220 likes | 653 Views
Assalamualaikum wr.wb. Universitas Negeri Surabaya. Nama : Z eti Arina Nim : 124254076. Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia. BAB 1 PENDAHULUAN. Latar Belakang Masalah
E N D
UniversitasNegeri Surabaya Nama :Zeti Arina Nim : 124254076
BAB 1PENDAHULUAN LatarBelakangMasalah Pemilihanumum (pemilu) merupakansalahsatusaranademokrasi. Pestademokrasi yang merupakanperwujudantatanankehidupannegaradanmasyarakat yang berkedaulatanrakyat, pemerintahandaridanuntukrakyat. Pemilihanumumtelahdianggapmenjadiukurandemokrasikarenarakyatdapatberpartisipasimenentukansikapnyaterhadappemerintahandannegaranya. Pemilumemilikifungsiutamadalamhalsirkulasielit yang teraturdanberkesinambungan. Sebuahkepemimpinan yang lama tanpadibatasiperiodetertentu, dapatmenjuruspadapadakepemimpinan yang korupdansewenang-wenang.
B. Rumusan Masalah • Bagaimana perkembangan pelaksanaan pemilu di indonesia pada saat ini? • Bagaimana peran warga negara dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia? • Bagaimana upaya meningkatkan peran serta warga dalam pemilu yang demokratis?
C.Tujuan Penulisan • Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pemilu di Indonesia • Untuk mengetahui peran warga negara dalam pemilu di Indonesia • Untuk mengetahui upaya-upaya meningkatkan peran serta warga negara dalam pemilu yang demokratis
D. Manfaat Penulisan • Untuk mengetahui perkembangan pemilu dan pelaksanaannya di Indonesia • Mampu memahami dan mengetahui peran warga negara dalam pemilu • Mewujudkan partisipasi politik, khususnya dalam hal pemilu
BAB IIKAJIAN PUSTAKA • Dalam setiap kehidupan bermasyarakat, Pemilu mempunyai arti yang sangat penting, bahkan dapat di katakan menempati posisi sentral. Pemiluadalahsaranapelaksanaankedaulatanrakyatdalamnegarakesatuan RI yang berdasarkanPancasiladan UUD 1945. • Pemilihanumum di Indonesia menganutasas "Luber" yang merupakansingkatandari "Langsung, Umum, BebasdanRahasia".
Langsungberarti: pemilihdiharuskanmemberikansuaranyasecaralangsungdantidakbolehdiwakilkan. • Umumberarti: pemilihanumumdapatdiikutiseluruhwarganegara yang sudahmemilikihakmenggunakansuara. • Bebasberarti : pemilihdiharuskanmemberikansuaranyatanpaadapaksaandaripihakmanapun, kemudian • Rahasiaberartisuara yang diberikanolehpemilihbersifatrahasiahanyadiketahuiolehsipemilihitusendiri
PelaksanaanPemiludi Indonesiamenggunakan sistem proposional dan sistem distrik serta didasarkanpadalandasanberikutini : 1. landasan Ideal yaituPancasila 2.landasanKonstitusionalyaitu UUD 1945 3. landasanOperasionalyaitu GBHN yang berupaketetapan-ketetapan MPR sertaperaturanperundang-undanganlainnya
BAB IIIPEMBAHASAN Perkembangan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Pemilihanumumdiadakansebanyak 10 kali yaitutahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.
Pemilu 1955 • Pemilupertamadilangsungkanpadatahun 1955 danbertujuanuntukmemilihanggota-anggota DPR danKonstituante. 2. Pemilu 1971 • Pemiluberikutnyadiselenggarakanpadatahun 1971, tepatnyapadatanggal 5 Juli 1971. PemiluiniadalahPemilupertamasetelahordebaru, dandiikutioleh 10 partaipolitik. 3. Pemilu 1977-1997 • Pemilu-Pemiluberikutnyadilangsungkanpadatahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-PemiluinidiselenggarakandibawahpemerintahanPresidenSoeharto, diikutioleh 3 partaipolitikyaitu PPP, PDI dan GOLKAR Pemilu-Pemiluiniseringkalidisebutdengan "PemiluOrdeBaru".
4. Pemilu1999 • Pemiluberikutnya, sekaligusPemilupertamasetelahruntuhnyaordebaru, yaituPemilu 1999 dilangsungkanpadatahun 1999 (tepatnyapadatanggal 7 Juni 1999) di bawahpemerintahanPresiden BJ Habibiedandiikutioleh 48 partaipolitik. 5. Pemilu2004 • PemilihanUmum Indonesia 2004 adalahpemilupertama yang memungkinkanrakyatuntukmemilihpresidensecaralangsung. Padapemiluini, rakyatdapatmemilihlangsungpresidendanwakilpresiden (sebelumnyapresidendanwakilpresidendipiliholeh MPR yang anggota-anggotanyadipilihmelaluiPresiden). Pemiluinidiikutioleh 24 partaipolitik.
6. Pemilu2009 • Pilpres 2009 diselenggarakanpada 8 Juli 2009. PasanganSusiloBambangYudhoyono-Boedionoberhasilmenjadipemenangdalamsatuputaranlangsungdenganmemperolehsuara 60,80%, mengalahkanpasangan Megawati Soekarnoputri-PrabowoSubiantodan Muhammad JusufKalla.
B.Peran Warga Negara Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu di Indonesia • Peranwarganegaradibidangpolitiksangatpenting, karenauntukmewujudkankebebasanmengeluarkanpikirandanpendapat, sertakebebasanberserikat. Kebebasantersebutmerupakanfaktorpenentuuntukmenumbuhkankehidupanpolitik yang demokratis. • Partisipasiiniakanterwujuddalamkegiatannyataapabilaterpenuhiolehtigafaktorpendukung, yaitu : (1). AdanyaKemampuan, (2). AdanyaKemauan, (3). adanyakesempatan.
Bentukpartisipasimasyarakatdapatdiwujudkanbaiksecaraperoranganmaupunterorganisasidansecaraberkelanjutanatausesaatsaja. Untukinididalammewujudkanpartisipasimasyarakatdalamsuatukegiatanmakaharusditetapkanstrategiapa yang dilakukan. • PartisipasiwarganegaradalamPemilutidak bisadilupakanhubungannyadengankelompokmasyarakat yang tidakmenggunakanhak-nyauntukmemilihataudalambahasapopulernyaGolput. MasalahGolonganPutih (Golput) seringmenjadiwacana yang hangatdankrusial.
Kelompokgolputatau orang yang tidakmemilihdalampemiludi bedakanmenjadi 3: • Pertama: orang yang tidakmemilih, tidakmengunakanhakpilihnyajkarenasengajasecarasadarsebagaibentuk rasa kecewadantidakpercayakepadapartaipolitikataufigur-figur yang tampildalamPemilu • Kedua: yang tidakmemilihkarenatidakterdaftardantidakmendapatsuratpanggilanuntukmemilih . • Ketiga: orang yang tidakmemilihkarenaada unsure keterpaksaan yang berkaitandenganaktivitasnya. Sepertipekerjaan yang tidakbisaditinggalkan, sedangkanlokasisulitterjangkau, dalamperjalanandimanawaktunyatidakdimungkinkanuntukmemilih.
C.Upaya Untuk Meningkatkan Peran Serta Warga Negara Dalam Pemilu Yang Demokratis Pendidikanmerupakanhal yang sangatpentinguntukmenimbulkanefekpemilu yang baik. dengandemikianperananpartaipolitiksangatbesardalammemberikanpendidikanpolitikbagianggotanya, sepanjangmotivasi yang diberikankepadaparapesertapemilutidakhanyauntukkepentinganpolitik sertauntukmencarikemenangandalampemilutetapimemberikanpendidikanpolitik yang benarkepadamasyarakatdengankualitaspemilutermasukpartisipasimasyarakatdapatmeningkat.
menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan melaksanakan Pemilu sesuai dengan asas-asas Pemilu. • Kita sebagaimasyarakatharusikutberpartisipasiuntukmengkajikeputusanMahkamahKonstitusidalammenyelesaikankasus-kasuspemillu agar tidakmenyimpangdariperaturanhukum yang berlaku. • Calon-calonpadapemilujugaharuskomitmenuntukbenar-benartidakmelakukanpraktek money politikdanapabilaterbuktimelakukanmakaseharusnyadidiskualifikasisaja. • membentukbadankhususindependenuntukmengawasaicalon-calonpemilu agar menaatiperaturanterutamauntuktidakmelakukanmoney politic.
BAB IVPENUTUP A. Kesimpulan Pemilihanumum (pemilu) merupakansalahsatusaranademokrasi. Pestademokrasi yang merupakanperwujudantatanankehidupannegaradanmasyarakat yang berkedaulatanrakyat, pemerintahandaridanuntukrakyat. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia mengalami perkembangan dari Pemilu pertama tahun 1955 sampai tahun 2009. Dalam pelaksanaan pemilu, partisipasi atau peran serta warga negara sangat penting karena untukmewujudkankebebasanmengeluarkanpikirandanpendapat, sertakebebasanberserikat dan berguna untukkeberlangsungandemokrasi di Negara ini. Salah satu yang dapatmemberikanpemahamandankesadaranpentingnyapemiluadalahmemberikanmotivasidengansosialisasi, pendidikanpolitikmasyarakat agar adakemauandanmemilikikemampuansertapadamasyarakatdiberikankesempatanuntukberpartisipasi yang sebesar-besarnya.
B. Saran Pembahasanmakalahinisangatlahsederhana,secarakeseluruhanmakalahinisudahcukupmenggambarkantentangpemilu. Olehkarenaitukepadapembacamakalaini agar kiranyaberkenanmemperbaikimakalahini agar lebihmenarikdanInteraktif. Sebaiknyabagiparapemilih agar memilihcalonlegisltif yang jujurdandapatdipercayadenganbaik,karnadenganitulah Negara kitaakantetapmaju di masa yang akandatang. Jalannyapemiluharuslahsesuaidenganasaspemilu yang sudahsecarajelasditentukanoleh UUD 1945. Penyelenggarapemilu (KPU) harusmenghindarikesalahan yang dapatmerugikanwarganegara, sehinggawarganegaramerasatidakdirugikandanhakpolitiknyatidakdilanggar. Pemerintahharusmenjaminhakpilihwargadanmelakukantindakanterhadappelanggaran HAM dalampemilu.