S E M I L O K A Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan

1. S E M I L O K AMenujuKawasanHutan yang BerkepastianHukumdanBerkeadilan KomisiPemberantasanKorupsi BalaiKartini, 13 Desember 2012

2. korupsi, merugikanperekonomiannegara Latar Belakang bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa PemberantasanKorupsi dalamperspektifPenjagaanHak-hakSosialdanEkonomiuntukKesejahteraan Rakyat

3. korupsi di sektorkehutanan Latar Belakang Buruknya tata kelola dan korupsi menjadi lingkaran setan bagi sektor kehutanan. Keduanya terus menggerogoti hak rakyat untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas hutan. Kerugian negara sektor kehutanan menggerogoti keuangan negara(trilyun rupiah) Ketidakpastian hukum atas kawasan hutan menyebabkan tumpang tindih izin terjadi masif Tingkat deforestasi masih sangat tinggi(jutahektar/tahun) Sumber: StatistikKehutanan 2012, PKHI 2000-2009 (2010), KemenESDM(2010), Silvagama (2011), KPK (2010), KemenESDM (2012), SAINS (2010)

4. PencegahanKorupsiSektorKehutanan

5. mekanisme anti korupsi KPK (UU No. 30/2002) PencegahanKorupsiSektorKehutanan Kejaksaan Kepolisian BPK Inspektorat Jenderal Lain-lain Koordinasi Pasal 7 Kejaksaan Kepolisian BPK Inspektorat Jenderal Lain-lain Lembaga yang memberikan pelayanan publik Supervisi Pasal 8 Tugas KPK Pasal 6 Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Pasal 11 Semuakewenangan yang diberikankepadapenegakhukumlainnyaolehUU Kewenangantertentu yang tidakdiberikankepadapenegakhukum lain Pencegahan Pasal 13 Monitor Pasal 14

6. Melakukanpengkajianthdsistem pengelolaanadministrasi di semualembaganegara & pemerintah Memberi saran perubahanjika berdasarkanhasilpengkajian, sistempengelolaanadministrasi tersebutberpotensikorupsi Kepadasemuapimpinan lembaganegara & pemerintah Melaporkanjika saran KPK mengenaiusulanperubahan tersebuttidakdiindahkan Kepada : Presiden, DPR, & BPK tugas monitor (Pasal 14) PencegahanKorupsiSektorKehutanan KPK berwenangmelakukantugasdanlangkahpencegahansbb:

7. artipentingkajian PencegahanKorupsiSektorKehutanan PNBP PinjamPakaitidakterpungut 15,9 trilyun (KPK, 2010) Hinggasaatinikawasanhutanhanyaditentukanmelaluipenunjukandanitutermasukperbuatanotoriter (Putusan MK 45/2011) Hilangnya 3,2 juta ha kawasan hutan menjadi tanah terlantar (tidak ada realisasi penanaman kebun dari pelepasan kawasan hutan – data Dit.Kuh 2010) Selamapuluhantahunberbagaipersoalandalamkebijakan SDA mengganggukepentingannegarauntukmenyejahterakanrakyatnya. Selamaitu pula praktik korupsi bersembunyi di dalamnya memanfaatkan permasalahan tersebut. Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 11,8% dari 120 juta ha – data Dit.Kuh 2010) Penegakanhukumlemah Celah hukum dalam perencanaan Konflik SDA dan agraria Adanya “dispute policy” antarapenentuanruangprovinsidenganmenterisektoral (Kemenhut, 2012) Persoalan desentralisasi Ketidak pastian hukum kawasan hutan Proses pengukuhan otoriter Tumpang tindih pengelolaan SDA Peranmasyarakatdalampengelolaan SDA terbatas (Myrna, 2012) Tidak harmonisnya regulasi KORUPSI Konflik dalam konsep penguasaan negara Sengketa tanah 24,4 juta ha dengan kawasan hutan (BPS & Kemenhut 2009)

8. kajiansistemperencanaan PencegahanKorupsiSektorKehutanan Celah hukum dalam perencanaan Konflik SDA dan agraria Persoalan desentralisasi Kajian KPK dalam sistemperencanaan hutan menemukan 17 permasalahan Ketidak pastian hukum kawasan hutan Proses pengukuhan otoriter Tumpang tindih pengelolaan SDA Tidak harmonisnya regulasi KORUPSI Konflik dalam konsep penguasaan negara Perencanaan PNBP Konservasi Perlindungan Kajian KPK dalam sistemperencanaan kehutanan sebenarnya membuka pintu bagi berbagai masalah dalam tata kelola dan kuasa SDA yang telah menjadi masalah selama puluhan tahun. Bina produksi

9. kajiansistemperencanaan PencegahanKorupsiSektorKehutanan Persoalanketidakpastiankawasanhutan Besar dan luasnya implikasi permasalahan dalam sistem perencanaan SDA, memerlukan tidak hanya kesepahaman bersama tetapi juga komitmen dan rencana aksi yang jelas dan efektif. • BukanpersoalanlingkupKemenhutsemata komitmenbersama rencanaaksi yang efektif Rencana aksi yang efektif • Ego sektoralmenghambatkomitmenbersama

10. PemetaanMasalahdanKomitmenBersama

11. membangunkomitmenbersama PemetaanPermasalahandanKomitmenBersama Besar dan luasnya implikasi permasalahan dalam sistem perencanaan SDA, memerlukan tidak hanya kesepahaman bersama tetapi juga komitmen dan rencana aksi yang jelas dan efektif. Januari 2013 Agustus 2012 13 Desember 2012 Membangunkomitmenkementerianlintassektor. Kemhut, BIG, BPN, KemPU, Kementan, KemenESDM, Kemenkumham, Kemdagri, Kemenkeu, Bappenas, Kementerian LH, Komnas HAM, UKP4, KPK. Memetakanpersoalandalambahasa yang sama. Dipetakanmelaluitigapersoalan: 1) harmonisasiregulasidankebijakandalampenataanruangdankawasan SDA, 2) percepatanpengukuhan, 3) resolusikonflik.

12. memetakanrencanaaksibersama PemetaanPermasalahandanKomitmenBersama

13. Tema 1: persoalanregulasidalampenataanruang Permasalahan:aturanrekonsiliasiperuntukan PemetaanPermasalahandanKomitmenBersama IUP Tambang IUP Tambang UU 4/2009 IUP Tambang Wilayah Pertambangan IUP Kebun IUP Kebun UU 18/2004 UU 41/1999 IUPHHK Pelepasan Pinjampakai Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Kws Hutan Lindung/Kons Melanggar UU 26/2007 Bd. Hutan Bd. Kebun Bd. Tambang Melanggar UU 26/2007 UU 26/2007 Kawasan Budidaya Kawasan Lindung UU 26/2007 dan UU 41/1999 seolahsalingmenegasikan. UU 41/1999 misalnyamemberikanruangbagipenggunaankawasanhutan, sementara UU 26/2007 mengaturketatbahwatidakbolehadapemanfaatan yang berbedadenganperuntukannya.

14. Tema 1: persoalanregulasidalampenataanruang Rencanaaksi : mendorongharmonisasidanrekonsiliasi PemetaanPermasalahandanKomitmenBersama

15. Tema 2: persoalanpengukuhankawasanhutan Permasalahan: pengukuhantidakmampumenjadipenyelesaianhakatastanahdanhutan PemetaanPermasalahandanKomitmenBersama Penunjukankawasanhutansebagaidasarpenentuankawasanhutanmerupakanperbuatanotoriter (Putusan MK 45/2011), Inventarisasisebelumpenunjukantidakberjalandengansemestinya (PP 44/2004) Mekanismepenyelesaianhaktidakdiaturtegas, opsipenyelesaianterbatas, pasal 68 UU 41/1999 tidakdijalankan (Permenhut P.50/2011) Penetapantidakdapatmemisahkan status hutan: a. hutanhak, b. hutannegara, c. hutanadat(UU 41/1999) Kawasanhutanmenjadiruangkonflik Legitimasikawasanhutanlemah

16. Tema 2: persoalanpengukuhankawasanhutan Rencanaaksi: mendorong agar pengukuhankawasanmenjadijalanpenyelesaianhakatastanahdanhutan PemetaanPermasalahandanKomitmenBersama

17. Tema 3: persoalankonflik Permasalahan: pengelolaan SDA berbasimasy. terbatas PemetaanPermasalahandanKomitmenBersama Sumber: Myrna Safitri (2012)

18. Tema 3: persoalankonflik Permasalahan: pengelolaan SDA berbasimasy. terbatas PemetaanPermasalahandanKomitmenBersama Persoalan dalam regulasi yang rumit, pembagian lahan yang tidak berimbang dengan usaha besar, lokasi yang konflik, dan pendampingan yang tidak optimal membuat capaian opsi-opsi tersebut masih kurang optimal. Sumber: RenstraKemenhut 2010-2014; Road Map Forest Tenure, 2011

19. Tema 3: persoalankonflik Rencanaaksi: mengembangkanalokasipemanfaatan yang membangunperanmasy. PemetaanPermasalahandanKomitmenBersama

20. Terima Kasih • Website: www.kpk.go.id • Alamatdannomor-nomorkontak: • Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan • PO Box 575, Jakarta 10120 • Laporan: pengaduan @ kpk.go.id • Telepon: 6221-25578437 • SMS:0811959575 atau 08558575575 KomisiPemberantasanKorupsi