Roadmap & Indikator Implementasi E-Government di Indonesia

1. Roadmap & Indikator Implementasi E-Government di Indonesia MMTC, 28 Maret 2011

2. Definisi Menurut Wikipedia: e-Services adalah istilah yang menunjukkan penyediaan layanan melalui Internet E-commerce, mis: jual-beli secara online E-government, mis: pelayanan publik melalui Internet E-library: layanan perpustakaan digital E-ticketing: membeli tiket elektronis

3. Definisi Kata “layanan” secara implisit menunjuk 3 hal Penyediaan layanan oleh penyedia (provider) Pemanfaatan dan akses layanan oleh pihak yang memerlukan (pemakai) Penyampaian (delivery) layanan dari penyedia ke pemakai penyedia layanan pemakai layanan akses dan penyampaian layanan layanan piranti akses Internet

4. Sejarah (~1970 sd ~1990) Konsep layanan elektronis diawali dari pengembangan program aplikasi untuk berbagai keperluan Sebuah aplikasi dirancang untuk suatu keperluan tertentu dan melakukan fungsi-fungsi tertentu Contoh: Aplikasi akuntansi digunakan untuk mengelola data keuangan perusahaan, dan dapat memroses neraca, cashflow, serta menghasilkan laporan-laporan Tujuan aplikasi adalah untuk mengotomasikan berbagai proses Hampir semua aplikasi bersifat stand-alone (berdiri sendiri), tidak terhubung ke jaringan

5. Sejarah (~1990 sd ~2000) Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer dan Internet, karakteristik program aplikasipun berubah Aplikasi berjalan di atas jaringan dan memanfaat-kan potensi jaringan untuk memperluas kemampuannya Mulai muncul konsep tentang layanan: ada pihak yg memerlukan sesuatu, dan ada pihak lain yang menyediakannya Antara penyedia dan pemakai layanan tidak perlu ada keterkaitan sebelumnya (prior association)

6. Sejarah (~1990 sd ~2000) Hubungan antara penyedia dan pemakai layanan Masih sederhana, hanya melibatkan 2 pihak saja Dalam berbagai bidang aplikasi: e-commerce (mis: toko on-line), e-learning (mis: digital library), e-government (mis: layanan informasi pemda) Server aplikasi Client (pemakai layanan)

7. Contoh: Layanan perpustakaan digital (digital library)

8. Perkembangan Saat Ini … Perubahan karakteristik layanan on-line Jenis semakin bervariasi  semakin banyak layanan di bidang-bidang yang juga terus bertambah Melibatkan semakin banyak pihak dengan interaksi yang semakin kompleks Toko on-line Amazon Sistem pemesanan (reservasi) tiket pesawat Layanan-layanan yang bersifat kontemporer (baru)

9. Airline reservation system Semakin banyak pihak yang terlibat dengan interaksi yang semakin kompleks

10. Proses pemenuhan layanan juga meli- batkan banyak pihak yang saling terkait. Diperlukan integrasi terhadap berbagai aktivitas yang terkait dengan pemenuhan layanan tersebut. Contoh: pemenuhan order dari pembeli

11. Layanan-layanan kontemporer, kombinasi dari inovasi ide, dukungan teknologi, dan ketersediaan infrastruktur (terutama bandwidth Internet) Contoh: Google on-line spreadsheet

12. Interaksi Penyedia - Pemakai Internet memungkinkan penyedia dan pemakai berhubungan secara langsung (direct communication) Menghilangkan pihak-pihak “perantara” (distributor, penyalur, dsb) Mengurangi biaya, waktu, dan usaha bagi kedua belah pihak Dapat menimbulkan “konflik saluran” (channel conflicts)  sebuah saluran komunikasi menghalangi saluran komunikasi yang lain Contoh: penjualan on-line mengurangi omzet penjualan off-line

13. Hubungan Satu-Satu Meskipun penyedia layanan dapat melayani banyak pemakai, tetapi tetap terjadi model komunikasi satu-satu (one-to-one) antara penyedia dan masing-masing pemakai penyedia layanan komunikasi satu-satu yang unik dan bersifat personal/individual pemakai layanan

14. Kepercayaan Pemakai Kebenaran (correctness) informasi Informasi yang disampaikan sesuai fakta “Ibukota Indonesia adalah Bandung”  tidak benar Akurasi informasi Informasi yang disampaikan memiliki derajad ketelitian yang cukup “Bandung terletak di Jawa Barat” lebih akurat drpd “Bandung terletak di Indonesia” Keterbaruan (update) informasi Dalam era informasi, informasi yg terlalu lama tidak diperbarui juga dapat menurunkan kepercayaan, meskipun kebenaran dan akurasinya masih terjaga Keamanan informasi Terkait dengan nilai ekonomis informasi

15. E-Government dan Strategi Implementasi di Indonesia

16. Kondisi Geografis negara Indonesia dengan 17 ribu pulau (6 ribu berpenduduk) dalam area 1.919.440 km2 menjadi salah satu tantangan penyebaran dan pemerataan pembangunan ICT di Indonesia Aspek biaya pembangunan menjadi isu utama dalam pemerataan pembangunan Infrastruktur sehingga fokus pembangunan pada wilayah yang memiliki nilai ekonomis tinggi Data jumlah satuan sambungan telepon sampai posisi Q1-2007 sebesar 8.7jt sst, dan FWA sebesar 5.9Jt atau dengan tingkat teledensitas sebesar 6.64%. Dengan 10 kota besar mempunyai mengambil 40% kapasitas dan rural hanya 0.2%. Serta 60% desa belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi Densitas Telepon bergerak 28.64% (63 juta) dan densitas telepon tetap dan bergerak mencapai 35.28% Penetrasi Internet mencapai 9.1% atau sekitar 20 juta pengguna, dan jumlah Warnet (berdasar data AWARI 2007) sebesar 7.602 dengan 70% pengguna internet di Indonesia berada di Wilayah Jakarta dan sekitarnya Sementara data Broadband – ADSL, Fiber Optic: 100.000 pelanggan dan Mobile (EDGE, EVDO, 3G) sudah mencapai 2.000.000 pelanggan Penetrasi PC (personal computer) baru mencapai 6,5 juta dengan penjualan PC sebesar 1.257.531 unit (International Data Center-2006), dengan perbandingan penggunaan antara di kantor dan di rumah sebesar 5:1 Investasi di sektor telekomunikasi sebesar 60-80T Kondisi InfrastrukturEksisting

17. Latar Belakang: Penetrasi PENETRASI: Hampir di semua aspek, Indonesia masih yang terendah dibandingkan dengan negara tetangga Depkominfo dan WorldBank 2007

18. Kondisi Internal HUMAN DEVELOPMENT INDEX HDI tertinggi rata-rata berada di daerah Indonesia Barat sedangkan Indonesia bagian timur memiliki HDI rendah HUMAN POVERTY INDEX HPI terendah rata-rata berada di daerah Indonesia Barat sedangkan Indonesia bagian timur memiliki HPI tinggi

19. Digital Access Index

20. Pendahuluan Roadmap ict indonesia Akses komunikasi terhubung di 50% Kota/Kabupaten Palapa Ring Project Tersedianya service BWA di kota-kota besar Pengembangan BWA Semua tender pemerintah transparan, dilakukan secara e-Procurement Implementasi e-Procurement National Single Window Peluang ekspor & impor lebih besar dan proses lebih cepat Sebagian besar Perguruan Tinggi dan SMA terhubung Internet dan literasi TI dan SDM yang memiliki e-skills meningkat Implementasi e-Education Nomor Induk Nasional (NIN) Semua penduduk tercatat dengan data yang unique Keamanan data dan transaksi elektronik terjamin UU ITE Regulasi ICT lintas industri terkait yang efektif dan efisien UU Konvergensi ICT Pengguna internet meningkat menjadi 50 juta Kampanye Sosialisasi Internet Jumlah pembajakan berkurang (Pemerintah: 0%, Nasional: 65%) dan citra positif Indonesia di mata internasional Implementasi Software Legal Implementasi e-Anggaran Koordinasi Anggaran Nasional, antara Departemen dan DPR Pembangunan & Pengembangan Technopark Tersedianya Technopark yang integrated antar akademik & industri 20 Roadmap ICT Indonesia 2006 2007 2008 2009

21. Pendahuluan roadmap ict indonesia Kampanye Tahun Dasar TIK ASEAN ICT Leading Nation Konsolidasi Akselerasi TIK 1 Akselerasi TIK 2 • Dewan TIK Nasional diketuai Presiden • Implementasi 3G • Inisiatif e-Announcement • Cetak Biru SDM TIK Nasional • Indonesia Broadband • Tender Backbone Nasional • Penerapan BWA • Implementasi IPv6 • UU ITE • Standar Interoperabilitas e-Govt • Arsitektur Interoperabilitas (PASIR 2.0) • Standar Kompetensi Profesi SDM TIK • Standar Digital Broadcast • Inkubator TIK • Implementasi e-Learning • Tahun Diskon TIK • Venture Capital untuk Industri TIK • e-Procurement • Nat’l Internet Gateway • Standar Bid. TIK • Smart Card Nasional • TIK HR Regulation Reform • Affirmative Action untuk Industri DN • PC Murah • NIN • NSW • e-Commerce/e-Payment • e-Anggaran • Disaster Mgmt Infosys • Affordable & Reachable Internet Access • Mobile Internet • Konvergensi UU TIK • Sistem Klaster Industri TIK • Link & Match Education and Industry • e-Government Services • e-Learning • e-UKM • TIK 4 Disabled • Konten Budaya • UU Cybercrime TIK Untuk Semua TIK Untuk Daya Saing Bangsa • Comply 70% of WSIS Targets • Meningkatnya Daya Saing Nasional • Reformasi Birokrasi • Technopreneurship Bidang TIK dalam Memenuhi Emerging Market DN dan Ekspor Revitalisasi Industri TIK Internalisasi & Sosialisasi TIK Reformasi Birokrasi Indikator TIK Nasional • Penetrasi PC = 25 Juta • Pengguna Internet = 40 Juta • Telepon Tetap = 37,5 Juta • Seluler = 125 Juta 2006 2007 2008 2009 2010 21

22. pendahuluan Isu-isu Strategis

23. pendahuluan Isu-isu Strategis

24. Pendahuluan Detiknas T U G A S KELUARAN • Jak & Arahan Strategis Daya Guna TIK u/ Pembangunan Nasional • Penyelesaian masalah strategis Bang TIK • Koord Nasional Pusat-Daerah-BUMN/D, Industri, Lembaga Profesional, Komunitas • Persetujuan Program TIK LINTAS DEPARTEMEN SUMBERDAYA • Blue Print • Road Map • Program Intensifikasi u/ meningkatkan indikator TIK • Regulasi Lintas Sektor • Program Sosialisasi • Pengarah : 14 • Tim Lak : 9 • Tim P’sehat : Rektor 4 PTN plus • Tim Mitra • Akademia • Praktisi • Industri • Tim Sekretariat • Pokja Implementasi dilakukan instansi terkait Pakar, Komunitas, Akademis

25. Pendahuluan detiknas

26. Tujuan Kemudahan implementasi e-Government, e-Pendidikan, e-Health Ketersediaan infrstruktur untuk layanan suara sampai Broadband Palapa Ring Percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah Efisiensi investasi untuk menghasilkan layanan dengan harga terjangkau

27. to Asia Pacific to India Sabang to Thailand Kalimantan Sulawesi = New Network = Existing Network = Landing Point Banda Aceh о Meulaboh Tarakan о Medan Tapaktuan Tobelo о о о Singkawang Toli-toli Ternate Sibolga о o Manado o о Batam о Gorontalo о о о Padang о Manokwari Samarinda Pontianak Parigi о Natal Biak о Palu о Balikpapan о Sarmi o о о Sorong Palembang Bengkulu о о Palopo o Jayapura o о o о Fakfak Belitung o Kendari o Sampit о Banjarmasin о Jakarta Timika о Makassar Kolaka Cirebon Ambon o о Semarang o o Kalianda Bulukumba o о Surabaya о о о o o o Maumere o Raba Ende o о о о о о о о Saumlaki о Merauke Kalabahi Sumatera Ketapang o Mataram Atambua о Waingapu Kupang Maluku - Papua Sumbawa Jawa Nusa Tenggara to Perth, Australia Ruang Lingkup (Eksisting + Rencana)‏ 27

29. Tujuan • Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; • Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; • Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan. TIK Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak

30. Ruang Lingkup e-Administrasi: NISN (42.339.379 siswa) NPSN (242.596 sekolah) NUPTK (2.408.174 guru) e-Learning: e-Book e-Bursa Konten TV Konten Internet

31. Tujuan Kecepatan Penyelesaian Ekspor-Impor Meminimalisasi waktu dan biaya INSW Meningkatkan validitas dan akurasi data Meningkatkan daya saing perekonomian

32. Ruang Lingkup National Single Window Importers Bank A Exporters Bank B Forwarding Agents Banks Bank C Shipping Agents Bank D Transport Service Providers • Electronic Funds Transfer • for Payment Insurance Companies Air/Sea Port Operators Customs Approving Authorities Tax and Gov Treasury

33. Kesamaan Dari Setiap Nomor Identitas(Commonalities) NIK • Atribut yang sama: • Nama • Tgl Lahir • Tempat Lahir • Jenis Kelamin • Biometri NPWP NIN DLL SIM

34. KTP SIM Askes Paspor NPWP Astek PLN Dan Lain-lain Sertifikat KK Akta Lahir • Referensi dengan NIN • Ekstraksi data yang diperlukan • Verifikasi data NIN Nomor Identitas Nasional NIN • Nama • Tempat Lahir • Tgl Lahir • Jenis Kelamin • Biometri • Ekstrasi Data • Validasi dan verifikasi dengan Biometri • Penyimpanan data SIAK Nomor Induk Kependudukan • Jenis Kelamin • Alamat • Pekerjaan • Nama • Tempat Lahir • Tgl Lahir • Status Kawin • Pendaftaran • Pendataan • Populasi Database

35. e-Anggaran/Pengadaan Anggaran dan Pengadaan Negara yang transparan, akuntabel, standar dengan yield maksimum Kepala Daerah/Unit DPR/D Satker e-Anggaran Manajemen Kontrak Panitia & PPK Sertifikasi Penjaminan Rekanan Publik e-Pengadaan Monitoring Pekerjaan Lembaga Keuangan E-Payment

37. USULAN Koordinasi CIO Nasional /DETIKNAS 0 00 Pemerintah Pusat CIO Departemen 0 0 0 Federasi CIO Propinsi dipimipin Kepala Badan Kominfo/Sejenis 11 Pemerintah Provinsi CIO Dinas Propinsi 1 1 1 1 Federasi CIO Kabupaten/Kota Dipimpin Kepala Dinas Kominfo/Sejenis 2 2 Pemerintah Kabupaten/Kota CIO Dinas Kab/Kota 2 2 22 2 2

38. Tujuan Efisiensi Biaya Layanan Internet Meningkatkan Keandalan GIIS Meningkatkan Keamanan • Layanan Intranet (antar Depertemen): • Koordinasi antar departemen • Pertukaran data • Berbagi aplikasi/data • Kolaborasi Manajemen Bandwidth (Kapasitas Dinamis)

39. Skema Sistem ISP 2 Akses internet ISP3 ISP 1 Akses internet Akses IIX Dept C Dept D Dept B Proxy ISP Dept E Dept A Dept F Dept J Dept G Dept I Dept H

40. pendahuluan Connected Government Backoffice Reorganizatio9n Standarized Common Infrastructure New Organizational Model Citizen Centricity Social Inclusion Governance Compelling Vision Six Pillars of Connected Government

41. INDUSTRI PENDUKUNG FLAGSHIP PROGRAM DETIKNAS FlagshipProgram National Single Window Palapa Ring E-Pendidikan E- Procurement E-Budgeting Legal Software Nomor Indentitas Nasional Industri Pengolah Data/Komputer Industri Piranti Lunak Industri Peralatan Telekomunikasi Industri Kabel Optik Industri pendukung

42. E-government: strategi implementasinya Telephony (Voice Communications) Communications Digital Information Interactive Multimedia Digital Information Digital Information Content Computing Source: New Paradigm Learning Corporation, 1996 Internet (Computer Communications) Cable T.V (Video Communications) Konvergensi Teknologi Ekonomi Industri Ekonomi Informasi

43. E-government: strategi implementasinya Awakening (kebangkitan) A • Promosi budaya yang dinamis di Indonesia • Siap mewujudkan e-Gov Connected (terhubung) C • Menghubungkan seluruh propoinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia • Kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia Transparent (transparan) T • Penerapan kebijakan melalui proses yg standar dan memiliki komitmen yang kuat • Transparansi porses dan informasi administrasi Intelligent I • Peningkatan efisiensi kerja melalui penerapan layanan e-Gov • Penginkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan e-Gov Volitional 1) V • Pemberdayaan dlm penerapan e-Gov dan penyelesaian masalah nasional Equilibrium (keseimbangan) E • Keseimbangan sektor umum dan swasta • Peningkatan aksesibilitas dan penghapusan kesenjangan digital • ACTIVE e-Indonesia 43

44. E-government: strategi implementasinya Konsep e-Government

45. E-government: strategi implementasinya Menjujung prinsip “seleksi dan konsentrasi” Melaksanakan program yang realistik berdasarkan peta jalan jangka panjang Fokus pada kebutuhan masyarakat dan bisnis • Promosi dan sosialisasi TIK bagi segenap masyarakat • Menyediakan layanan publik yang transparan bagi masyarakat • Mendorong seluruh komponen bangsa untuk bekerja secara terkoordinasi • Membangun infrasturktur nasional untuk layanan yang terintegrasi • Mendorong industri TIK Strategi 5 Strategi 1 Strategi 2 Strategi 4 Strategi 3 Memastikankomitmen yang kuattentang e-Government daripimpinantertinggi Memporomosikan “best practice” Tujuan e-Government

46. E-government: strategi implementasinya • National Single Window • e-Tax • e-Education • e-Human Resources • e-Budget • e-Procurement • e-Audit • Database NIN • Database InformasiTanah • Database GIS • Keamanan Informasi • Goverrnment Data Management Center • Government Secured Intranet • Kebijakan e-Gov • GCIO • UU ITE • Change Management • e-Leadership yang kuat • Perkembangan SDM TIK Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Bisnis Meningkatkan Proses Bisnis dalam Pemerintahan Memastikan Stabilitas dan Keandalan Data Nasional yang Penting Membangun Infrastruktur Nasional sebagai basis e-Government Sosialisasi TIK Pembangunan dan Konstruksi Tata Kelola TIK Agenda dan Inisiatif

47. E-government: strategi implementasinya Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Tujuan Service Enhancement Infra. for Integrations Connected Services Integrated Services Standardization Master Plan Plan for Connected Service Plan for Integrated Service Master Plan for NG e-Gov. Service Perencanaan e-Gov. Planning for each Ministry & L.G. Layanan Flagship & Prior Initiatives Diverse Services Providing Connected Service in Service Line Integrated Services Oriented Life-Event Back Office Standard Sys. For General Admin. Socialization of ICT in whole Working Area Information Sharing In Gov. Function Layer Paperless & Integrated Working Environment Nation-Wide Network Infrastuktur Infrastructure to Provide Connected & Integrated Services Nation-Wide Integrated ICT & Data Center e-Leadership IT Governance Manajemen Rencana Integrasi Human Resource Development 47

48. Indikator implementasi e-gov • Network Preparedness • Required Interface-Functioning Applications • Management Optimization • Homepage • Introduction of Chief Information Officer • Promotion of e-Government Versi Universitas Waseda

49. Indikator implementasi e-gov • World Ranking on e-Government • Indonesia • 2006 -> 29/32 • 2007 -> 29/32 • 2008 -> 22/32

50. Indikator implementasi e-gov • Indikator Implementasi e-Gov Indonesia • Kebijakan • Kelembagaan • Infrastruktur • Aplikasi • Perencanaan