ASPEK HUKUM BISNIS

1. ASPEK HUKUM BISNIS Pengertian tentang Hukum Dr. Murni,SH.,MHum

2. PengertianHukum • Leon Duguit,”hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, yang berdaya laku pada saat tertentu, sehingga jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakkan pelanggaran itu” • John Austin,” hukum semata-mata sebagai perintah dari penguasa • E.Utrecht,”himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, karena itu harus ditaati” • Sifat hukum: mengatur dn memaksa orang supaya mentaati.

3. AsasHukum • Undang-undang tidak berlaku surut ( asas non retroaktif) • Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih kuat (superior - inferior) • Undang-undang yang mengatur hal khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum (specialis – generalis) • Undang-undang yang mengatur kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (posteriori – apriori)

4. TujuanHukum • Subekti: menyelenggarakanketertibandankeadilan • Apeldoorn: mengaturpergaulanhidupmanusiasecaradamai • Van kan: menjaminkepastianhukumdalammasyarakat • Hukummengaturhubunganhukumantaraorang-orang (individu) danmasyarakat. • Bentukhubunganhukum: hubunganjualbeli, perkawinan, perjanjian, kontrak, kewarisan, sewamenyewa, utangpiutangdll. • Hukumakandapatdikenalijikaseseorangmelanggarhukumitu, jaitujikaberhadapandenganpolisi, hakim, jaksa, penegakhukumlainnya.

5. Bentuk hubungan hukum • HUBUNGAN HUKUM • Hubungan jual beli, perkawinan, perjanjian, kontrak, kewarisan, sewa menyewa, utang piutang, pencurian, pembunuhan dll WUJUD HUKUM • Hukum akan dapat dikenali jika seseorang melanggar hukum itu, jaitu jika berhadapan dengan polisi, hakim, jaksa, penegak hukum lainnya. HUKUM ITU ABSTRAK

6. SumberHukum • Sumber hukum dapat dibedakan sumber hukum materiil dan formil • Sumber hukum materiil: faktor yang membantu dalam pembentukan hukum, seperti, sosial ekonomi, politik, adat istiadat, norma, sejarah, peristiwa dalam masyarakat. • Sumber hukum formil: peraturan perundang-undangan, kebiasaan (Code of conduct), keputusan hakim (jurisprudensi), traktat (treaty), pendapat sarjana hukum (doktrin)

7. SubjekHukum • Subjekhukumadalahsegalasesuatu yang menuruthukumdapatmenjadipendukunglahirnyahakdankewajiban. • Subjekhukumterdiridarinatuurlijkpersoon (orang) danrechtspersoon (badanhukum). • Dalampandanganhukumsetiaporangmempunyaikedudukan yang samadandapatmenjadipendukunghakdankewajiban, sehinggasetiaporangberhakuntukmelakukanperbuatanhukum yang dikehendakinya.

8. Pengecualian Pasal 2 KUHPerdata, yakni: • bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk II KUH Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. • Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum menikah. • Orang yang berada dalam pengampuan (curatele) yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros

9. BadanHukum • BadanHukumadalahsuatu yang olehhukumdianggapmemilikibadan yang dapatmelakukanperbuatanhukumsesuaidengantujuantertentu. Syarat-syaratuntukdapatdisebutsebagaibadanhukum: (TeoriKekayaanbertujuan) 1.Memiliki kekayaanygterpisahdarikekayaananggotanya. 2. HakdanKewajibanbadanhukumterpisahdarihakdankewajibanparaanggotanya. • BadanHukumterbagiatasduamacam : a. BadanHukumPrivat, seperti PT, Koperasi, Yayasandsb. b. BadanHukumPublik, seperti Negara, daninstansipemerintah.

10. TeoriBadanHukum • Ada empat teori yg digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subyek hukum. Yaitu : 1. Teori Fictie 2. Teori Kekayaan Bertujuan 3. Teori Pemilikan 4. Teori Organ

11. ObjekHukum • Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. • Objek Hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. • Objek hukum dibedakan dalam : - Benda berwujud dan tidak berwujud - Benda bergerak dan tidak bergerak

12. PerbuatanHukum • Perbuatanhukumadalahsetiapperbuatanatautindakansubjekhukumygmempunyaiakibathukum, danakibathukumitumemangdikehendakiolehsubyekhukum. MisalnyaSewamenyewa, jual-beli, hibah, nikah, dsb. • PerbuatanHukumterdiriatasduajenis, yaitu : 1. Perbuatanhukumbersegisatu, yaituperbuatanhukumygdilakukanolehsatupihaksaja, misalnyapemberianwasiat, pengakuananak, dsb. 2. Perbuatanhukumbersegidua, yaituperbuatanhukumygdilakukanolehduapihakataulebih, misalnyaperjanjian.

13. Akibat Hukum Adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subyek hukum

14. Hukum Bisnis (business law) • Bisnis:perusahaan, urusan, atau usaha • Bisnis adalah organisasi yg menyediakan barang dan jasa yg bertujuan untuk mendapat keuntungan (profit motive) • Tujuan dari hukum bisnis adalah adanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

15. Wan prestasi Wanprestasi, diatur dalam pasal 1366 KUHPer, yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yg dpt diperoleh atas lewatnya batas waktu.

16. Perbuatanmelawanhukum PerbuatanMelawanHukum (onrechtmatigedaad), diaturdalampasal 1365 KUHPer, adalahsuatuperbuatanseseorangygmengakibatkankerugianterhadapygsebelumnyatidakdiperjanjikan, tetapidiaturdidalamundang-undangsehinggaiadiwajibkanmenggantikerugian. Suatuperbuatandigolongkanmelawanhukumapabila : 1. Setiapperbuatanataukealpaanygmenimbulkanpelanggaranterhadaporang lain, ataubertentangandengankewajibanhukumsipelaku. 2. Melanggarbaikterhadapkesusilaanmaupunkelayakandalampergaulanmasyarakatterhadaporang lain, ataubendamilikorang lain.

17. Lahirnya perikatan • Perikatan yang lahir dari perjanjian diatur Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata, meliputi: ketentuan umum, syarat-syarat sahnya perjanjian; akibat perjanjian, dan penafsiran • Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.“ -> Pacta sun servanda

18. Hukum kontrak (contract of law atau overeenscomstrecht) adalahperangkathukum yang hanyamengaturaspektertentudaripasardanmengaturjenisperjanjiantertentu." (Lawrence M. Friedman) • Hukumkontrakadalahsebagaiaturanhukum yang berkaitandenganpelaksanaanperjanjianataupersetujuan (Michael D. Bayles). Pendapatinimengkajihukumkontrakdaridimensipelaksanaanperjanjian yang dibuatolehparapihak. hukumkontrakadalah • "Rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-wargahukum." (Ensiklopedia Indonesia)

19. "Rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-wargahukum." (Ensiklopedia Indonesia) Tampaknya, definisiinimenyamakanpengertianantarakontrak (perjanjian) denganpersetujuan, padahalantarakeduanyaadalahberbeda. Kontrak (perjanjian) merupakansalahsatusumberperikatan, sedangkanpersetujuansalahsatusyaratsahnyakontrak, sebagaimana yang diaturdalam Pasal1320 KUH Perdata. • Maka, hukumkontrakadalah "Keseluruhandarikaidah-kaidahhukum yang mengaturhubunganhukumantaraduapihakataulebihberdasarkankatasepakatuntukmenimbulkanakibathukum.

20. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah market. Di dalam berbagai market tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, beli sewa , leasing, dan lain-lain.

21. Subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang,sedangkan debitur adalah orang yang berutang. • Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari: • a. memberikan sesuatu, • b. berbuat sesuatu, dan • c. tidak berbuat sesuatu.

22. AsasHukumKontrak Di dalamhukumkontrakdikenal lima asaspenting, yaitu: 1. Asaskebebasanberkontrak (freedom of contract), Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semuaperjanjian yang dibuatsecarasahberlakusebagaiundang-undangbagimereka yang membuatnya." Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihakuntuk: a. membuatatautidakmembuatperjanjian, b. mengadakanperjanjiandengansiapa pun, c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan d. menentukanbentuknyaperjanjian, yaitutertulisataulisan. 2. Asas konsensualisme, salahsatusyaratsahnyaperjanjian, yaituadanyakesepakatan (konsensus) darikeduabelahpihak. Kesepakatanmerupakanpersesuaianantarakehendakdanpernyataan yang dibuatolehkeduabelahpihak. 3. Asaspactasuntservanda, asasinidapatdisimpulkandalamPasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuatsecarasahberlakusebagaiundang-undang.“

23. 4. Asas Iktikad Baik (Goede the trouw) Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasa( 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.“ Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

24. Asas kepribadian (personalitas) 5. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

25. Syaratsahnyakontrak Syarat sahnya suatu kontrak ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : 1. kesepatan para pihak ; 2. kecakapan/ kewenangan para pihak ; 3. perihal tertentu ; 4. kausa yang legal ;

26. Prestasidan Wan prestasi Prestasiatau yang dalambahasaInggrisdisebutjugadenganistilah “performance” dalamhukumkontrakdimaksudkansebagaisuatupelaksanaanhal-hal yang tertulisdalamsuatukontrakolehpihak yang telahmengikatkandiri Prestasiadalahseperti yang disebutkandalam pasal 1234 KUH Perdata, yaituberupa : 1. Memberikansesuatu; 2. Berbuatsesuatu; 3. Tidakberbuatsesuatu. Wanprestasi, atau pun yang disebutjugadenganistilahbreach of contract yang dimaksudkanadalahtidakdilaksanakanprestasiataukewajibansebagaimanamestinya yang dibebankan oleh kontrak

27. Timbulnya Wan Prestasi (IngkarJanji) Wanprestasitimbuldaripersetujuan (agreement). Artinyauntukmendalilkansuatusubjekhukumtelahwanprestasi, harusadalebihdahuluperjanjianantarakeduabelahpihaksebagaimanaditentukandalamPasal 1320 KUHPerdata: “Supayaterjadipersetujuan yang sah, perludipenuhiempatsyarat: kesepakatanmereka yang mengikatkandirinya; kecakapanuntukmembuatsuatuperikatan; suatupokokpersoalantertentu; suatusebab yang tidakterlarang.” Wanprestasiterjadikarenadebitur (yang dibebanikewajiban) tidakmemenuhiisiperjanjian yang disepakati, seperti: a. tidakdipenuhinyaprestasisamasekali, b. tidaktepatwaktudipenuhinyaprestasi, c. tidaklayakmemenuhiprestasi yang dijanjikan.

28. Terimakasih wassalam