TATA SUSUNAN (HIRARKI) NORMA HUKUM NEGARA

1. TATA SUSUNAN (HIRARKI) NORMA HUKUM NEGARA Oleh: RUSDIANTO S, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2. HIRARKI NORMA HUKUM • HANS KELSEN MENGEMUKAKAN TEORI MENGENAI JENJANG NORMA HUKUM (STUFENTHEORIE). • KELSEN BERPENDAPAT BAHWA NORMA2 HK ITU BERJENJANG2 DAN BERLAPIS2 DLM SUATU HIRARKI (TATA SUSUNAN), DLM ARTI SUATU NORMA YG LEBIH RENDAH BERLAKU, BERSUMBER DAN BERDASAR PADA NORMA YG LEBIH TINGGI. • NORMA YG LEBIH TINGGI BERLAKU, BERSUMBER DAN BERDASAR PADA NORMA YANG LEBIH TINGGI LAGI, DEMIKIAN SETERUSNYA SAMPAI SUATU NORMA YG TIDAK DAPAT DITELUSURI LEBIH LANJUT DAN BERSIFAT HIPOTETIS DAN FIKTIF YAITU NORMA DASAR (GRUNDNORM)

3. NORMA DASAR YG MERUPAKAN NORMA TERTINGGI DLM SUATU SISTEM NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU OLEH MASYARAKAT SEBAGAI NORMA DASAR YG MRPKAN GANTUNGAN BAGI NORMA2 YG BERADA DIBAWAHNYA, SEHINGGA SUATU NORMA DASAR ITU DIKATAKAN PRE-SUPPOSED • ADOLF MERKL MENGEMUKAKAN BHW SUATU NORMA HKM ITU SELALU MEMPUNYAI DUA WAJAH (DAS DOPPELTE RECHTANTLITZ) • SUATU NORMA HK ITU KE ATAS IA BERSUMBER DAN BERDASAR PADA NORMA YG DIATASNYA, TETAPI KE BAWAH IA JUGA MENJADI SUMBER DAN MENJADI DASAR HK BAGI NORMA HK DI BAWAHNYA. • SEHINGGA, SUATU NORMA HK MEMPUNYAI MASA BERLAKU (RECHTSKRACHT) YG RELATIF. OLEH KARENA MASA BERLAKUNYA SUATU NORMA HK ITU TERGANTUNG PADA NORMA HK YG BERADA DIATASNYA. • APABILA NORMA HK YG BERADA DI ATASNYA DICABUT ATAU DIHAPUS, PADA DASARNYA NORMA2 HK YG BERADA DI BAWAHNYA AKAN TERCABUT ATAU TERHAPUS PULA

4. HIRARKI NORMA HUKUM NEGARA(HANS NAWIASKY) HANS NAWIASKY MELANJUTKAN TEORINYA HANS KELSEN. HANS NAWIASKY MENGEMUKAKAN TEORI DIE THEORIE VOM STUFENORDNUNG DER RECHTSNORMEN): • STAATS FUNDAMENTAL NORM:NORMA FUNDAMENTAL NEGARA • STAATSGRUNDGESETZ: ATURAN DASAR/ POKOK NEGARA. • FORMELL GESETZ: UU FORMAL. • VERORDNUNG & AUTONOME SATZUNG: ATURAN PELAKSANA & ATURAN OTONOM

5. STAATS FUNDAMENTAL NORM • MERUPAKAN NORMA TERTNGGI DLM SUATU NEGARA. • TDK DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LBH TINGGI LAGI (PRESUPPOSED) DAN MERUPAKAN TEMPAT BERGANTUNGNYA NORMA-NORMA HK DIBAWAHNYA. • MERUPAKAN DSR BAGI PEMBENTUK KONSTITUSI ATAU UUD TERMASUK NORMA PENGUBAHAN NYA. • MERUPAKAN LANDASAN DASRR FILOSOFIS BAGI PENGATURAN NEGARA LBH LANJUT.

6. STAATSGRUNDGESETZ MERUPAKAN ATURAN-ATURAN YANG MASIH BERSIFAT POKOK/UMUM BERSFT GRS BESR SHG MSH MERPKAN NORMA TUNGGAL DAN BLM DISERTAI NORMA SEKUNDER: • DAPAT DITUANGKAN DALAM SUATU DOKUMEN NEGARA ATAU BEBERAPA DOKUMEN NEGARA YG TERSEBAR. • BIASANYA DIATUR HAL-HAL MENGENAI PEMBANGUNAN KEKUASAAN NEGARA DIPUNCAK PEMERINTAHAN, HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN WARGANYA. • MERUPAKAN LANDASAN BAGI PEMBENTUK UU DAN PERATURAN LAIN YG LBH RENDAH. • MENGGARISKAN TATA CARA MEMBENTUK PER-UU-AN YG MENGIKAT UMUM.

7. FORMELL GESETZ • SUDAH MERUPAKAN NORMA HUKUM YANG LEBIH KONKRET/ TERINCI SERTA SUDAH DAPAT LANGSUNG BERLAKU DALAM MASYARAKAT. • SUDAH DAPAT DILEKATI NORMA HUKUM SEKUNDER BERUPA SANKSI. • DIBENTUK OLEH SUATU LEMBAGA NEGARA.

8. VERORDNUNG & AUTONOME SATZUNG ADALAH PERATURAN2 YANG TERLETAK DIBAWAH UU YANG BERFUNGSI MENYELENGGARAKAN UU. PERATURAN PELAKSANAAN BERSUMBER DARI KEWENANGAN DELEGASI, SEDANGKAN PERATURAN OTONOM BERSUMBER DARI KEWENANGAN ATRIBUSI

9. KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DELEGASI • KEWENANGAN ATRIBUSI:ADALAH KEWENANGAN MEMBENTUK PER-UU-AN YANG DIBERIKAN OLEH UUD/ UU KEPADA SUATU LEMBAGA NEGARA/PEMERINTAHAN. KEWENANGAN TERSEBUT MELEKAT TERUS-MENERUS/DPT DILAKSANAKAN ATAS PRAKARSA SENDIRI SETIAP WAKTU DIPERLUKAN SESUAI DENGAN BATAS-BATAS YANGG DIBERIKAN. • KEWENANGAN DELEGASI: ADALAH PELIMPAHAN KEWENANGAN MEMBENTUK PER-UU-AN YANG DILAKUKAN OLEH PERATURAN YANG LEBIH TINGGI KEPADA PERATURAN YANG LEBIH RENDAH BAIK DINYATAKAN DENGAN TEGAS MAUPUN TIDAK. KEWENANGAN DELEGASI TDK DIBERKAN TETAPI “DIWAKILKAN“ DAN BERSIFAT SEMENTARA DLM ARTI KEWENANGAN ITU DPT DISELENGGARAKAN SEPANJANG PELIMPAHAN TSB MSH ADA.

10. TATA SUSUNAN NORMA HUKUM RI • PANCASILA (NORMA FUNDAMENTAL NEGARA). • BATANG TUBUH UUD 1945 SERTA HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS ( ATURAN POKOK NEGARA) • UU ( FORMELL GESETZ ). • PP & PERATURAN PELAKSAN DAN PERATURAN OTONOM LAINNYA.

11. HIRARKI PER-UU-AN INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2012 • Undang-UndangDasar NRI Tahun 1945; • KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat; • Undang-Undang / Perppu; • PeraturanPemerintah; • PeraturanPresiden; • Peraturan Daerah Provinsi; • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

12. ASAS/PRINSIP HIRARKI PER-UU-AN • PER-UU-AN YANG LEBIH RENDAH TIDAK DAPAT MENGUBAH/ MENYAMPINGKAN PER-UU-AN YANG LEBIH TINGGI TETAPI SEBALIKNYA DAPAT. • PER-UU-AN HANYA DAPAT DICABUT, DIUBAH/ DITAMBAH OLEH ATAU DENGAN PER-UU-AN YANG LEBIH TINGGI ATAU SEDERAJAT. • PER-UU-AN YANG LEBIH RENDAH TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK MENGIKAT APABILA BERTENTANGAN DENGAN PER-UU-AN YG LBH TINGGI. • MATERI YG SEHRSNYA DIATUR OLEH PER-UU-AN YG LBH TINGGI TDK DPT DIATUR OLEH PER UU YG LBH RENDAH TETAPI HAL YG SEBALIKNYA DPT.