TINJAUAN ATAS FORMULA PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1. TINJAUAN ATAS FORMULA PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) AHMAD KHOIRI B200110081 KUNCAHYO W B200110136

2. POKOK-POKOK PEMBAHASAN SEJARAH PERKEMBANGAN TRANSFER DAERAH KE PUSAT ALASAN PERLUNYA TRANSFER KEUANGAN PUSAT KE DAERAH KRITERIA DESAIN TRANSFER PUSAT KE DAERAH FORMULA PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM KESIMPULAN

3. SEJARAH PERKEMBANGAN TRANSFER DAERAH KE PUSAT Pada tahun 1945-1956,telah dilaksanakan subsidi dengan mengadopsi sistem sluit post Sementara itu, dengan diundang undangkanya UU No. 32 tahun 1956, diberlakukan pola transfer lain, yakni melalui ganjaran,subsidi dan sumbangan. Memasuki PELITA 1, diberlakukan subsidi daerah otonom (SDO) dan bantuan INPRES. Memasuki masa reformasi, SDO dan INPRES berganti nomenklatur menjadi dana rutin daerah (DRD) dan dana pembangunan daerah(DPD). Mulai tahun anggaran 2001,kedua jenis transfer (DRD dan DPD),digantikan jenis transfer baru,yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi kusus (DAK).

4. ALASAN PERLUNYA TRANSFER KEUANGAN PUSAT KE DAERAH Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance). Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal (horizontal fiscal imbalance). Adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum suatu daerah. Untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik (inter-jurisdictional spill-over effects).

5. KRITERIA DESAIN TRANSFER PUSAT KE DAERAH Otonomi Intinya adalah bahwa pemerintahan daerah harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas mereka. Penerimaan yang memadai (revenue adequacy) Pemerintah daerah seharusnya memiliki pendapatan yang cukup untuk menjalankan kewajibanya. Keadilan Besarnya dana transfer pusat kedaerah seyogyanya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal daerah dan sebaliknya. Transparan dan stabil Formulasi tranfer mesti diumumkan sehingga dapat diakses masyarakat. Sederhana (simplicity) Alokasi dana kepada pemerintahdaerah semestinya didasarkan pada faktor-faktor objektif dimana unit-unit individual tidak memiliki kontrol atau tidak dapat mempengaruhinya. Insentif Desain transfer ini harus sedemikian hingga memberikan insentif bagi daerah dengan manajemen fiskal yang baik,begitu pula sebaliknya.

6. FORMULA PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM Pengertian Dana Alokasi Umum Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalamm rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah DAU Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Data perhitungan DAU Data yang digunakan dalam perhitungan DAU diperoleh dari lembaga Statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dipertanggungjawabkan. Variabel Data Dasar perhitungan DAU • Data kebutuhan fiskal(KbF) terdiri atas: • Jumlah penduduk • Luas wilayah • Indeks kemahalan kontruksi • Produk domestik regional bruto per kapita,dan • Indeks pembangunan manusia

7. DAU = AD + CF • Data kapasitas fiskal (KpF) terdiri atas: • Pendapatan asli daerah • Dana bagi hasil • Formula DAU Formula dalam perhitungan DAU adalah sebagai berikut, Dimana: DAU : dana alokasi umum AD : alokasi dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai sipil daerah CF :celah fiskal yang merupakan selisih dari kebutuhan fiskal (KbF) dengan kapasitas fiskal (KpF)

8. FORMULA Kebutuhan fiskal (KbF) Rumus; KbF = TBR (a1 IP+a2 IW+a3 IKK+a3 IPM=a5IPDRB) Keterangan: TBR :total belanja rata-rata APBD IP :indeks jumlah penduduk IW :indeks luas wilayah IKK :indeks kemahalan kontruksi IPM :indeks pembangunan manusia IPDRB/cap :indeks PDRB perkapita a1-a5 ; Bobot indeks Kapasitas fiskal (KpF) KpF = PAD+DBH SDA+DBH Pajak Keterangan: PAD :pendapatan asli daerah DBH SDA:bagi hasil sumber daya alam DBH Pajak:bagi hasil pajak

9. PERHITUNGAN DAU Perhitungan DAU DAU Provinsi i = Bobot provinsi i x DAU Provinsi Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total selah fiskal seluruh provinsi. Bobot provinsi i = CF Provinsi i Σ CF Provinsi Dimana: CF provinsi i = celah fiskal suatu daerah provinsi i Σ CF Provinsi =total celah fiskal seluruh provinsi DAU kab/kota i = Bobot kab/kota i x DAU kab/kota Bobot kab/kotai = CF kab/kota i Σ CF kab/kota Dimana: CF kab/kotai i = celah fiskal suatu daerah kab/kota i Σ CF kab/kota =total celah fiskal seluruh kab/kota

10. HASIL PERHITUNGAN DAU Daerah memiliki celah fiskal sama dengan(nol), menerima DAU sebagai alokasi dasar. Daerah memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal. Daerah yang memeiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

11. DAU DAERAH PEMEKARAN DAU untuk daerah pemekaran dialokasikan setelah undang-undang pemekaran daerah yang bersangkutan dipisahkan. PENETAPAN DAN PENYALURAN DAU Alokasi DAU ditetapkan dengan peraturan presiden. Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.DAU disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. BEBERAPA MASALAH DENGAN FORMULA PERHITUNGAN DAU • Total celah fiskal yang ada mungkin akan sangat besar sedemikian sehingga sulit dipenuhi oleh pusat • Belanja aktual (realisasi) belum tentu mencerminkan kebutuhan dari daerah yang bersangkutan

12. KESIMPULAN • Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalamm rangka pelaksanaan desentralisasi. • Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN • DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. • Peran strategis distribusi DAU terletak pada kemampuanya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing masing daerah ternyata belum secara utuh menjalankan dan merealisasikan amanat UU No. 33 tahun 2004 yaitu DAU sebagai alat pemerataan. • Tujuan umum transfer dana pemerintah: • Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal • Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal • Menginternalisasikan/memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat(biaya)kepada daerah yang menerima limpahan manfaat(yang menimbulkan biaya) tersebut.