IMPLEMENTASI

1. KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Denpasar, 30Agustus2019

2. DASAR HUKUM Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah 03 02 Pasal 66 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Pasal 46 ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 01 “ Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan” “ Ketentuan mengenai Penggunaan dan Pembayaran UP melalui Kartu Kredit Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri” “ Peraturan Menteri inimengatur mengenai tata carapembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalampenyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UPselain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luarnegeridan Satker Atase Teknis” LAW

3. PrinsipKartuKreditPemerintah (1) FLEKSIBEL A M A N EFEKTIF AKUNTABEL kemudahanpenggunaan(flexibility)kartudenganjangkauanpemakaian yang lebihluasdantransaksidapatdilakukan di seluruhmerchant yang menerimapembayaranmelaluimesinElectronic Data Capture (EDC)/media daring amandalambertransaksidanmenghindariterjadinyapenyimpangan(fraud) daritransaksisecaratunai efektifdalammengurangi UP yang menganggur(idle cash)danbiayadana(cost of fund)Pemerintahdaritransaksi UP akuntabilitaspembayarantagihannegaradanpembebananbiayapenggunaan UP KartuKreditPemerintah

4. PrinsipKartuKreditPemerintah (2) Alatpembayaranpengganti UP denganmenggunakankartu yang dapatdigunakanSatker, untukmelakukanpembayaranatastransaksibelanjanegaradalampenggunaan UP KartuKreditPemerintah KartuKredit Corporate (corporate card) yang diterbitkan oleh Bank PenerbitKartuKreditPemerintah Bank PenerbitKartuKreditPemerintahmerupakanbank yang samadengantempatrekening BP/BPP dibuka Bentuk Kerja Sama dilakukan dalam suatu penandatangananPKS induk antara DJPb dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah

5. KONSEPPengelolaan Uang Persediaan UP KartuKreditPemerintahmerupakanbagiandari UP yang dikelola BP/BPP. 1 • Dana UP Tunai100% • KasTunai di Brankasdan/atauKas di Bank Juli Sesudah Sebelum 2019 • Terdiridari UP Tunai(60%) dan UP KKP (40%) • Perubahan persentase UP Tunai dan UP KKP dapat diajukan ke kanwil DJPb • UP Tunai di Brankasdan/atauKas di Bank Implementasi KKP Besaran UP KartuKreditPemerintah (KKP) dihitungdariproporsi UP KKPatauperubahanproporsi UP KKP yang telahdisetujuiolehKanwilDJPb.

6. JenisKartuKreditPemerintah Satker dapat memiliki KKP untuk Belanja Operasional dan/atau untuk Perjadin Jumlah KKP disesuaikan dengan besaran UP KKP dan kebutuhan satker KartuKreditUntukKeperluanBelanjaPerjalananDinasJabatan Tiket Penginapan KartuKreditUntukKeperluanBelanjaBarangOperasional Serta Belanja Modal SewaKendaraan ATK Pemeliharaan Jamuan KKP untukkeperluanbelanjaperjalanandinasjabatandipegangolehpelaksanaperjalanandinas dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA/PPK untuk melaksanakan pembelian/ pengadaan barang/jasa. 6

7. Batasan Belanja(Limit)KartuKreditPemerintah KartuKreditUntukKeperluanBelanjaBarangOperasional Serta Belanja Modal KartuKreditUntukKeperluanBelanjaPerjalananDinasJabatan Paling banyak Rp50.000.000,00untuk pertama kali untuksetiapkartukreditdalam 1 (satu) bulan Paling banyak Rp20.000.000,00untukpertama kali untuk setiapkartukreditdalam 1 (satu) bulan Total limit KKP Satker paling banyaksebesarUP KKP yang telah disetujui dan/atau persetujuan TUP KKP Total besaran UP KKP, penggunaan UP KKP, dan/atau persetujuan TUP KKP dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKP dalamsatutahun Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKP adalah paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP Besaran limit KKP dapatdiubahsecarapermanenatausementara 7

8. MekanismePenggunaanKartuKreditPemerintah PerjanjianKerjaSamaantara Bank denganSatker PenerbitanKartuKreditoleh Bank TransaksidenganKartuKreditolehPemegangKartuKredit Pengujianoleh PPK danpenerbitanSPBy Pembuatan SPP dan SPM GUP VerifikasiolehBendahara Penerbitan SP2D oleh KPPN 2 BelanjaKeperluanOperasionaldanBelanja Modal 1 BelanjaKeperluan Perjadin PendebitanRekeningolehBendahara Pembayaran Ke Bank 8

9. Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah Pemegang KKP PPK PPSPM KPPN BP/BPP Pengujian Pengujian • Tagihan(e-billing)/ DTS • ST/SPD/Perjanjian/Kontrak • Bukti-buktiPengeluaran Pengujian SP2D Berdasarkandokumen, PPK melakukanpengujian pengujian atas SPP-GUP KKP beserta dokumen pendukung 3 Menerbitkan SP2D 10 11 BP/BPP melakukanpengujian 7 Mengumpulkandokumen 1 Pengesahan SPM-GUP KKP Permintaanpenggantian UP KKP DaftarPengeluaranRiil Mengesahkansebagian/seluruhnya dokumendanbukti-buktipengeluaran 4 BP/BPP mengajukanpermintaanpenggantian UP KKP ke PPK 8 BerdasarkandokumenkemudianmembuatDaftarPengeluaranRiil Menerbitkan DPT KKP 2 MenerbitkanSPBy 6 Surat Pemberitahuan Penolakan 5 SPBy PendebitanRekening BP/BPP & Pungut/Potong/ Setor Pajak Menerbitkan SPP-GUP KKP 9 SPP-GUP KKP 12 9 9 Pendebitan & Pungut/Potong/Setor Pajak

10. Checklist Kesiapan Satker dalam rangka Implementasi KKP 1 Juli 2019 Pastikan Satker Anda Sudah: Sesuai PMK No.196/PMK.05/2018 1 2 Menandatangani PKS dengan bank mitra tempat rekening bendahara pengeluaran dibuka • Menandatangani PKS Satkerdengan bank sesuaidenganketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 3 Mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke bank mitranya • MenetapkanPemegang KKP/Admin KKP sesuaidenganketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 4 Apabila anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut silahkan menghubungi Kanwil/KPPN Mitra anda Menerima KKP dan melakukan aktivasi KKP 5 Memahami cara penggunaan kartu secara aman dan akuntabel ApabilaperluperubahanPersentase UP Tunai dan UP KKP agar segeramengajukankepadaKanwilDJPbmitraSatker KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

11. Langkah-langkah Persiapan Satker Pada KPPN • Mengajukanpermohonanperubahanpersentase UP tunai dan KKP keKanwilDJPbdengansurat yang dibuatmenggunakanaplikasi SAS (tidak manual) • mengunduh/mendownload dan install Aplikasi SAS 2019 Versi 19.0.6 bagiSatker K/L yang menggunakanaplikasi SAS • menggunakanAplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) yang terbaru/terupdatebagiseluruhSatker K/L 1 2 3 Mohonbantuan KPPN untukmemastikanseluruhSatker yang wajib KKP telahmenyelesaikan PKS, memiliki KKP dan install aplikasi SAS terbaru, sebelum 1 Juli 2019

12. ProporsiUangPersediaan Ilustrasi Perhitungan UP: UP Normal PerubahanBesaran UP PerubahanProporsi UP • Pagu DIPA = Rp15 Miliar • Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui • UP = Rp8 Miliar • Besaran UP Satker Per BulanMaks.Rp500 juta • Proporsi UP Tunai (60%) maka UP Tunai sebesar Rp300 juta • Proporsi UP KKP (40%) maka UP KKP sebesar Rp200 juta • Pagu DIPA = Rp15 Miliar • Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui • UP = Rp8 Miliar • Besaran UP Satker Per BulanMaks.Rp 1,5 Miliar • Proporsi UP Tunai (60%) maka UP Tunai sebesar Rp900 juta • Proporsi UP KKP (40%) maka UP KKP sebesar Rp600 juta • Pagu DIPA = Rp15 Miliar • Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui • UP = Rp8 Miliar • Besaran UP Satker Per BulanMaks.Rp500 juta • Proporsi UP Tunai (70%) maka UP Tunai sebesar Rp350 juta • Proporsi UP KKP (30%) maka UP KKP sebesar Rp150 juta 12

13. PerubahanProporsiUangPersediaan Satker K/L dapatmengajukanperubahanproporsi UP KKP kepadaKanwilDJPbberupakenaikanataupenurunandariproporsi UP KKP yang telahditetapkan APLIKASISAS MODUL SILABI PENGELUARAN Pembuatansuratpermohonanperubahanproporsi, barudapatdilakukanmelaluiAplikasi SAS

14. PerubahanProporsiUangPersediaan Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuanatas perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Persetujuanatas perubahan proporsi UP KKP dapatberupakenaikanataupenurunanproporsi UP KKP. Persetujuan atas kenaikan proporsi UP KKP Persetujuan atas penurunan proporsi UP KKP • Pertimbangan • kebutuhan penggunaan UP KKP dalam 1 (satu) bulan, melampaui besaran UP KKP, dan • frekuensi penggantian UP KKP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun Pertimbangan kebutuhan penggunaan UP Tunai dalam 1 (satu) bulan, melampaui besaran UP Tunai frekuensi penggantian UP Tunai tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun, dan terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA 14

15. PenyesuaianProporsi UP Satker K/L BagiSatker K/L Yang MemenuhiKriteriaWajib Menggunakan KKP dan TidakMengajukan/MemperolehPersetujuanatasPerubahanProporsi UP KKP dariKanwilDJPb • Untukpenyesuaianproporsi UP Satker K/L di bulanJuli 2019, maka KPPN diminta segera menginformasikan kepada Satker K/L terkaithal-halsebagaiberikut: • Pemberian/penggunaanUP Satker K/L di bulanJuni 2019 masih 100% dalam bentuk tunai. Artinya, belum diberlakukan proporsi UP yang sesuaiketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 (60% UP Tunai dan 40% UP KKP). • Di bulanJuli 2019, Satker K/L dimintauntuk segeramelakukanpenihilansebagiandari total UP Satker K/L yang telahdisetujuiselamaini oleh KPPN/KanwilDJPb. Yaitu, sebesar 40% dari total UP Satker K/L yang telahdiperoleh/diterimaselamaini. • Penihilansebagian UP tersebutsebagaimanadimaksud pada angka 2), dapatdilakukandengancara: • Mempertanggungjawabkan UP yang telahmenjadikwitansisebesar 40% dari total UP Satker K/L; • Menyetorkansisa dana UP yang terdapat di Kas Bendahara dan Rekening Bank/Pos ke Kas Negara sebesar 40% dari total UP Satker K/L; atau • Kombinasi, melaluipertanggungjawabankwitansi dan penyetoransisa dana UP dengan total sebesar 40% dari total UP Satker K/L.

16. PenyesuaianProporsi UP Satker K/L BagiSatker K/L Yang MemenuhiKriteriaWajib Menggunakan KKP dan telahMemperolehPersetujuanatasPerubahanProporsi UP KKP dariKanwilDJPb • Untukpenyesuaianproporsi UP Satker K/L di bulanJuli 2019, maka KPPN diminta segera menginformasikan kepada Satkeruntuk: • Pemberian/penggunaanUP Satker K/L di bulanJuni 2019 masih 100% dalam bentuk tunai. Artinya, belum diberlakukan proporsi UP yang sesuaiketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 (60% UP Tunai dan 40% UP KKP). • Di bulanJuli 2019, Satker K/L dimintauntuk segeramelakukanpenihilansebagiandari total UP Satker K/L yang telahdisetujuiselamaini oleh KPPN/KanwilDJPb. Yaitu, sebesarpersentasebesaran UP KKP yang telahdisetujui oleh KanwilDJPbdikalikandengan total UP Satker K/L yang telahdiperoleh/diterimaselamaini. • Penihilansebagian UP tersebutsebagaimanadimaksud pada angka 2), dapatdilakukandengancara: • Mempertanggungjawabkan UP yang telahmenjadikwitansisebesarpersentasebesaran UP KKP yang telahdisetujui oleh KanwilDJPbdikalikandengan total UP Satker K/L; • Menyetorkansisa dana UP yang terdapat di Kas Bendahara dan Rekening Bank/Pos ke Kas Negara sebesarpersentasebesaran UP KKP yang telahdisetujui oleh KanwilDJPbdikalikandengan total UP Satker K/L; atau • Kombinasi, melaluipertanggungjawabankwitansi dan penyetoransisa dana UP dengan total sebesarpersentasebesaran UP KKP yang telahdisetujui oleh KanwilDJPbdikalikandengan total UP Satker K/L.

17. PersetujuanBesaran UP PermohonanPersetujuanProporsi UP KKP Ke KPPN Satker K/L menyampaikan Surat PermohonanPersetujuanBesaran UP KKP dilampiridengan Surat Pernyataan UP dari KPA dan Surat PersetujuanProporsi UP KKP dariKanwilDJPb PembuatansuratpermohonanPersetujuanBesaran UP KKP ke KPPN bagiSatker K/L yang MemenuhiKriteriaWajibMenggunakan KKP, denganmenggunakanaplikasi SAS, untuksementara SAKTI masih manual PersetujuanBesaran UP KKP oleh KPPN • Atasdasar Surat PermohonanPersetujuanBesaran UP KKP, Surat Pernyataan UP/Surat Pernyataandari KPA, dan Surat PersetujuanProporsi UP KKP dariKanwilDJPb (apabilaada) beserta ADK yang dihasilkandariAplikasi SAS yang disampaikan oleh Satker K/L, KPPN melakukanpenelitianproporsi UP KKP. • Dalamhalbesaran/proporsi UP KKP telahmemenuhiketentuan yang ditetapkandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018, KPPN menerbitkan Surat Persetujuanperubahanproporsi UP KKP Satker K/L.

18. SatkerKategoriPengecualian • Tata Cara PengajuanPermohonanPersetujuanBesaran UP KKP ke KPPN bagiSatker K/L yang dikecualikandalamPembayaran dan Penggunaan KKP adalahsebagaiberikut: • Satkermenyampaikanpermohonanpengecualianke KPPN Sesuaidenganketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018, Satker K/L tersebutmemenuhikriteria: • Tidakterdapatpenyediabarang/jasa yang dapatmenerimapembayarandenganKartuKreditPemerintahmelaluimesinElectronic Data Capture (EDC) yang dibuktikandengansuratpernyataandari KPA; dan • MemilikipagujenisbelanjaSatker yang dapatdibayarkanmelalui UP sampaidengan Rp2.400.000.000,00 (duamiliarempatratusjuta rupiah). • Selanjutnya Surat PermohonanPersetujuanBesaran UP KKP dan Surat Pernyataandari KPA tersebutdicetak dan ditandatangani oleh KPA beserta ADK yang dihasilkandariAplikasi SAS untukdisampaikankepada KPPN. • Atasdasar Surat PermohonanPersetujuanBesaran UP KKP, Surat Pernyataan UP/Surat Pernyataandari KPA, dan Surat PersetujuanProporsi UP KKP dariKanwilDJPb(apabilaada) beserta ADK yang dihasilkandariAplikasi SAS yang disampaikan oleh Satker K/L, KPPN melakukanpenelitianbesaran/proporsi UP KKP. • Dalamhalbesaran/proporsi UP KKP telahmemenuhiketentuan yang ditetapkandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018, KPPN menerbitkan Surat PersetujuanBesaran UP KKP Satker K/L.

19. Permohonan dan Persetujuan TUP KKP • PermohonanPersetujuan TUP KKP Ke KPPN • KPA dapat mengajukan TUP KKP untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak, tidak dapat ditunda, dan/atau tidak dapat dilakukan Pembayaran LS. • Pengajuan TUP KKP dilakukan dengan menyampaikan permohonan persetujuan TUP KKP kepada Kepala KPPN disertai: • Rencana nilai batasanbelanja(limit) TUP Kartu Kredit Pemerintah; • Rincian rencana pengeluaran yang akan dibiayai dengan TUP Kartu Kredit Pemerintah yang ditandatangani oleh KPA dan BP/BPP; dan • Rencana periode penggunaan batasanbelanja(limit) TUP Kartu Kredit Pemerintah (mulai-berakhir). • Persetujuan TUP KKP oleh KPPN • Atasdasar Surat PermohonanPersetujuan TUP KKP dan Surat Pernyataandari KPA beserta ADK yang dihasilkandariAplikasi SAS yang disampaikan oleh Satker K/L, KPPN melakukanpenelitianbesaran/proporsi UP KKP. • Dalamhalbesaran/proporsi UP KKP telahmemenuhiketentuan yang ditetapkandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018, KPPN menerbitkan Surat PersetujuanPemberian TUP KKP Satker K/L.

20. Penerbitan/Perekaman SPP/SPM KKP • Tata Cara Penerbitan/Perekaman SPP/SPM KKP • Pada Satker K/L (Aplikasi SAS): • Jenis dokumen SPP/SPM yang digunakan: • Kode 26 = untuk SPP/SPM GUP KKP; dan • Kode 27 = untuk SPP/SPM PTUP KKP. • Setelah proses perekaman SPP GUP/PTUP KKP selesai, selanjutnya proses catat, cetak, dan kirim SPM mengikuti prosedur umum Aplikasi SAS. • Petunjuk Penggunaan/Manual Book/Tutorial yang lebih lengkap/komprehensif terkait Penerbitan/Perekaman SPP/SPM KKP dapat dilihat pada Petunjuk Penggunaan KKP Aplikasi SAS 2019 Versi 19.0.6.

21. Penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP • Monev dilaksanakan dengan menyampaikan Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP dan dilaksanakan oleh KPA, KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. • Saat ini, penyusunan Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP oleh KPA, KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran dilakukan secara manual (tidak melalui aplikasi) dengan periode pelaporan secara triwulanan.

22. Penyerahan dan PenggunaanKartuKreditPemerintah Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Tanda Tangan • SetelahaktivasiKartudan PIN selesaidilakukan, status KKP secaraotomatisaktifdansiapdigunakan • Penggunaan KKP dilakukan untuk pembayaran belanja barang operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan • MenggunakanKKP sesuaidengankewenangannyasetelahterlebihdahuludilakukanaktivasikartudan PIN KKP untukpertama kali • Aktivasi KKP dilakukan oleh Administrator KKP atau masing-masing Pemegang KKP melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya • Request/aktivasi PIN KKP dilakukan oleh Administrator KKP atau masing-masing Pemegang KKP melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya • Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian belakang Kartu Kredit Pemerintah Rahasia Informasi/Data Media Daring Penonaktifan Kartu Kredit Pemerintah Memilih merchant Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang menyediakanfasilitaskeamananuntuktransaksisecara daring. Merahasiakannomorkartu, PIN, Card Verification Value (CVV) dan masa berlakuKartuKreditPemerintah Dilarangmemberikaninformasimengenai data diridantransaksiKartuKreditPemerintahkepadasiapapun Dapat mengajukan permohonan penonaktifkankepada Administrator KKP danmenyimpanKKP ditempat yang aman dalam hal KKP tidakdipergunakandalamjangkawaktu lama Memeriksa AktifmemeriksakondisidanrinciantransaksiKartuKreditPemerintahuntukmemastikantidakterdapattransaksi yang salah/tidakdiakui(dispute) secaraperiodik

23. Penyerahan dan PenggunaanKartuKreditPemerintah Kenaikan Batasan Belanja (Limit) Mekanisme Pengajuan Kenaikan Limit • Satkermelalui Administrator KKP dapatmemintakenaikan limit KKP secarasementara/permanenkepada Bank Penerbit KKP • Permintaan kenaikan limitKKP harus mendapat persetujuan dari KPA • Satker dapat meminta kenaikan limitKKP secara sementara dalam hal terdapat: • keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi limitsebuah kartu yang telah ditentukan, dan/atau • persetujuan TUP KKP • Satker dapat meminta kenaikan limitKKP secara permanen dalam hal terdapat: • keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi limitsebuah kartu yang telah ditentukan, dan/atau • perubahanbesaran UP KKP • Pengajuan permintaan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanendilakukan melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya • Untuk permintaan kenaikan limitKKP secara sementara, Administrator KKP harus menginformasikan: • nilai kenaikan limitKKP(semula-menjadi) • periode kenaikan limitKKP (mulai-berakhir), dan • nomor dan nama KKP • kepada Bank Penerbit KKP • Untuk permintaan kenaikan limitKKP secara permanen, Administrator KKP harus menginformasikan: • nilai kenaikan limitKKP (semula-menjadi) • periode permanen, dan • nomor dan nama KKP • kepada Bank Penerbit KKP • Dalam hal informasi permintaan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanen telah terpenuhi, Bank Penerbit KKP melakukan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanen • Dalam hal informasi permintaan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanen tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKP menolak permintaan kenaikan limitKKP • Total limitKKP yang diberikanoleh Bank Penerbit KKP kepada 1 (satu) Satker paling banyaksebesarUP KKP yang telah disetujui dan/atau persetujuan TUP KKP

24. BiayaPenggunaanKartuKreditPemerintah • Bank Penerbit KKP membebaskan Satker dari biaya penggunaan KKP, meliputi: • biaya keanggotaan (membership fee) • biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dane-banking • biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit) • biaya penggantian kartu kredit karena hilang/dicuri atau rusak • biaya penggantian PIN • biaya copy Billing Statement • biaya pencetakan tambahan lembar tagihan • biaya keterlambatan pembayaran • biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan,dan • biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang berkerjasama dengan KKP • Dalam penggunaan KKP, biaya yang dibebankan pada APBN hanya biaya materai 1 2 Pengaturanbiayadituangkandalam PKS penggunaan KKP antaraSatkerdengan Bank Penerbit KKP yang menjadimitrakerjanya 3 24

25. NO SURCHARGE Sebelum bertransaksi pastikanUntuk transaksi dengan Kartu Kredit Pemerintah Sesuai PMK No.196/PMK.05/2018 Biaya Surcharge tidak bisa dibebankan ke APBN KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

26. Pengawasan SatkermembuatStandard Operating Procedure (SOP) Internal terkaitnormawaktupenggunaan, penyelesaiantagihan, danpertanggungjawaban KKP denganberpedomanpadaketentuanperaturanperundang-undangan KPA melakukanpengawasansecara internal ataskewajibanpembayarantagihan KKP agar tidakmelewatibataswaktu/jatuh tempo pembayaran SOP Internal ditetapkanoleh KPA 26

27. PenyesuaianProporsi UangPersediaanSatker K/L PERTANGGUNGJAWABAN KWITANSI SEBESAR 40% (ATAU BESARAN LAIN BERDASARKAN PERSETUJUAN PERUBAHAN PROPORSI UP KKP DARI KANWIL DJPB) DARI TOTAL UP SATKER K/L. 1 MENYETORKAN SISA DANA UP YANG TERDAPAT DI KAS BENDAHARA DAN REKENING BANK/POS KE KAS NEGARA SEBESAR 40% (ATAU BESARAN LAIN BERDASARKAN PERSETUJUAN PERUBAHAN PROPORSI UP KKP DARI KANWIL DJPB) DARI TOTAL UP SATKER K/L. 2 KOMBINASI, MELALUI PERTANGGUNGJAWABAN KWITANSI DAN PENYETORAN SISA DANA UP DENGAN TOTAL SEBESAR 40% (ATAU BESARAN LAIN BERDASARKAN PERSETUJUAN PERUBAHAN PROPORSI UP KKP DARI KANWIL DJPB) DARI TOTAL UP SATKER K/L. 3 Pengajuan SPM GUP Nihil Ke KPPN dan Penyetoran UP ke Kas Negara dilakukan paling lambattgl. 19 Juli 2019 Pada uraian SPM ditambahanfrasa “Pengesahansebagianataspertanggungjawaban UP tahunanggaran 2019” BagiSatker K/L yang wajibmenggunakan KKP namuntidak/belummelaksanakanpertanggungjawabankuitansi dan/ataupenyetoransisa UP, maka Revolving UP Tunai (SPM GUP Tunai) di bulanAgustus 2019 tidakdapatdiberikan, sampaidenganpertanggungjawabankuitansi dan/ataupenyetoransisa UP tersebutdilaksanakan.

28. JuknisKartuKreditPemerintah pada Aplikasi SAS 1. PEREKAMAN PERSURATAN KKP SURAT PERMOHONAN DISPENSASI ATAS PROPORSI KKP KANWIL DJPB SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KKP APLIKASISAS MODUL PPSPM KPPN OUTPUT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN TUP KKP PERSURATAN NON KKP (TUP TUNAI) PEREKAMAN PERSURATAN KKP PADA APLIKASI SAS MODUL PPSPM BANK SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKP

29. JuknisKartuKreditPemerintah pada Aplikasi SAS 2. PEREKAMAN REFERENSI PEMEGANG KKP SURAT PERSETUJUAN PENERBITAN KKP DARI BANK APLIKASISAS MODUL PPK REKAM REFERENSI PEMEGANG KKP PADA APLIKASI SAS Perekaman data informasipemegang KKP dilakukansesuaidengansuratpersetujuanPenerbitan KKP oleh Bank 3. PEREKAMAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL (DPR) • APLIKASI SAS MODUL PPK • PEREKAMAN REFERENSI PEMEGANG KKP • PEREKAMAN/PERSETUJUAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL (DPR) • PEREKAMAN SPP GUP/PTUP KKP Operator Modul PPK Aplikasi SAS merekamDaftar PengeluaranRiilberdasarkantransaksi KKP. PPK melakukanvalidasiatasDaftar PengeluaranRiilyang telahdirekam

30. JuknisKartuKreditPemerintah pada Aplikasi SAS 4. PEREKAMAN KUITANSI, TRANSAKSI, DAN DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN (DPT) BerdasarkanSPBy dan Daftar PengeluaranRiilyang telahdisetujui oleh PPK, BendaharaPengeluaranmelakukanvalidasi dan melakukanperekamanKuitansi KKP, Transaksi KKP, dan Daftar PembayaranTagihan pada Modul SILABI Pengeluaran. APLIKASISAS MODUL SILABI PENGELUARAN 5. PEREKAMAN SPP DAN PENCATATAN SPM GUP/PTUP KKP FILE .DPT SPP SPM • APLIKASI SAS MODUL SILABI PENGELUARAN • PEREKAMAN KUITANSI KKP • PEREKAMAN TRANSAKSI KKP • PEREKAMAN DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN (DPT) Perekaman SPP/SPM KKP menggunakankodejenis: 26 = GUP KKP; 27 = PTUP KKP. File ADK berekstensi.DPT diperlukandalamperekaman SPP KKP PencatatanDaftar PembayaranTagihan pada Modul SILABI Pengeluaranmenghasilkan output file ADK berekstensi.DPT

31. Pengawasan UP/TUP KKP pada Aplikasi OMSPAN 1. MONITORING PERSETUJUAN UP/TUP KKP Submenu inimenampilkan daftar suratpersetujuan UP/TUP KKP pada satkerbersangkutan. ONLINE MONITORING SPAN 2. DAFTAR TRANSAKSI GUP/PTUP KKP Submenu inimenampilkan daftar transaksi GUP/PTUP KKP pada satkerbersangkutan. • ONLINE MONITORING SPAN • MONITORING PERSETUJUAN UP/TUP KKP • DAFTAR TRANSAKSI GUP/PTUP KKP • REKAPITULASI UP/TUP KKP 3. REKAPITULASI UP/TUP KKP Submenu inimenampilkanrekapitulasi UP/TUP KKP dan transaksi GUP/TUP pada satkerbersangkutan.

32. TERIMA KASIH KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

33. KartuKreditUntukKeperluanBelanjaBarangOperasional Serta Belanja Modal 1 BELANJA BARANG OPERASIONAL • belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya 2 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL • belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya 3 BELANJA BARANG UNTUK PERSEDIAAN • belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang konsumsi 4 • belanja sewa, antara lain belanjasewakendaraan, gedung, peralatan BELANJA SEWA 5 BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN • belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya • belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja BBM dan pelumas dan pelumas khusus nonpertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 6 7 • belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya, dan/atau BELANJA PEMELIHARAAN LAINNYA 8 • belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp50.000.000,- BELANJA MODAL

34. Bagaimanaketentuanpungutanperpajakanataspenggunaan KKP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib melakukan pemotongan/pemungutan pajak dari belanja yang dilakukannya serta menyetorkan pajak ke kas Negaraatastransaksi KKP Transaksi KKP yang digunakan di “Toko/CV/UD/Penyedia Barang/Jasa mitra kerja Satker” Transaksi KKP yang digunakan di “Media Online” Transaksi KKP yang digunakan di “Carrefour” A. Transaksi Online yang bisamendapatkanFakturPajak (Contoh “Bhinneka”) Pemegang KKP melakukanpembayarandengan KKP sebesarNilaiHargaBarang/Jasa+PPN+PPh (NilaiBrutto) Pemegang KKP meminta faktur/bukti setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) Satkermenerbitkan SPM GUP KKP sebesarNilaiHargaBarang/jasa+PPN+PPh (NilaiBrutto) KPPN menerbitkan SP2D sebesarNilai SPM GUP KKP BP Satkermelakukanpendebitanrekeningkepada Bank sebesarNilaiBrutto (HargaBarang/Jasa+PPN+PPh) B. Transaksi Online yang tidakbisamendapatkanFakturPajak (Contoh “Lazada”) Perlakukanperpajakannyasamasepertitransaksi KKP yang digunakan di Carrefour/Informa Pemegang KKP melakukanpembayarandengan KKP sebesarNilaiHargaBarang/Jasa+PPN+PPh (NilaiBrutto) Pemegang KKP meminta faktur/bukti setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) Apabila tidak memungkinkan mendapatkanfaktur/buktisetor/BPN maka transaksi di merchant yang bersangkutan pada saat dilakukan pembayaran meskipun sudah termasuk pajak dianggap sebagai transaksi nett nya sehingga atas belanja yang dilakukan ditambahkan lagi pembayaran PPN dan PPh (Biasanya dilakukan pembuatan Kuitansi baru) Selanjutnya diperhitungkan/dimasukkan dalam perhitungan nilai SPP/SPM untuk dimintakan pencairan dananya ke KPPN. Kemudian potongan pajak (PPN dan PPh) tersebut akan disetorkan sendiri oleh pihak bendahara dengan menggunakan NPWP Bendahara. Pemegang KKP melakukanpembayarandengan KKP sebesarNilaiHargaBarang/Jasatanpapajak (NilaiNetto) Satkermenerbitkan SPM GUP KKP sebesarNilaiHargaBarang/Jasa+PPN+PPh (NilaiBrutto) KPPN menerbitkan SP2D sebesarNilai SPM GUP KKP Setelahditerima di rekening BP Satker, BP Satkermelakukanpemungutan/ pemotonganpajak (PPN+PPh) untukdisetorkankeKas Negara BP Satkermelakukanpendebitanrekeningkepada Bank sebesarNilaiHargaBarang/Jasatanpapajak (NilaiNetto)

35. AlurPertanggungjawabanPenggunaanKartuKreditPemerintah Pengujian Pengujian • Tagihan(e-billing)/ DTS • ST/SPD/Perjanjian/Kontrak • Bukti-buktiPengeluaran Pengujian SP2D Pemegang KKP BP/BPP KPPN PPSPM PPK Pengesahan SPM-GUP KKP Mengesahkansebagian/seluruhnya dokumendanbukti-buktipengeluaran Permintaanpenggantian UP KKP BerdasarkandokumenkemudianmembuatDaftarPengeluaranRiil Berdasarkandokumen, PPK melakukanpengujian Mengumpulkandokumen Menerbitkan SP2D BP/BPP melakukanpengujian pengujian atas SPP-GUP KKP beserta dokumen pendukung 2 1 BP/BPP mengajukanpermintaanpenggantian UP KKP ke PPK 4 11 7 3 8 10 DaftarPengeluaranRiil Menerbitkan DPT KKP MenerbitkanSPBy 6 Surat Pemberitahuan Penolakan 5 SPBy PendebitanRekening BP/BPP & Pungut/Potong/ Setor Pajak Menerbitkan SPP-GUP KKP 9 SPP-GUP KKP 12 Pendebitan & Pungut/Potong/Setor Pajak

36. Penjelasan Tambahan AlurPertanggungjawabanPenggunaanKartuKreditPemerintah …(1) Daftar Tagihan Sementara (DTS) dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, yang paling sedikit memuat informasi nama pemegang Kartu Kredit, nomor Kartu Kredit Pemerintah (account number), tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara, tanggal transaksi (transaction date), tanggal pembukuan (posting date), keterangan (description), nilai transaksi (amounts), dan sub total tagihan Bukti-bukti pengeluaran meliputi kuitansi/bukti pembelian Kuitansi/bukti pembelian disertai dengan faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 1 • Pemegang Kartu Kredit Pemerintah membuat: • Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit Pemerintah, dan/atau • Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Kartu Kredit Pemerintah • Pemegang KKP menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit Pemerintah dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Kartu Kredit Pemerintah dilampiri dokumen kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tagihan (e-billing)/Daftar TagihanSementara diterima dari Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah 2 • PPK melakukan pengujian terhadap: • kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN • kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran • kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara termasuk memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada negara • kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar TagihanSementara • kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah, dan • kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa 3 Dalam hal terdapat dokumen dan bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan, PPK menolak dokumen dan bukti-bukti pengeluaran Penolakan dokumen dan bukti-bukti pengeluaran dimaksud disampaikan kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah melalui Surat Pemberitahuan Penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah daftar pengeluaran rill dan dokumen diterima Surat Pemberitahuan Penolakan dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 5

37. Penjelasan Tambahan AlurPertanggungjawabanPenggunaanKartuKreditPemerintah …(2) Berdasarkan DPT KKP yang telah diterbitkan, PPK atas nama KPA menerbitkan SPBy paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah DPT KKP ditetapkan PPK menyampaikan SPBy kepada BP/BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan, dilampiri dengan dokumen Surat Tugas/SPD/ Perjanjian/Kontrak, kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK, faktur pajak dan/atau SSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK, DPT KKP yang telah ditetapkan oleh PPK, dan Tagihan (e-billing)/Daftar TagihanSementara SPBy paling sedikit memuat tanggal dan nomor SPBy, jumlah tagihan Kartu Kredit Pemerintah yang dibayarkan, nomor rekening Bank Penerbit Kartu Kredit, peruntukkan pembayaran, dasar pembayaran, pembebanan anggaran, dan tanggal setuju/lunas bayar serta penandatangan SPBy 6 Berdasarkan SPBy, BP/BPP melakukan pengujian atas SPBy, pengujian ketersediaan dana UP Kartu Kredit Pemerintah, dan penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy Pengujian atas SPBy meliputi penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK, pemeriksaan kebenaran atas hak tagih (yang meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, dan ketersediaan dana yang bersangkutan) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) 7 Dalam hal pengujian SPBy telah memenuhi persyaratan, BP/BPP mengajukan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK dengan menyampaikan SPBy, daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, beserta dokumen pendukung Pengajuan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPBy diterima Dalam hal berdasarkan pengujian, SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, BP/BPP menolak SPBy yang diajukan dan mengembalikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPBy diterima 8 9 Berdasarkan permintaan penggantian UP KKP yang disampaikan oleh BP/BPP, PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP-GUP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dan bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar

38. Penjelasan Tambahan AlurPertanggungjawabanPenggunaanKartuKreditPemerintah …(2) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-GUP KKP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK Apabila SPP-GUP KKP telah sesuai dengan ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM-GUP KKP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-GUP KKP diterima Dalam hal SPP-GUP KKP belum sesuai dengan ketentuan, PPSPM mengembalikan SPP-GUP KKP kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-GUP KKP diterima oleh PPSPM PPSPM menandatangani SPM-GUP KKP yang diterbitkan PPSPM menyampaikan SPM-GUP KKP beserta ADK kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM-GUP KKP diterbitkan Pengajuan SPP-GUP/SPM-GUP KKP diterbitkan secara terpisah dengan SPP-GUP Tunai/SPM-GUP Tunai Untuk keperluanbelanjaperjalanandinasjabatan, pengajuan SPP-GUP/SPM-GUP KKP menggunakan 1 (satu) daftar nominatif perjalanandinasjabatan yang khusus memuat komponen pembayaran yang berasal dari UP KKP 10 KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP KKP yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan pengujian yang dilakukan Dalam hal SPM-GUP Kartu Kredit Pemerintah tidak memenuhi persyaratan, KPPN mengembalikan SPM-GUP KKP beserta dokumen pendukung kepada PPSPM Tata cara penyelesaian SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN 11 • Sebelum melakukanpembayarantagihan KKP, BP/BPP melakukan pemungutan/ pemotonganpajak/bukanpajakatastagihandalamSPBy dan melakukan penyetoran atas pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak kekas Negara sesuai dengan daftar pungutan/potongan • BP melakukanpembayarantagihan KKP melaluipendebitanrekeningBP kerekening Bank Penerbit KKP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencairandana SP2D diterima/masuk ke rekening BP • Untuk BP yang dibantuolehbeberapa BPP, pendebitanrekeningBP ke rekening BPP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairandana SP2D diterima/masuk ke rekening BP. • BPP melakukanpembayarantagihan KKP melaluipendebitanrekeningBPP kerekening Bank Penerbit KKP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairandana SP2D diterima/masuk ke rekening BPP • PendebitanrekeningBP/BPP dilakukansejumlahtagihan yang harusdibayarsebagaimanatercantumdalam DPT KKP. • PendebitanrekeningBP/BPP menggunakan: • LayananPerbankanSecaraElektronik berupa Internet Banking atau Kartu Debit, dan • Cek/bilyetgiro • Biaya yang timbul akibat pendebitanrekeningpenggunaan Layanan Perbankan Secara Elektronik dari Rekening BP/BPP dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan • Tata carapendebitanrekeningBP/BPPberpedomanpadaketentuanPeraturanMenteriKeuanganmengenaikedudukandantanggungjawabbendaharapadasatuankerjapengelolaanggaranpendapatandanbelanjanegara 12

39. Langkah – Langkah Pengamanan dari Customer

40. KeamananDalamBertransaksi UntukmenjagakeamanandalampenggunaanKartuKreditpenggunakartudiharapkan : • Keamanandalamtransaksi di Merchant • Tidakmemberitahukan PIN kepadasiapapun • Tidakmembiarkankartu di gesekdua kali di merchant • Tidakmenyerahkankartukepadapelayan • Memastikankartudigesekhanyapadamesin EDC • Memperhatikannotifikasi/smsdari bank setelahtransaksi • Keamanandalambertransaksionline • Memastikanbahwa website yang dikunjungimerupakan website resmibiasanyasitusresmiterdapattulisan https: dengangambar • Memastikanbahwa computer telahdiinstal antivirus dan browser yang selalu di update • Tidakmelakukantransaksidenganmenggunakanfasilitaskoneksiwifi public • Pastikanmenerimanotifikasi 6 angkarahasiadari bank sebelummelanjutkantransaksi Dalamhalkartutidaksedangdipergunakankarenacuti, tugasbelajar, tidakdalamposisidinasdanlainnya, dalamrangkapengamanan agar : Melakukan non aktifkartukreditmelalui admin kartukredit Menyimpankartupadatempat yang aman