PENDIDIKAN KEWRGANEGARAAN DI INDONESIA, TIMUR, DAN BARAT

1. OLEH HARYONO.AS,SPD, M.Pd PENDIDIKAN KEWRGANEGARAANDI INDONESIA, TIMUR, DAN BARAT

2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA, TIMUR, DAN BARAT • Pengertian • Tinjauan tentang Buku, Majalah atau Koran, dan Internet

3. PENGERTIAN • MenurutKamusBesarBahasa Indonesia (KBBI) PendidikanKewarganegaraanadalahprosespengubahansikapdantatalakuseseoranguntukmenjadiwarganegara yang baikdalamkehidupanberbangsadanbernegara. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cetakan ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 2002)

4. MenurutAhli 1. AzyumardiAzra: PendidikanKewarganegaraanadalahpendidikan yang mengkajidanmembahastentangpemerintahan, konstitusi, lembaga-lembagademokrasi, rule of law, HAM, hakdankewajibanwarganegarasertaprosesdemokrasi. 2. Zamroni: PendidikanKewarganegaraanadalahpendidikandemokrasi yang bertujuanuntukmempersiapkanwargamasyarakatberpikirkritisdanbertindakdemokrastis.

5. 3. MerphinPanjaitan: PendidikanKewarganegaraanadalahpendidikandemokrasi yang bertujuanuntukmendidikgenerasimudamenjadiwarganegara yang demokrastisdanpartisipatifmelaluisuatupendidikan yang dialogial. 4. Soedjiarto: PendidikanKewarganegaraansebagaipendidikanpolitik yang bertujuanuntukmembantupesertadidikmenjadiwarganegara yang secarapolitikdewasadanikutsertamembangunsistempolitik yang demokratis.

6. TINJAUAN TENTANG BUKU, KORAN, dan INTERNET • Buku • GambaranPenerapanPendidikanKewarganegaraan. PendidikanKewarganegaraanseringdisebutsebagai Civic Education ataupunDemocrazy Education. Berdasarkanrumusan“Civic Internasional” (1995), disepakatibahwapendidikandemokrasipentinguntukpertumbuhancivic culture, untukkeberhasilanpengembangandanpemeliharaanpemerintahandemokrasi.

7. Di era Soekarno, PendidikanKewarganegaraandikenaldenganPendidikan Civic. Demikian pula dimasaPresidenSoeharto, PendidikanKewarganegaraandikenaldenganberbagaimacamnamadantingkatan.

8. DasarPemikiranPendidikanKewarganegaraan Di berbagai negara juga dikembangkan materi pendidikan umum (General Education/ Humanities) sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warga negaranya, diantaranya: • Amerika Serikat: History, Humanity, dan Philosophy. Pada dasarnya Civic Education di Amerika Serikat bertujuan ke arah pembentukan pribadi demokratisasi dan etika ekonomi pasar.

9. Jepang: Japanese History, Ethics, danPhilosophy. Civic Education di Jepang lebih mengarah pada etika kebijaksanaan dalam konsep demokrasi • Filipina: Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Philipine New Constitution, danStudy of Human Rights. Civic Education di Filipina mengajarkantentangpengajaranfalsafah-falsafahkebenarannilai-nilai yang adadinegaranya

10. PerkembanganPendidikanDemokrasidi Indonesia • Civic (1957-1962) • Pendidikan Kemasyarakatan (1964) • Pendidikan Kewargaan Negara (1968-1969) • Pendidikan Civics dan Hukum (1973) • Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (1975-1984) • PPKn (1994) • Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an) • Pendidikan Kewarganegaraan (2000-sekarang)

11. KompetensiDasar Kompetensi dasar terdiri dari tiga jenis, yaitu pertama, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge). Kedua, kecakapan dan kemampuan sikap kewarganegaraan (civic dispositions) antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, dan kebersamaan. Ketiga, kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan (civic skills), seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

12. TujuanPendidikanKewarganegaraan • Membentukkecakapanpartisipatif yang bermutudanbertanggungjawab. • Menjadikanwarga yang baikdandemokratis. • Menghasilkanpesertadidik yang berpikirkomprehensif , analitisdankritis. • Mengembangkankulturdemokrasi • Membentukmasyarakatmenjadigood and responsible citizen.

13. Rumpun Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat antardisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya.

14. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan, paling tidak terdapat dua kutub paradigma pendidikan yang paradoksal yaitu paradigma feodalistik dan paradigma humanistik. • Paradigma feodalistik mempunyai asumsi bahwa lembaga pendidikan merupakan tempat melatih dan mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. • paradigma humanistik mendasarkan pada asumsi bahwa peserta didik adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda.

15. Koran atauMajalah Berdasarkan data yang diperolehdisuratkabarharianRiau Pos (24 November 2009), mencerminkanbegiturendahnya moral bangsakhususnyadi Indonesia. Seperti yang diungkapanketuakomisi III DPRD Kota Pekanbaru, bahwapendidikankewarganegaraan(PPKn) hanyaakanmenyulitkandanmembebanianak. Sedangkandenganbelajarpendidikankewarganegaraansaja moral bangsakitamasihrelatifrendah, terlebihlagijikadihapuskan.

16. Selain itu juga, contohnya kasus sogok oleh Gayus Tambunan yang di muat di majalah Forum keadilan (No 26, 31 Oktober 2010) menunjukkan rendahnya moralitas sebagai warga negara. Dan juga seperti kasus korupsi maupun kasus markus lainnya, bukanlah kesalahan materi pendidikan kewarganegaraan melainkan itu semua kurangnya pemahaman orang akan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

17. Televisiatau Internet • PengajaranPendidikandi Indonesia, Timur, dan Barat. Kewarganegaraandalambahasalatindisebutkan “Civis”, selanjutnyadarikata “Civis” inidalambahasaInggristimbulkata ”Civic” artinyamengenaiwarganegaraataukewarganegaraan. Dari kata “Civic” lahirkata “Civics”, ilmukewarganegaraandanCivic Education, PendidikanKewarganegaraan.

18. PelajaranCivicsmulaidiperkenalkandiAmerikaSerikatpadatahun 1790 dalamrangka “mengamerikakanbangsaAmerika” atau yang terkenaldengannama “Theory of Americanization”. PengajaranKewarganegaraandi Indonesia, dandinegara-negara Asia padaumumnya, lebihditekankanpadaaspek moral (karakterindividu), kepentingankomunal, identitasnasional, danperspektifinternasional.

19. ` Hal inicukupberbedadenganPendidikanKewarganegaraandiAmerikadan Australia yang lebihmenekankanpadapentingnyahakdantanggungjawabindividusertasistemdanprosesdemokrasi, HAM danekonomipasar.

20. PentingnyaPendidikanKewarganegaraandi Suatu Negara. Program pendidikankewarganegaraanmembantuwarganegarabelajartentang: • Pentingnyasuaradanpenyampaianinformasi. • Cara menyampaikankeluhandankebutuhansebelumpejabatterpilih, baiksecaralangsungmaupunmelalui media massa. • Teknik-teknikdimanamasyarakatbisamengorganisirdiriuntukmencapaitujuan yang sama.

21. Sebuah pengetahuan praktis tentang bagaimana sistem kerja pemilihan legislatif, birokrasi, pemerintah daerah, dan hukum.

22. Indonesia Di Indonesia pelajaran Civics telahdikenalsejakzamanHindiaBelandadengannama “Burgerkunde”. Padazamaniniadaduabuku yang digunakansebagaisumberpelajaran, yaitu : IndischeBurgerschapokundedanRecht en Plicht (IndischeBurgerschapkundevooriedereen). Pada tahun 1950 dalam suasana Indonesia telah merdeka kedua buku ini menjadi pegangan guru Civics di Sekolah Menengah Atas.

23. Perjalanan mata pelajaran Civics setelah Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan istilah yang digunakan. Perubahan-perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu dan kurikulum sekolah yang digunakan. Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan di Indonesia adalah implementasi dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 ayat (2).

24. Kontribusi yang DiberikanPendidikanKewarganegaraanterhadapMasyarakatBangsadan Negara. Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) yang dilakukan oleh berbagai negara mengarah dan bertujuan agar warga negara bangsa tersebut mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah dan masa depan bangsa yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fondamental (dasar negara) yang dianut bangsa yang bersangkutan.

25. Jepang (Timur) Pendidikan kewarganegaraan di Jepang yang dikenal dalam terminologi social studies, living experience and moral education (Kerr, 1999), berorientasi pada pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan warga negara berkaitan dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang. Pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintah sebagaimana direncanakan sejak periode Meiji (abad ke-19) (Otsu, 1998:51; Ikeno, 2005:93).

26. Pendidikan Kewarganegaraan Jepang setelah Perang Dunia II dapat digambarkan dalam tiga periode (Ikeno, 2005:93) sebagai berikut: “Pertama, periode tahun 1947-1955, berorientasi pada pengalaman. Kedua, periode tahun 1955-1985, berorientasi pada pengetahuan, dan ketiga, periode tahun 1985-sekarang, berorientasi pada kemampuan”.

27. Kanada (Barat) Konsep pendidikan kewarganegaraan di Kanada telah berevolusi dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan tren global. Beberapaupayasedangdilakukandikalanganakademisidinegeriiniuntukmengembangkansebuahkonsensusbarutentangmasalahkewarganegaraan, yaitudenganmembentukPanitiaEfektifPendidikanKewarganegaraanKanada, untukmengembangkankonsep yang lebihluasdarijenispendidikan.

28. Inggris Di Inggriskewarganegaraandanpendidikanhakasasimanusiakinidiakuisebagaibagianpentingdalamkurikulumuntuksemuaanakdanorangmuda. Civic Education menetapkan tiga prinsip-prinsip kewarganegaraan yang efektif, yaitu: • Bahwa harus mengembangkan tanggung jawab sosial dan moral. • Keterlibatan masyarakat. • Politik keaksaran.

29. Pentingnya kewarganegaraan di Inggris: ini mencerminkan tiga prinsip pendidikan kewarganegaraan yang efektif yang ditetapkan oleh Grup Penasehat Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengajaran Demokrasi di Sekolah. Ini adalah kewarganegaraan yang harus mengembangkan tanggung jawab sosial dan moral, keterlibatan masyarakat dan melek politik.

30. THE END THANK’S FOR ATTENTION