduanya sebagai produkkeputusanpolitiktertinggidaribangsa Indonesia.

13. PrinsipKedaulatanBerada Di Tangan Rakyat Dalam Pasal 1 ayat (2) secarategasmerumuskan “KedaulatanadalahditanganrakyatdandilakukansepenuhnyaolehMajelisPermusyawaratan Rakyat”. Jikadikaitkandenganteori yang secarategas dalam UUD kedaulatanadalahkedaulatanrakyat. Namunjikalebihlanjutdikajidandikaitkan dalam kontekskeseluruhannaskah UUD 1945, makasebenarnyatidakhanyateorikedaulatanrakyatsaja yang dianut. AkantetapiteorikedaulatanTuhanakan Nampak pula pada pasal 29, kedaulatannegaraakantampak pada pasal yang mengaturkekuasaanpemerintahan pada bab III lihatpasal 4, 5, yo. pasal 22. Pada pasaltersebuttampakaplikasidariteorikedaulatannegara, dimanaperaneksekutifmendapatkanpengaturansecarategas dalam halkekuasaan. Olehkarenaitutidakdapatkitamengatakanbahwa HTN, tidakdidasarkanatasdasarteoritertentu. NamunkarenabertitiktolakdarifalsafahbangsaPancasilamakamemungkinkanuntukmenseleksimana yang tepatdancocokdengandasarnegaratersebut.

14. PrinsipIntegralistikBerakarBudayaBangsa IstilahIntegralistiktidakterdapat dalam pembukaandanBatangTubuhmaupunPenjelasan UUD 1945. IstilahIntegralistiktampak dalam pengertiannegarakesatuan yang diformulasikan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 sebagai negara yang dipandangtepatuntuknegara Indonesia yang tersirat pula dalam penjelasannya. Cara Pandang Integralistikjikamelihatsejarahperumusan UUD 1945, ternyatapertamakalidikemukakanoleh Prof. Dr. R. Supomo yang diawalidenganmemberikanabstraksidariberbagaialiranpikirantentangkenegaraandidunia pada saatitu. Sampaikepadapenilaiannyabahwacarapandangintegralistikdipandangtepatapabiladihubungkandenganmenitikberatkankepadakenyataankehidupanbudayabangsa Indonesia. SehubungdenganhalitutersebutSupomomenjelaskan sebagai berikut: “Negara persatuantidakberartinegaraataupemerintahakanmenariksegalakepentinganmasyarakatkedirinyauntukdipeliharanyadirisendiri, akantetapimenurutalasan-alasan yang “doelmatig” akanmembagi-bagikankewajibannegarakepadabadan-badanpemerintahandipusatdandaerahmasing-masingatauakanmemasalahkansesuatuhaluntukdipeliharaolehsesuatugolonganatausesuatuorangmenurutmasatempatdansoalnya”.

15. PahamIntegralistiklebihjelasdiperkuatolehMohHatta pada sidang BPUPKI tanggal 15 Juliditegaskannyagunamenyaringmasuknyapahamindividualismedanpahamotoriterisme. Dikatakannyabahwanegarapersatuanberdasar pada gotongroyongdanusahabersamadantidakmemberikankekuasaan yang tidakterbataskepadanegarauntukmenjadinegarakekuasaan. • PadmoWahyonoberpendapatbahwapandanganintegralistik Indonesia merupakanpilihanbentuk ideal parapendirinegarauntukmerancangbentuknegaraKesatuanRepublik Indonesia, yang selanjutnyaberhasilmewujudkannya dalam bentuk UUD 1945 dimanadidalamnyaterdapatPancasila sebagai pandanganhidupbangsa. • DapatdisimpulkanberikutinibeberapaciridaripahamIntegralistik: • Cara pandang yang tumbuh pada akarbudayabangsa. • Pahamkenegaraan yang dipandangtepatuntukmengkontruksibentuknegara yang berdasarkanPancasila. • Pahamnegarakesatuan yang menolokpahamindividualisme, liberalisme, dantotaliterisme. • Pahaminiesensinya sebagai pendukung sistem negarakesatuan.

16. PrinsipSupel Dan Fleksibilitas UUD hanyamenjelaskanhal-hal yang pokoksaja. Dijelaskanbahwa UUD hanyamenjelaskan 37 pasal. Pasal-pasal yang lain hanyamemuatperihaldantambahan. Alasanmengapa UUD 1945 hanyamemuatpasalsedikitmenurutpendapatMr.Soepomo :”MakatelahcukupjikalauUndang-UndangDasarhanyamemuataturan-aturanpokok, hanyamemuatgaris-garisbesar sebagai instruksi, kepadaPemerintahPusatdan lain-lain penyelenggara Negara untukmenyelenggarakankehidupan Negara dankesejahteraan sosial. terutamabagi Negara barudanmuda”. Mengamatipenjelasantersebutternyatasudahmenjadiparadigmaberfikirbahwaazasfleksibilitasdikaitkandengansupel dalam arti yang memuathal-hal yang positifsaja. Kita pula adakaitannyadengankarakteristikdariaturan-aturanpokoksaja (fundamentalnorm). Olehkarenaitu dalam rangkastudi HTN kaedah-kaedahpokoktersebutperludikembangkan dalam peraturandanjenishukumlainnya yang lebihrendah yang memuatrinciannyasecaraoperasional. Lebihjelaslagiparadigmatersebutsecaradinamis, harusmelihatsegalagerakgerikkehidupanmasyarakatdan Negara Indonesia.

17. Dapatdisimpulkanbahwadenganjumlahpasal yang relatifsedikitkarenamengaturhal yang pokok, UUD memilikikekuatan internal kearahmemperkuatnilaifleksibilitas. Hal inisengajadilakukanolehparapembentukkonstitusi. Pertimbanganinidilakukanatasantisipasimengamatiperubahansecarafuturistikdanterlepasdarisikaptergesa-gesakarenasituasirevolusi. Bahkandapatdikatakanbahwasupeldanfleksibilitasmerupakanazasparadigmaberfikirdariparaperancangdanpembentuk dalam mengkonstruksi UUD 1945. Namunpengertianfleksibilitasdiatastidakdiartikanseperti yang dikemukakanoleh C.F. Strong seperti yang dikemukakanterdahulubahwa “Flexible” pengertiannyadihubungkandengankemudahan dalam melakukanperubahankonstitusi. Bahwakonstitusi yang mudahuntukdilakukanperubahansepertilayaknyaperubahanUndang-Undang, makadikatakanfleksibel, akantetapisebaliknyajikasulituntukdilakukanperubahanmakadikategorikankaku.

18. Akhirnyafleksibilitastersebutdikaitkandengankemampuansuatukonstitusiuntukmemberikanlandasanyuridiskontitusionalterhadapdinamikaperubahan yang terjadi dalam kehidupanbernegara. Kata “soepel” dalam penjelasandiartikanelastisdengancaratidakmudahketinggalanZaman. Terlihatdenganmelihatsecaraantisipatifkesadaranakan Negara barudenganmenatadinamikaperubahan yang akanterjadi dalam praktekketatanegaraanmaupun dalam kehidupanmasyarakatdanberbangsa.

19. PrinsipPembagianKekuasaan • Dalam buku “ L’espirit des Lios “ ( JiwaUndng-Undang ) yang ditulisolehseorangpakardibidangfilsafatkenegaraanasalPerancisbernama Charles de Scondat Montesquieu 1748 mengemukakanteoripemisahankekuasaan. Teoriinidikenaldengan “ TriasPolitica” pada dasarnyateoriinimengemukakanbahwasebuah Negara harusdibagi-bagi dalam tigakekuasaan yang terpisah-pisahyaitu: • LegislatifyaitukekuasaanpembentukUndang-Undang • EksekutifyaitukekuasaanmenjalankanUndang-Undang • YudikatifyaitukekuasaanmengadilipelanggaranterhadapUndang-Undang. • Tujuandariteoriiniadalahsupayakekuasaanpemerintahaantidakterpusat pada satutangan. Prinsipadanyapemisahansecarategassehinggadenganmudahdapatdicegahdenganadanyatindakansewenang-wenangdantujuan yang lainnyaadalanmenjaminadanyakebebasanberpolitik dalam negara.

20. Pada abad 19 Van VollenhovenmenganjurkanbukantriaspolitikamelainkanKuartaspolitika, sedangkanJhon Locke kekuasaannegaradibagisecaraterpisahjugamenjaditigakekuasaanjuga yang meliputi: • KekuasaanLegislatif • KekuasaanEksekutifdan • KekuasaanYudikatif • Logmanmengemukakanpembagiankekuasaanpemerintahinimenjadi 5 fungsiyaitu: • Perundangan • Pelaksanaan • Pemerintahan • Peradilan • Polisi

21. Konsekuensinya dalam kerangkastudihukumtatanegara, perludiingatbahwaparadigmapemisahankekuasaantidaktepatuntukdijadikanpijakan study hukumtatanegaraberdasarkanpancasila. Beberapa factor mengapateoritersebuttidakdapatdilaksanakansecarakonsekuen : • Walaupunidedasarnyadapatditerima dalam memperkokohdemokrasi, namunperkembangandemokrasitelahberkembang • Kondisinegara yang mempraktekanteoritersebutsecara sosial budayaberbedadenganlatarteoritersebutsehinggatidakmemberikandukungansecarapenuh • Masalahketatanegaraandanpemerintahadewasainimunculsangat multidimensional, sehinggamenuntutkerjasamasecaraterintegrasi dalam mengatasinyasehinggamemerlukanlintassektoral dalam mengawasinya • Negara yang hendakmengimplementasikannyaberbedasecaraideologisdan ideology yang mendasariteoritersebut

22. Dalam sistem pemerintah Indonesia yang berdasarkan UUD 1945, dikenaldenganadanyapembagiantugasdiantaralembaga-lembaganegaratersebutsekaliguspemegangtugasdankekuasaan,.

23. Prinsip Sistem Pemerintahan • Mekanismepembagiankekuasaanterlihat dalam system pemerintahan, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945. berikutiniakandibahasmengenaideskripsidari system tersebut: • Indonesia adalah Negara yang didasarkanatashukum (Rechtsstaat), tidakberdasarkankekuasaanbelaka (Machtsstaat) • Sistem Konstitusi (HukumDasar) tidakbersifatabsolutisme, kekuasaan yang tidakterbatas. • KedaulatanberadaditanganrakyatdandilaksanakanmenurutUndang-UndangDasar. • PresidenialahpemegangkekuasaanpemerintahanmenurutUndang-UndangDasar. • PresidentidakbertanggungjawabkepadaDewanPerwakilan Rakyat • Menteri Negara ialahpembantuPresiden • KekuasaanKepala Negara tidaktakterbatas.

24. Dari uraiandiatasdapatdisimpulkanbahwatujuhprinsip sebagai kaidahuntukmembangun sistem pemerintahanberdasarkan UUD 1945. dalam kerangkastudihukum Tata Negara kaidahiniperludijadikanparadigma dalam mempelajariaspekyuridiskonstitusional system danarahmekanismepemerintahan Negara. Disampingituperludikajisecaramendalamprinsiptersebut, untukdapatmemahamikeunikandari system pemerintahaninisehinggadiperolehpemahaman yang benar. Perludiingatseringmunculpemikirandiluarparadigmatersebut, sehinggamuncul pula hasilpemikirandiluarkandunganmaknafalsafatpancasila, akibatnyatidakdiperolehmakna yang benar.

25. HakAzasiManusia Konstitusisecaragarisbesarharusmemuatpengakuandanjaminankonstitusionaltentanghakazasimanusiadankerangka system pemerintahan Negara. Dengandemikian HAM tidakdapatdipisahkandarikonstitusi, samahalnyakonstitusidengandemokrasi. Bahkannilaiintrinsikdarisebuahkonstitusiitumengakuidanmenghormati HAM tersebut. Sejarahpembentukankonstitusisepertitelahdikemukakan, eratkaitannyadenganreaksiterhadapkekuasaan yang mutlakakibatadanyapemusatankekuasaanditangan raja, yang akibatnyadirasakanbanyakmelanggarhak-hakdasarmanusia pada saatitu. Olehkarenaitusemangatimplementasikonstitusitidak lain adalahsemangatpengakuandanpenegakkanhakasasimanusia. Dengandemikiansemangat “penyelenggara Negara” adalahsemangatpengakuandanpenegakkanhakasasimanusia. Sejakabad ke-17 telahdikembangkanpemikirankenegaraantentangjaminan HAM ini, antara lain dikemukakanoleh john locke (1632-1704) yang melahirkanteori “hukumalam” jaminandanpengakuan HAM secarakonstitusionalantara lain diAmerika dalam bentuk “declaration of indefendence” (1777) Di Prancisdengan “declaration des droits de I’homme et du citoyen” (1789). Kemudian pada abad modern PBB pada tanggal 10 desember 1948 merumuskan “declaration of human Rights” deklarasi universal hakasasimanusia.

26. Untukmenghayati HAM sekaligusmembangun (hukumhakasasimanusia) hak HAM, menurutProf.A. Masyhur effendi, S.H., M.S. paradigm yang harusdihayatiadalah sebagai berikut : • Kesadaranhakasasimanusia sebagai hakdasar yang sucidanmelekat pada setiapmanusiaadalahpemberiantuhanselamanya, ketikamenggunakanhaknyatidakbolehmerugikananggotamasyarakatlainnya. • Dalammemenuhihakasasimanusianya, lebihdahulumengedepankankepuasan/kebutuhanbatin (spiritual need) dankebutuhanlahir (biological need) setiapwarga Negara. • Domain hakasasimanusiaberkembangterusseirama/sesuaidengankebutuhan/tuntutannurani, perkembanganpemikiran, budayadancita-citamanusia. • Manusiatanpahakasasiberubahmenjadi “robot” hidup, kehilanganmartabatdansifatkemanusiaannya. • Kesadaranbahwahakasasiituadalahsuci, menuntutmanusia pada tataranaplikasidibarengidengankesadaranakankewajibanasasidantanggungjawabasasi, sehinggatigaelemenberjalanberiringan. Pencabutan HAM hanyadiizinkanatasperintahhukum/undang-undang yang jelas/tegas. • Negara/pemerintahdenganseluruhpejabat/aparat yang adamenjadipihakutamadanpertamapelindunghakasasimanusia. Hal inimerupakankonsekuensilogisataskesediannyamengembantugas sebagai pejabat/aparatdenganseluruhfasilitas yang tersedia, sehinggasalahsatutugasutamanyamelindungi/menghormati HAM danmencegahpelanggaran HAM.

27. DemokrasiPancasila Prof. DardjiDarmodihardjo,S.H. DemokrasipancasilaadalahPahamdemokrasi yang bersumberpadakepribadiandanfalsafahhidupbangsa Indonesia yang perwujudannyasepertidalamketentuan-ketentuansepertidalampembukaan UUD 1945. DemokrasiPancasiladalamKehidupan: 1. DemokrasiPancasiladalamAspekPolitik. 2. DemokrasiPancasiladalamAspekEkonomi. 3. DemokrasiPancasiladalamAspekSosial-Budaya. 4. DemokrasiPancasiladalamAspekPertahananKeamanan.