110 likes | 618 Views
Hukum Lingkungan Administrasi. Kelembagaan Pengelolaan. Instrumen Hukum. Penegakan Hukum. Nasional Sektoral Daerah. KLHS, RPPLH, Izin dan Amdal, BML Pajak & Retribusi. Pengawasan Sanksi Adm. Kelembagaan Pengelolaan. Kelembagaan Tingkat Nasional Ada pada MENLH
E N D
Hukum Lingkungan Administrasi Kelembagaan Pengelolaan Instrumen Hukum Penegakan Hukum • Nasional • Sektoral • Daerah • KLHS, RPPLH, • Izin dan Amdal, • BML • Pajak & Retribusi • Pengawasan • Sanksi Adm.
Kelembagaan Pengelolaan • Kelembagaan Tingkat Nasional • Ada pada MENLH Sebagai wadah koordinasi • Tugas Pokok MENLH: • Merumuskan kebijakan • Merencanakan pelaksanaan kebijakan • Koordinasi kegiatan instansi pemerintah • Kelemahan MENLH: • Tidak mempunyai wewenang penegakan hk • Tidak mempunyai hub. struktural
Kelembagaan Pengelolaan • Kelembagaan Tingkat Sektoral • Ada pada masing-masing Departemen/LPND misalnya: Dephut, Deprind, DKP, Bapedal, dll • Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan): • Dibentuk dg Kepres 23/1990 jo. 77/1994 • Kedudukannya di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden • Tugas pokok: Membantu presiden dlm pengedalian dampak lingkungan • Kini sudah hapus, tupoksinya digabung dg MENLH
Kelembagaan Pengelolaan • Kelembagaan Tingkat Daerah • Ada pada Pemerintah Daerah • Badan Lingkungan Daerah? • Unsur aparatur Pemda • Tupoksinya: Membantu KDH dalam pengendalian dampak lingkungan di daerah • Sebagai badan teknis tidak mempunyai wewenang operasional dan penegakan hukum • Tidak punya hubungan administratif struktural dengan Bapedal