330 likes | 708 Views
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013. SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK. PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
E N D
KementerianKeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun2013 SOSIALISASIPENOMORAN FAKTUR PAJAK PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG • BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
MateriSosialisasi ROAD MAP PPN 1 ARAH KEBIJAKAN PER-FAKTUR PAJAK 2 PERUBAHAN PENGATURAN FAKTUR PAJAK 3 TATA CARA PEMBERIAN NOMOR FAKTUR PAJAK 4 PERSIAPAN KPP 5
2012 2011 2013 2014 ROAD MAP PPNPembenahanSistemAdministrasi PPN • eTax Invoice • Memperluas basis eSPT • ValidasiFakturPajak • Segmentasi PKP: normal dan deemed • eTax Invoice: Pilot Project • KebijakanPengukuhan PKP • PeningkatanPenggunaaneSPT • RegistrasiUlang PKP • Tim KajianKomprehensif • EvaluasieSPT • PeraturaneSPT Sumber: Road Map PembenahanSistemAdministrasi PPN DirektoratJenderalPajak, KementerianKeuangan RI
SistemAdministrasi PPN * PengkreditanFakturPajak SistemPenyidikan FungsionalPemeriksa SistemPemeriksaan Penyidik Penerbitan FakturPajak SistemPengawasan Waskondan AR Pengukuhan PKP PeraturandanSistem IT yang handal
ArahKebijakanPengaturan FP PenomoranFakturPajaktidaklagidilakukansendirioleh PKP, tetapidikendalikanoleh DJP melaluipemberiannomorseriFakturPajak, dimanabentukdantatacaranyaditentukanoleh DJP. 1 Penomoran FakturPajak MengembalikanpengaturanFakturPajaksesuaidengan UU KUP dan UU PPN. Sehinggamempunyaibasis legal yang kuatdanlebihmemberikankepastianhukumbaikbagi PKP maupunbagi DJP 2 Sumber: PengantarRancanganPeraturanDirekturJenderalPajaktentangPenomoranFakturPajak
Pasal 13 ayat (8) UU No.42/2009 • Tata carapembuatan FP diaturdengan/berdsrkanPeraturanMenteriKeuangan LandasanHukum PER-24/PJ/2012 • Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012 • Tata carapengisianketeranganpada FP diaturdenganPeraturanDirekturJenderalPajak UU PPN • Per DirjenPajak No PER-24/PJ/2012 • Keterangan FP (Nomor Seri FakturPajak) PMK PER DJP Catatan: PeraturanDirekturJenderalPajakmempunyaikewenanganuntukmengaturtatacarapengisianketeranganpadaFakturPajak
PenyempurnaanPengaturan FP Pasal 13 (5) UU PPN Sesuaidenganalamatygsebenarnya a IdentitasPenjual/Pembeli Alamat b Menggambarkankeadaansebenarnya Jenis BKP/JKP BKP/ JKP c Keterangan FP Lengkap Dalamhaldiketahuijumlah unit atausatuantertentulainnya, makaharusdicantumkan Nomor Seri FP Memintake DJP Tata caraditentukanoleh DJP f Sesuaiidentitas yang sah & berlaku (fotocopydilampirkanpadasaatpemberitahuanpejabatpenandatangan FP) • Identitas: • KTP • SIM • Passport NamaPenandatangan FP g Catatan: Selain 5 ButirPengaturandiatas, masihterdapatbutir lain, untuklebihlengkapnyadapatSaudaralihatselengkapnyadi PER-24/PJ/2012
PerubahanNomor Seri FakturPajak . . - Kodetahun Nomor Seri Kodecabang Kodetransaksi & status Jumlah Digit: 8 digit Ditentukanoleh PKP sendiri Penomoran FP Sesuaidengan Per-13/65 . . - Kodetransaksi & status Nomor Seri Jumlah Digit: 13 digit Ditentukanolehsistem DJP, termasukkodetahunakandicreateolehsistem DJP dankodecabangdihapus. Penomoran FP Sesuaidengan Per-24
KendaliNomorSeri FakturPajak NomorseriFakturPajakhanyadapatdiberikankepada PKP yang: • Telahdilakukanregistrasiulang PKP sesuaidengan Per-05 danperubahannyaatautelahdilakukanverifikasidalamrangkapengukuhan PKP. • Telahmelakukanupdate alamatsesuaidengankondisi yang sebenarnya, apabilaterjadiperubahanalamat . • Telahmengajukansuratpermohonankodeaktivasidan password. • Telahmenerimasuratpemberitahuankodeaktivasidari KPP . • Telahmenerimapemberitahuan password melalui e-mail. • Telahmengajukansuratpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmemasukkankodeaktivasidan password denganbenarpadasaatmengajukanpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmenyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masapajakterakhirberturut-turut yang telahjatuh tempo padatanggalsuratpermohonannomorserifakturpajakdisampaikanke KPP.
KegiatanPermohonanKodeAktivasidan Password Petugas TPT di KPP 1 2 Suratpemberitahuankodeaktivasidikirim via pos Suratpermohonankodeaktivasi PetugasSeksiPelayanan di KPP 3 3 Password di email 5 Pemberitahuankemposdi email PKP Direkamdiaplikasidi KPP 4 Suratpemberitahuankodeaktivasikempos Data base RegistrasiUlang PKP danverifikasiPengukuhan PKP Penerimasuratmasuk KPP Catatan: Tata Cara PermohonanKodeAktivasidan Password secaralebihlengkap, dapatSaudaralihatpada SE- /PJ/2012
KegiatanPermintaanNomor Seri FakturPajak PKP memasukkankodeaktivasidan password 2 1 3 suratpermintaannomorseri Petugas TPT di KPP SuratPemberitahuannomorseriFakturPajak Data base kepatuhan 3 masapajakterakhir PKP Data base penomoranFakturPajak Catatan: Tata Cara PermintaanNomor Seri FakturPajaksecaralebihlengkap, dapatSaudaralihatpada SE-52/PJ/2012
POIN PERUBAHAN 1 Catatan:
POIN PERUBAHAN 2 Catatan: Pengaturanbutirke 4, PKP harusmenyampaikansuratpemberitahuanpenandatangan FP + copy kartuidentiitas
POIN PERUBAHAN 4 Catatan: Selain 10 ButirPerubahan, masihterdapatbutir lain, untuklebihlengkapnyadapatSaudaralihatselengkapnyadi PER-24/PJ/2012
LangkahPersiapan KPP 2012 2013 2013 31 Des 2012 Batas AkhirRegistrasiUlang PKP 1 Maret 2013 PKP memintakodeaktivasi, pasworddannomorserike KPP 1 April 2013 Nomorserimulaidigunakan PKP DimintakepadaKepala KPP danKanwiluntukmenginformasikankebijakaninikepadasetiappegawaidilingkungankerjamasing-masingdan PKP yang dikukuhkandiwilayahkerjamasing-masing. 1 Kepala KPP dimintauntukmenyelesaikanseluruhkegiatanRegistrasiUlang PKP paling lambattanggal 31 Desember 2012 danmendokumentasikannyasecarabaikdanbenar. 2 Sumber: Per-05/PJ/2012 danperubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, danSuratDirjen S-243/PJ/2012
MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: nomorfakturpajak@gmail.com “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN” SELESAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2 3 1 SE-52/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 SOSIALISASITATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD KHUSUS INTERNAL DJP SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG • TATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD SERTA PERMINTAAN, PENGEMBALIAN DAN PENGAWASAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
ISI SE-52/PJ/2012 Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, cetak ulang Kode Aktivasi, dan update e-mail 1 Tata cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak 2 Tata cara Pengembalian dan Pengawasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak 3
Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Cetak Ulang Kode Aktivasi, dan update e-mail 1 Pengusaha Kena Pajak PETUGAS KHUSUS PETUGAS TPT SOP KPP30-0001 Data base RegistrasiUlang PKP danverifikasiPengukuhan PKP Menu BPS Permohonan Kode Aktivasi dan Password Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi Cetak ulang Kode Aktivasi PASSWORD Update email Surat Penolakan Surat KEMPOS: direkam pada aplikasi oleh Petugas, dan mengirim email pemberitahuan
Aktivasi – Petugas TPT (RekamSuratPermohonan) NomorPermohonan : TanggalPermohonan : IDENTITAS PEMOHON Nama : Jabatan : IDENTITAS PKP NPWP : NamaWajibPajak : Alamat : Email : JenisSurat : PermohonanPerubahan Status WP NE Permohonan Penundaan Pembayaran PermohonanAktifasiPemberian NSFP PermohonanPenundaanPembayaran Cetak BPS
Aktivasi – Petugas Khusus yang Ditunjuk (PembuatanSuratPemberitahuanAktivasi/ Penolakan) SURAT PERMOHONAN IDENTITAS PKP Nomor : XXXX NPWP : XXXX Tanggal : XXXX Nama WP : XXXX Nama : XXXX Alamat : XXXX Jabatan : XXXX Email : XXXX Data RegistrasiUlangdan/atauVerifikasi Cek * CetakSuratPembKodeAktivasidanKirim Password via Email CetakSuratPenolakanPermohonan * • TelahRegistrasiUlang ( TetapDikukuhkan) • TelahRegistrasiUlang ( Dicabut) • TelahdiVerifikasi • BelumdiRegistrasiUlangdan/atauVerifikasi
Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak 2 Pengusaha Kena Pajak PETUGAS KHUSUS Input Kode Aktivasi dan Password secara mandiri oleh PKP Data base kepatuhan 3 masapajakterakhir Menu Permintaan Nomor Seri Cetak Ulang Surat Pemberitahuan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak
PemberianNomor FP SURAT PERMINTAAN NomorPermohonan : TanggalPermohonan : Nama : Jabatan : Cara Penyampaian SPT : E-SPT/ e- Filling Manual/ Hardcopy JumlahFakturDiminta : IDENTITAS PKP NPWP : NamaWajibPajak : Alamat : Cek Status SPT Masa : Cek KodeAktivasi : ******** Password : ******** CetakSuratPembJatahNomor
CetakUlangSuratPemberitahuanPemberianNomor SURAT PERMINTAAN NomorPermohonan : TanggalPermohonan : Nama : Jabatan : Cara Penyampaian SPT : E-SPT/ e- Filling Manual/ Hardcopy JumlahFakturDiminta : IDENTITAS PKP NPWP : NamaWajibPajak : Alamat : Cek Status SPT Masa : Cek KodeAktivasi : ******** Password : ******** CetakSuratPembJatahNomor
Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (1) Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 Sep Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli
Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (2) Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari
Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (1) Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJP: • Perhitungannya by system • Nomor Seri yang dapat diberikan paling banyak: • 75 Nomor Seri untuk PKP baru atau PKP yang melaporkan SPTnya secara manual/hardcopy; atau • 120% dari jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan untuk PKP yang melaporkan SPTnya secara elektronik pada masa sebelumnya. • Dalam hal yang diminta PKP < dari formula/ketentuan maka PKP akan menerima sejumlah yang diminta
Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (2) Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJP Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 Sep 100 150 250 Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Maksimal diberi = 120% X (100+150+250) = 600 . 55 25 0 • Yang diminta >600: diberikan 600 nomor • Yang diminta <600: diberikan sebesar diminta Maksimal diberi = 120% X (55+25+0) = 96. • Yang diminta >96: diberikan 96 nomor • Yang diminta <96: diberikan sebesar diminta
Tata Cara Pengembalian dan Pengawasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak SEKSI PDI PETUGAS TPT SOP KPP30-0001 BPS Menu Input data Nomor Seri yang tidak digunakan Seksi Waskon Menyandingkan data PKP dengan data DJP TATA CARA VERIFIKASI Tidak cocok Sesuai Arsipkan berkas
Monitoring Nomor Seri FakturPajak(Ilustrasi) Pencariannomorseri Pencarian per PKP NPWP……………….
TindaklanjutPengawasanNomor Seri FakturPajak Seksi PDI SeksiWaskon Seksi PDI akanmengirimkanpemberitahuankeSeksiPengawasanKonsultasiatas data yang ditengaraiolehsistemperludilakukantindaklanjut. SelanjutnyaSeksiPengawasandanKonsultasiakanmenyelesaikansesuaidengan SOP Tata Cara Verifikasi. Pengawasan
MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: nomorfakturpajak@gmail.com “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN” SELESAI