1 / 83

HUKUM BISNIS

HUKUM BISNIS. BY : WIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHum. ISTILAH HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW). HUKUM DAGANG (TRADE LAW) HUKUM PERNIAGAAN (COMMERCIAL LAW) HUKUM EKONOMI (ECONOMIC LAW). PENGERTIAN HUKUM. HUKUM :

phailin
Download Presentation

HUKUM BISNIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM BISNIS BY : WIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHum

  2. ISTILAH HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW) • HUKUM DAGANG (TRADE LAW) • HUKUM PERNIAGAAN (COMMERCIAL LAW) • HUKUM EKONOMI (ECONOMIC LAW)

  3. PENGERTIAN HUKUM HUKUM : KESELURUHAN NORMA YANG OLEH PENGUASA NEGARA DAN MASYARAKAT YANG BERWENANG MENETAPKAN HUKUM, DINYATAKAN SEBAGAI PERATURAN YANG MENGIKAT BAGI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ANGGOTA MASYARAKAT.

  4. UNSUR-UNSUR HUKUM ??? • NORMA-NORMA • PERATURAN MENGANDUNG HUBUNGAN HUKUM • SUBYEK HUKUM

  5. SUMBER HUKUM • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • HUKUM KEBIASAAN • PERJANJIAN/TRAKTAT • YURISPRUDENSI • AJARAN-AJARAN ILMU HUKUM

  6. TUJUAN HUKUM UNTUK MENGADAKAN SUATU TATA TERTIB YANG DIKEHENDAKI

  7. PENGERTIAN BISNIS KESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADAN SECARA TERATUR DAN TERUS-MENERUS, BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANG-BARANG ATAU JASA-JASA MAUPUN FASILITAS-FASILITAS UNTUK DIPERJUALBELIKAN, DIPERTUKARKAN ATAU DISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN

  8. MACAM BIDANG USAHA • BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR, MENENGAH DAN KECIL : INDUSTRI MOBIL, MOTOR • BIDANG PERDAGANGAN AGEN, MAKELAR, PERTOKOAN, SWALAYAN, DSB • BIDANG JASA KONSULTAN, PENILAI, AKUNTAN, BIRO PERJALANAN, ASURANSI, PERHOTELAN • BIDANG AGRARIS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DLL • BIDANG EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN, PENGGALIAN

  9. PELAKU BIDANG USAHA ??? DILAKUKAN OLEH ORANG DAN BADAN-BADAN SEBAGAI PELAKU BISNIS

  10. MANUSIA : SUBYEK HUKUM DALAM ARTI BIOLOGIS, SEBAGAI FENOMENA ALAM, MAHKLUK CIPTAAN TUHAN BADAN HUKUM : SUBYEK HUKUM DALAM ARTI YURIDIS, SEBAGAI FENOMENA DALAM HIDUP DI MASYARAKAT PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)SEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN

  11. MANUSIA : - MAHKLUK HIDUP CIPTAAN TUHAN, MEMPUNYAI AKAL, PERASAAN SERTA KEHENDAK, DAPAT MATI. - MEMPUNYAI JENIS KELAMIN, DPT KAWIN, MELAHIRKAN. BADAN HUKUM : - CIPTAAN MANUSIA BERDASAR HUKUM DAN DAPAT DIBUBARKAN - TIDAK BERJENIS KELAMIN, TIDAK KAWIN DAN TIDAK MELAHIRKAN. PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUM

  12. HUKUM HUKUM PRIVAT HK YG MENGATUR HUB HUKUM ANTARA WARGA NEGARA DGN WARGA NEGARA BAIK ORANG ATAU BADAN HUKUM PUBLIK HUKUM YG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA WARGA NEGARA DENGAN PEMERINTAH (NEGARA) PETA HUKUM DAN HUKUM BISNIS

  13. PENGERTIAN HUKUM BISNIS • KESELURUHAN NORMA YANG MENGATUR SEMUA KEGIATAN BISNIS, INDUSTRI ATAU KEUANGAN, SEMUA KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI DAN PERTUKARAN BARANG ATAU JASA, SEMUA URUSAN KEUANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN BISNIS DAN KEGIATAN LAINNYA.

  14. HUKUM BISNIS DI INDONESIA DASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)

  15. 1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH3. KUHD YG SUDAH DIGANTI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BARU4. KUH PERDATA YG BLM BANYAK DIUBAH5. KUH PERDATA YG SDH BANYAK DIUBAH6. KUH PERDATA YG SDH DIGANTI DGN PERUNDANG-UNDANGAN YG BARU7. PERUNDANG-UNDANGAN YG TDK TERKAIT DENGAN KUHD MAUPUN KUH PERDATA

  16. CONTOH 1 : • KEAGENAN & DISTRIBUTOR • SURAT BERHARGA (WESEL, CEK DAN AKSEP) • ASURANSI • PENGANGKUTAN LAUT

  17. CONTOH 2 : • PEMBUKUAN DAGANG • ASURANSI

  18. CONTOH 3 : • PERSEROAN TERBATAS • PEMBUKUAN PERSEROAN • REKLAME & PENUNTUTAN KEMBALI DALAM KEPAILITAN

  19. CONTOH 4 : • KONTRAK • JUAL BELI • HIPOTIK (ATAS KAPAL)

  20. CONTOH 5 : • PERKREDITAN (PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)

  21. CONTOH 6 : • HAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIK ATAS TANAH ) • PERBURUHAN

  22. CONTOH 7 : • PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR MODAL • PMA • KEPAILITAN DAN LIKUIDASI • AKUISISI DAN MERGER • PEMBIAYAAN • HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) • ANTI MONOPOLI • PERLINDUNGAN KONSUMEN • PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS • BISNIS INTERNASIONAL

  23. PASAL 2 AYAT 1 KUHPERDATA : ANAK YANG ADA DALAM KANDUNGAN SEORANG PEREMPUAN DIANGGAP TELAH DILAHIRKAN BILA KEPENTINGAN SI ANAK MENGHENDAKINYA DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN SI ANAK TELAH DIBENIHKAN PADA SAAT KEPENTINGAN TERSEBUT TIMBUL, SI ANAK HRS DILAHIRKAN HIDUP, DAN ADA KEPENTINGAN YG MENGHENDAKI ANAK TERSEBUT MEMPEROLEH STATUS SEBAGAI HUKUM PASAL 2 AYAT 2 KUH PERDATA : APABILA IA DILAHIRKAN MATI MAKA IA DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA SUBYEK HUKUM MANUSIAMANUSIA SBG SUBYEK HUKUM TELAH MEMPUNYAI HAK DAN MAMPU MENJALANKAN HAKNYA & DIJAMIN OLEH HUKUM YG BERLAKU

  24. MANUSIA MEMPUNYAI DUA (2) KEWENANGAN : KEWENANGAN BERHAK : DIMILIKI SEJAK MANUSIA LAHIR, ATAU SEJAK DALAM KANDUNGAN IBU, ASAL IA LAHIR HIDUP. • KEWENANGAN BERTINDAK: • MAMPU BERBUAT KRN MEMENUHI SYARAT2 HUKUM (DEWASA, TDK GILA) • 2.MAMPU BERBUAT KRN KUASA YG DIAKUI OLEH HUKUM (ANAK DI BAWAH UMUR) KECAKAPAN BERTINDAK DLM HUKUM UTK MELAKUKAN SEMUA KEGIATAN PROPERTY

  25. SUBYEK HUKUM BADAN HUKUM • DIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN SYARAT : - ADANYA HARTA KEKAYAAN YG TERPISAH - TUJUAN TERTENTU - KEPENTINGAN YG HENDAK DICAPAI - ORGANISASI YG TERATUR

  26. HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) BAGAIMANA PERANAN KONTRAK DALAM BISNIS ??????

  27. PERANAN KONTRAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN BISNIS DALAM DAN LUAR NEGERI • HUKUM PERJANJIAN BERPERAN PENTING DALAM DUNIA BISNIS UNTUK MEMENUHI STANDAR HUKUM INTERNASIONAL DAN TRANSAKSI LINTAS BANGSA-BANGSA.

  28. MENGAPA HUKUM KONTRAK MEMPUNYAI PERANAN PENTING DLM DUNIA BISNIS ??? • HK PERJANJIAN SANGAT MENONJOLKAN SIFAT PERORANGAN • MENIMBULKAN GEJALA HK SBG AKIBAT DR HUBUNGAN HUKUM ANTARA SATU PIHAK DGN PIHAK YG LAINNYA • HK PERJANJIAN BEROBYEK PADA SUATU BENDA YAITU HAK KEBENDAAN • HAK YG TIMBUL DARI HK KONTRAK BERSIFAT TIDAK MUTLAK YAITU HANYA BERLAKU BAGI ORANG YG MENGADAKAN PERJANJIAN • ADANYA PEMILIHAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI PARA PIHAK.

  29. PENGERTIAN PERJANJIANDIATUR DALAM BUKU III KUH PERDATA (BW) TENTANG PERIKATAN YG MELIPUTI PASAL 1313 - 1351 PERJANJIAN ADALAH SUATU PERBUATAN DIMANA SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP SATU ORANG ATAU LEBIH (PASAL 1313 KUH PERDATA)

  30. PERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEM TERBUKA ARTINYA : SETIAP ORANG BOLEH MENGADAKAN PERJANJIAN APA SAJA BAIK YANG SUDAH DITENTUKAN NAMANYA MAUPUN YANG BELUM DITENTUKAN NAMANYA DALAM UNDANG-UNDANG.

  31. AKIBAT DARI SISTEM TERBUKA : • TIMBULNYA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK • TIMBULNYA BERBAGAI BENTUK PERJANJIAN TIDAK BERNAMA DALAM PRAKTEK

  32. PEMBATASAN DARI AKIBAT SITEM TERBUKA : • TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, • KESUSILAAN • KETERTIBAN UMUM BAGI SETIAP BENTUK PERJANJIAN

  33. PENGERTIAN PERIKATAN ??? ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI DI ANTARA DUA ORANG (PIHAK) ATAU LEBIH, YAKNI PIHAK YANG SATU BERHAK ATAS PRESTASI DAN PIHAK LAINNYA WAJIB MEMENUHI PRESTASI, BEGITU JUGA SEBALIKNYA.

  34. BUKU III KUH PERDATA MEMUAT TENTANG PERIKATAN YANG TIMBUL DARI : • PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN • PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM • PENGURUSAN KEPENTINGAN ORANG LAIN YG TIDAK BERDASARKAN PERSETUJUAN (ZAAKWAARNEMIING)

  35. TERJADINYA PERIKATAN : • PERJANJIAN (KONTRAK) • BUKAN DARI PERJANJIAN (DARI UNDANG-UNDANG) PERJANJIAN ADALAH PERISTIWA DI MANA PIHAK YG SATU BERJANJI KEPADA PIHAK YG LAIN UTK MELAKSANAKAN SUATU HAL. DARI PERJANJIAN  PERISTIWA HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH PIHAK. HUBUNGAN HUKUM INI YG DINAMAKAN DGN “PERIKATAN.”

  36. DASAR HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN KUH PERDATA ADA 3 SUMBER : • PERIKATAN YG TIMBUL DARI PERSETUJUAN (PERJANJIAN) • PERIKATAN YANG TIMBUL DARI UNDANG-UNDANG : 1. TERJADI KRN UU SEMATA (MISAL : KEWAJIBAN ORANG TUA UTK MEMELIHARA & MENDIDIK ANAK2, YI. HKM KEWARISAN. 2. TERJADI KRN UU AKIBAT PERBUATAN MANUSIA MENURUT HUKUM TERJADI KRN PERBUATAN YG DIPERBOLEHKAN (SAH) & YG BERTENTANGAN DGN HUKUM (TIDAK SAH). • PERIKATAN TERJADI BUKAN PERJANJIAN, TETAPI TERJADI KRN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD) & PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING)

  37. JENIS-JENIS PERJANJIAN :1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK BERNAMA3. PERJANJIAN OBLIGOR DAN KEBENDAAN4. PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL5. PERJANJIAN CAMPURAN

  38. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK.PERJANJIAN TIMBAL BALIK ADALAH PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN KEDUA BELAH PIHAK BERPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK, CONTOH : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, SEWA MENYEWA, DLL.PERJANJIAN SEPIHAK ADALAH PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN PIHAK YG SATU BERPRESTASI DAN MEMBERI HAK KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MENERIMANYA, CONTOH : HIBAH, HADIAH, DSB

  39. PERJANJIAN BERNAMA ADALAH PERJANJIAN YG SUDAH MEMPUNYAI NAMA TERTENTU YG DIKELOMPOKKAN SBG PERJANJIAN KHUSUS, MISAL : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR.PERJANJIAN TAK BERNAMA ADALAH PERJANJIAN YG TIDAK MEMPUNYAI NAMA TERTENTU DALAM UU, JUMLAHNYA TIDAK TERBATAS.

  40. PERJANJIAN OBLIGOR ADALAH : PERJANJIAN YANG MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN.PERJANJIAN KEBENDAAN ADALAH PERJANJIAN UNTUK MEMINDAHKAN HAK MILIK SUATU BENDA

  41. PERJANJIAN KONSENSUAL ADALAH PERJANJIAN YANG TERRJADINYA BARU TARAF MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN SAJA. TUJUAN PERJANJIAN BELUM TERCAPAI. • PERJANJIAN RIEL ADALAH PERJANJIAN YG TERJADINYA ITU SEKALIGUS REALISASI TUJUAN  PEMINDAHAN HAK.

  42. PERJANJIAN CAMPURAN ADALAH PERJANJIAN DIMANA OLEH UU TELAH DIATUR SECARA KHUSUS DAN MEMUAT UNSUR-UNSUR DARI BERBAGAI PERJANJIAN YG SULIT DIKUALIFIKASIKAN.

  43. ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERJANJIAN MENGANUT ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KONSENSUALISME • ASAS KEBASAN BERKONTRAK • ASAS KONSENSUALISME

  44. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338 : BAHWA SEGALA SESUATU PERJANJIAN YG DIBUAT ADALAH SAH BAGI PARA PIHAK YG MMBUATNYA DAN BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI MEREKA YG MEMBUATNYA.

  45. ASAS KONSENSUALISME : ARTINYA BAHWA PERJANJIAN ITU LAHIR PADA SAAT TERCAPAINYA KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK MENGENAI HAL-HAL YG POKOK DAN TIDAK MEMERLUKAN SESUATU FORMALITAS

  46. ASAS KONSENSUALISME LAZIM DISIMPULKANDALAM PASAL 1320 KUH PERDATA, UTK SAHNYA SUATU PERJANJIAN SIPERLUKAN 4 SYARAT : • KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG MENGIKATKAN DIRI. • CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN • MENGENAI SUATU HAL TERTENTU • SUATU SEBAB YANG HALAL

  47. KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG MENGIKATKAN DIRI. DALAM HAL INI PARA PIHAK HRS SALING SETUJU & SEIA SEKATA. KATA SEPAKAT DPT DIBATALKAN JIKA ADA UNSUR2 PENIPUAN, PAKSAAN & KEKHILAFAN.DI DLM PASAL 1321 KUH PERDATA DINYATAKAN BAHWA TIADA SEPAKAT YG SAH APABILA SEPAKAT ITU DIBERIKAN SECARA KEKHILAFAN ATAU DIPEROLEHNYA DGN PAKSAAN/PENIPUAN.

  48. CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN, ARTINYA BAHWA PARA PIHAK HARUS CAKAP MENURUT HUKUM, YAITU TELAH DEWASA (BERUSIA 21 TAHUN) DAN TIDAK DI BAWAH PENGAMPUAN

  49. MENGENAI SUATU HAL TERTENTU, ARTINYA APA YG AKAN DIPERJANJIKAN HARUS JELAS DAN TERINCI (JENIS, JUMLAH, DAN HARGA) ATAU KETERANGAN TERHADAP OBJEK, DIKETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN TIAP-TIAP PIHAK, SEHINGGA TDK AKAN TERJADI SUATU PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK.

More Related