1 / 12

PETA JALAN PNPM MANDIRI MENUJU DESENTRALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. PETA JALAN PNPM MANDIRI MENUJU DESENTRALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. ARAHAN STRATEGIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA. . Kelompok masyarakat sebagai inti pemberdayaan masyarakat .

trixie
Download Presentation

PETA JALAN PNPM MANDIRI MENUJU DESENTRALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KementerianKoordinatorBidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia PETA JALAN PNPM MANDIRI MENUJU DESENTRALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  2. ARAHAN STRATEGIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA  • Kelompokmasyarakatsebagaiintipemberdayaanmasyarakat. • Kelompokmasyarakatmenjalankan Program Pemberdayaandengansatumekanime, prosedur, danprinsip yang sama KONSOLIDASI PROGRAM PEMBERDAYAAN • Integrasi proses partisipatifdalammekanismeperencanaanpembangunan Daerah. • AlokasidanapemberdayaanmasyarakatolehPemerintah Daerah • PenguatanperanPemdadalamkegiatanPemberdayaanMasyarakat  INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

  3. PETA JALAN (ROADMAP) • PNPM MANDIRI Tujuan memberikan arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan yang harus dicapai oleh setiap pemangku kepentingan untuk memastikan terjadinya percepatan penanggulangan kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan rakyat Sasaran • Tersusunnya arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan untuk keberlanjutan pemberdayaan; • Tersusunnya standar proses dan contoh-contoh praktek cerdas untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan PNPM Mandiri; • Tersusunnya strategi koordinasi antar klaster dan program untuk keberlanjutan lembaga masyarakat yang mandiri dan akuntabel serta peningkatan peran dan kepemilikan pemerintah daerah dan masyarakat.

  4. PETA JALAN PNPM MANDIRI2 ARAH STRATEGIS  5 PILAR  12 AGENDA KERJA   INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KONSOLIDASI PROGRAM PEMBERDAYAAN Pilar 1 Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pilar 2 Keberlanjutan Pendampingan Pilar 3 Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pilar 4 Penguatan Peran Pemerintah Daerah Pilar 5 Perwujudan Tata Kelola Yang Baik 12 (duabelas) AGENDA KERJA

  5. 12 AGENDA KERJA ROAD PNPM MANDIRI

  6. OPTIMALISASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI 2013 - 2014 SuratMenkoKesra B.38/MENKO/KESRA/III/2013

  7. DEFINISI DAN PENETAPAN IKU PNPM MANDIRI • PNPM Mandiri adalah kebijakan nasional sebagai upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan aset sarana prasarana dasar dan akses terhadap pelayanan publik bagi masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok miskin, membuka dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan kualitas tata kelola. • Surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/ Sekretaris Eksekutif TNP2K Nomor B-484/Setwapres/D-3/TNP2K.03.04/09/2013 tanggal 6 September 2013 perihal Penetapan Kriteria Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU/KPI) bagi Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.

  8. CIRI-CIRI Program Pemberdayaan Masyarakat • Seluruh program pemberdayaan masyarakat yang berlabel PNPM Mandiri atau ingin bekerjasama dengan PNPM harus memiliki 8 ciri dasar, yaitu; • Mendukung tersedianya anggaran untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan skala desa/kelurahan yang dicairkan langsung ke rekening lembaga (berbasis) kemasyarakatan • Ada pendampingan dan pengawasan secara menerus dari program • Ada tindakan untuk memperkuat keberpihakan kepada kepentingan kaum perempuan dan kaum yang miskin • Mendorong dan memperkuat peran serta fungsi lembaga masyarakat • Pengambilan keputusan untuk pendanaan kegiatan melalui musyawarah masyarakat atau musyawarah wakil-wakil masyarakat • Masyarakat memilih dan mengevaluasi kinerja Tim Pengelola Kegiatan dan Dana secara demokratis • Pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh organisasi/kelompok masyarakat • Melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penuh

  9. INDIKATOR PNPM MANDIRI Indikator Manfaat dan Dampak: • Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses murah terhadap prasarana atau layanan publik lain yang didanai • Sarana/Prasarana yang dibangun paling sedikit 20% lebih murah • Kegiatan yang didanai memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat • Masyarakat merasa kegiatan yang didanai sesuai dengan kebutuhannnya. • Program-program pemberdayaan yang bersifat sektoral tetap dapat menerapkan indikator tambahan yang bersifat sektoral atau spesifik sesuai dengan komponen program yang dimilikinya.

  10. PILIHAN KEBIJAKAN PNPM MANDIRI • Diharapkan pada tahun 2014 semua K/L dan Pemda yang memiliki program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sudah mengikuti ketentuan tersebut. Jika tidak dapat memenuhi kebijakan ini maka ada beberapa pilihan keputusan yang harus diambil menyangkut: • Penggunaan label PNPM Mandiri dari nama program • Penyesuaian disain, mekanisme dan IKU/KPI program • Penyediaan anggaran bagi keberlanjutan program

  11. TERIMA KASIH SEKRETARIAT POKJA PENGENDALI PNPM MANDIRI PUSAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 www.pnpm-mandiri.org

More Related