1 / 24

Apa itu??? P P h ps 21 dan PPh ps 26

Apa itu??? P P h ps 21 dan PPh ps 26. GAJI-AN. BEKERJA. Penghasilan. P P h ps 21 dan PPh ps 26 subyek pajak :. Pemberi Kerja. Pemotong Pajak PPh 21 & PPh 26. Yang Dikenakan Pemotongan Pajak. Penerima Penghasilan. P P h ps 21 dan PPh ps 26 subyek pajak :. Pemotong Pajak

sumana
Download Presentation

Apa itu??? P P h ps 21 dan PPh ps 26

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Apa itu???PPh ps 21 dan PPh ps 26 GAJI-AN BEKERJA

  2. Penghasilan PPh ps 21 dan PPh ps 26subyek pajak : Pemberi Kerja Pemotong Pajak PPh 21 & PPh 26 Yang Dikenakan Pemotongan Pajak Penerima Penghasilan

  3. PPh ps 21 dan PPh ps 26subyek pajak : Pemotong Pajak PPh21 & PPh26 Penerima Penghasilan • OP Pegawai Tetap • OP Pegawai Tidak Tetap • OP Penerima Pensiun • OP Mantan Pegawai • Penerima Honorarium • Tenaga Ahli (PAKPANDA) • Penerima Pesangon • Pejabat Negara • WPOP Luar Negeri • OP Pemberi Kerja • Badan Pemberi Kerja • Bendaharawan Pemerintah • (termasuk Kedubes RI di LN) • Penyelenggara Kegiatan • Dana Pensiun atau Badan • lain dalam rangka pensiun • PT Taspen, PT Jamsostek

  4. PPh ps 21 dan PPh ps 26subyek pajak : Bukan Pemotong Pajak PPh21 & PPh26 • Badan Perwakilan Negara Asing • Organisasi-organisasi Internasional • (sebagaimana dimaksud psl 3 UU PPh 17/2000)

  5. PPh ps 21 dan PPh ps 26subyek pajak : Bukan Penerima Penghasilan Pejabat perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan sesuaiKMK no.574/KMK.04/2000 jo KMK no.230/KMK.03/2001 Pejabat perwakilan Diplomatik/ Konsulat atau pejabat lain Negara Asing termasuk orang-orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka a.Bukan WNI, b.Tidak menjalankan usaha/ Kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia a.Bukan WNI, b.Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia c.Negara ybs memberikan Perlakuan timbal balik

  6. PPh ps 21 dan PPh ps 26subyek pajak : Pemotong Pajak PPh21 & PPh26 • Mendaftar NPWP ke KPP setempat • Menghitung,memotong dan menyetor • (selambatnya tgl 10 bln berikutnya) • Melapor • (selambatnya tgl 20 bln berikutnya) • Membuatkan Bukti Potong • Diminta atau tidak • Saat dilakukan pemotongan • Plg lambat 2 bln stl thn takwim berakhir • (khusus untuk pegawai tetap) • Plg lambat 1 bln stl peg ttp berhenti/pensiun • Menghitung ulang PPh ps.21 untuk peg ttp • dlm waktu 2 bln stl tahun takwim berakhir WAJIB

  7. PPh ps 21 dan PPh ps 26subyek pajak : • Memperpanjang masa penyampaian SPT • Permohonan Tertulis • Surat Pernyataan Tentang Perhitungan • Sementara • Paling lambat 31 Maret • Kompensasi Kelebihan Setor • Masa, dengan PPh 21 terutang bulan • berikutnya • Tahunan, dengan PPh 21 terutang bulan • dilakukannya penghitungan kembali • Mengajukan Keberatan ke DJP • Mengajukan Banding ke Badan Peradilan Pajak Pemotong Pajak PPh21 & PPh26 HAK

  8. PPh ps 21 dan PPh ps 26subyek pajak : Penerima Penghasilan • OP Pegawai Tetap • Menyerahkan Surat Pernyataan tentang • Jumlah Tanggungan pada Pemberi Kerja • Pada saat mulai kerja atau Pensiun • Mendaftarkan NPWP,bila Ph Neto > PTKP • Menyerahkan Bukti Potong kepada : • Tempat kerja yang baru • Pemotong pajak dana pensiun dalam hal • ybs mulai menerima Pensiun WAJIB

  9. PPh ps 21 dan PPh ps 26subyek pajak : Penerima Penghasilan Meminta Bukti Potong PPh ps 21 / ps 26 HAK

  10. Penghasilan PPh ps 21 dan PPh ps 26obyek pajak : Pemberi Kerja Penerima Penghasilan

  11. PENGECUALIAN PPh ps 21 dan PPh ps 26Obyek pajak : Diberikan dalam bentuk UANG NATURA dan KENIKMATAN K r I t e r I a Dibayarkan kepada OP ybs,tdk kpa pihak ketiga FASILITAS

  12. PENGECUALIAN PPh ps 21 dan PPh ps 26Obyek pajak : • Pembayaran asuransi dari perushaskes,kecelakaan,jiwa,dwiguna dan asuransi bea siswa • Penerimaan natura dan kenikmatan • Iuran pensiun kpd Dana Pensiun dan iuran JHT kpd Jamsostek yang dibayar pemberi kerja • Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja • Zakat yang diterima OP yang berhak dari BAZIS,LAZNAS yang disahkan Pemerintah • Gaji • Upah • Honorarium • Tunjangan • Pembayaran lain dgn • nama dan dalam bentuk • apapun J E N I S

  13. PPh ps 21 dan PPh ps 26saat & tempat terutang : TEMPAT Dilakukannya PEMBAYARAN atau diakui BIAYA, mana yang lebih dulu S A A T Di TEMPAT Pemotong Pajak yang melakukan PEMBAYARAN

  14. PPh ps 21 dan PPh ps 26penghitungan pajak terutang : PPh 21/26 = Tarif x DPP Ragamnya dipengaruhi oleh : GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN (JENIS PENGHASILAN)

  15. PPh ps 21 dan PPh ps 26penghitungan pajak terutang : Pasal 17 LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK 5% Sampai dengan Rp25 juta 10% Di atas Rp 25juta s.d Rp 50juta T A R I F 15% Di atas Rp 50juta s.d Rp 100juta 25% Di atas Rp 100juta s.d Rp 200juta 35% Di atas Rp 200juta

  16. PPh ps 21 dan PPh ps 26penghitungan pajak terutang : GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN • PEGAWAI TETAP • PEGAWAI TIDAK TETAP • TENAGA AHLI(PAKPANDA) • NON PEGAWAI, NON TENAGA AHLI • PESANGON,TEBUSAN PENSIUN,HJT DAN THT

  17. Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26PEGAWAI TETAP : • PPh 21 = Tarif pasal 17 x DPP • DPP = Ph Bruto – By.Jabatan – Pensiun – PTKP • Perhit Masa  Perkiraan Ph Netto setahun & hasilnya disebulankan • Perhit Tahunan Realisasi Ph Bruto setahun dikurangi • Biaya Jabatan sesuai masa kerja • PTKP  Penghasilan Tidak Kena Pajak • (s.d 2004, 2005, 2006-dst PTKPnya berbeda) • By jabatan  5% x Ph Bruto dgn maks sebulan Rp108.000, • maks setahun Rp108.000 x masa kerja

  18. Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26PEGAWAI TETAP : PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

  19. Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26PEGAWAI TETAP : (PTKP) PEGAWAI WANITA STATUS TDK KAWIN STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN PTKP UNTUK DIRI SENDIRI & TANGG MAKS 3 ORG PTKP HANYA UNTUK DIRI SENDIRI PTKP UNTUK DIRI SENDIRI, STATUS KAWIN, DAN TANGGUNGAN MAKS 3 ORG MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

  20. Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26PEGAWAI TETAP : VARIASI PERHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP • NORMAL • MASUK TENGAH TAHUN (Baru Kerja, Pindahan) • BERHENTI TENGAH TAHUN • PINDAH CABANG • KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF TIDAK 1THN PENUH • MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK TERATUR

  21. Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26PEGAWAI TIDAK TETAP : • PPh ps 21 = Tarif Pasal 17 x DPP • DPP = Ph Bruto –PTKP • Dibayar Bulanan  Perkiraan Ph Bruto setahun & hasilnya disebulankan •  Akhir Tahun tidak dihitung ulang • Dibayar Harian,Satuan,Borongan • Perkiraan Ph Bruto Harian •  Akhir Tahun tidak dihitung ulang • PTKP  Penghasilan Tidak Kena Pajak • (s.d 2004, 2005, 2006-dst PTKPnya berbeda)

  22. Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26TENAGA AHLI (PAKPANDA) : • PAKPANDA (Pengacara, Akuntan, Konsultan, Penilai, Aktuaris, Notaris, Dokter, Arsitek) • PPh ps 21 = 15% X 50% x Ph Bruto • Dipotong  Pada saat terima pembayaran

  23. Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26NON PEGAWAI NON TENAGA AHLI : • Golongan Penerima •  Penerima Honorarium, • Dekom/Pengawas yang tidak merangkap Peg Tetap •  Mantan Pegawai • PPh ps 21 = Tarif pasal 17 x Ph Bruto

  24. Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26PESANGON ,TEBUSAN PENSIUN ,THT: • PESANGON  Dibayar oleh Pemberi Kerja / DPLK • TEBUSAN PENSIUN •  Dibayar oleh Dana Pensiun yang sudah disahkan • Menteri Keuangan • THT, JHT  Dibayar sekaligus oleh badan Penyelenggara • Pensiun / Badan Penyelenggara Jamsostek • PPh psl 21 FINAL Terutang : • S.d Rp 25juta : Tidak dikenakan • >Rp 25juta s.d. Rp 50juta : 5% • >Rp 50juta s.d. Rp 100juta : 10% • >Rp100juta s.d. Rp 200juta : 15% • >Rp 200juta : 25%

More Related