Segi Hukum Kartu Kredit

1. SegiHukumKartuKredit Pendekatanpemanfaatankartukredittidakhanyadilakukandarisegikebutuhanekonomi, melainkanharusdidukung pula olehpendekatanhukum (legal approach), sehinggadiakuidanberlakudalamhubunganhukumbisnis. Kartukreditmerupakansalahsatubentukkegiatanekonomidibidangusahapembiayaan yang bersumberdariberbagaiketentuanhukum, baikperjanjianmaupunperundang-undangan. Perjanjianadalahsumberutamahukumkartukreditdarisegiperdata, sedangkanperundang-undanganadalahsumberutamahukumkartukreditdarisegipublik.

2. a. SegiHukumPerdata Padasetiapkegiatanusahapembiayaan, termasukjugakartukredit, inisiatifmengadakanhubungankontraktualberasaldariparapihakterutamakonsumensbgpembeli. Dgndemikian, kehendakparapihak pula menjadisumberhukumnya. Kehendakparapihaktersebutdituangkandlmbentuktertulisberuparumusanperjanjian yang menetapkanhakdankewajibanmasing-masingpihakdalamhubunganpenerbitandanpenggunaankartukredit. Dalamperundang-undanganjugadiaturmengenaihakdankewajibanparapihakdanhanyaakanberlakusepanjangparapihaktidakmenentukan lain secarakhususdalamkontrak yang dibuat. Dengandemikian, adadua (2) sumberhukumperdata yang mendasarikartukredit, yaituasaskebebasanberkontrakdanperundang-undanganbidanghukumperdata.

3. 1. AsasKebebasanBerkontrak Asaskebebasanhukumperjanjiandapatdiklasifikasikanmenjadi (dua) jenis, yaituasaskebebasanberjanjidalamarti yang luas (secaralisandantertulis). Hubunganhukumkartukreditselaludibuattertulissebagaidokumenhukum yang menjadidasarkepastianhukum (legal certainty). Dalamhubunganhukumkartukreditselaluterdapat 2 (dua) perjanjian, yaituperjanjianpenerbitankartukreditdanperjanjianpenggunaankartukredit. Keduaperjanjiantersebutdibuatberdasarkanasaskebebasanberkontrak. Perjanjianpenerbitankartukreditadalahpersetujuan bilateral antara Bank/Perusahaan PembiayaansbgPenerbitdanPemegangKartusbgpihakpeminjamuang. Sebelumterjadipersetujuan, calonpemegangkartumempelajarilebihdahulusyarat-syarat yang berlakuthdkartukredit.

4. 2. Undang-undangBidangHukumPerdata Perjanjiankartukreditadalahsalahsatubentukperjanjiankhusus yang tundukpadaketentuanBuku III KUHPdt. Sumberhukumutamakartukreditadalahperjanjianpinjampakaihabisdanperjanjianjualbelibersyarat yang diaturdalamBuku III KUHPdt. Keduasumberhukumutamatersebutakandibahasdalamkonteksnyadengankartukredit. a. PerjanjianPinjamPakaiHabis Perjanjianpenerbitankartukreditantarapenerbitdanpemegangkartudapatdigolongkankedalam “perjanjianpinjampakaihabis” yang diaturdalamPasal 1754-1773KUHPdt. “ Pinjampakaihabisadalahperjanjian, denganmanapemberipinjamanmenyerahkansejumlahbarangpakaihabiskepadapeminjamdengansyaratbahwapeminjamakanmengembalikanbarangtersebutkepadapemberipinjamandalamjumlahdankeadaan yang sama”.

5. b. PerjanjianJualBeliBersyarat Perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian 3 (tiga) pihak antara pemegang kartu sebagai pembeli, perusahaan dagang sebagai penjual dan penerbit sebagai pembayar. Perjanjian ini merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai perjanjian pokok. Perjanjian ini digolonkan kedalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518KUHPdt tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian penerbitan kartukredit. DalamPasal 1513 KUHPdtditentukan, pembeliwajibmembayarhargapembelianpadawaktudanditempat yang ditetapkanmenurutperjanjian.

6. c. SegiPerdatadiluarKUHPdt Selaindariketentuan-ketentuandalamBuku III KUHPdt yang relevandengankartukredit, adajugaketentuan-ketentuandalamberbagaiundang-undangdiluarKUHPdt yang mengaturaspekperdataperjanjianpenerbitandanpenggunaankartukredit. Undang-undang yang dimaksudadalah :1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN danperaturanpelaksanaannya. Berlakunyaundang-undanginiapabilaperusahaankartukreditberbentukperusahaanperseroan (persero). 2. UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdanperaturanpelaksananya. Berlakunyaundang- undanginiapabilaperusahaankartukreditberbentukperseroanterbatas (PT). 3. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen. Berlakunyaundang-undanginiapabilaperusahaankartukreditmelanggarkewajibandanlarangan yang secaraperdatamerugikankonsumen.

7. b. SegiHukumPublik Sebagaiusaha yang bergerakdibidangjasapembaiayaan, kartukreditjugabanyakmenyangkutkepentinganpublik (negara/pemerintah) terutama yang bersifatadministratif. Olehkarenaitu, kepentinganpublikbanyakdiaturdalamberbagaiperaturanperundang-undanganadministrasinegara. 1. Undang-undangBidangHukumPublik a. UU No. 3 Tahun 1982 tentangWajibDaftar Perusahaan danperaturanpelaksanaannya. Berlakunyaundang-undanginikarenaperusahaankartukreditmelakukanpendaftaran, pendaftaranulang, danpendaftaranlikuidasiperusahaan.b. UU No. 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan. Berlakunyaundang-undanginikarenaperusahaankartukreditwajibmelaksanakanpembukuandanpemeliharaandokumenperusahaan.

8. c. Undang-undangNomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undangNomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan. Berlakunyaundang-undanginiapabilaperusahaankartukreditadalah bank atauberurusandengan bank. 2. PeraturantentangLembagaPembiayaan PeraturantentangLembagaPembiayaanmengaturbidangusaha, pendiriandanperijinan, modal usaha, kepemilikansaham, pembatasankegiatanusahapengawasandanpembinaan, sanksikarenapelanggaran KeputusanPresidenNomor 61 Tahun 1988 KeputusanPresideninimengaturtentangLembagaPembiayaan. Dalamkeputusanpresidentersebut, kartukreditmerupakansalahsatujenisusahadarilembagapembiayaan yang berbentukperusahaankartukredit. BH perusahaankartukreditadalah PT atauKoperasi.

9. b. KeputusanMenteriKeuanganNomor 1251 Tahun 1988KeputusanMenteriKeuanganNomor 1251 Tahun 1988 mengaturtentangKetentuandan Tata Cara Pelaksanaanpembiayaan. KemudiankeputusantersebutdiubahdandisempurnakanolehKeputusanMenteriKeuanganNomor 468 Tahun 1995.