1 / 17

e-PROCUREMENT MELALUI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

e-PROCUREMENT MELALUI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE). KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA. APA LPSE?.

suchin
Download Presentation

e-PROCUREMENT MELALUI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. e-PROCUREMENT MELALUI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  2. APA LPSE? Sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah semua Kementerian/Lembaga wajib menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada tahun 2012; LPSE Kementerian Agama dikoordinasikan oleh Pusat Informasi dan Humas (Pinmas) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  3. FUNGSI LPSE Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); Menyediakan pelatihan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  4. RUANG LINGKUP TUGAS LPSE Registrasi Penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti lelang di Lingkungan Kementerian Agama; Mengumumkan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Agama; Melakukan e-Procurement di Lingkungan Kementerian Agama. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  5. CAPAIAN LPSE TAHUN 2011 Sampai dengan akhir tahun 2011 LPSE Kementerian Agama telah melakukan Membentuk 53 agnesi, yang terdiri atas 33 Agensi pada Kanwil Kemenag Provinsi dan 20 Agensi pada UIN/IAIN Seluruh Indonesia. Pelelangan e-Procurement penuh sebanyak 23 paket (Badan Litbang dan Diklat,Ditjen Bimas Hindu, Setjen dan UIN Syarif Kasim Riau) dan telah melakukan efisiensi sebesar Rp.2.394.001.985. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  6. TARGET LPSE TAHUN 2012 Pada Tahun Anggaran 2012, ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus menggunakan LPSE: Untuk mengumumkan seluruh pelaksanaan Pelelangan/Seleksi secara terbuka dan secara luas melalui Portal LPSE Kementerian Agama. Sekurang-kurangnya 75% dari seluruh Belanja Kementerian Agama yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan SPSE. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  7. AKSELERASI IMPLEMENTASI LPSE Lakukan Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa untuk PPK. Lakukan aktivasi Agensi LPSE yang telah terbentuk dan secara bertahap bagi satker yang tidak memiliki Agensi LPSE agar segera lakukan koordinasi dengan Agensi LPSE Kemenag yang telah terbentuk atau membentuk Agensi LPSE tersendiri. Susun jadwal lelang dan umumkan melalui Agensi LPSE Kementerian Agama. Siapkan ruangan Operasional Agensi LPSE beserta perangkat pendukungnya. Tunjuk Tim Pengelola Agensi LPSE. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  8. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  9. KEBIJAKAN ULP TAHUN 2012 Sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, semua Kementerian/Lembaga wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat tahun 2014: Untuk Kementerian Agama Tahun 2012 akan melakukan kebijakan: Pembentukan ULP Kementerian Agama Pusat sebagai rintisan yang dikoordinasikan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal untuk melayani pengadaan barang/jasa pada 10 unit Eselon I Pusat: Pengadaan barang/jasa pada Kanwil Provinsi,Kankemenag Kab/Kota, PTAN,Balai, Madrasah dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk oleh KPA. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  10. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Implementasi UU No.14 Tahun 2008) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  11. UU No.14 TAHUN 2008 TENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  12. APA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK? UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Asas (Pasal 2) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang Kepatutan dan Kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. TERTUTUP DULU SEKARANG TERBUKA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  13. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  14. HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  15. HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  16. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN BERKALA UU Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 ? Standar Prosedur Operasi (Badan Publik) Standar Layanan Informasi (Komisi Informasi Pusat) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

More Related