1 / 23

SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK

SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG 4 SEPTEMBER 2012. Tahapan Pemilu 2014 meliputi: Tahapan persiapan; Tahapan penyelenggaraan; dan Tahapan penyelesaian. TAHAPAN PERSIAPAN. TAHAPAN PENYELENGGARAAN.

steffi
Download Presentation

SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG 4 SEPTEMBER 2012

  2. Tahapan Pemilu 2014 meliputi: • Tahapan persiapan; • Tahapan penyelenggaraan; dan • Tahapan penyelesaian.

  3. TAHAPAN PERSIAPAN

  4. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

  5. TAHAPAN PENYELESAIAN

  6. ISU TAHAPAN, PROGRAM & JADWAL • KPU memfasilitasi pendaftaran Pemantau & pemantauan lebih awal • Pendaftaran & verifikasi peserta Pemilu partai politik tidak bersamaan dengan perseorangan calon anggota DPD • Hari pemungutan suara yang berbeda untuk Pemilu di dalam & luar negeri

  7. ANGGARAN • DPR telah membuka blokir anggaran pendaftaran & verifikasi parpol • KPU telah menyusun kebutuhan anggaran pendaftaran & verifikasi parpol untuk masing-masing satker • Alokasi anggaran pendaftaran & verifikasi parpol untuk mendukung kegiatan: • Penyuluhan dalam bentuk tatap muka dengan parpol & pemangku kepentingan • Sosialisasi: a. Mencetak bahan sosialisasi b. Radio spot 3. Pelatihan aplikasi verifikasi 4. Verifikasi faktual 5. Penyusunan BA dalam rapat pleno terbuka 6. Sengketa TUN

  8. PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARPOL MENJADI PESERTA PEMILU 2014

  9. ISU PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARTAI POLITIK

  10. SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU • Parpol peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional; • Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, Tanggal 29 Agustus 2012 yang membatalkan pasal 8 dan pasal 208 undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan memutuskan mewajibkan semua partai politik mengikuti verifikasi; • Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya; atau • Partai politik baru yaitu partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu.

  11. SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU • Pasal 17 ayat 1 UU No. 8/2012 parpol yang memenuhi PT melengkapi persyaratan: • surat keterangan pemenuhan PT & perolehan kursi di DPR/DPRD provinsi/DPRD kab/kota dari KPU • Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum; • keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota; • surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol sesuai perUU; • surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; • penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol; • nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan • salinan AD/ART parpol. • Pasal 15 UU No. 8/2012 parpol yang tidak memenuhi PT/parpol baru melengkapi persyaratan: • Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum; • keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota; • surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol sesuai perUU; • bukti keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol di kab/kota dengan kepemilikan KTA • surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; • penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol; • nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan • salinan AD/ART parpol

  12. ALUR PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARPOL • Pendaftaran 10 Agust – 7 Sept 2012 • Pengurus DPP mendaftar ke KPU menyerahkan dokumen persyaratan • Pengurus DPC menyerahkan syarat keanggotaan kepada KPU Kab/Kota PENGUMUMAN 9 – 11 Agust 2012 KPU melakukan verifikasi administrasi KPU menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh KPU Prov & KPU Kab/Kota KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol Parpol memperbaiki syarat administrasi Vertual oleh KPU (kepengurusan parpol, keterw.perempuan & kantor) Pemberitahuan hasil verifikasi Vertual oleh KPU Provinsi (kepengurusan parpol, keterw.perempuan & kantor) Pemberitahuan hasil verifikasi • Pemberitahuan hasil verifikasi: • Vertual pengurus, keterw. perempuan & kantor • Vertual keanggotaan • Verifikasi oleh KPU Kab/Kota: • Vertual pengurus, keterw.perempuan & kantor • Verifikasi keanggotaan: adm & faktual KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi kepada KPU melalui KPU Provinsi Perbaikan Verifikasi hasil perbaikan KPU menetapkan parpol peserta Pemilu 2014 9 – 15 Des 2012 Perbaikan Verifikasi hasil perbaikan KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi kepada KPU

  13. Pendaftaran PARPOL PT (melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012) 2 rangkap • KPU menerima pendaftaran, mencatat dalam register & memberi tanda bukti pendaftaran • Parpol dapat melengkapi persyaratan dalam masa pendaftaran PENDAFTARAN oleh PENGURUS PARPOL PUSAT pada KPU 10 Agust – 7 Sept 2012 PENGUMUMAN 9 – 11 Agust 2012 PARPOL NON PT/PARPOL BARU (melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 15 UU No. 8/2012) 3 rangkap Pengurus parpol tingkat cabang menyerahkan daftar nama anggota & fotokopi KTA kepada KPU Kab/Kota

  14. VERIFIKASI • Verifikasi Administrasi: penelitian terhadap dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu • Verifikasi Faktual: pencocokan & penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu

  15. VERIFIKASI

  16. ALUR VERIFIKASI Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 15 & Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012 KPU KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual. Parpol memperbaiki syarat administrasi KPU Kab/Kota melakukan: ~ verifikasi admin keanggotaan parpol ~ verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota ~ verifikasi faktual KTA KPU Prov melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat prov KPU melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat pusat KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual KPU Prov menyampaikan hasil verifikasi faktual KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual KPU melakukan verifikasi faktual KPU Prov melakukan verifikasi faktual KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & menyampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & rekapnasional KPU Prov menyusun berita acara hasil verifikasi faktual

  17. Verifikasi Keanggotaan Parpol KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode: • Metode Sensus digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100 orang. • Metode Sampel Acak Sederhana digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol lebih dari 100 orang. • KPU Provinsi melakukan supervisi terhadap pengambilan sampel.

  18. Simulasi Verifikasi Keanggotaan Parpol

  19. PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN SAMPEL • JikaPartaiPolitikmenyerahkan1500KartuTandaAnggota (KTA)disuatukabupaten/kota, maka jumlah sample yang diverifikasi adalah 150 KTA. Cara pengambilan 150 sampel adalah sebagai berikut: • Dari list daftar anggota ditentukan sampel pertama secara acak yang akan menentukan pengambilan sampel berikutnya. • Untuk menentukan sampel yang akan dicuplik berikutnya ditentukan berdasarkan interval tertentu dengan rumus yaitu : interval sampel = jumlah populasi jumlah sampel • contoh: • interval sampel = 1500 • 150 • = 10 • Jika pada pencuplikan sampel pertama didapat anggota pada list nomor tertentu (misalnya 17) maka sampel berikutnya adalah kelipatan dari 10 yaitu nomor 27 dan seterusnya sampai diperoleh sejumlah 150 sampel.

  20. Simulasi Pengambilan Sampel Kasus I • Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 25 sampel. A. Metode Proyeksi: Populasi :1.500 Sampel 10% dari Populasi :150 KTA tidak memenuhi syarat :25 Syarat minimal KTA :1.000 Hasil Verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (150 – 25) x 100/10 = (125) x 100/10 = 1.250 KTA B. Kesimpulan: Memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

  21. Lanjutan… II. Kasus II Jika Partai Politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota di sebuah kabupaten/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 Kartu Tanda Anggota, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah :  • Metode Proyeksi: Populasi :1.000 Sampel 10% dari Populasi:100 KTA tidak memenuhi syarat:15 Syarat minimal KTA:1.000 Hasil Verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (100 – 15) x 100/10 = (85) x 100/10 = 850 KTA B. Kesimpulan :Tidak memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

  22. Lanjutan… III. Kasus III Jika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20.   A. Metode Proyeksi: Populasi : 500 Sampel 10% dari populasi : 50 KTA yang tidak memenuhi syarat : 20 Syarat minimal keanggotaan di kabupaten: 1.000 atau 400.000 x 1/1000 = 400 Hasil verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (50 – 20) x 100/10 = (30) x 10 = 300 B. Kesimpulan: Tidak memenuhi syarat Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

  23. S E K I A N & T E R I M A K A S I H

More Related