BEBERAPA ALASAN PERUBAHAN RTRW SUBSTASNI KEHUTANAN

1. BEBERAPA ALASAN PERUBAHAN RTRW SUBSTASNI KEHUTANAN • PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI • MENGAKOMODIR BERBAGAI KEBUTUHAN RUANG UNTUK PEMBANGUNAN • MEMBERIKAN KEPASTIAN TERHADAP HAK-HAK SIPIL MASYARAKAT • MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN RUANG/KAWASAN

2. Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara menurut SK.454/KPTS-II/1999 dan SK.454/KPTS-II/1999 updated.

3. Perbandinganluaskawasanhutanmenurut SK.454/KPTS-II/1999 updateddanusulanrevisi RTRWP Sulawesi Tenggara

4. Rekomendasi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Pada Berbagai Fungsi Kawasan Hutan

5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

8. REKOMENDASI KEBIJAKAN • Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, memberikan kemanfaatan ruang yang optimal dan terciptanya distribusi ruang yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. • Keberadaan permukiman dan lahan garapan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan yang berubah menjadi APL agar dapat memberikan hak atau penguatan hak atas lahan yang selama ini telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, serta sebagai prasyarat agar dapat ditetapkan sebagai desa atau bagian dari desa yang definitif sehingga dapat terjangkau oleh program-progam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah;

9. Optimalisasi pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan dengan memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penataan pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan keamanan lingkungan hidup. Hal ini juga sekaligus merupakan bagian dari resolusi konflik pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat yang telah berlangsung cukup lama; • Optimalisasi kawasan hutan dalam DAS atau Pulau (minimal 30%) untuk dapat memenuhi salah satu asas penataan ruang ”berkelanjutan” yaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus dapat menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;

10. Terhadap DAS atau Pulau yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% agar dirancang program untuk menambah tutupan hutan di luar kawasan hutan, dapat berupa pembangunan hutan rakyat, ruang terbuka hijau (hutan kota), dsb; • Pemantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) di dalam pola ruang RTRWP sehingga pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dan sebagainya tidak lagi memberi tambahan tekanan terhadap kawasan hutan, serta mampu berperan dalam menjawab isu global tentang perubahan iklim;

11. Pada kawasan yang berubah peruntukan menjadi APL untuk permukiman dan lahan garapan masyarakat yang memiliki fisiografi berat dan rawan bencana banjir/longsor, diperlukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan pengendalian bencana banjir/longsor, baik dengan pendekatan vegetatif dan atau pendekatan sipil teknis jika diperlukan. Khusus pada lahan garapan masyarakat perlu dilakukan pendekatan pertanian campuran (mix farming) antara jenis tanaman tahunan dan tanaman semusim. Implementasi rekomendasi hasil kajian diwujudkan dalam perencanaan daerah yang didukung oleh anggaran yang memadai; • Kebijakan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi tekanan tetapi menjadi pendukung terhadap ekosistem atau fungsi kawasan hutan disekitarnya yang dipertahankan;

12. Membuat regulasi yang jelas tentang mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang dilepas menjadi APL, sehingga tidak terjadi adanya dominasi penguasaan hak oleh pihak-pihak tertentu. Ketentuan dalam regulasi tersebut termasuk ketentuan tentang pemindahan hak (jual-beli) untuk dapat menghindari terjadinya penumpukan penguasaan hak serta dapat menjamin tidak terjadinya peluasan/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan lagi karena pemindahan hak tersebut; • Pengaturan pola jenis dan pola investasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat agar tidak terjadi konglomerasi usaha dan penguasaan lahan yang dapat menyebabkan marjinalisasi masyarakat setempat, sehingga dapat melibatkan serta memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemantapan kawasan hutan;

13. Menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum; • Menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan implementasinya perlu dikawal oleh para pihak di daerah, baik dari unsusr-unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat, dengan kejelasan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang;

14. Diperlukan regulasi tentang pengaturan adanya jalan di dalam kawasan konservasi baik sebagai jalan pengelolaan maupun sebagai jalan umum; • Sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawsan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRW maka perlu dilakukan tindakan pengamanan agar tidak lagi terjadi pemanfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal dan pelaksanaan tata batas baru pada kawasan hutan yang mengalami perubahan.

15. PERSETUJUAN MENTERI PU RAPAT KOORDINASI BKPRN EVALUASI MATERI MUATAN TEKNIS DI KEMENTRIAN PU PERSETUJUAN DPR R.I. PERSETUJUAN MENHUT DOKUMEN MATERI TEKNIS • Buku Data & Analisis • BukuRencana • Album Peta PENETAPAN PERDA RTRW PROV SULTRA PEMBAHASAN RANPERDA DI KEMENDAGRI REVISI RTRW SUBSTANSI KEHUTANAN (PlenoSelesai) RANCANGAN PERDA RTRW PROV SULTRA PEMBAHASAN INTERNAL PEMPROV PENYEMPURNAAN HASIL DI BKPRD KONSULTASI PUBLIK PEMBAHASAN BKPRD PROV NET WORK PLANNING PENYELESAIAN REVISI RTRW PROVINSI SULAWESI TENGGARA

16. TERIMA KASIH