ASEAN Competition Action Plan 2016-2025: Pengaturan dan Penegakan Hukum Persaingan di ASEAN

1. ASEAN Competition Action Plan 2016-2025:Pengaturan dan Penegakan Hukum Persaingan di ASEAN Seminar Nasional Persaingan Usaha KPPU – FDPU Jakarta, 18 Desember 2018 Dr. iur. Hesty D. Lestari

2. Masyarakat ASEAN • 20 November 2007: ditandatangani Piagam ASEAN (ASEAN Charter). • Piagam ASEAN 2007 menegaskan komitmen ASEAN untuk menciptakan Masyarakat ASEAN 2015. • Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) didasari atas 3 pilar: • ASEAN Security Community (Masyarakat Keamanan ASEAN) • ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) • ASEAN Socio-Cultural Community (Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN)

3. Cetak Biru MEA • 2015:ASEAN sebagai • Pasar dan basis produksi tunggal; • Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi; • Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan; dan • Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. • 2025:terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015 • ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh; • ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis; • Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; • ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan • ASEAN yang global.

4. ASEAN Consultative Forum on Competition (ACFC) • Tahun 2004 dibentuk forum informal bersama untuk menyelenggarakan dialog rutin antar negaraterkaithukumdankebijakanpersaingandi ASEAN . • Target: (i) pengenalan kebijakan persaingan; (ii) pembentukan pedoman persaingan usaha di kawasan; (iii) pembentukan jaringan kerja sama antar otoritas persaingan usaha; dan (iv) pengembangan kapasitas lembaga atas substansi tersebut.

5. ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) • 2007: forum informalACFCditransformasi menjadi badan sektoral resmi di bawah naungan ASEAN: AEGC. • 2010: menetapkanthe ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy,dan the Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN forBusiness. • 2016: menetapkan • the ASEAN Competition Action Plan2016-2025(ACAP 2025) • the Toolkit for CompetitionAdvocacyinASEAN

6. ASEAN Competition Action Plan, (ACAP) 2025 Tujuanstrategis: • Didirikannyarejimpersaingan yang efektifdisemuanegaraanggota ASEAN; • Ditingkatkannyakapasitasbadan-badan yang terkaitdengankompetisidinegaraanggota ASEAN untukmenerapkanhukummaupunkebijakanpersaingan denganefektif; • Adanya pengaturan kerjasama regional hukum dan kebijakan persaingan; • Dibinanyakawasan ASEAN yang sadar persaingan; dan • Bergerak menuju harmonisasi yang lebih besar antara kebijakan dan hukum persaingan di ASEAN.

7. UU Persaingan Usaha di ASEAN • Sampai saat ini 9 dari 10 negara ASEAN telah memiliki UUPU beserta otoritas persaingannya: • 1999 : Indonesia dan Thailand(amandemen2017) • 2004 : Singapura(amandemen 2006) dan Vietnam (amandemen 2005) • 2010 : Malaysia • 2015 : Brunei, Filipina, Laos, Myanmar • Negara-negara ASEAN memiliki sistem hukum yang berbeda-beda dan cakupan UUPU juga berbeda-beda.

8. Kasus Akuisisi Grab-Uber • Indonesia : akuisisi aset tidak diatur. • Malaysia : merger & akuisisi belum diatur. • Filipina : akuisisi disetujui dengan beberapa persyaratan, namun karena persyaratan-persyaratan tersebut tidak dipenuhi, akhirnya Grab-Uber dijatuhi sanksi denda. • Singapura : tidak disetujui karena terbukti substantial lessening of competition. • Vietnam : tidak disetujui karena terbukti meraih posisi dominan di atas 50%.

9. Harmonisasi Hukum Persaingan di ASEAN • Cetak biru MEA 2025 dan ACAP 2025, a.l. : • pembentukan perjanjian kerjasama regional untuk menangani transaksi bisnis lintas negara; • Harmonisasi kebijakan dan hukum persaingan di ASEAN. • Harmonisasi dapat dicapai dengan: • Pembentukan lembaga supranasional; • Kerjasama antar negara.

10. Lembaga Supranasional • ASEAN tidak sama seperti Uni Eropa yang memiliki lembaga supranasional. • Masing-masing negara ASEAN memiliki kedaulatan penuh untuk menetapkan dan menegakkan hukum persaingan di wilayahnya masing-masing. • Hingga saat ini, tidak ada satu pun negara di ASEAN yang menghendaki adanya lembaga supranasional di tingkat ASEAN.

11. Kerjasama Internasional • Globalisasi dan liberalisasi perdagangan meningkatkan transaksi bisnis lintas negara. • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan: • Koordinasi dan kerjasama yang intensif untuk menghindari inkonsistensi; • Comity: perjanjian timbal balik antar negara untuk memperhatikan kepentingan negara lain dalam penegakan hukumnya. • Negative Comity: pencegahan di dalam negeri. • Positive Comity: penegakan hukum di luar negeri.

12. ASEAN Competition Enforcers’ Network (ACEN) • Oktober 2018 AEGC membentuk ACEN untuk memfasilitasi kerjasama otoritas persaingan di ASEAN dalam penanganan kasus-kasus persaingan lintas negara. • Perlunya binding guidelines sebagai ganti lembaga atau hukum supranasional. • Atau Perjanjian Persaingan Usaha di ASEAN, seperti Perjanjian TRIPs di WTO.

13. Kerjasama Otoritas Persaingan di UE dan AS • Awalnya ke-2 yurisdiksi memiliki substantive test yang berbeda dalam penanganan kasus merger: • AS: substantial lessening of competition/SLC test • UE: dominance test • Contoh kasus: General Electric/Honeywell • AS: DOJ menyetujui merger dengan beberapa persayaratan. • UE: EC tidak menyetujui meskipun para pihak mengajukan beberapa komitmen. • Pada tahun 2004 UE mengubah substantive testnya menjadi: significantly impede effective competition / SIEC test.

14. Kartel Internasional di Industri Pengapalan Kargo Kendaraan • Tahun 2006-2012: 3 perusahaan pengapalan kargo kendaraan Jepang (K-Line, MOL, NYK), CSAV (Chile), dan WWL-EUKOR (Norwegia/Swedia) melakukan pengaturan harga, alokasi rute pelayaran dan pembagian konsumen. • Kerjasama otoritas persaingan di AS, UE, dan China dapat mengungkap praktik kartel tsb: Department of Justice (2014), National Development and Reform Commission (2015), European Commission (2018).

15. Kartel Harga Peralatan RT Elektronik • Kerjasama otoritas persaingan di Jepang dan Singapura dapat membuktikan, beberapa perusahaan peralatan rumah tangga elektronik melakukan kartel harga: • Maret 2016, Japan Fair Trade Commission menetapkan Nichicon, Nippon Chemi-con, dan Rubycon terbukti melakukan kartel harga di Jepang. • Januari 2018, Competition and Consumer Commission of Singapore menjatuhkan sanksi kepada Panasonic dan ke-3 perusahaan di atas karena terbukti melakukan kartel harga di Singapura.

16. Terima Kasih - One Vision, One Identity, One Community-