LEMBAGA PEMBIAYAAN KARTU KREDIT

1. LEMBAGA PEMBIAYAANKARTU KREDIT AHMAD SYUKRON 20090610125 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2. KARTU KREDIT • Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.

3. Landasan hukum kartu kredit • Pasal 6 huruf 1 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 10 Tahun 1998 TentangPerbankan • KeputusanMenteriKeuanganNomor 1251/KMK. 013/1988 TentangKetentuandan Tata Cara PelaksanaanLembagaPembiayaandiubahdengan KMK Nomor 468/1995; KMK LembagaPembiayaaninimerupakanperaturanpelaksanadariKeputusanPresidenNomor 61 Tahun 1988 TentangLembagaPembiayaan; • Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 TentangPenyelenggaraanKegiatanAlatPembayaranDenganMenggunakanKartuTanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharuidenganPeraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008, diperbaharuidengan PBI Nomor 11/2009. diperbaharuidengan PBI 14/2012, tanggal 6 Januari 2012 yang akandiberlakukan 1 Januari 2013.

4. Pokokpengaturandalamperubahan PBI NO.14/2/PBI/2012 tentang APMK • PengaturanbatasmaksimumsukubungaKartuKredit, yang besarnyaditetapkan Bank Indonesia denganSuratEdaran Bank Indonesia. • PengaturanpersyaratandalampemberianfasilitasKartuKredit, sepertibatas minimum usia, batas minimum pendapatan, batasmaksimumplafondanmaksimumjumlahPenerbit yang dapatmemberikanfasilitasKartuKredit yang secararinciakandiaturdalamSuratEdaran Bank Indonesia. • Pengaturanprinsipkehati-hatiandanperlindungankonsumensepertipenyeragamanpolaperhitunganbungaKartuKredit, pengenaanbiayadandenda, sertakewajibanpenyampaianinformasikepadapemegangkartu. • Pengaturankerjasamadenganpihak lain denganmengacupada PBI tentangAlihDaya (outsourcing) terutama yang terkaitdenganpenagihanutangKartuKredit. • Pengaturanpeningkatankeamanantransaksialatpembayaranberupakewajibanimplementasi transaction alert kepadaPemegangKartuKredit. • Kewajibanpenyediaansistem yang dapatsalingdikoneksikan. • Penegasankewenangan Bank Indonesia dalamperizinandanpengenaansanksidalampenyelenggaraan APMK.

5. Syarat – syarat kepemilikan kartu kredit ,PBI NO.14/2/PBI/2012 • Batas umur: Minimal 21 tahun/minimal 18 tahunbilasudahmenikah (Berlaku 1 Januari 2013) • Batas gajinasabah: Minimal Rp 3 juta (Belaku 1 Januari 2013) • Batas bunga: 3% perbulan (Berlaku 1 Januari 2013) • Plafonpinjaman: 3 kali gaji (berlaku 1 Januari 2013) • Kartutambahan: Umur minimal 17 tahunatausebelum 17 tahuntapisudahmenikah • Waktupenagihan: Diaturcarapenagihandanjadwalpenagihan. • Penggunaan pin: minimal 6 digit (berlaku 1 Januari 2015) • Batas kepemilikankartu: GajidibawahRp 10 jutamaksimal 2 penerbit. Di atasRp 10 jutatergantungpenilaian bank.

6. Kegunaan kartu kredit • Sebagaialatgantipembayaran: Kartukreditdapatdipergunakansebagaialatgantipembayaran, sehinggakitatakperlumembawabanyakuangtunai, yang dapatberisikohilangataujatuhdijalan. • Sebagaicadangan : Kartukreditjugadapatdigunakansebagaicadanganuntukkeperluanmendadak, sepertijikatiba-tibaadakeluarga yang sakitdanperludirawatdirumahsakit, makapembayaranuangmukadapatmenggunakankartukredit, halinitakmerepotkandibandingjikakitaharuske ATM duluataumencairkanuangdi Bank. • Membantumelakukanpembayaranatastagihanrekeningrumahtangga : Padakartukreditadafasilitas one bill, artinyakitabisamemintakepada Bank penerbitkartukredituntuksekaligusmembayarkantagihanatasrekening: listrik, tagihantelkom/hand phone, tagihan PDAM, tagihan internet sertatagihan-tagihanlainnyadengansepengetahuanintansi yang mengeluarkantagihantersebut. 

7. Peraturanpenagihanhutangkartukreditmelalui debt collector • Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/2009 menyatakan, Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. • Pasal 21 PBI Nomor 11/11/2009: dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain, maka Penerbit bertanggung jawab atas kerja sama tersebut. “Ketika bank bekerja sama dengan penagih utang, kalau terjadi pelanggaran, bank harus ikut bertanggung jawab,”

8. Contoh Kasus Pembengkakan tagihan kartu kredit tanpa sepengetahuan pemegang kartu kredit tersebut

9. 1. Kartubisadibobolorang lain yang tidakjujur, misalnyabilapenjualtidakjujurmakaiaakanmenggosok slip kreditlebihdari 1 kali sebelumkitatandatangani. Iaakanmenagihke bank yang bersangkutanuntuktransaksi lain denganmenggunakan slip yang keduadenganmencantumkantandatangankita yang dipalsukansepertipada slip yang pertama.2. Apabilakitabutuhuangatauinginbelanjalebihbanyakdarikemampuan, kitatetapbisamemakaikartutersebut, namun yang seringdilupakanolehkonsumenadalahpersentasebungakreditkonsumsi yang sangattinggi.3.Pembayaran pertahun yang cukupmahal, termasukpembayarantambahanuntukpengambilanuangdiluarnegeri, termasuktransaksi internet pada website yang beradadiluarnegeri.4.Nilai pertukaranuangditentukanoleh bank penerbit, sehinggaterkadangpihak bank agakseenaknyamemberi rata ratahariannilaipertukaranuang.5.Pada saatmengambiluangtunaimelalui ATM, makasecaralangsungdikenakan fee pengambilan yang besarannyasekitar 30 sampai 40 ribu (tergantunginstitusipenerbit).6.Beban administratifdanbebanbunga yang terlalutinggijikamelakukanpengambilanuangdi ATM.

10. Solusi • KenalilahhutangAnda. • Susunlahprioritaspembayaranhutang. • Stop penggunaankartukredit.

11. Daftar Pustaka • Aep S. Hamidin. Tips & Trik Kartu kredit : Memaksimalkan manfaat dan mengelola resiko kartu kredit, medpress, 2010 . Yogyakarta • Rachmadi Usman S.H. Aspek Aspek hukum perbankan di Indonesia, gramedia pustaka media, 2003. Jakarta