Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Fakultas ilmu administrasi

2. Oleh : 1 Putri Rahma Hayati 2 Feryna Meidya R Martyas Eka Putri 3 Leza Christianingsih 4 5 Angelia Maylinda Sukowati Pinilih 6 Aprilia Diliana Monica 7

3. Barang Kena Pajak (BKP) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak, berdasarkan undang undang PPN 1984.

4. Pengecualian BKP Pada dasarnya semua barang adalah BKP kecuali Undang - undang menetapkan sebaliknya, seperti: Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (minyak mentah, gas bumi, panas bumi, dll). Barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dll). Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restorang, rumah makan, warung, dll. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

5. Jasa Kena Pajak (JKP) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah barang yang dikenai pajak, berdasarkan Undang-undang PPN 1984.

6. Pengecualian JKP Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak kecuali undang undang menetapkan sebaliknya, seperti : Jasa pelayan medis, Jasa dibidang pelayanan sosial, Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko, Jasa keuangan, Jasa auransi, Jasa dibidang kegamaan, Jasa pendidikan, Jasa kesenian dan hiburan, Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, Jasa angkutan umum, Jasa tenaga kerja, Jasa perhotelan, dll.

7. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) : Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan usahanya menjadi PKP. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang. Menyetor PPN yang masih dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang dapat dikreditkan atau menyetorkan PPnBM yang terutang. Melaporkan perhitungan pajak. Pengecualian kewajiban PKP : Pengusaha kecil. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

8. Obyek Pajak Pertambahan Nilai PPN dikenakan atas : Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha Import BKP. Penyerahan BKP di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Eksport BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Eksport BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Kegiata membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh BKP kecuali atas penyerahan aktiva, yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

9. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Dengan pertimbangan bahwa : Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional Perlu untuk mengamankan penerimaan negara

10. Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah : Barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi Barang tersebut dikonsumsi untuk menujukkan status PPnBM dikenakan atas : Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya Import BKP yang tergolong mewah. PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu import BKP yang tergolong mewah.

11. Thank You! Matur nuwun 