1 / 39

INTERNATIONAL MARRIAGE

INTERNATIONAL MARRIAGE. PERKAWINAN CAMPURAN. INGGRIS :. A status conferred upon a union between man and woman where by they assume certain rights and duties, including the right to have sexual intercourse with each other. Syarat Perkawinan. Syarat material / substantif Syarat formal.

virote
Download Presentation

INTERNATIONAL MARRIAGE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. INTERNATIONAL MARRIAGE PERKAWINAN CAMPURAN

  2. INGGRIS : • A status conferred upon a union between man and woman where by they assume certain rights and duties, including the right to have sexual intercourse with each other

  3. Syarat Perkawinan • Syarat material / substantif • Syarat formal

  4. INGGRIS • Syarat materiil perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum dari domisili mempelai • Domisili : • Domisili suami saat perkawinan dilangsungkan • Domisili yang dipilih mempelai segera setelah perkawinan • Syarat formalitas : lex loci celebrationis

  5. AMERIKA SERIKAT & AMERIKA LATIN • Syarat materiil & syarat formil : lex loci celebrationis

  6. EROPA KONTINENTAL • Syarat materiil : hukum nasional masing-masing pihak • Syarat formal : locus regit actum • Catatan : Eropa mengakui pencatatan sipil untuk perkawinan karena unsur agama bukan satu-satunya syarat perkawinan

  7. INDONESIA • Pasal 16 AB • Pasal 18 AB • Staatsblaad 1898 No. 158 (Regeling op de gemengde Huwelijken / GHR) • UU No. 1 Tahun 1974

  8. Perkawinan yang diatur GHR : • Sesama WNI, hukum adat berbeda, Ina/LN • Sesama WNI, hukum adat-BW, Ina/LN • Sesama WNI, beda agama, Ina/LN • WNI-WNA, Ina/LN • Sesama WNA, hukum yang berbeda, Ina

  9. DUHAM Pasal 16 • …berhak menikah & membentuk keluarga… memiliki hak yang sama... • …berdasarkan pilihan bebas & persetujuan penuh… • Keluarga … berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

  10. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 10 • Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. • Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami & istri ybs…

  11. Pasal 16 AB • Prinsip nasionalitas dalam Pasal 16 AB berlaku bagi perkawinan internasional / perkawinan campuran / perkawinan beda negara • Berdasarkan yurisprudensi : • Pasal 16 AB tidak hanya berlaku bagi pasangan WNI yang menikah di luar negeri, tetapi juga bagi pasangan WNA yang menikah di Indonesia

  12. 1. Syarat Material (Pasal 16 AB) • Hukum Nasional dari pasangan tersebutlah yang mengatur syarat-syarat material bagi perkawinan mereka • Pasal 6 – 11 UU No. 1 / 1974 : • Persetujuan mempelai, ijin ortu, umur, agama, asas monogami • Kemampuan / kewenangan (capacity)

  13. 2. Syarat Formal (Pasal 18 AB) • Lex loci celebrationes • Lex loci actum • Locus regit actum • Ketentuan hukum setempat • Mengatur syarat-syarat formal perkawinan • Baca Pasal 56 UU No. 1 / 1974 • Pencatatan / registrasi, pengumuman, saksi, dll

  14. VORM PERKAWINAN • Memaksa (compulsory) : lex loci celebrationes mutlak • Optimal : • Dalam negeri : wajib • Luar negeri : Lex loci celebrationes dan hukum personal • Ketertiban umum

  15. UU NO 1 / 1974 TENTANG PERKAWINAN • Pasal 2 (1) : menegaskan sifat keagamaan pernikahan • Penjelasan Pasal 2 • PP No. 9 Tahun 1975 : Pencatatan Perkawinan

  16. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 : • Ikatan lahir bathin • Seorang pria dan seorang wanita • Sebagai suami istri • Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yg bahagia & kekal • Berdasarkan KeTuhanan YME

  17. MASALAH : • Sahnya perkawinan • Pencatatan perkawinan

  18. Penjelasan : • Membentuk keluarga bahagia rapat hubungannya dengan keturunan • Yang pula merupakan tujuan perkawinan • Pemeliharaan & pendidikan menjadi hak & kewajiban orang tua

  19. PERKAWINAN INTERNASIONAL • Suatu perkawinan yang mengandung unsur-unsur asing : • Berbeda kewarganegaraan • Berkewarganegaraan sama, tetapi dilangsungkan di negara lain • Gabungan keduanya

  20. PERKAWINAN INTERNASIONAL • Staatsblaad 1898 No. 158 (Regeling op de gemengde Huwelijken / GHR) • Pasal 66 UU 1 / 1974 : • segala ketentuan yang mengatur dan berhubungan dengan perkawinan, yang telah ada lebih dulu, sepanjang telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi

  21. PERKAWINAN WNI & WNADI INDONESIA • Pasal 57 • Pasal 59 : Syarat formalitas : perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU Perkawinan • Pasal 60 : Syarat materiil : harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak

  22. PERKAWINAN DI LUAR NEGERI (WNI-WNI, WNI-WNA) • Pasal 56 : • Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara mana perkawinan itu dilangsungkan (lex loci celebrationis) • Bagi WNI tidak melanggar UU No 1 / 1974

  23. PASAL 2 • Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

  24. AKIBAT PERKAWINAN • Hak & kewajiban para mempelai (hubungan pribadi antara mereka) • Harta benda perkawinan • Diatur oleh hukum nasional karena merupakan bagian status personel (Pasal 16 AB)

  25. KASUS 1 : • Bagaimana dengan mempelai yang menikah di luar negeri, sedangkan : • Negara asal kedua mempelai mensyaratkan upacara keagamaan • Negara tempat menikah hanya mengenal perkawinan menurut catatan sipil, sehingga tidak mungkin menikah cara agama disana ?

  26. KAWIN 2 X • Cara sipil menurut hukum setempat • Cara keagamaan menurut hukum personal mereka • Ingat Pasal 2 (2) : harus diregister juga di Catatan Sipil Indonesia atau KBRI di luar negeri

  27. UU No. 12 Tahun 2006 Tentang KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA • Pasal 26 • Pasal 27

  28. Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2006 • Perempuan WNI yg kawin dg laki-laki WNA kehilangan Kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sbg akibat perkawinan tersebut. • Laki-laki WNI yg kawin dg perempuan WNA kehilangan Kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sbg akibat perkawinan tsb.

  29. Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2006 • Perempuan atau laki-laki tsb jika ingin tetap mjd WNI dpt mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kpd Pejabat / Perwakilan RI yg wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan / laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. • Surat pernyataan tersebut dapat diajukan oleh perempuan / laki-laki tsb setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

  30. UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 27 • Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

  31. KASUS 2 : • Sesama WNI, beda agama, menikah di luar negeri ? • Secara keilmuan : tidak bisa ! Karena hukum personal mengikuti kemanapun mereka pergi

  32. POSISI & SIKAP KUA & DKCS • PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 (1) dan (2) • KUA tegas menolak : • UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) dan (2) • DKCS yang menerima : • UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan Pasal 66 • SE Mendagri Tahun 1975 yang merujuk GHR • Keputusan MA 1986/1989

  33. DKCS YANG MENERIMA Pasal 2 dan 66 UU 1 / 1974 • Pasal 2 : hukum agama dijalankan lebih dulu, baru pencatatan menyusul • Pasal 66 : memunculkan Keputusan Mendagri No. 221a tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil • Menggunakan GHR bila pria Kristen & wanita non kristen • HOCI bila perkawinan pria non Kristen & wanita Kristen

  34. KEPUTUSAN MA No. 1400 K/Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989 • Pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974 harus dihubungkan dengan : • Pasal 57 • Pasal 58 • Pasal 59 • Antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran)

  35. KEPUTUSAN MA • Tidak dapat dipakai karena aspek perdata saja • Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158, GHR) • Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S. 1933 No. 74, HOCI) • UU No. 1 / 1974 : perdata & agama

  36. INPRES NO. 1 / 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM • Tanggal 10 Juni 1991 (Ketua MA dan Menag) • Pasal 40 : Pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam • Pasal 44 : Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam

  37. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 1980 / 2005 • 1980 : nikah beda agama dinyatakan haram / terlarang dilakukan umat Islam • 2005 : larangan nikah beda agama, larangan doa bersama, pewarisan beda agama

  38. Counter Legal Draft KHI (KHI Tandingan) • Tim Depag 2004 (Siti Musdah Mulia) • Perkawinan orang Islam dengan non Islam : • Dibolehkan • Dilakukan berdasar prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan agama masing-masing

  39. Counter Legal Draft KHI (KHI Tandingan) lanjutan… • Perkawinan orang Islam dengan non Islam : • Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah wajib menjelaskan ttg perkawinan orang Islam dengan non Islam pada calon mempelai sehingga menyadari akibatnya • Anak berhak memilih agama secara bebas • Selama anak belum bisa menentukan agama, sementara agama ditentukan berdasar kesepakatan ortu

More Related