02 Februari 2011

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelesaian Piutang Bank BUMN dan Keuangan Negara 02 Februari 2011

2. EXECUTIVE SUMMARY • Bank BUMN memiliki peran yang penting dalam industri perbankan nasional dan dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang meningkat. Meskipun demikian, peta persaingan di dunia perbankan nasional semakin ketat. Di sisi lain, terdapat banyak regulasi yang membatasi ruang gerak Bank BUMN. Hal tersebut diantaranya tercermin dari jumlah kredit macet yang telah dihapusbuku dengan nilai yang sangat tinggi. Hingga kuartal ke-III 2010, kredit macet yang telah dihapus buku oleh bank BUMN mencapai Rp 82,1 triliun. • Bank BUMN tidak dapat menyelesaikan permasalahan kredit macet secara tuntas karena bank BUMN tidak dapat melakukan penghapusan secara mutlak (hair cut atau hapus tagih) atas kredit macet tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya multitafsir atas definisi piutang negara, dimana multitafsir tersebut bersumber dari 2 (dua) UU yang saat ini masih berlaku namun memiliki definisi yang berbeda atas piutang Negara (UU 49/1960 vs UU 1/2004). • Pemerintah telah berupaya membantu perbankan BUMN untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet, diantaranya melalui penerbitan PP 33/2006 yang diikuti oleh PMK/87 sebagai pedoman pelaksanaannya, serta UU 47/2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010. Namun beberapa produk hukum dimaksud dipandang masih belum dapat menghilangkan multi tafsir atas definisi piutang negara. • UU 49/1960 Tentang PUPN masih mendefinisikan piutang BUMN sebagai Piutang Negara dan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara masih mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan (termasuk Bank BUMN) sebagai bagian dari keuangan negara. • Bank Mandiri dan Perbankan BUMN pada umumnya menyambut baik agenda Prolegnas Prioritas Tahun 2011, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yang diikuti dengan revisi UU 49/Prp/1960 diharapkan dapat membantu proses harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian piutang bermasalah di Bank BUMN. Dengan demikian, Bank BUMN akan memiliki kesamaan level of playing field dengan Bank Swasta Nasional.

3. Latar Belakang AGENDA • Permasalahan terkait penyelesaian piutang Bank BUMN • Usulan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

4. Perbankan BUMN memiliki peran penting dalam industri perbankan nasional Jumlah Bank Umum di Indonesia Total : 121 Pangsa Kredit Perbankan Menurut Pemilik Jenis Kredit yang disalurkan 189 T 106 T 309 T 173 T 158 T 328 T 52.1% 73.6% 68.6% 47.9% KMK BUMN Non BUMN KI Konsumsi Sumber : SPI BI Desember 2009, ( BUSN Devisa,BUSN Non Devisa, BPD, Bank Campuran, Bank Asing) 3

5. Meskipun demikian pangsa pasar perbankan BUMN cenderung menurun Pangsa Kredit 3Q-2010 (Rp Triliun) Pangsa DPK 3Q-2010 (Rp Triliun) Pangsa Aset 3Q-2010 (Rp Triliun) Market share bank BUMN Market share bank BUMN Market share bank BUMN Sumber : SPI BI; Infinancial 4

6. Hal serupa terlihat pada CAR Perbankan BUMN yang juga cenderung menurun Ekuitas Bank BUMN mengalami pertumbuhan… …seiring dengan peningkatan produktivitas laba… …mengakibatkan rata-rata CAR Perbankan BUMN terus tergerus Equity Bank BUMN ( Rp Tn) ROA dan Laba Bank BUMN (% - Rp Tn) CAR (%) Sumber : Statistika Perbankan Indonesia, Bank Indonesia 5

7. Selain itu, banyak bank swasta nasional yang beralih kepemilikannya kepada pihak asing 10 Biggest Bank in Indonesia* 10 Biggest Bank in Indonesia* • Jumlah total asset 10 bank terbesar di Indonesia mencakup 66.24% total asset perbankan nasional • 5 dari 10 bank terbesar merupakan bank swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing Posisi per Desember 2009 : Sumber : SPI BI Posisi Desember 2009, tidak termasuk BPR; UBS 6

8. Di sisi lain, Bank BUMN dihadapkan pada regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan perbankan swasta Bank Swasta • UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas • UU No. 8/ 1995 tentangPasar Modal • UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentangPerbankan • UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas • UU No.8 /1995 tentangPasar Modal • UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentangPerbankan Lingkup Pengelolaan Perusahaan Secara Umum LingkupPengelolaan Perusahaan DimanaPemerintahSebagaiPemegangSaham • UU No. 1/2004 tentangPerbendaharaan Negara • UU No. 17/2003 tentangKeuangan Negara • UU No.19/2003 tentangBadan Usaha Milik Negara • UU No. 20/ 2001 tentangTindakPidanaKorupsi • UU No.15/2006 tentangBadanPemeriksaKeuangan Lingkup Pemeriksaan & Korupsi BUMN • UU No.49/Prp/1960 mengenaiPanityaUrusanPiutang Negara Lingkup Penyelesaian Kredit Bermasalah Perbankan BUMN tidak memiliki kesetaraan Level of Playing Field dibandingkan Bank Swasta Sumber : Bank Mandiri Analysis 7

9. Permasalahan terkait penyelesaian piutang Bank BUMN AGENDA • Latar Belakang • Usulan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

10. VS Salah satu dampak regulasi yang membatasi Bank BUMN adalah sulitnya penyelesaian kredit macet yang telah dihapusbuku Hal ini tergambar dari jumlah kredit macet hapus buku (off B/S) Bank BUMN yang masih tinggi jika dibandingkan dengan BUSN Devisa.. …dikarenakan masih terdapatnya multitafsir atas definisi piutang negara UU No.1/2004 pasal 1 angka 6 Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusatyang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. UU No. 49/Prp/1960 pasal 8 Piutang Negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepadaNegara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negaraberdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Penjelasan pasal 8 ayat b: terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT, PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Hutang pajak tetap merupakan piutang Negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa. (Rp.Tn) Sumber : Statistika Perbankan Indonesia, Bank Indonesia 9 9

11. Untuk itu pada tahun 2006 Pemerintah telah menerbitkan PP 33/2006 dan PMK 87/2006 untuk membantu penyelesaian NPL di Bank BUMN PP No. 33/ 2006 • PP 33/2006 mengacu pada definisi Piutang Negara sesuai UU No 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara, sementara piutang negara pertama kali didefinisikan dalam UU 49/Prp/1960 ttg PUPN. • Beberapa pihak berpendapat bahwa definisi piutang negara adalah berdasarkan peraturan perundangan yang terbaru sesuai adagium Lex Posterior Derogat Legi Priori (ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama), • Namun pihak penegak hukum dan pemeriksa menyatakan bahwa adagium tersebut tidak dapat digunakan karena UU 10/2004 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan mengatur bhw jika terdapat perubahan suatu UU maka pasal yg menggantikan harus eksplisit menyatakan mengganti pasal yg lama. Merupakan revisi atas PP No. 14/ 2005 tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara. • Menegaskan bahwa piutang BUMN bukan merupakan bagian dari piutang negara • Penyelesaian piutang BUMN dilakukan sesuai koridor hukum korporasi yaitu UU Perseroan Terbatas, UU BUMN dan UU Pasar Modal • Penerbitan PP 33/2006 telah memperkaya opsi penyelesaian NPL di bank BUMN PMK No. 87/ 2006 Merupakan revisi atas PMK no. 31/ 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah, dan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah. • Pengurusan, pengelolaan, dan penyelesaian piutang Perusahaan negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan UU PT dan UU BUMN PP 33/2006 belum dapat menghilangkan multitafsir atas definisi piutang negara

12. Selanjutnya pada tahun 2009, Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah melalui UU No 47/2009 telah menyetujui pemberian kewenangan penyelesaian NPL perbankan BUMN dengan mengacu pada hukum korporasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 • Pasal 4: • (5) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta peraturan pelaksanaannya. • (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan • Penjelasan ayat 4 : • Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. • Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara. UU APBN 2010 juga tidak memberikan definisi yang baru tentang piutang negara dan tetap tidak dapat menghilangkan multitafsir atas definisi Piutang Negara 11

13. Usulan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan AGENDA • Latar Belakang • Permasalahan terkait penyelesaian piutang Bank BUMN

14. Untuk dapat menghilangkan multi tafsir atas pengertian Piutang Negara diperlukan revisi terhadap UU 49/1960 Dampak terhadap perbankan BUMN • Memberikan keleluasaan kepada Bank BUMN dalam penyelesaian NPL sebagaimana dilakukan oleh Bank-bank Swasta. • Bank BUMN dan Bank Swasta akan memiliki level playing field yang sama karena perundang-undangan yang mengatur bank BUMN akan sama dengan regulasi yang mengatur bank swasta yaitu UU Perbankan, UU PT dan UU Pasar Modal bagi BUMN yang telah go public, termasuk dalam penyelesaian kredit bermasalah. • Bank BUMN dapat segera menyelesaikan NPL termasuk untuk penyelesaian kredit macet yang telah dihapusbukukan. • Bank BUMN akan lebih optimal lagi dalam menjalankan fungsi intermediasi, tidak terdapat kekhawatiran dari bankir BUMN dalam pengelolaan kredit sepanjang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, mengedepankan GCG serta tidak ada conflict of interest. Usulan Revisi Pasal 8 UU 49/Prp/1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara 13

15. Di samping itu, diperlukan revisi atas UU 17/2003 tentang Keuangan Negara untuk mendukung upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian NPL Bank BUMN Dampak terhadap perbankan BUMN • Diharapkan dapat lebih memberi penegasan bahwa kekayaan Bank BUMN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan tidak termasuk dalam cakupan keuangan negara melainkan kekayaan dari perseroan itu sendiri. • Dengan demikian, kerugian yang mungkin terjadi di Bank BUMN adalah kerugian perusahaan dan bukan kerugian negara. • Pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan dan ditanam di Bank BUMN dilakukan oleh Bank BUMN yang diatur dalam UU 40/2007 Tentang PT dan UU 19/2003 Tentang BUMN dan masuk ke ranah hukum privat (perdata). Usulan Revisi Pasal 2 huruf g UU 17/2003 tentang Keuangan Negara 14

16. End of Document

17. Appendix

18. Jumlah kredit macet hapus buku (off B/S) di Bank Mandiri (posisi Q3’10) (Rp.Tn) Total Telah diserahkan ke DJKN Masih ditangani Bank Mandiri * 84,518 84,138 380 22,634 22,459 175 Total s/d Rp.5M > Rp.5M Total s/d Rp.5M > Rp.5M * Tidak termasuk jumlah nasabah kartu kredit Jumlah account XXX