ASPEK HUKUM DALAM BISNIS

1. ASPEK HUKUM DALAM BISNIS Hani Subagio, SH.,KN.,MM.Legal Drafter, Consultan and Lawyerhaniupn@yahoo.com/www.hanisubagio.multiply.com08112694711/087891177900 haniupn@yahoo.com

2. TUJUAN Setelah mendapat kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis, mahasiswa mengenal hukum secara umum dan meningkat kemampuan dalam bidang ekonominya karena ditunjang pengetahuan ekonomi dipandang dari sudut hukum bisnis haniupn@yahoo.com

3. Pendahuluan • Subyek dan Obyek Hukum • Hukum Perjanjian • Hukum Benda • Lembaga Pembiayaan • Pasar Modal • Hak atas Kekayaan Milik Intelektual • Perlindungan Konsumen • Kepailitan • Hukum Asuransi • Penyelesaian Sengketa Bisnis MATERI POKOK BAHASAN haniupn@yahoo.com

4. MANUSIA ---- KEPENTINGAN ---- MANUSIA KONFLIK KAEDAH/NILAI haniupn@yahoo.com

5. haniupn@yahoo.com

6. ILMU PENGETAHUAN • KAIDAH • NILAI-NILAI • KEPUTUSAN PENGUASA • KEBIASAAN • PETUGAS • DISIPLIN APAKAH HUKUM ITU haniupn@yahoo.com

7. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia. TUJUAN HUKUM haniupn@yahoo.com

8. Hukum (berdasarkan isinya) diklasifikasi menjadi: • Hukum Publik • Hukum Private • Hukum Publik: Mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat negara atau antara negara dengan warga negaranya. • Hukum Private (Perdata): Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. haniupn@yahoo.com

9. UNDANG-UNDANG • PERATURAN LAIN • KEBIASAAN • YURISPRUDENSI • PERJANJIAN • DOKTRIN SUMBER HUKUM haniupn@yahoo.com

10. Subyek Hukum: Segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum Subyek hukum terdiri dari: • Manusia • Badan Hukum haniupn@yahoo.com

11. Kecakapan manusia dapat dilihat dari: (Pasal 1330 KUHPer) • Dewasa • Tidak dibawah pengampuan Badan Hukum dibedakan menjadi: • Badan hukum Publik (Pemerintah, BUMN/D, dll) • Badan hukum Private (PT, Koperasi, yayasan, dll) haniupn@yahoo.com

12. Setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.(UUno. 3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan) PERUSAHAAN haniupn@yahoo.com

13. Persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Unsur Persekutuan Perdata: • Adanya inbreng (uang, barang atau tenaga/pikiran) • Adanya pembagian keuntungan PERSEKUTAN PERDATA haniupn@yahoo.com

14. Persekutuan perdata dengan menggunakan nama bersama. Hal penting dari Firma: • Menjalankan usaha bersama • Menggunakan nama bersama • Tanggung jawab sekutu pribadi untuk keseluruhan PERSEKUTUAN FIRMA haniupn@yahoo.com

15. Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. CV mempunyai 2 sekutu: • Sekutu Komplementer (aktif) • Sekutu Komanditer (pasif) Perbedaan CV dan Firma: • Syarat pembentukan dan pendirian • Jumlah sekutu • Tanggung jawab sekutu • Kepailitan Persekutuan Komanditer (Comanditaire Venootschaaf= CV) haniupn@yahoo.com

16. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya PERSEROAN TERBATASUU No. 40/2007 haniupn@yahoo.com

17. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri • Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki STATUS BADAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB haniupn@yahoo.com

18. Perbuatan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. • Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Perbuatan Hukum Perseroan Setelah Didirikan tetapi Sebelum Memperoleh Status Badan Hukum haniupn@yahoo.com

19. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. • Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan. • RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum haniupn@yahoo.com

20. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.(Pasal 31) • Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) • Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. • Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Modal dan Saham haniupn@yahoo.com

21. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. • Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. • Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Modal dan Saham haniupn@yahoo.com

22. Penggabungan dan peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. • Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud apda ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Penggabungan & Peleburan haniupn@yahoo.com

23. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. • Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. • Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut. • Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Pengambilalihan haniupn@yahoo.com

24. Pemisahan dapat dilakukan dengan cara: • Pemisahan murni, atau • Pemisahan tidak murni (spin-off) • Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum • Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. Pemisahan haniupn@yahoo.com

25. Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: • Perseroan, Pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan • Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan • Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha • Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 • Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan haniupn@yahoo.com

26. YAYASAN PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM (UU NO. 16/2001) Terdiri atas kekayaan yg dipisahkan Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan Tujuan bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan Yayasan tidak memiliki anggota haniupn@yahoo.com

27. PEMBINA • PENGURUS • PENGAWAS ORGAN YAYASAN haniupn@yahoo.com

28. Keputusan Anggaran Dasar • Mengangkat dan henti pengurus dan pengawas • Menetapkan kebijakan umum • Pengesahan program kerja dan anggaran • Keputusan pengabungan, pembubaran yayasan PEMBINA haniupn@yahoo.com

29. MELAKSANAKAN PENGURUSAN YAYASAN • MEWAKILI YAYASAN DIDALAM DAN LUAR PENGADILAN PENGURUS haniupn@yahoo.com

30. Jangka waktu AD berakhir • Tujuan tercapai atau tidak tercapai • Putusan pengadilan denganalasan: • Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan • Dinyatakan pailit PEMBUBARAN YAYASAN haniupn@yahoo.com

31. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. UU Nomor 25 tahun 1992 KOPERASI haniupn@yahoo.com

32. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka • Pengelolaan dilakukan secara demokratis • Pembagian SHU secara adil • Pemberian balas jasa sesuai modal • Kemandirian PRINSIP KOPERASI haniupn@yahoo.com

33. RAPAT ANGGOTA pemegang kekuasaan tertinggi dilaksanakan min 1 kali setahun keputusan scr musyawarah mufakat • PENGURUS KOPERASI • PENGAWAS PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI haniupn@yahoo.com

34. SIMPANAN POKOK • SIMPANAN WAJIB • DANA CADANGAN • HIBAH SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya, penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku ybs. MODAL KOPERASI haniupn@yahoo.com

35. PERBEDAAN KOPERASI DGN BADAN USAHA LAIN haniupn@yahoo.com

36. Pengertian Benda • Benda adalah obyek hukum. • Sesuai pasal 499 KUHPerdata, benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. • Jenis benda dibedakan menjadi; • Benda berwujud dan benda tak berwujud • Benda bergerak dan benda tak bergerak • Benda yang dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis • Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. haniupn@yahoo.com

37. Benda bergerak, dibedakan menjadi; • Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUHPer) artinya benda yang dapat dipindahkan atau pindah dengan sendirinya. Contoh: Meja, kursi, mobil, dll. • Benda bergerak karena Undang-Undang (pasal 511 KUHPer) artinya hak-hak atas benda yang bergerak. Contoh : Hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian, dll. • Benda tak bergerak, dibedakan menjadi; • Benda tak bergerak karena sifatnya. Contohnya: Tanah dan yang melekat diatasnya. • Benda tak bergerak karena tujuannya. Contohnya mesin alat-alat yang dipakai oleh pabrik. • Benda tak bergerak menurut Undang-Undang, maksudnya berwujud hak-hak atas benda yang tak bergerak. Contoh: Hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai benda tak bergerak, hipotik, dll. haniupn@yahoo.com

38. Arti penting pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak haniupn@yahoo.com

39. Hak Kebendaan (Zakelijkrecht): Hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. • Sifat hak kebendaan, yaitu; • Merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. • Merupakan hak yang mengikuti, artinya hak itu mengikuti bendanya. • Hak yang lebih dulu ada, tingkatnya lebih tinggi. • Hak terlebih dahulu (droit de preference). • Hak untuk memindahkan hak kebendaan dapat secara sepenuhnya. haniupn@yahoo.com

40. Asas Hukum Benda, antara lain; • Merupakan hukum pemaksa, artinya tidak dapat disimpangi. • Dapat dipindahkan. • Asas Individuliteit, obyeknya adalah barang yang dapat ditentukan. • Asas Totaliteit, hak melekat atas seluruh bendanya. • Asas prioriteit, artinya kewenangan penuh. • Asas publiciteit, artinya penyerahan benda tak bergerak dengan pendaftaran haniupn@yahoo.com

41. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 570 KUHPer). Ciri-ciri hak milik, antara lain; Hak induk dari hak kebendaan lain. Hak yang selengkap-lengkapnya. Tetap sifatnya, tidak kalah karena hak kebendaan lain. Mengandung inti dari semua hak kebendaan yang lain, hak kebendaan lain hanya bagian dari hak milik. haniupn@yahoo.com

42. Pendakuan (toeiigening) • Ikutan (natrekking) • Kadaluarsa (verjaring) • Pewarisan (erfopvolging) • Penyerahan (levering) Cara memperoleh hak milik (pasal 584 KUHPer), antara lain; haniupn@yahoo.com

43. Sifat memperoleh hak milik, yaitu; • Dapat secara asli (originair) • Dapat secara derivatief (berasal dari orang lain). • Cara hilangnya hak milik, karena; • Pindah pada orang lain. • Hapusnya benda. • Pemilik melepas haknya. • Hak milik bersama (medeeigendom), dibedakan • Hak milik bersama yang bebas, misalnya harta perkawinan. • Hak milik bersama yang terikat, misalnya dalam badan hukum. haniupn@yahoo.com

44. Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu (pasal 1150 KUHPer). • Hak gadai mempunyai beberapa sifat antara lain; • Hak gadai bersifat accessoir (tambahan dari perjanjian pokok). • Hak gadai bersifat memberi jaminan. • Hak gadai tidak termasuk hak memakai, hak menikmati atau memungut hasil barang. • Syarat mengadakan hak gadai untuk benda berwujud dan hak piutang atas bawa, yaitu; • Ada perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan. • Barang yang digadaikan harus lepas atau di luar kekuasaan pemberi gadai. haniupn@yahoo.com

45. Hak pemegang hak gadai; • Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat menjual benda gadai dengan cara di muka umum, dan syarat yang lazim. Kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. • Pemegang gadai berhak atas biaya pemeliharaan. • Hak untuk menahan barang apabila ada beberapa piutang atas barang tersebut (hak retentie). • Kewajiban pemegang gadai adalah; • Bertanggungjawab atas hilangnya barang, merosotnya nilai jual barang apabila akibat kelalaiannya. • Tidak boleh menyalahgunakan barang gadai. • Gadai bisa terhapus jika; • Hutang pokoknya telah dibayar/lunas. • Barang gadai telah keluar dari kekuasaan pemegang gadai. haniupn@yahoo.com

46. PERJANJIAN • SUATU PERISTIWA DIMANA SESEORANG BERJANJI KEPADA SESEORANG LAIN ATAU DIMANA DUA ORANG ITU SALING BERJANJI UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU HAL. • (pasal 1313 KUHPer) • SESUATU HAL ITU ADALAH PRESTASI • (WANPRESTASI) • PRESTASI dapat berupa: • Menyerahkan sesuatu • Melakukan sesuatu • Tidak melakukan sesuatu haniupn@yahoo.com

47. Unsur Perjanjian • Essentialia, artinya syarat sahnya perjanjian. • Naturalia, artinya lazimnya melekat pada perjanjian. • Accidentalia, artinya yang harus disebut tegas • SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (pasal 1320 KUHPer) • Kesepakatan kedua belah pihak • Kecakapan kedua belah pihak • Sesuatu hal yang tertentu • Sebab yang halal (UU, ketertiban umum, kesusilaan) haniupn@yahoo.com

48. Asas dalam perjanjian, antara lain; • konsensualisme, artinya persesuaian kehendak. • Kekuatan mengikat. • Kebebasan berkontrak. • Hapusnya perjanjian; • Pembayaran. • Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsignasi atau penitipan. • Novasi. • Kompensasi. • Percampuran Hutang. • Penghapusan Hutang. • Lenyapnya barang yang menjadi hutang. • Hapusnya perjanjian karena lapau waktu. haniupn@yahoo.com

49. Ingkar janji (Wanprestasi) • Debitur sama sekali tidak penuhi perikatan. • Debitur terlambat memenuhi. • Debitur keliru/tidak pantas memenuhi perikatan • FORCE MAJEUR atau OVERMACHT atau keadaan memaksa, yaitu; • Bencana alam. • Kehilangan • Keadaan di luar kemampuan haniupn@yahoo.com

50. Keadaan memaksa (force majeur) • Tiga unsur yang harus dipenuhi; • Tidak penuhi prestasi. • Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur. • Faktor penyebab tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. • Akibat keadaan memaksa; • Kreditur tidak dapat menuntut perikatan dipenuhi. • Tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak dapat menuntut. • Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian. • Prestasi gugur (pada perjanjian timbal balik). haniupn@yahoo.com