1 / 9

MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA

MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA. MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI. MENDISKRIPSIKAN SUASANA KEBA TINAN KONSTITUSI YANG PERTAMA. MENGANALISIS HUBUNGAN PROKLA MASI DENGAN UUD 1945. TUJUAN. MENUNJUKKAN SIKAP POSITIP TER HADAP MAKNA PROKLAMASI KEMER

powa
Download Presentation

MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI MENDISKRIPSIKAN SUASANA KEBA TINAN KONSTITUSI YANG PERTAMA MENGANALISIS HUBUNGAN PROKLA MASI DENGAN UUD 1945 TUJUAN MENUNJUKKAN SIKAP POSITIP TER HADAP MAKNA PROKLAMASI KEMER DEKAAN DAN SUASANA KEBATINAN KONSTIYUSI YANG PERTAMA

  2. MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI TIDAK DATANG TIBA-TIBA PROKLAMASI KEMERDEKAAN PERJUANGAN PANJANG PENDORONGNYA PENJAJAHAN BANGSA BARAT YANG MENIMBULKAN PENDERITAAN KEINGINAN UNTUK MERDEKA KERJA RODI TANAM PAKSA ADU DOMBA

  3. BEBAS MENENTUKAN NASIB & HARI DEPANNYA SENDIRI MERDEKA BERARTI MEMBANGUN PUNCAK PERJUANGAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN BAGI BANGSA INDONESIA MERDEKA BERARTI BERDIRINYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (POLITIS) JEMBATAN EMAS UNTUK MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR PENJEBOLAN HUKUM KOLONIAL DAN DIGANTI DG HUKUM NASIONAL (YURIDIS)

  4. MENDISKRIPSIKAN SUASANA KEBA TINAN KONSTITUSI YANG PERTAMA KONSTITUSI PENGERTIAN ISTILAH GROUNDWET (BELANDA) KESELURUHAN DARI PERATURAN BAIK YANG TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG MENGATUR BAGAIMANA PEMERINTAHAN NEGARA DILAKSANAKAN GROUND (DASAR) UUD WET (UNDANG-UNDANG)

  5. KONSTITUSI NEGARA INDONESIA UUD 1945 DISYAHKAN OLEH PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 SIDANG BPUPKI I 28/5 S.D 1/6-1945 SIDANG BPUPKI II 10 S/D 17 JULI-1945 PANITIA 9 22 JUNI 1945 KONSEP DASAR NEGARA KONSEP HUKUM DASAR NEGARA (UUD) PIAGAM JAKARTA (JAKARTA CHARTER)

  6. KRONOLOGIS PERUMUSAN UUD 1945 JEPANG BERJANJI UNTUK MEMBERIKAN KEMERDEKAAN TGL 1 MARET 1945 DIUMUMKAN BENTUK BPUPKI JEPANG TERDESAK DALAM PERANG 29 APRIL 1945 BPUPKI DIRESMIKAN KONSEP DASAR NEGARA 28 MEI S.D. 1 JUNI 1945 SIDANG BPUPKI I DIBENTUK PANITIA 8 (MENAMPUNG ASPIRASI) DIBENTUK PANITIA 9 22 JUNI 1945 SIDANG PANITIA 9 PIAGAM JAKARTA 10 S.D 17 JULI 1945 SIDANG BPUPKI II KONSEP HK.DASAR NEG 7 AGUSTUS 1945 BPUPKI DIBUBARKAN DIBENTUK PPKI (21 ORANG) 18 AGUSTUS 1945 SIDANG PPKI(26 ORANG) UUD 1945 DISYAHKAN

  7. SIDANG BPUPKI I 28/5 S.D 1/6-1945 KONSEP DASAR NEGARA Mr.SOEPOMO Mr.MUH.YAMIN Ir.SOEKARNO 1.PERSATUAN 2.KEKELUARGAAN 3.KESEIMBANGAN LAHIR BATIN 4.MUSYAWARAH 5.KEADILAN SOSIAL 1.KEBANGSAAN INDONESIA 2.INTERNASIONALISME ATAU PERIKEMANUSIAAN 3.MUFAKAT ATAU DEMOKRASI 4.KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.KE-TUHANAN YANG MAHA ESA 1.PERI KEBANGSAAN 2.PERI KEMANUSIAAN 3.PERI KE-TUHANAN 4.PERI KERAKYATAN 5.KESEJAHTERAAN RAKYAT

  8. Ir.SOEKARNO (KETUA) • Drs.MUH HATTA • Mr.A.A. MARAMIS • K.H. WAHID HASYIM • ABDUL KAHAR MUZAKIR • ABIKUSNO TJOKROSUJOSO • HAJI AGUS SALIM • Mr. ACHMAD SUBARDJO • Mr. MUHAMMAD YAMIN PANITIA 9 22 JUNI 1945 • KE-TUHANAN DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK – PEMELUKNYA • KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB • PERSATUAN INDONESIA • KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN • KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH INDONESIA PIAGAM JAKARTA

  9. SIDANG PPKI 18 AGUSTUS 1945 PERUBAHAN PENTING HASIL SIDANG DEMI PERSATUAN & KESATUAN • MENETAPKAN DAN MENGESAHKAN UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA • MEMILIH Ir.SOEKARNO SEBAGAI PRESIDEN DAN Drs.MOH.HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN • SEBELUM TERBENTUKNYA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, PEKERJAAN PRESIDEN UNTUK SEMENTARA WAKTU DIBANTU OLEH KOMITE NASIONAL • SILA I PANCASILA DALAM PIAGAM JAKARTA DENGAN MENGHILANGKAN KALIMAT “DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK – PEMELUKNYA” SEHINGGA MENJADI : KETUHANAN YANG MAHA ESA • PASAL 6 UUD DENGAN MENGHILANGKAN KATA “YANG BERAGAMA ISLAM” SEHINGGA MENJADI : PRESIDEN IALAH ORANG INDONESIA ASLI. • PASAL 29 DENGAN MENGHILANGKAN KALIMAT “DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK – PEMELUKNYA” SEHINGGA MENJADI : NEGARA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

More Related