PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI TAHUN 2012

1. MANAJEMEN PELAKSANAAN DAK DI TINGKAT SEKOLAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI TAHUN 2012

2. PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAK TINGKAT SEKOLAH

3. KEPALA SEKOLAH • Mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan; • Menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati; • Mengangkat Panitia Pembangunan Sekolah yang bertugas melaksanakan dan/atau pembangunan Ruang perpustakaan secara musyawarah, demokratis dan transparan; • Menerbitkan surat keputusan penetapan Panitia Pembangunan; • Melaporkan penerimaan dana bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati segera setelah dana bantuan masuk ke rekening sekolah; • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di sekolahnya; dan • Melakukan serah terima aset milik negara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWABPANITIA PEMBANGUNAN • Melaksanakan Pembangunan dengan mekanisme swakelola. • Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan pembangunan, semua dokumen harus selalu berada di sekolah dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh semua anggota. • Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana.

5. UNSUR PANITIA PEMBANGUNAN

6. SUSUNAN ORGANISASI PANITIA

7. Proses Pembentukan Panitia Pembangunan • Penjelasan tentang Pembentukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Panitia • Kepala sekolah bersama komite sekolah melaksanakan rapat dengan agenda. • Penjelasan tentang kegiatan dan Rencana rehabilitasi ruang/Pembangunan Prosedur pemilihan musyawarah dan demokratis, apabila tidak tercapai kesepahaman voting.Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia • Berdasarkan hasil rapat pemilihan dan pembentukan Panitia, kepala sekolah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan TPR2K

8. PERSYARATAN UMUM MENJADI ANGGOTA PANITIA • Bukan anggota birokrasi (eksekutifmaupunlegislatif), seperti anggota DPRD, KepalaDinas, Camat, KepalaDesa, dan/ataupegawainegeri, GTT/PTT dilingkunganPemerintahKabupaten/Kota,pengurusdewanpendidikan, penguruspartaipolitik, komitesekolah, LSM, LKMD/BPD;

9. Persyaratan Menjadi Panitia Pembangunan

10. Persyaratan Menjadi Panitia Pembangunan

11. Tugas dan Tanggung Jawab Perencana/Pengawas TAHAP PERSIAPAN: • melakukan pendataan kondisi lokasi (ruang kelas dan meubeliar/perabot yang akan direhabilitasi); • membuat gambar desain dan struktur bangunan yang terdiri dari: a) site plan/tata letak bangunan; b) denah, tampak, potongan; c) rencana pondasi; d) rencana atap/kap; e) rencana plafon; f) rencana instalasi listrik/penerangan; g) rencana instalasi air bersih/air kotor (jika ada) dan; h) detail. Gambar desain dan struktur harus memenuhi prinsip bangunan tahan gempa dan harus mengacu pada rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) sebagaimana dijelaskan pada BAB VIII; • membuat perencanaan rehabilitasi meubeliar/perabot yang di bahas bersama Panitia (lampiran 7a dan 7b); • menyusun analisis harga satuan pekerjaan berdasarkan harga bahan dan upah; • membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) (lampiran 8 dan 9); dan • membuat Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi (lampiran 10)

12. Tugas dan Tanggung Jawab Perencana/Pengawas Tahap Pelaksanaan: • secara periodik membantu kepala sekolah dan tim pelaksana, mengarahkan dan membimbing pekerja dan tukang selama pekerjaan berlangsung; • mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang dibeli; • mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan; • menyusun laporan kemajuan pekerjaan, laporan mingguan, dan laporan bulanan; • membantu membuat laporan akhir hasil pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas/Pembangunan; • membantusekolah mengirimkan informasi perkembangan pelaksanaan setiap minggu ; dan • membantusekolahmengirimkanlaporanmingguantentangkemajuanpekerjaanrehabilitasi.

13. RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DANA

14. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK:

15. BESARAN KEGIATAN PENGELOLAAN DANA • Merencanakan pengambilan uang sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan • Membukukan penerimaan dan pengeluaran • Mengarsipkan bukti-bukti kuitansi • Memungut dan menyetor pajak

18. PEMBUKUAN • Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah. • Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea meterai. • Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang barang/jasa yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti. • Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil dari uang yang yang dikeluarkan. • Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU)

19. PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) • BKU ditulis dengan rapih, lengkap dan bersih (tidak boleh ada penghapusan/ditip-ex). • Kalau ada kesalahan penulisan, kesalahan tersebut di coret namun masih terbaca, pembetulan ditulis rapih di atas/di bawahnya kemudian di paraf. • Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/ dicatat sesuai urutan kejadiannya. • Setiap akhir bulan, BKU ditutup, dihitung saldonya, dicocokkan dengan saldo yang ada di Kas dan di Bank. • Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari transaksi pembayaran barang dan jasa ditanggung oleh sekolah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. • Buku Kas Umum (BKU), bukti-bukti pengeluaran dana, pengadaan material, alat dan tenaga kerja serta laporan pekerjaan hendaknya disimpan sebaik-baiknya di tempat yang aman.

20. Dokumen Pendukung Pembukuan

21. Dana yang belum digunakan harus tetap berada di rekening sekolah, tidak boleh dipindahkan pada rekening lain atau disimpan di tempat lain. Jumlah saldo pembukuan dalam bentuk uang tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saldo Pembukuan

22. PELAKSANAAN PEKERJAAN

23. Informasi Pelaksanaan Kegiatan • Panitia Pembangunan wajib memasang informasi pelaksanaan kegiatan dipasang di papan pengumuman sekolah atau di tempat lain yang mudah terlihat oleh masyarakat. • Adapuninformasi yang harusdisampaikan adalah: • Besaran dana dan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima sekolah. • Bagan organisasi Panitia Pembangunan dilengkapi dengan data nama anggota. • Gambar rencana, spesifikasi teknis dan perkiraanbiayarehabilitasi. • Jadwal pelaksanaan kegiatan.

24. PELAPORAN TINGKAT SEKOLAH

25. Pelaporan PENERIMAAN DANA • Sekolah wajib melaporkan penerimaan dana bantuan segera setelah dana masuk ke rekening sekolah. • Laporan penerimaan dana disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.

26. laporanpertanggungjawaban MELIPUTI: • LAPORAN MINGGUAN • LAPORAN BULANAN • LAPORAN AKHIR

27. LaporanPertanggungjawaban

28. TRIMAKASIH