KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2013PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-42/PB/2013 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM Dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2013, perlu ada pengaturan khusus tentang penerimaan negara diakhir TA 2013. Perdirjen Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2013 merupakan peraturan pelaksanaan atas PMK No.163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA

KERANGKA PENGATURAN PERDIRJEN Dasar Hukum Bab I Ketentuan Umum Bab II Penerimaan Negara Bab IV Penyelesaian UP Bab V Pelaksanaan TSA Bab VI Pengiriman LKP Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab IX Ketentuan Penutup

DASAR HUKUM UU Nomor 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara PP Nomor 45 Th 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN PMK Nomor 99/PMK.06/2006 tentang MPN PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran BLU PMK Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri PMK Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 PMK Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA

PENERIMAAN NEGARA Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pelimpahan penerimaan negara pada tanggal 2 Januari 2014 termasukpenerimaan negara yang belummemperoleh NTPN namun tercatat dalam rekening koran.

PENERIMAAN NEGARA PBB Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7

PENERIMAAN NEGARA PBB Pasal 9 Pasal 5 25 Des Pk. 15.00 s.d. 31 Des Pk. 24.00 WST Pasal 6 Pasal 8

PENERIMAAN NEGARA Pasal 10 • Pelimpahan saldo BO III ke SUBRKUN KPPN (25-31 Des 2013 s.d. pukul 24.00) dibukukan sebagai berikut: • Untuk KPPN KBI menggunakan kode akun 824311 (Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN). • KPPN Non KBI menggunakan kode akun 824111 (Pengeluaran Kiriman Uang Antar KPPN). • Penerimaan atas pelimpahan saldo BO III sebagaimana butir 1 KPPN KBI membukukan sebagai berikut: • Untuk transaksi intern KPPN bersangkutan menggunakan kode akun 814311 (Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN. • Untuk transaksi kiriman dari KPPN Non KBI menggunakan kode akun 814111 (Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN).

PENERIMAAN NEGARA Sanksi Denda • Keterlambatan/kekurangan pelimpahan ke SubRKUN/BO III, dan/atau • Keterlambatan/kekurangan transfer DBH-PBB/BP-PBB • dikenakan dendasebesar 1‰ per hari • (termasuk hari libur dari jumlah yang kurang/terlambat dilimpahkan, minimal Rp5000,-) Pasal 11

PENYELESAIAN UP Pasal 24 Sisa dana UP TA 2013 disetorkan kembali ke Kas Negara paling lambat 30 Desember 2013. Untuk mengetahui sisa dana UP yang harus disetor, Bendahara Pengeluaran melakukan pencocokan data dengan KPPN. Dalam hal Satker/BP s.d. 31 Desember 2013 tidak/ belum menyetorkan sisa dana UP, Satker/BP bsk tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam TA berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke rekening Kas Negara.

PENYELESAIAN UP Pasal 25 • Atas SSBP yang diterima dari BP, Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan pencocokan dengan data pada Seksi Bank. • Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus sama dengan saldo kas BP pada neraca. • Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP, KPPN melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan.

PENYELESAIAN UP Daftar Penguji/Daftar Pengantar SP2D-GUP Nihil/PTUP dibuat tersendiri. Pasal 26 Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP, KPPN mencetak Kartu Pengawasan Kredit satker berkenaan dan disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Pasal 27 Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP, KPPN melakukan perbaikan LKP tanggal 31 Desember 2013. Pasal 28

PENYAMPAIAN KEBUTUHAN DANA Pasal 29 s.d. 32 Dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) pengeluaran, KPPN mengajukan permintaan kebutuhan dana. Kebutuhan dana untuk gaji bulan Jan’14 disampaikan ke Dit. PKN tanggal 27 Des’13 paling lambat pukul 16.00 wst (disatukan kebutuhan dana awal 30 Des 2013). Pengisian dana ke BO II/Kantor Pos untuk pembayaran gaji bulan Jan’14 dilaksanakan tanggal 30 Des’13. Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUN-P) mulai 19 Des 2012 s.d. 30 Des 2013, dilaksanakan paling lambat pukul 17.30 WST.

PENYAMPAIAN DATA SPM DAN SP2D Pasal 33 • KPPN melaporkan data SPM yang diterima tanggal 23 Des 2013 kepada Dir. PKN c.q. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat 24 Des 2013 pukul 09.00 WST. • KPPN setiap hari melaporkan data SP2D yang diterbitkan 19 s.d. 30 Des 2013 kepada Dir. PKN c.q. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat pukul 15.00 WST.

PENGIRIMAN LKP Pasal 34 Pengiriman LKP tgl. 19 s.d. 31 Des’13 pukul 21.00 WST, Pengiriman LKP perbaikan atas penerimaan negara 31 Des 2013 setelah 15.00 s.d. 24.00 WST pada tgl 2 Jan’14 pukul 11.00 WST. Pengiriman LKP perbaikan atas SP2D GUP-Nihil/PTUP 2013 dilakukan secara harian pukul 10.00 WST hari kerja berikutnya. Kepala Kanwil DJPb melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan KPPN dalam pengiriman LKP secara tepat waktu dan akurat. LKP yang telah dikirimkan, harus dikonfirmasi ke DSP u.p Subdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan TI dan Dit PKN u.p Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas. LKP harian/mingguan untuk TA 2014 dibuat secara terpisah dari LKP perbaikan TA 2013. Pasal 35

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 37 Penyelesaian dana retur sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (retur) SP2D.

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39 • Sisa dana UP/TUP TA 2013 untuk pembayaran dalam rangka restitusi PPN bagi turis asing: • Tidak disetor pada akhir TA 2013 • Dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada TA berikutnya

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41 Revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah: Dalam hal realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan (BP) PBB Bagian daerah TA 2013 lebih besar dari pagu DIPA tahun anggaran 2013, dilakukan perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan diberi tanggal 31 Desember 2013.

ISSUE TERKINI • PeraturanDirjenPerbendaharaan No. PER-39/PB/2013 TGL 7 NOPEMBER 2013 TTG PerubahanPerdirjen No.PER-78/PB/2006 TTG Penatusahaan PN Melalui MPN; • SuratDirjenPerbendaharaanNomor S-7622/PB/2013 TGL 25 Nopember 2013 halPenyediaanLayanan Internet Banking (CMS) pada Bank Persepsi; • KeputusanDirjenPerbendaharaanNomor KEP-193/PB/2013 TGL 8 NOPEMBER 2013 TTG Penunjukan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK sbgPelaksanaPenatausahaanPenerimaanPPh Final atasPenghasilandari Usaha ygditerimaataudiperoleh WP yang memilikiperedaranbrutotertentumelalui ATM; • KeputusanDirjenPerbendaharaanNomor KEP-194/PB/2013 TGL 8 NOPEMBER 2013 TTG Penunjukan PT. BRI (Persero) TBK sbgPelaksanaPenatausahaanPenerimaanPPh Final atasPenghasilandari Usaha ygditerimaataudiperoleh WP yang memilikiperedaranbrutotertentumelalui ATM;

ISSUE TERKINI 5. KeputusanDirjenPerbendaharaanNomor KEP-195/PB/2013 TGL 8 NOPEMBER 2013 Hal Penunjukan PT. BNI (Persero) TBK sbgPelaksanaPenatausahaanPenerimaanPPh Final atasPenghasilandari Usaha yang diterimaataudiperoleh WP yang memilikiperedaranbrutotertentumelalui ATM; 6. Sisa UP Per-31 Oktober 2013 padaseluruhSatuanKerjaMitraKerja KPPN TanjungbalaisebesarRp1.892.174.110,00 (sumber Data pb open DJPBN tgl. 26 Nopember 2013) 7. Setiapharikerja REKENING KORAN HARUS DISAMPAIKAN KE KPPN TANJUNGBALAI; 8. Setiapakhirbulan paling lambattgl 5 REKENING KORAN BULANAN HARUS DISAMPAIKAN KE KPPN TANJUNGBALAI

Sekian dan terima kasih TANJUNGBALAI, 28 NOPEMBER 2013 SEKSI BANK KPPN TANJUNGBALAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN