Urgency uu keperawatan

1. Urgency uu keperawatan Hariffadhillah PengurusPusat PP PPNI DisajikandalamTrainningPencerdasanPolitik PSIK FK UNDIP Semarang, 24 April 2011

2. PERKEMBANGAN PROFESI PERAWAT PERKEMBANGAN PENDIDIKAN • 1983 KonvensiNasionalKeperawatan PerawatadalahProfesi • 1985 S 1 Perawat (PSIK FKUI) • 1999 S2 ManajemenKepemimpinanKep • 2003 SpesialisasiKeperawatan (telahada 5 sp Kep) • 2008 Program DoktoralKeperawatan PERKEMBANGAN REGULASI • 2000 : Kepmenkes 647/2000 ttgRegistrasi & praktikPerawat • 2001 : Kepmenkes 1239/2001  RevisiKepmenkes 647/2000 • 2010 : PMK no. 148 /2010 ttgIzin & penyelenggaraanPraktikPerawat DAN PMK No. 161/2010 ttgRegistrasiNakes PERKEMBANGAN PELAYANAN ……….? (Praktik)

3. KEPERAWATAN SEBAGAI PROFESI KOSEKUENSI Pendidikan Perawat pada Pendidikan Tinggi Pelayanan Adalah Asuhan/Pelayanan Professional

4. KARAKTERISTIK PROFESI: Kelompok pengetahuan landasan praktik Pelayanan unik kepada masyarakat Pendidikan yang memenuhi standar Pengendalian standar praktik & kode etik Betanggung gugat terhadap praktik Kematangan professional melalui sosialisasi Karir seumur hidup & penghasilan utama Fungsi mandiri & mempunyai kewenangan

5. Karakteristik Keperawatan Profssional (Schein, 1972) Beda dg Amatir : seumur hidup & penghasilan utama Mempunyai motivasi yang kuat, pilihan karier profesionalnya Memiliki IP yang mantap dan kokoh, keterampilan khusus melalui Pendidikan yang lama Mengambil keputusan klinik berdasarkan aplikasi prisip teori. Berorientasi pada pelayanan menggunakan keahlian demi kebutuhan klien

6. Karakteristik Keperawatan Profssional (Schein, 1972) Pelayanan berdasar kebutuhan Objetif klien Lebih mengetahui apa yang baik bagi klien daripada kliennya sendiri, otonomi dalam pertimbangn tindakan Membentuk perkumpulan profesi Mempunyai kekuatan dan status dalam bidang kehaliannya yang khusus. Dlam pelayanan tidak mencari kelien / advertensi.

7. CIRI-CIRI PROFESIDahrendrof R,J Royal (1984) SELF GOVERNING SELFREGULATION SELF DISCIPLINING

8. Arti & makna keperawatan professional • Klien mendapatkan Yan./Askep – tim keperawatan & berkolaborasi dengan tim profesi terkait • Keputusan keperawatan – berdasarkan pada masalah keperawatan, Ilmu dan teknologi kep, standar praktek / kode etik keperawatan • Mempertimbangkan hak klien • “Clinical Inquiry” – pendekatan yang halus • Pengembangan model praktek keperawatan. • Penilaian kinerja – penilaian mutu/kepuasan klien & keputusan kerja perawat

9. Keperawatan Sbg profesiharus memberi pelayanan / asuhan professional kpd masyarakat professional services / care Praktik KeperawatandlmSistem Pelayanan / Asuhan Keperawatan

10. Keperawatan Memiliki kewenangan – bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Pemberian Pelayanan / Asuhan Keperawatan kpd masyarakat (Nursing Care Delivery Systems) Bagian integral dari : Pemberian Pelayanan Kesehatan kpd Masyarakat

11. Praktik Keperawatan Memberi “bantuan”kpd klien / pasien utk mengatasi masalah keperawatan yg dihadapi ( nursing problems ) Menggunakan bbg btk intervensi keperawatan(nursing intervention)

12. Pelayanan Profesi (professional services) Selalu berbasis kompetensikompetensi professional (professional competence). Mencakup sikap, tingkah laku profesi, etika profesi, pengetahuan ilmiah dan teknologi professional, serta keterampilan professional; dipertanggungjawabkan kpd masyarakat.

13. PENGEMBANGAN PERAWAT DI INDONESIA BERDASARKAN JENIS : Keperawatan Klinis Keperawatan Komunitas

14. PERAWAT KOMUNITAS • Menyadaripentingnyapenyelesaianmasalahkesehatanmasyarakat, tidakhanyasebagairealisasipewujudanhakasasimanusia, tetapijugasebagai modal dasarkeberhasilanpembangunanbangsa, makapelbagailangkahterobosanperludilakukan • Kompetensidanruanggerakperawattidaklagiterbataspadaintervensikeperawatan, tetapijugaintervensimedisberupapenyembuhanpenyakitsertapemulihankesehatan • Perlumengembangkanperawatkomunitas (community nurse) yang ditempatkandipedesaan

15. KOMPETENSI PERAWAT KOMUNITAS • Pengembangan perawat komunitas yang dimaksudkan • tidak hanya memiliki kompetensi keperawatan • tetapi juga kompetensi tambahan lainnya, sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat • Penanggulangan penyakit menular dan wabah • Penatalaksanaan penyakit rakyat • Pertolongan pertama dan tanggap darurat

16. KOMPETENSI PELIMPAHAN PERAWAT KOMUNITAS • Untuk hasil pembangunan kesehatan yang optimal, pelimpahan kompetensi medis tertentu kepada perawat komunitas (skill mixed competences) perlu dilakukan • Dibanyak negara pelimpahan kompetensi medis tertentu kepada perawat bukan merupakan hal baru • Terbukti telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara memuaskan

17. PERAWAT KLINIK Pada area Klinis, secara konsep maupun yuridis (UU. No.36 tahun 2009) menegaskan kontribusi Perawat dengan Perawatan dan Ilmu keperawatan dalam upaya Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan

18. PRAKTIK PERAWAT DI KLINIK Pemberian asuhan Keperawatan Professional Langsung Keahlian memberikan pendidikan pada klien Kolaborasi yang optimal dg Multidisplin Menerima Konsultansi pihak lain Research Kepemimpinan klinik yang Professional Pengambilan Keputusan Etik

19. PERAWAT KLINIK PROFESSIONAL Perlu Pengakuan Kejelasan Kewenangan dan tanggung Jawab dalam Praktik Kemandirian sesuai keilmuan Perlu Sistem Penghargaan Dalam Kerangka Professional Regulasi

20. PRAKTIK KEPERAWATAN KEAHLIAN KEWENANGAN FORMIL MATERIIL KOMPETEN LEGAL/BERIZIN REGULASI

21. PENGATURAN KEPERAWATAN INTERNAL EKSTERNAL STANDAR PELAYANAN PERMENKES TIDAK MEMUASKAN KODE ETIK

22. URGENSI UU KEPERAWATAN MENATA “SISTEM” KEPERAWATAN DI INDONESIA • Pengakuan • Bentuk Praktik/ Asuhan • Kualifikasi dan kompetansi • Standarisasi

23. MENGAPA UU KEPERAWATAN PENTING? • Memberikankepastiandanjaminanhukumbagimasyarakat yang akanmemanfaatkanpelayanankeperawatan • Memberikankepastiandanjaminanhukumbagitenagaperawat yang bertanggungjawabmenyelenggarakanpelayanankeperawatan • Meningkatkanaksesibilitas, keterjangkauandanmutupelayanankeperawatan • Mempercepatkeberhasilanupayapeningkatanderajatkesehatanmasyarakat

24. MENGAPA UU KEPERAWATAN PENTING? • Hakekadsetiap UU adalahmengaturperilakuanggotamasyarakat yang akanmenjaminberlangsungnyainteraksiantaranggotamasyarakatsecaraharmonisdanlancar • Untukwargaprofesikeperawatan, pengaturanperilakudalambentuk UU Keperawatan, terutamapadaduainteraksipokok • Interaksiantarasesamawargakeperawatan • Interaksiantarawargakeperawatandenganpihak-pihak lain diluarkeperawatan

25. MENGAPA UU KEPERAWATAN PENTING? • 75% Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah kegiatan Keperawatan (DEPKES 2005) • 80 % Kegiatan pelayanan di Rumah Sakit adalah pelayanan/Asuhan Keperawatan (Gilles, 2000) • 60 % tenaga Kesehatan adalah Perawat yang tersebar tidak terbatas kondisi geografis • Survei 2010: Ada kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kompetensi saat ini yaitu 92,3% : 68,7% • Survei 2010: mayoritas perawat menyatakan bahwa beban kerja sangat berat karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya perawat (studi kualitatif)

26. PERMASALAHAN HUKUM • Sejaktahun 2005 ada 33 KasusPenagkapanPerawatygsedangmanjalanipelayanandi 7 Propinsi yang barudilaporkandatanya. • TidakadaperlindunganhukumperawatdiPuskesmaskarenatidakjelaspengaturanKewenangandanmetodePelimpahanWewenang • Lebihdari 80 % tindakan yang dilakukanolehPerawatdi RS dapatdikatagorikanilegalkarenatidakjelaspengaturannya. • KontroversikewajibanPerawatmenolongGawatDarurat (dipidana) disisi lain tidakbolehmenyimpanobat • TidakadaperlindunganperawatdalammelakuakanPekerjaandiSaranaKesehatan

27. PERMASALAHAN HUKUM • (Depkes & WHO :2005): perawat di praktek-praktek swasta: (1) melakukan diagnosa medis (92.6%); (2) tulis resep (93.1%); (3) memberi pengobatan (97.1%); (4) melakukan pre-natal periksa (70.1%) dan tindakan postnatal

28. Landasan Filosofis • Pelayanan Keperawatan adalah bagian Integral dari Pelayanan Kesehatan, karenanya Perawat sangat mempengaruhi kualitas pelayanan Kesehatan. • Hampir sebagian besar tindakan atau intervensi keperawatan terhadap manusia adalah melanggar hukum, karenanya perlu ada perlindungan dalam pelaksanaannya. • Tugas dan Fungsi Perawat dalam yankes yang luas mencakup dimensi : fisik, psikososial, spiritual Manusia, perlu penguatan untuk memfungsikan cakupan agar diterima seutuhnya oleh masyarakat

29. Landasan Filosofis • Tugas dan Fungsi Perawat dalam yankes yang luas mencakup dimensi : fisik, psikososial, spiritual Manusia, perlu penguatan untuk memfungsikan cakupan agar diterima seutuhnya oleh masyarakat • Sifat Keperawatan yang melayani secara Kontinyu (24 jam), sangat dekat dengan Pasien dan

30. LANDASAN YURIDIS • Amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (1): “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Negara menyediakan pengaturan yang kuat untuk menjamin pelayanan Kesehatan masyarakat dengan Professionalitas dan akuntabilitas Perawat. • UU No 36 tahun 2009 pasal 63 ayat (1),(2),(3),(4). Menerangkan bahwa keperawatan adalah sebuah entitas yang telah diakui secara Yuridis, dalam hal penyembuhan, pemulihan dan pengendalian memerlukan Perawatan yang berdasarkan ilmu Keperawatan, tentu memerlukan pengaturan lebih lanjut secara teknis Profesi dalam bentuk UU keperawatan.

31. EKSISTENSI KEPERAWAATANUU No.36 tahun 2009 ttgKesehaatan

32. PERAWAT SEBAGAI NAKES(Pasal 1 butir 6 UU No.36/2009) NAKES

33. Landasan Sosiologis • Perawat adalah jumlah tenaga kesehatan terbesar dari selurh tenaga kesehatan (60%), • Perkembangan zaman memposisikan perawat saat ini rentan terhadap KRIMINALISASI dalam melaksanakan tugas Profesinya yg dipaksakan oleh kondisi kebijakan kesehatan. Sementara ada kewajiban pelayanan Kesehatan harus diterima masyarakat didaerah-daerah terpencil dan perifer.

34. Landasan Sosiologis • Kasus Perawat Misran yang sedang menanti Keputusan MA terkait Kasasi yang diajukan, dalam menempuh Upaya hukum atas putusan PN dan PT yang memvonis 3 bulan kurungan subsider Rp. 2,5 juta dalam kasus memberikan pengobatan pada masyarakat dimana daerah tersebut tidak ada dokter, apoteker dan Apotik, sementara Misran adalah petugas negara yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Yankes • 40 % puskesmas di In donesia tidak memiliki dokter seluruh pelayanan kesehatan dilakukan oleh Perawat.

35. Landasan Sosiologis • Fenomena “Ponari” menunjukkanpelayanankesehatanygrasionaltidakdidapatkanmasyarakatkarenakekuranganpengetahuandlmyankes perawatsangatdekat dg masyarakatdapatmengatasifenomenakarenaperawatbertanggungjawabjugaterhadappeningkatanperilakusehatmasyarakat. • PemberdayaanPeranPerawatygkurangcontoh, tidakadakebijakanperanperawatdipuskesmas, sejaktahun 2003 Program PERKESMAS dihapusdari program pokokpuskesmas, sehinggaperawatsulitmelayanimasyarakatsesuaidenganfungsisebenarnya “AsuhanKeperawatan”.Sehinggafungsi-fungsiesensialdalamkesmasseperti Case finding, Home visitetidakterlaksanauntukmasyarakat.

36. Landasan Sosiologis • saat ini ada Permenkes yg mengatur Prtaktik Perawat terutama didaerah terpencil dan perifer, karena Level Peraturan sebatas keputusan Menteri maka pada kebijakan OTDA Praktik Perawat tidak menjadi acuan (tdk mengikat) menjadi penghambat akses masyarakat mendapat yankes.

37. Landasan Sosiologis • Globalisasi adalah ancaman serius, dan martabat bangsa pertaruhannya. Dan Indonesia belum punya sistem “Register nurse (RN)” spt kebanyakan negara di dunia • Lebih dari 1000 perawat Indoesia bekerja di jepang 50 % nya tidak menjadi perawat tetapi Candidate nurse, 50 % lainnya bahkan menjadi care worker yg sama sekali tidak menggunakan kompetensi perawat dlm pekerjaaanya. (DOWN GRADE)

38. Landasan Sosiologis • Hampir semua perawat di timur tengah dan sebagian eropa bekerja dibawah supervisi perawat negara lain (karena bukan “RN”) • ASEAN Mutual Recognition Arangement (MRA) on Nursing services. Mengharuskan mempunyai sitem yang sama dengan kompetensi yang direkognisi, saat ini yg belum ada : Indonesia, Laos

39. Landasan TEKNIS kEPERAWATAN • Perawat adalah Profesi, dengan Keilmuan tersendiri (Body Of Knowladge) perlu mengamalkan Profesi dengan keilmuannya secara OTONOMI • Kejelasan Kewenagan dan batas tanggung jawab dalam pelayanan Kesehatan penting untuk totalitas melayani masyarakat • Perlu pengaturan mekanisme Pendelegasian wewenang, dan sistem Rujukan untuk peningkatan cakupan dan kualitas Pelayanan • Pelayanan Perawat perlu diakui oleh Masyarakat • Mengangkat CITRA PERAWAT INDONESIA

40. PROGRES • Usulan Draft sudah ke 21 sejak tahun 1998 • Prolegnas 2004-2009 no 160 • Sampai dengan 2008 tidak menjadi Prioritas • Aksi 2008  Inisistif DPR Hasil sbb: • Minimal : eksplisit UU Kep dlam UU Kesehatan • Maksimal: UU keperawatan tahun 2009 • Prolegnas th 2009 No urut 26  Tidak sempat terbahas • Prolegnas th 2010 No Urut 18  Tidak sempat terbahas

41. 11 Oktober 2010 : RDPU RUU Nakes • RUU nekes Prioritas th 2010 menggantikan RUU Keperawatan • Akan diusulkan oleh pada Sidang Paripurna 12 Oktober 2010 • Sidang Paripurna 12 Oktober 2010 : menunda usulan Baleg : Memasukkan RUU NAKES prioritas tahun 2010 menggantikan RUU Keperawatan

42. 14 Desember 2011, dalam sidang paripurna penetapan prolegnas tahun 2011 RUU Keperawtan masuk no. 19 • Informasi akhir KOMISI IX Sepakat membentuk PANJA RUU Keperawatan untuk membahas dalam masa sidang berikutnya.

43. KONTRA TERHADAP UU keperawatan • Persoalan EKONOMIS (biaya UU), bila perawat ada UU maka profesi lain akan meminta hal yg sama. Tidak semuaProfesi diperlukan pengaturan dg UU tergantung ;Karakteristik, dan Urgensinya. Sbg perbandingan di hampir semua negara Profesi kesehatan yg diatur dg UU adalah : Dokter, farmasi, Perawat dan/atau Bidan. • Persoalan Kedudukan Profesi Perawat dlm Pelayanan Kesehatan: • Perawat dlm Pelayanan kesehatan bertanggung jawab sendiri thd Perannya, beberapa kasus Perdata maupun Pidana pelayanan Kesehatan Perawat menjadi tersangka, bukan dokter penanggung jawab. • Dg Keilmuan perawat menggunakan metodologi Keperawatan

44. KONTRA TERHADAP UU keperawatan • Persoalan Kewenangan Praktik Mandiri • Saat ini ada Permenkes 148/2010 sebagai pengganti PermenKes 1239/2001 tentang PRAKTIK Perawat. Mengilustrasikan bahwa Bangsa ini memerlukan perawat melayani masyarakat dalam Praktik Mandiri, soal kewenangan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan kesehatan dan ketersediaan sumber daya. Berbagai metode Pendelegasian dpt dilakuakn : langsung atau atributif dg memperketat persyaratan : SANGAT MENGUNGTUNGKAN MASYARAKAT • Kewenangan memberikan obat, dalam kurikulum perawat diajarkan dalam batas obat bebas terbatas dan obat bebas maupun obat dalam daftar apotik (DOA)

45. ANATOMIRUU PRAKTIK KEPERAWATAN • BAB I : Ketentuan Umum • BAB II : Azas dan Tujuan • BAB III : Lingkup Praktik Keperawatan • BAB IV : Konsil Keperawatan Indonesia • BAB V : Standard Pendidikan Profesi Kep. • BAB VI : Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan • BAB VII : Registrasi Praktik Keperawatan • BAB VIII : Penyelenggaraan Praktik Kep. • BAB IX : Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan • BAB X : Ketentuan Peralihan • BAB XI : Ketentuan Penutup

46. TUJUAN • memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada MASYARAKAT dan PERAWAT. • Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.

47. LINGKUP KEPERAWATAN • PERAN PERAWAT • Pemberipelayanan • Pengelola • Pendidik • Peneliti • FungsiPerawat • Independen • Dependen • Kolaborasi

48. PRAKTIK KEPERAWATAN • Praktik keperawatan diberikan melalui Asuhan keperawatan untuk klien individu, keluarga, masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks. • Asuhan keperawatan dapat dilakukan melalui tindakan keperawatan mandiri dan atau kolaborasi dengan tim kesehatan dan atau dengan sektor terkait lain

49. KEWENANGAN PERAWAT • Wewenang perawat sesuai dengan pmk no 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat • Wewenang perawsat sesuai dengan PMK no 148 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat • Wewenang Perawat dalam rancangan UU Keperawatan