KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI

1. KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc ASISTEN DEPUTI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/ SELAKU SEKRETARIS POKJA PENGENDALI PNPM MANDIRI DisampaikanPada: PERTEMUAN REGIONAL PNPM MANDIRI PERKOTAAN Batam, 27Juni 2013

2. ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2 • Menciptakansistemperlindungansosialnasionalyang terintegrasidanmampumelindungimasyarakatdarikerentanandangoncangansecara individual maupunkelompok. • Meningkatkanpelayanandasarbagimasyarakatmiskindanrentansehinggaterpenuhikebutuhan-kebutuhandasarnyadanmeningkatkankualitas SDM dimasadatang. • Meningkatkankeberdayaandankemandirianmasyarakatuntukberpartisipasiaktifdalammemperkuatpembangunan yang inklusifdanberkeadilanmelaluikemandirianekonomiperdesaan/kecamatan. • Meningkatkanefektifitaspelaksanaan program-program pro-rakyatyang bertujuanuntukmenyediakanaksesfasilitasdasarbagimasyarakatnelayan, masyarakatmiskinperkotaan, dandaerahtertinggal; • Mengembangkanpenghidupanmasyarakatmiskindanrentandenganmengaksespertumbuhanekonomitanpamengganggukelestarianlingkunganhidup.

3. 5 FOKUS OPTIMALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Peningkatan dan penyempurnaan kualitas program bantuan sosial berbasis keluarga. • Penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri. • Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif (Channeling). • Peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat. • Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.

4. PETA JALAN PNPM MANDIRI • PetaJalan PNPM Mandiri. Sebagaiarahkebijakandalammemastikankeberlanjutan program pemberdayaanmasyarakat yang diperlukanuntukmerumuskandenganjelasberbagaistrategi yang akandigunakanolehPemerintahdanmasyarakatbagikeberlanjutan program pemberdayaanmasyarakat di Indonesia. • PenguatanKelembagaanmerupakansalahsatupilardari 5 pilararahkebijakanPemerintahuntukkeberlanjutanPemberdayaanMasyarakat.

5. KERANGKA KERJA PETA JALAN PNPM MANDIRI 2012

6. KELEMBAGAAN DI PNPM MANDIRI Kehutanan Gender Pertanian Kelautan Kesehatan Infrastruktur Hukum Pendidikan Kegiatan2 dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok2 masyarakat 1 Kelembagaan Masyarakat di tingkat desa/kel, yang bersifat swadaya, terbuka, dan dibentuk masyarakat

7. CAPAIAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI • Masyarakatmampumengerjakankegiatan di tingkatlokal yang lebihmurahnamundengankualitas yang lebihbaikdibandingkegiatan yang dikerjakanolehpihakketiga. • Beberapa Unit PengelolaKegitan (UPK) mampumengembangkansumberpendanaanbergulirsecaraberkelanjutan. • Terjadipeningkatkan modal sosialterutamapartisipasimasyarakatdalamperencanaandanpengawasanpembangunansertameningkatnyatatakelola yang lebihbaik.

8. TANTANGAN KEBERLANJUTAN • Perencanaanpartisipatifbelumsepenuhnyaterintegrasidalamperencanaansektoraldandaerah. • Diperlukan status hukumsebagaidasarbagiperandankeberadaanlembagamasyarakat. • Prinsiptatakelola yang diperkenalkanolehlembaga PNPM sepertitransparansi, akuntabilitasdanpartisipasibelumsepenuhnyabisamewarnailembaga di daerah. • Proses pelaksanaan PNPM Mandiriharustetapmemperhatikannilaigotongroyong. • Kelembagaan yang telahterbentuktidakdiperbolehkanuntukkepentinganpolitik. Arahkebijakan: Kelembagaan PNPM diintegrasikandandijadikansebagaipembelajarandalammerevitalisasilembagareguler.

9. KARAKTERISTIK LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Terdapatciri yang menjadiacuanpokokdalampembentukandanpenguatankelembagaanuntukpemberdayaanmasyarakat: • Dibentuk , dimiliki, dandikelolaolehmasyarakatsendirisesuaidengankebutuhannya • Memilikinilaidantujuankebersamaandimanakeputusandiambilmelaluimusyawarah • Asetlembagatercatatdandapatdikontrololehmasyarakat • Melaksanakankegiatansecaraswakelola • Melaksanakantransparasidanakuntabilitaspenuhdanmendorongterlembaganyatatakelola yang baik. • Menjalankankepentinganpublik yang dimandatkanolehmasyarakat

10. KONSOLIDASI & INTEGRASI KELEMBAGAAN DI PNPM MANDIRI Konsolidasi di tingkatDesa/Kelurahan: • Lembaga PNPM dijadikanbagiandari Tim KerjadalamstrukturpemerintahanDesa/Kelurahan yang dibentukberdasarkanfungsimisalnyadalampenyusunan RKP, sebagai Tim Monitoring dansebagainya. Konsolidasi di tingkatKecamatan: • UPK danBadanPengawas UPK menjalankanfungsisebagai Unit Kerja di bawahBadanKerjasamaAntarDesa (BKAD, UU No.32 tahun 2004). • Rencanakerjasamaantardesadibahasdandisetujuidalam Forum MusyawarahAntaraDesa (MAD) yang dipimpinolehKetua BKAD danCamat.

11. POKOK PEMBELAJARAN PNPM MANDIRI BAGI RUU DESA • Penguatan posisi Kepala Desa perlu diikuti dengan peningkatan pengawasan dari masyarakat dan dukungan Pemerintah Kabupaten. Badan Perwakilan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat ditempatkan sebagai lembaga perwakilan yang demokratis. • Untuk membentuk self–local community, musyawarah desa disarankan untuk menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa misalnya keputusan RKP Desa, APB Desa, serta pengelolaan aset. Usulan ini untuk melengkapi “Sistem Informasi Desa” sebagai instrument transparansi dalam pelayanan publik di desa. • Adanya sumberdaya dan pendampingan dimana alokasi pemerintah (bukan bantuan) ditransfer langsung ke tingkat desa untuk menjalankan program pembanguan berskala lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut dalam PNPM Mandiri terbukti lebih murah, lebih berkualitas, dengan jaminan transparansi dan kecenderungan penyimpangan yang rendah. • Upaya menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera membutuhkan pemberdayaan dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pendamping yang berkompetensi adalah faktor kunci penting keberhasilan program pemberdayaan dan pembangunan perdesaan.

12. SINERGI UNTUK MENGHILANGKAN KEMISKINAN KRONIS 2013 - 2014 SEJAHTERA 3,2 JUTA RTSM

13. TERIMA KASIH SEKRETARIAT POKJA PENGENDALI PNPM MANDIRI PUSAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 www.pnpm-mandiri.org