1 / 49

PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS). BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH. BIODATA. Nama : Eliya Rahmawati, A.Ks. M.Si NIP : 19721214 200003 2 003 Jabatan : Kasubbid Motivasi & Swadaya Status : Nikah dengan 3 Orang Anak 1 Putra dan 2 Putri - Duta Abrar

ronan-pruitt
Download Presentation

PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  2. BIODATA Nama : Eliya Rahmawati, A.Ks. M.Si NIP : 19721214 200003 2 003 Jabatan : Kasubbid Motivasi & Swadaya Status : Nikah dengan 3 Orang Anak 1 Putra dan 2 Putri - Duta Abrar - Rizka Bararah -Rizki Balqis Alamat kantor : Jl. Tgk. Syech Mudawali No. E-19 Banda Aceh Telp.(0651) 26328 Alamat Rumah : Jl. M.Taher Gp.Lamcot depan Gudang PU Kab. Aceh Besar Hp : 081360306616

  3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Belum optimalnya pelaksanaan UUPA sebagai Wujud MoU Helsinki; Masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal; Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh; Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT); Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah; Sektor Koperasi dan UKM belum berkembang dengan baik; Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan; Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah; dan Kualitas Sumberdaya Manusia masih rendah.

  4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN ACEH • BelumoptimalnyaReformasiBirokrasi; • BinaKeberlanjutanPerdamaian; • Pelaksanaannilai-nilaiDinul Islam dannilai-nilaiBudayabelumoptimal; • KetahananPanganbelummantapdanrendahnyaNilaiTambahProdukPertanian; • Tingkat KemiskinantinggidanKreativitasMasyarakatrendah; • Pembangunan InfrastrukturAntarSektordanAntar Wilayah belumterintegrasi; • MutuPendidikandanPelayananKesehatanrendah; • PemanfaatanSumberDayaAlambelumoptimal; dan • KualitasLingkungandanPenangananResikoBencanamasihrendah.

  5. VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH 2012-2017 VISI : “ACEH YANG BERMARTABAT SEJAHTERA BERKEADILAN DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI” MISI : MemperbaikitatakelolaPemerintahan Aceh yang amanahmelaluiImplementasidanpenyelesaianturunan UUPA untukmenjagaperdamaian yang abadi; Menerapkannilai-nilaibudaya Aceh danNilai-NilaiDinul Islam disemuasektorkehidupanmasyarakat; Memperkuatstrukturekonomidankualitassumberdayamanusia; Melaksanakanpembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasidanberkelanjutan; dan Mewujudkanpeningkatannilaitambahproduksimasyarakatdanoptimalisasipemanfaatan SDA.

  6. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ACEH ReformasibirokrasiuntukmewujudkantatakelolaPemerintahan Aceh yang bersih, amanahdanakuntabelsertabinadanpengamalannilai-nilaiDinul Islam, sosialdanbudaya; Memperkuatstrukturekonomi Aceh denganrevitalisasipertaniandanpengembangan agro industri yang didukungolehinfrastruktur yang memadai; MengurangiAngkaKemiskinandanPengangguran (untukpencapaian MDGs); MenyediakanInfrastruktur yang terintegrasi, selaras, berkelanjutandanberkeadilansesuaipotensidaerah; Menciptakansumberdayamanusia yang handalmelaluipenyediaanpendidikan yang berkualitasdanpelayanankesehatan yang prima (untukpencapaian MDGs); Mengoptimalkanpemanfaatan SDA yang berkelanjutandenganpeningkataninovasipengelolaan, kreatifitasdanproduktifitasmasyarakat yang ramahlingkungan; dan Meningkatkankualitaslingkungandanpengelolaanresikobencana.

  7. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH Reformasi Birokrasi; Pelaksanaan Dinul Islam, Sosial dan Budaya; Peningkatan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian; Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran; PeningkatandanoptimalisasiPembangunan Infrastrukturygterintegrasi; Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan; Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan; Bina Keberlanjutan Perdamaian; Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana.

  8. DASAR-DASAR HUKUM • Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak; • Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional; • Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah; • Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPusatdanPemerintahan Daerah; • Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjangNasional 2005-2025; • Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan; • PeraturanPemerintahNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional; • PeraturanPemerintahNomor 28 Tahun 2004 tentangKeamanan, MutudanGiziPangan; • PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah; • PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  9. PeraturanPemerintahNomor 47 Tahun 2008 tentangWajibBelajar; • PeraturanPemerintahNomor 22 Tahun 2009 tentangKebijakanPercepatanPenganekaragamanKonsumsiPanganBerbasisSumberDayaLokal; • PeraturanPemerintahNomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengahNasional (RPJM) 2010-2014; • PeraturanMenteriDalamaNegeriNomor18Tahun 2011tentangPedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  10. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; • Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; • Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013; • Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93Tahun 2012tentangTata Cara Pertanggungjawaban Pelaporan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bantuan Sosial; • Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2013tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  11. Padatahun1997 – 2000 secaraNasional Program PenyediaanMakananTambahanAnakSekolah (PMT-AS) padaseluruhWilayah Indonesia melaluiDana APBN. PMT-AS inidilaksanakandenganprioritaspadadaerahtertinggaldalamrangkapemerataanpelayanankesehatandanmendukung Program PengentasanKemiskinan. PMT-AS bertujuanuntukmencegahmasalahkekuranganenergi protein padasiswaSekolahDasar (SD) danMadrasahIbtidayah (MI) sekaligusmengupayakan PMT-AS bagipesertadidikusiasekolahdasar; • SejalandenganpelaksanaanKebijakanOtonomi Daerah, sejakTahun 2001 pelaksanaan PMT-AS diserahkankepadaPemerintah Daerah danMasyarakat yang secaraNasionaltetapdiFasilitasiPemerintah; LANJUTAN…

  12. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahandenganPemerintah, Pemerintah Daerah ProvinsidanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di dalamPeraturantersebutbahwaurusanbidangPendidikanDasar, Kesehatan, LingkunganHidup, KB danKesejahteraanKeluarga, PemberdayaanMasyarakatdanDesa, menjadiurusanwajib yang harusdilaksanakanPemerintah Daerah. LANJUTAN…

  13. Visi dan Misi BPM Aceh Visi : “Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam” Misi : • Pemantapan penyelenggaraan mukim dan gampong; • Peningkatan keswadayaan masyarakat; • Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga yang islami; • Pengembangan usaha ekonomi masyarakat; • Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; • Pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat; dan • Penanggulangan kemiskinan.

  14. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, tugas BPM Aceh adalah melaksanakan tugas umum dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong dengan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan PKK dengan sub kegiatan adalah PMT-AS. LANJUTAN…

  15. LATAR BELAKANG • Permasalahan yang dihadapidalampembangunan SDM,antara lain : • Bidangpendidikanadalahangkaputussekolahmasihdialamioleh 3% anakusiasekolah (Kemendiknas, 2009). • Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Aceh pada tahun 2008 sebesar 959,7 ribu (23,53%) dibandingkan dengan penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 124,0 ribu (3,12%), dengan demikian masih diperlukan upaya-upaya peningkatan perbaikan secara terpadu kehidupan sosial masyarakat di Gampong. LANJUTAN…

  16. MASUK USIA SEKOLAH (ANAK KELAS EMPAT SEKOLAH DASAR TINGGI BADAN BERBEDA)

  17. Pengertian PMT-AS Kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik dalam bentuk jajanan/ kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kagiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.

  18. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan • Meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan; • Meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar; • Meningkatkan kesehatan anak, khususnya dalam penanggulangan penyakit kecacingan; • Meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk menyukai makanan lokal bergizi, menerapkan PHBS dan LBS; LANJUTAN…

  19. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal; dan • 6. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. LANJUTAN…

  20. SASARAN • SasaranPenyediaanMakananTambahanAnakSekolahadalah Peserta didik, Orang TuaPeserta Didik, Guru dan Komite Sekolah. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  21. RUANG LINGKUP PMT-AS • Meliputi pemberian makanan tambahan kepada peserta didik dan kegiatan pendukunglainnya (BAB III, Pasal 4, Point (1) • Penganekaragaman pangan; • Pendidikan gizi dan kesehatan; • Pemanfaatan pekarangan rumah dan sekolah; • Pemberian obat cacing bagi peserta didik; dan • Pola hidup sehat dan pendidikan (Point 2). LANJUTAN…

  22. Makanan tambahan berupa jajanan/kudapan yang berbahan pangan lokal/hasil pertanian setempat serta penyediaan air minum (Pasal 5, Point (1) • Makanan tambahan dapat juga diberikan berupa makanan lengkap (Point 2). LANJUTAN…

  23. Pasal 6 Makanan tambahan harus memenuhi persyaratan : Beragam; Bergizi seimbang dan aman; dan Mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. 2. Secara teknis dipantau oleh petugas gizi pusat kesehatan masyarakat dan/atau bidan gampong yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. LANJUTAN…

  24. TIM KOORDINASI dan tim pelaksana (Bab V) • Pasal 10 Point 1 dan 2 • Tim Koordinasi : • PMT-AS Pusat; • PMT-AS Provinsi; • PMT-AS Kabupaten/Kota; dan • PMT-AS Gampong. • Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Keuchik. LANJUTAN…

  25. Pasal 7 Makanan tambahan diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali seminggu selama kegiatan belajar mengajardalam 1 tahun; dan Pemberian makanan tambahan dilakukan pada waktu istirahat pertama. LANJUTAN…

  26. PELAKSANAAN BAB IV Pasal 9 • Point 2 • Gubernur sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT-AS Provinsi mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara : • Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi; • Mengkoordinasikan peerencanaan dan pengendalian penyelenggaraan PMT-AS dan program-program sektoral; • Mengkoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi PMT-AS; • Menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk membiayai kegiatan PMT-AS; dan • Menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan. LANJUTAN…

  27. Point 3 Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab keberhasilan pelaksanaan PMT-AS Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara: • Membentuk dan menetapkan Tim koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota; • Menerbitkan surat keputusan tentang penetapan jumlah sasaran lokasi dan alokasi dana PMT-AS; • Menyediakan Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan PMT-AS; • Menetapkan index harga makanan. Frekuensi pemberian makanan tambahan, komponen obat cacing dan komponen pendukung lainnya; dan • Mengkoordinasi perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan PMT-AS dan program-program sektor Kabupaten/Kota.

  28. Point 4 Camat sebagai penanggungjawab keberhasilan pelaksaan PMT-AS Kecamatan mempersipkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara: • Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi PMT-AS Kecamatan; • Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan bagi petugas pemasak kudapan; • Menyusun pembagian tugas dan jadwal kerja Tim Pengelola PMT-AS Kecamatan; • Mendayagunakan musyawarah rencana pembangunan Kecamatan sebagai forum koordinasi untuk mensinkronisasikan PMT-AS dengan program nasional pemberdayaan masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat; dan • Melakukan pemantuan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksaan PMT-AS.

  29. Point 5 Keuchik sebagai penanggungjawab keberhasilan pelaksanaan PMT-AS Gampong mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara: • Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi PMT-AS Keuchik dan sekolah; • Menentukan pembagian tugas dan jadwal kegiatan Tim pelaksana PMT-AS Gampong; • Mengindentifikasi calon peserta pelatihan memasak PMT-AS; • Melakukan penyuluhan PMT-AS kepada masyarakat; • Mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PMT-AS; dan • Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS.

  30. Pembiayaan pelaksanaan PMT-AS dibebankan pada AnggaranPendapatandanBelanja Negara, AnggaranPendapatandanBelanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,APBDesdan BUMN/BUMD/Dunia Usaha/Masyarakatsertasumberpembiayaanlainnya yang sahdantidakmengikat. PEMBIAYAAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  31. Sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 10 Tim Penggerak PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

  32. 10 PROGRAM POKOK PKK • Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; • Gotong Royong; • Pangan; • Sandang; • Perumahan dan tata laksana rumah tangga; • Pendidikan dan keterampilan; • Kesehatan; • Pengembangan kehidupan berkoperasi; • Kelestarian lingkungan hidup; dan • Perencanaan sehat.

  33. Pasal 11 • Point 1 : Keanggotaan Tim Koordinasi PMT-AS Pusat, Tim Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri atas perwakilan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, instansi/badan/dinas kantor yang membidangi fungsi perencanaan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, agama, pertanian/ketahanan pangan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan. • Point 2 : Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat tetap PMT-AS yang berada di badan/dinas/kantor yang membidangi fungsi pemberdayaan masyarakat. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  34. Pasal 12 Point 1 : Tim pelaksana merupakan tim yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan PMT-AS di sekolah. Point 2 : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki tugas mengkoordinasikan pembagian PMT-AS kepada peserta didik. Point 3 : Kepala sekolah sebagai penanggung jawab tim pelaksana PMT-AS sekolah. Point 4 : Keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komite sekolah, pendidik, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan tokoh masyarakat.

  35. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • BAB VII, Pasal 14 • (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS kabupaten/kota; • (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS Gampong melalui Camat. • (4) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kagiatan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. LANJUTAN…

  36. PEMANTAUAN DAN EVALUASI • Pasal 16 • Pemantauandan evaluasi dilaksanakanoleh Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong berdasarkan laporan pelaksanaan PMT-AS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; • Pemantauan dilaksanakan untuk : • Mengetahui proses penyelenggaraan; • Memperoleh gambaran kesesuaian rencana dan pelaksanaan program; dan • Perkembangan kemajuan yang dicapai. • 3. Evaluasi dilaksanakan untuk : • Mengetahui pencapaian tujuan kegiatan; • Hambatan yang ditemukan; • Dampak terhadap siswa, orang tua dan masyarakat. LANJUTAN…

  37. MEKANISME PELAPORAN • Tingkat Gampong • PelaporandilakukanolehSekolahkepadaKeuchik. BerdasarkanlaporandariSekolah, KeuchikmemberikanlaporankepadaCamatsetiapbulan. • Tingkat Kecamatan • BerdasarkanlaporanKeuchik, CamatmemberikanlaporankepadaBupati/Walikotasetiapduabulansekali. • Tingkat Kabupaten/Kota • BerdasarkanlaporandariKecamatan, Bupati/WalikotamemberikanlaporankepadaGubernursetiapempatbulansekali. • Tingkat Provinsi • BerdasarkanlaporanBupati/Walikota, GubernurmemberikanlaporankepadaMenteriDalamNegeri melalui Dirjen PMDsetiapenambulansekali. LANJUTAN…

  38. BAGAN ALUR PELAPORAN MENDAGRI 6 BULAN SEKALI GUBERNUR 4 BULAN SEKALI BUPATI/WALIKOTA 2 BULAN SEKALI CAMAT SETIAP BULAN KEUCHIK SETIAP BULAN SEKOLAH KETERANGAN : : ALUR PELAPORAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  39. INDIKATOR KEBERHASILAN • Keberhasilan PMT-AS dapatdilihatdari : PROSES PENYELENGGARAAN MELALUI PEMANTAUAN • Indikator yang digunakanuntukmengukurkeberhasilanprosespenyelenggaraan PMT-AS meliputi : • SK Tim Pelaksana; • SK Tim Koordinasi; • Pelatihan Tim Pelaksana; • Jadwalpenyelenggara (frekuensi); • Perandanketerlibatan TP. PKK; • PerandanketerlibatanKomiteSekolah; • PerandanketerlibatanPuskesmas; • Pengadaanperalatanmasak; • Pengadaanperalatanmakandanminum; • Ketersediaanbahanbakusesuaipedoman; • Pengolahanmakanan yang amandansehat; • Pemberianmakanansesuaipersyaratan (porsikaloridan protein); • Daftar menu; • Variasimakanan; • Seleraanak (dayaterima) terhadapmakanan; • Penanganan/Penyajianmakanankesekolah; • PerilakuHidupBersihdanSehat (PHBS); • Tempatcucitangandengan air mengalir; • Ketersediaansabundan lap tangan; • Ketersediaan air bersih; • Ketersediaan air minum; • Lingkungansekolah yang bersihdansehat; • Pemberianobatcacing; • Pemanfaatanproduksipertaniansetempat; • Pendidikangizidankesehatan; • Doadanetikamakan; • Kejadiankeracunan; • Laporanberkala; • Pertemuan Tim Pelaksana; • Pertemuan Tim Koordinasi. LANJUTAN…

  40. PENCAPAIAN TUJUAN MELALUI EVALUASI • Indikator yang digunakanuntukmengukurkeberhasilanpencapaiantujuan (output) PMT-AS meliputi : • Meningkatnyakonsumsigizi (energidanproteien) pesertadidik; • Meningkatnyaketahananfisikpesertadidik; • Meningkatnyakehadiranpesertadidik; • Meningkatnyaperilaku yang baik; • Meningkatnyapengetahuan, sikapdanperilakupesertadidik, orangtuapesertadidikdanpelaksana PMT-AS tentangkeanekaragamansertamanfaatdanminumanbagikesehatannnya; • Meningktanyapengetahuan, sikapdanperilakupesertadidik, orangtuapesertadidikdanpelaksanaan PMT-AS tentangmanfaatkebunsekolahsebagaisaranapendidikanuntukmencintailingkungandanpelestariannya; • Meningkatnyakesehatananakkhususnyamengatasipenyakitkecacingan; • Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalamprosespendidikan, kesehatandangizikesejahteraankeluarga; • MeningkatnyapartisipasimasyarakatdanDunia Usaha dalampenyediaan, pemanfaatandanpenganekargamanbahanpanganlokalsebagaibahanbakumakanan PMT-AS; • Meningkatnyakegiatanekonomimasyarakatsetempatterkaitdenganpengadaanpanganlokal. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  41. PENUTUP • PMT-AS merupakansalahsatukegiatandari program penanggulangankemiskinankhususnyabagisasarananak TK/RA. Olehkarenaitu, PMT-AS berkaitandenganpengembangankualitassumberdayamanusiasejakdinimakandiprioritaskanuntukmeningkatkankeadaangizianak TK/RA darikeluargamiskin diGampong. • DiharapkandenganadanyaPenyediaanMakananTambahanAnakSekolah (PMT-AS) melaluiPemberdayaanMasyarakat, penentukebijakandanpengelolaankegiatan PMT-AS yang tergabungdalam Tim Koordinasimulaidari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, KecamatandanGampong, juga Tim PelaksanadiSekolahsertamasyarakatdapatmemanfaatkannyasebagaiacuandalampelaksanaan PMT-AS. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  42. L A M P I R A N BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  43. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  44. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  45. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  46. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

  47. TERIMA KASIH

More Related